PERAN POLITIK MUHAMMADIYAH

Presentasi berjudul: "PERAN POLITIK MUHAMMADIYAH"— Transcript presentasi:

1 PERAN POLITIK MUHAMMADIYAH

2 PENDAHULUAN Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah memiliki beban sejarah dan tanggungjawab yang besar untuk memainkan peranannya sebagai kekuatan kemasyarakatan (civil society, masyarakat madaniyah) untuk turut serta menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, adil, makmur, sejahtera, bermartabat, dan berdaulat di hadapan bangsa-bangsa lain

3 PENDAHULUAN Peran sejarah yang penting dan strategis itu hanya dapat dilakukan manakala Muhammadiyah mampu berdiri dalam posisi yang benar, tepat, dan memiliki modal sosial yang tinggi sebagai gerakan Islam yang mengemban fungsi dakwah dan tajdid

4 PENDAHULUAN Karenanya Muhammadiyah dituntut untuk selalu melakukan revitalisasi seluruh aspek dan struktur gerakannya sehingga mampu bermain secara dinamis dalam menjalankan perannya dengan tetap berdiri kokoh di atas fondasi atau prinsip gerakannya

5 Pendahuluan Dr. Alfian, seorang peneliti Muhammadiyah menyatakan bahwa dalam perkembangannya Muhammadiyah sesungguhnya memainkan tiga peranan yang saling terkait, yaitu: sebagai reformis keagamaan (melakukan gerakan memurnikan agama Islam, antara lain dengan memberantas takhayul, bid’ah, dan khurafat)

6 Pendahuluan sebagai pelaku perubahan sosial yang bertujuan memodernisasi umat muslim Indonesia agar terangkat dari ketertinggalannya mencapai tempat terhormat di dunia modern sebagai kekuatan politik yang dapat memberikan pengaruhnya bagi pemerintah dan negara

7 MAKNA POLITIK Politik secara klasik berkaitan dengan urusan negara atau pemerintahan Politik dalam ranah yang konkret selalu dikaitkan dengan kekuasaan, termasuk di dalamnya pengaruh dan kekuatan Politik juga berkaitan dengan beragam kegiatan manusia dalam sistem politik, karenanya politik sering dikaitkan dengan kepentingan atau seni memperjuangkan kepentingan

8 MAKNA POLITIK Politik juga menyangkut nilai, yakni alokasi nilai yang dipandang berharga untuk diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga politik tidak bisa dilepaskan dari masyarakat sebagai makhluk politik

9 MAKNA POLITIK Dalam konteks pengelolaan negara dan pemerintahan, politik tidaklah sekedar urusan perjuangan kekuasaan (power struggle) semata, yaitu berupa perjuangan who gets what, when and how (siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana caranya), yang selanjutnya sering disebut politik praktis atau real politics

10 MAKNA POLITIK Tetapi, politik juga terkait pengoperasian negara/pemerintahan dalam banyak hal, di antaranya: bagaimana negara atau pemerintahan  itu diurus atau dikelola dengan benar (how to manage state) Menyangkut penentuan kebijakan umum (public policy), yakni menentukan keputusan-keputusan praktis dan strategis untuk kepentingan hajat hidup rakyat

11 MAKNA POLITIK Pengelolaan urusan kepentingan umum (public interest), yakni bagaimana hajat hidup orang banyak tertutama warganegara diperjuangkan Terkait urusan kebaikan atau kebajikan umum (public goods), yakni tegaknya hal-hal yang baik bagi kepentingan orang banyak seperti tegaknya keadilan, kebenaran, moral, dan hal-hal yang positif secara objektif dan dibutuhkan masyarakat luas

12 Muhammadiyah dan Politik
Dalam perjalanannya, sebagai gerakan sosial besar yang terorganisasi baik di Indonesia, Muhammadiyah tampaknya tidak mampu menghindar untuk terlibat dalam politik Muhammadiyah tetap mampu memilah atau melakukan pembagian kerja antara ranah politik kekuasaan yang menjadi fungsi-tugas kekuatan politik (oleh partai politik) dan politik kemasyarakatan atau kebangsaan yang menjadi fungsi-tugas kelompok-kelompok kepentingan (interest groups), termasuk Muhammadiyah

13 Muhammadiyah dan Politik
Peran politik Muhammadiyah ini tidak terlepas dari pandangan filosofis Islam yang dimiliki oleh Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah memahami tidak ada pemisahan antara Agama dan Negara, dan juga perkembangan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan besar dalam politik Indonesia

