Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanduan Pengelola BKK

Presentasi berjudul: "Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanduan Pengelola BKK"— Transcript presentasi:

1 Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanduan Pengelola BKK
INFORMASI PASAR KERJA Disampaikan pada : Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanduan Pengelola BKK DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TENGAH Desember 2012

2 Kenapa harus ada INFORMASI PASAR KERJA ?
1. S > D : pengangguran, kenapa bisa menganggur ? a. KK < dr AK b. Informasi tdk jalan dan mahal c. Tingkat pertumbuhan ekonomi kecil d. Lokasi pencaker berbeda dg lokasi lowongan e. Kualitas/keterampilan TK rendah f. Syarat jabatan yg diminta perusahaan tinggi g. keahlian yg dimilki pencaker berbeda dg yg diminta perusahaan h. kurangnya permintaan TK

3 Lanjutan …………. 2. S < D, kapan S < D : sektor tertentu
(mis : ahli pemetaan), pengangguran ada 3. S = D, apakah pengangguran tidak ada ?

4 PENGERTIAN INFORMASI PASAR KERJA adalah keterangan mengenai
karakteristik persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja

5 IPK dalam arti sempit IPK dalam arti luas
Merupakan informasi yang berkaitan dengan Bursa Kesempatan Kerja ( Employment Service ) dengan tujuan utamanya penempatan yang dilakukan melalui pendaftaran pencari kerja, penunjukan lowongan yang tersedia serta pengantar untuk penempatan. IPK dalam arti luas Merupakan informasi tentang situasi dan kecenderungan penawaran dan permintaan tenaga kerja diberbagai sektor, jabatan, pendidikan, kondisi daerah / wilayah dalam hal ini menyangkut informasi tentang Tenaga Kerja dan struktur kesempatan kerja dan kecenderungan perubahannya.

6 MODEL KETERPADUAN PERENCANAAN
Perencanaan Pendidikan Perencanaan Tenaga Kerja Informasi Pasar Kerja Perencanaan Pelatihan Perencanaan Pembangunan

7 Bahwa : 1. Perencanaan TK memerlukan informasi baik menyangkut kegiatan ekonomi untuk menentukan kebutuhan TK, maupun kependudukan, ketenagakerjaan serta pendidikan dan latihan untuk menyusun perkiraan penyediaan. 2. Penyediaan TK dipengaruhi oleh jumlah penduduk, AK, struktur umur, jumlah penduduk yg bersekolah dan mengurus rumah tangga, TPAK (umur, JK), penyebaran penduduk, jenis dan tingkat pendidikan, jenis latihan, pengalaman kerja, kualitas kesehatan dll.

8 LANDASAN HUKUM 1. UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU No. 7 / 1981 ttg Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 3. Keppres No. 36 / 2002 ttg Pengesahan Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 4. Keppres No. 4 / 1980 ttg Wajib Lapor Lowongan Kerja di Perusahaan 5. Kepmenaker No. 7 / 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja 6. Kepdirjenbinapenta No. 99 / DPPTK / IV /2009 ttg Tata cara Pelaporan Bagi LPTKS, Pemberi Kerja, BKK dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja 7. Kepdirjenbinapenta Kep. No. 100 / DPPTK / IV /2009 ttg Tata cara Sanksi Administratif Bagi LPTKS, Pemberi Kerja, BKK dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja

9 KOMPOSISI PENDUDUK DAN TENAGA KERJA
PENDUDUK USIA KERJA (15 +) BUKAN PENDUDK USIA KERJA BUKAN ANGKATAN KERJA ANGKATAN KERJA MENGANGGUR BEKERJA SEKOLAH MENGURUS RUMAH TANGGA PENERIMA PENDAPATAN, PENSIUN, DLL.

