Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP

Presentasi berjudul: "Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP"— Transcript presentasi:

1 Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP
(Executive Summary) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara disampaikan dalam Sidang Ketiga KKIP Jakarta, 27 Juni 2011

2 Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP
Tanggapan Menteri Negara BUMN R & D serta alih teknologi Diperlukan Peraturan Presiden tentang offset/partisipasi industri strategis dalam setiap pengadaan alutsista/almatsus dari LN yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaannya Pemerintah harus memberikan stimulus dan insentif Fiskal bagi riset dan pengembangan produk/ teknologi serta pengembangan SDM yang mendukung kemandirian industri strategis dalam negeri. Harus ada penetapan fokus pengembangan teknologi secara nasional dan koordinasi serta integrasi program di bidang riset dan penguasaan teknologi sehingga tercipta efisiensi nasional. Penataan Struktur Industri Pertahanan Harus ada lead integrator dalam produksi alutsista yang ditunjuk oleh KKIP beserta industri pendukungnya. Perencanaan kebutuhan alutsista oleh user yang melibatkan BUMNIP serta adanya kesinambungan dan kepastian anggaran untuk produk alutsista BUMNIP. Diperlukan adanya kepastian dan perlindungan terhadap pasar produk alutsista yang diproduksi BUMNIP untuk mendukung kelangsungan usaha BUMNIP.

3 Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP
Tanggapan Menteri Negara BUMN Penyehatan Cash Flow dan Neraca BUMNIP Diperlukan Adanya tambahan Penanaman Modal Negara untuk perbaikan struktur keuangan dan investasi perbaikan fasilitas produksi. Perlunya insentif investasi barang modal untuk barang khusus alutsista Diperlukan pemberian uang muka yang lebih besar dan tidak birokratis guna memperlancar modal kerja & cash flow BUMNIP. Pengenaan bunga yang lebih rendah untuk proyek alutsista (bunga khusus) sehingga marjin laba dan tingkat pengembalian investasi optimal. Pembayaran agar disesuaikan dengan progress atas penyelesaian produk alutsista dan tidak bertele-tele sehingga tidak mengganggu cash flow perusahaan. Adanya kepastian anggaran untuk produk alutsista BUMNIP. Penataan Organisasi BUMNIP Diperlukan adanya mapping posisi daya saing produk alutsista maupun bisnis lainnya. Perlunya konsolidasi dan sinergi antar BUMN Industri Strategis, terutama dalam bidang produksi, teknologi dan pengembangan SDM. Perlunya dilakukan restrukturisasi manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan. Peningkatan Kemampuan SDM BUMNIP Kerjasama dengan perguruan tinggi, Diknas, Ristek dan pihak LN dalam rangka pengembangan kemampuan SDM BUMNIP. Perlunya kebijakan tax deductable untuk investasi pengembangan SDM

4 SELESAI & TERIMA KASIH Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Gedung Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta