Kebijakan Kehutanan (KTU 3213)

Presentasi berjudul: "Kebijakan Kehutanan (KTU 3213)"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Kehutanan (KTU 3213)
Dwiko B. Permadi, M.Sc Dr.Ahmad Maryudi, M.For Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

2 Tujuan Mempelajari konsep dasar kebijakan hutan dan kehutanan.
Mempelajari beberapa pendekatan kebijakan hutan dan kehutanan Memahami trend kebijakan hutan dan kehutanan terkini

3 Materi Landasan kebijakan hutan dan kehutanan
Fungsi dan sifat sumber daya hutan Common Pool Resources Kehutanan sebagai Kebijakan Teknis: syarat kelestarian hutan Pendekatan Kebijakan Publik Elemen-elemen kebijakan publik Historis/sejarah Proses/siklus kebijakan Institusionalisasi Pendekatan sejarah kasus di Jawa dan Luar Jawa Perkembangan kebijakan pengelolaan hutan di Jawa Perkembangan kebijakan pengelolaan hutan di luar Jawa Trend kebijakan hutan dan kehutanan Kehutanan Internasional Sertifikasi hutan dan peredaran hasil hutan Deforestasi dan perubahan iklim Partisipasi dan otonomi kehutanan IHMB dan KPH

4 Evaluasi Ujian midterm Ujian akhir Presensi Keaktifan: Tugas-tugas
Literatur Bahan ajar Kebijakan Hutan Artikel kebijakan hutan Aspek Sosio Teknis PHJ di Jawa Literatur lain

5 Definisi kebijakan (publik)?
Apapun yang pemerintah putuskan (atau tidak putuskan) (Dye 1972) Keputusan yang saling terkait tentang tujuan dan cara mencapai tujuan yang dilakukan oleh para pihak (Jenkins 1978) Upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan instrumen tertentu pada waktu tertentu (Hoogerwerf 1985) Rencana yang mendapat dukungan secara politik (Hoppe & vd Graaf 1989) Sekumpulan tindakan yang terarah yang berkaitan dengan masalah atau pusat perhatian oleh para pihak (Anderson 1984) Kebijakan meliputi perilaku dan juga motif (Hogwood & Gunn 1984) Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

6 Landasan Kebijakan Hutan dan Kehutanan
Fungsi dan sifat sumber daya hutan Mutually exclusive vs Complemented Sifat sumber daya hutan (CPRs) Excludability Substractability How to govern CPRs? Tata Batas yang diakui semua pihak Permudaan yang berhasil Etat yang tidak overcutting Partisipasi dan kelembagaan

7 Fungsi hutan Fungsi perlindungan ekosistem Fungsi ekonomi
Kedua fungsi bersifat mutually exclusive, memaksimumkan salah satu fungsi akan mengurangi fungsi yang lain. Bersifat complementer, meningkatkan salah satu fungsi sekaligus mampu meningkatkan fungsi yang lain

8 Complementer Mutually exclusive Fungsi perlindungan Fungsi ekonomo

9 Karakteristik sumber daya
Sumber daya (sistem): kemampuan ekosistem dalam menghasilkan suatu satuan barang atau lokasi dimana barang tersebut berada. Suatu barang bersifat: 1. Mudah tidaknya berkurang (substractability) 2. Mudah tidaknya membatasi akses (exludability)

10 Substractability Substractability: sifat yang menggambarkan bahwa pemanfaatan sumber daya oleh pihak pertama akan mempengaruhi jumlah manfaat yang dipengaruhi oleh pihak yang lain. Mudah berkurang : yes (+) Tidak mudah berkurang : no (-)

11 Excludability Excludability: sifat mudah tidaknya membatasi akses sumber daya oleh pihak pertama terhadap pihak lainnya. Mudah membatasi (easy to exlude): exludeable Tidak mudah membatasi (difficult to exlude) : Non excludable

12 Substractability Exludability Mudah berkurang Tidak mudah berkurang Mudah membatasi Barang Milik (Private Goods) Barang klub (Toll/Club Goods) Tidak mudah membatasi CPR (common pool resources) Barang Publik (Public goods)