10 TUJUAN IPK Pasar kerja nasional dan regional dapat berlangsung lebih efisien Pencari kerja dapat memperpendek lama mencari kerja (memperpendek lama menganggur) Mengurangi jumlah penganggur friksional Memperkecil ketidaksesuaian antara persediaan (supply) dengan tingkat pelatihan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan perusahaan

11 Lanjutan…… Mempercepat pengisian lowongan yang diiklankan oleh perusahaan Memberikan pelayanan tentang pasar kerja secara cepat, tepat waktu dan akurat kepada masyarakat pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, assosiasi, organisasi profesi dan pemerintah. Menciptakan kondisi Pasar Kerja yang lebih baik sehingga pencari kerja mudah dalam menemukan pekerjaan dgn mengisi lowongan kerja secara tepat, cepat dan benar.

12 Lanjutan…… Bagi pelajar/siswa/alumni dapat mengetahui apa yang harus dipelajari Bagi pengambil keputusan dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

13 FUNGSI IPK Memberi informasi kepada Pencaker dan Siswa
Memberikan informasi kepad Pengguna TK Memberikan informasi kepada dunia pendidikan dan lembaga pelatihan Memberikan informasi kepada Pengambil kebijakan dan Analis ketenagekerjaan Menyebarluaskan informasi ke seluruh indonesia secara terus menerus

14 MANA LAPORANNYA KAWAN…..

15 JENIS DATA, terdiri dari :
Pencari Kerja Lowongan Kerja Penempatan Tenaga Kerja

16 PENGGUNA IPK PEMERINTAH Kegiatan Antar Kerja (Employment Service)
Penyusunan Perencanaan Program dan Proyek Perencanaan Tenaga Kerja Perencanaan Kursus / Diklat

17 Lanjutan….. SWASTA Bagi perusahaan / lembaga/ instansi swasta, sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan ekonomi dan penyusunan pengadaan pegawai dan pengadaan pelatihan kerja Bagi perorangan, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemilihan jurusan pendidikan dan pelatihan kerja atau menyusun kegiatan lain yang menggunakan tenaga kerja

18 BENTUK PENYAJIAN IPK Ø Berita Pasar Kerja (Analisis Pasar Kerja)
Ø Lembar Pasar Kerja. Ø Buletin, Leaflet. Ø Melalui Radio, TV, Mass Media. Ø Melalui Internet. Ø Melalui Job Fair.

19 MEKANISME IPK PENCARI KERJA
a. Jumlah alumni didata sebagai pencari kerja b. Untuk mendapatkan AK-I dari Dinas Nakertrans setempat, Pencaker mendaftarkan diri b.  Terlebih dahulu diwawancarai oleh Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja untuk mendapatkan data pribadi dan menggali potensi diri, dimuat dalam AK-II yang disimpan dalam bak bergerak. c. Setelah itu maka Pencaker diberikan AK- I.

20 Lanjutan ….. LOWONGAN KERJA
Perusahaan memberitahukan lowongan ke BKK melalui: kunjungan langsung, telepon, fax dan surat Pengelola BKK kunjungan langsung ke perusahaan, dalam rangka pencarian lowongan maupun penawaran persediaan tenaga kerja (Job Canvassing) Lowongan itu diinformasikan ke pencari kerja dan datanya dicatat sebagai bahan IPK

21 Lanjutan ….. MATCHING Diberikan bimbingan kepada pencari kerja untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja atau berusaha mandiri Ketika terjadi seleksi dan rekruit dari Perusahaan, BKK wajib menginformasikan kepada Dinas Naker setempat Ketika terjadi pengiriman dan penempatan tenaga kerja, BKK wajib melaporkan kepada Dinas Naker setempat sekaligus mengurus administrasinya

22 HARAPAN IPK MASA DEPAN Dalam pelayanan informasi diharapkan adanya suatu jaringan yang baik antar pengelola BKK sehingga informasi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Butuh IPK yang baku dan arus pelayanan yg benar antar pengelola BKK dan pengguna tenaga kerja sehingga informasi tersebut dapat digunakan.

23 Terima Kasih…