14 Muhammadiyah dan Politik
Perkembangannya Muhammadiyah menunjukkan bahwa sebagai organisasi non-politik tidak pernah memainkan politik secara langsung dan terbuka sebagaimana partai politik Muhammadiyah pernah menyerahkan aspirasi politiknya pada Syarekat Islam/SI (sekitar tahun akhir ’30-an), Masyumi (awal tahun ‘50-an), Parmusi (tahun ‘71), dan --- mungkin --- PAN (tahun ’99) Tipe-tipe logika situasional (baik lokal dan maupun nasional) inilah dalam perkembangannya yang menentukan peran politik Muhammadiyah

15 Muhammadiyah dan Politik
Tetapi perkembangan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan dengan tujuan-tujuan keagamaan dan sosialnya yang nyata dan jelas, yang ditunjukkan melalui berbagai cara, sesungguhnya merupakan bukti bahwa Muhammadiyah memiliki peranan sebagai salah satu kekuatan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia

16 Muhammadiyah dan Politik
Muhammadiyah lebih memilih perjuangan membangun bangsa dan negara melalui jalur gerakan kemasyarakatan non-politik-praktis atau di luar perjuangan partai politik Bagi Muhammadiyah politik memang penting dan strategis, karena itu tidak dapat dinegasikan apalagi dibuang jauh-jauh dari kehidupan. Yang diperlukan ialah bagaimana menegakkan politik yang sehat dan para pelaku politik yang sama sehatnya, sehingga politik menjadi alat strategis untuk sebesar-besarnya kemaslahatan hidup umat manusia

17 Muhammadiyah dan Politik
Karena itu Muhammadiyah memandang perlunya pembagian peran antara kekuatan civil-society dengan peran politik kebangsaannya tidak kalah pentingnya untuk membangun bangsa dan negara mencapai tujuannya, dengan partai politik yang tidak sekadar melakukan perjuangan meraih, menduduki, dan mempertahankan kekuasaan di pemerintahan meskipun hal itu memang pekerjaan utama partai politik secara legal

18 Muhammadiyah dan Politik
Partai politik juga dituntut melakukan pendidikan politik dan mengoperasikan fungsi-fungsi politik negara yaitu mengelola pemerinatahan dengan benar, merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan publik,  menegakkan kebajikan-kebajikan politik, yang semuanya dihajatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan negara

19 Muhammadiyah dan Politik
Pilihan politik yang demikian bukan karena Muhammadiyah alergi atau anti-politik dan bukan pula karena kekalahan di ranah politik Tetapi sejak awal memang Muhammadiyah diproyeksikan untuk menjadi gerakan Islam yang berjuang di lapangan dakwah dan tajdid kamasyarakatan serta tidak menjadi gerakan atau kekuatan politik sebagaimana lembaga partai politik

20 Muhammadiyah dan Politik
Untuk menjaga Muhammadiyah agar tetap berada di jalur dakwah, maka Muhammadiyah merumuskan khittah perjuangannya yang berfungsi sebagai spirit dan panduan atau garis perjuangan gerakan Muhammadiyah secara keseluruhan Di antara khittah yang dimiliki Muhammadiyah adalah Khittah Denpasar tahun 2002 tentang Khittah Berbangsa dan Bernegara, yang di dalamnya terkandung pandangan sekaligus garis dan alternatif langkah Muhammadiyah dalam menghadapi politik

21 Muhammadiyah dan Politik
Menurut Haedar Nashir, Khittah Denpasar merupakan konsep yang memberikan penjelasan mengenai pandangan Muhammadiyah tentang politik, posisi Muhammadiyah dalam politik, dan pilihan jalan keluar dari tidak berpolitik-praktis Khittah Denpasar sebenarnya merupakan Khittah utama yang dapat menjadi bingkai pandangan, pembatas, sekaligus jalan keluar bagi Muhammadiyah dalam menghadapi politik

22 Muhammadiyah dan Politik
Karena Khittah Muhammadiyah merupakan garis atau bingkai pembatas mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan Muhammadiyah, yang mengikat seluruh anggota lebih-lebih pimpinannya Maka diperlukan konsistensi komitmen dari anggota Muhammadiyah untuk menjadikan Khittah benar-benar sebagai garis pembatas dan pembingkai gerakan Islam ini dalam menghadapi dunia kehidupan politik