DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Presentasi berjudul: "DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA"— Transcript presentasi:

1 DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK (PIPEL) Langkah Praktis PENYUSUNAN MASTER PLAN PELAYANAN PUBLIK INOVATIF Good Practices : Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bahan DIAN Sharing Kedeputian Inovasi Administrasi Negara 4 Maret 2016 DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Marsono

2 Apa itu Master Plan ? Masterplan merupakan proses dimana organisasi melakukan analisis dan mempersiapkan strategi, dan proposal yang diperlukan untuk merencanakan perubahan besar yang ditetapkan 5 tahun kedepan. Oleh karena itu, Master Plan harus didukung oleh kebijakan keuangan, ekonomi, sosial dan mekanisme pengelolaan (Averley dan Eeley 2004) . Desain perencanaan dan langkah strategi pelayanan dasar berbasis kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kebutuhan masyarakat dalam sebuah dimensi pelayanan publik akan dijadikan baseline pelayanan dasar untuk menemukan kondisi kontekstual sesuai dengan kebutuhan pelayanan serta untuk membangun sinergitas, kolaborasi dan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholders dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas . Kriteria Master Plan yang baik berisi: (1) Pendahuluan yang menceritakan kondisi sekarang; (2) Penjabaran yang menjelaskan tujuan dari master plan; (3) Kebijakan yang harus dibuat untuk mendukung master plan; (4) Strategi implementasi; (5) Action yang harus diambil; (6) Hasil yang akan dicapai dari action-action tersebut; (7) Rekomendasi yang diberikan dalam implementasi master Plan (Richardus Eko Indrajid 2015).

3 PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK UU No. 25 Tahun 2009
Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang antara lain meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

4 Identifikasi Kebutuhan Masyarakat lingkup Layanan Dasar

5 RUANG LINGKUP

6

7

8

9

10 KONDISI UMUM YANLIK Kurang Responsif Kurang Informatif
Kurang Accessible Kurang Koordinasi Birokratis Inefisiensi Kurang mau mendengar keluhan / saran / aspirasi masyarakat 2012 pemerintah daerah (6,82)

11 APA YANG KITA KEBUTUHAN
DALAM PELAYANAN DASAR ?

12 MENGAPA ?

13 INSTRUMEN FGD EKSTERNAL
PELAYANAN DASAR : Kebutuhan Alasan

14 APA YANG DIBUTUHKAN, HAMBATAN, TANTANGAN
DALAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ?

15 APA STRATEGI & LANGKAH DALAM MEMENUHI LAYANAN DASAR ?

16 Kendala/ Hambatan Realisasi
FORMULIR FGD INTERNAL PELAYANAN DASAR : Kebutuhan Kendala/ Hambatan Realisasi Strategi Mewujudkan Rencana Penguatan sasaran Per tahun (selama 5 Tahun)

17 LANGKAH PRAKTIS PENYUSUNAN MASTER PLAN PELAYANAN PUBLIK INOVATIF Good Practices : Kabupaten Tanjung Jabung Barat

18

19 Merancang Logical Framework dan Work Plan
Mengapa harus merancang Logical Framework ? Sebuah Logical Framework sangat penting dalam mendesain dan merencanakan sebuah kegiatan yang memiliki banyak faktor atau aspek yang terkait. Disamping itu, melalui logical framework tersebut dapat tergambar secara konkrit mengenai proses, output, waktu, serta besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Dengan menyusun Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work) diharapkan dapat menghasilkan Master Plan Pelayanan Publik yang kontekstual dan inovatif. Kontekstual dimaknai bahwa Master Plan benar-benar berdasarkan kebutuhan konkrit pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan mengidentifikasi kebutuhan konkrit masyarakat, maka program dan kegiatan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun kedepan K/L/D benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya untuk menghasilkan Master Plan pelayanan publik yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat dan tantangan kedepan perlu didukung dengan Proposal atau Term Of Reference (TOR) yang singkat, jelas dan terukur. Agar penyusunan Master Plan dapat memenuhi harapan dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka proposal atau TOR tersebut perlu dilengkapi dengan Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work) dan Rencana Aksi (Work Plan).

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29