Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Presentasi berjudul: "Perencanaan dan Penganggaran Daerah"— Transcript presentasi:

1 Perencanaan dan Penganggaran Daerah

2 Perencanaan Proses untuk memutuskan tujuan dan cara mencapainya di waktu mendatang Penentuan serangkaian kegiatan dengan memutuskan: Apa yang akan dilakukan Kapan melakukannya Siapa yang melakukannya Berapa dana yang dibutuhkan

3 Penganggaran Penentapan sumber-sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan Anggaran menunjukan sumber-sumber dana penerimaan dan pengeluaran untuk waktu yang akan datang Anggaran menjadi salah satu indikator atau standar implementasi kegiatan yang direncanakan

4 LINGKUP PERENCANAAN DAN ANGGARAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG RPJP ( 20 Tahunan ) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH RPJM ( 5 Tahunan) KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) Prioritas Plafon Anggaran RENCANA PEMB. TAHUNAN NASIONAL / RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) ( 1 Tahun) PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH OPERASIONAL ANGGARAN Program, Kegiatan, Anggaran

5 SKEMA PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA UNIT KERJA
PELAYANAN APARATUR DAERAH/ PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN - TARGET KINERJA Belanja Langsung per Kegiatan: Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang/Jasa Belanja Pejalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang/Jasa Belanja Pejalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Alokasi Belanja Tidak Langsung per Kegiatan: Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang/Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BELANJA ADMINISTRAI UMUM Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang/Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BELANJA MODAL/PEMBANGUNAN Belanja Modal - Tanah Belanja Modal - Bangunan Belanja Modal - Kendaraan Belanja Modal ……………. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang/Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

6 ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJP NASIONAL RPJM RKP RAPBN APBN DAERAH RKPD RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA RKA – PENJABARAN KL RKA - KL RINCIAN Pedoman dijabarkan diacu Pemerintah Pusat Daerah RENCANA KERJA ANGGARAN diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG-NAS/DA KUA

7 SKEDUL PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH (Kepmendagri 29 Th 2002)
No AKTIVITAS PELAKSANA SUMBER DOKUMEN Anggaran Waktu 1 Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD Pemda & DPRD Renstrada, Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Laporan Kinerja Historis, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Kebijakan Keuangan Daerah. Berita Acara (Nota) Kesepakatan Rp. 100 juta Mei,Juni, Juli 2 Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD Pemda Arah dan Kebijakan Umum APBD. Berita Acara Kesepakatan Rp. 75 juta Juli -Agustus 3. Persiapan Penyusunan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tim Anggaran Eksekutif Perda Pengelolaan Keuda, Arah dan Kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas APBD. Keputusan KDH tentang Standar Pelayanan, Tingkat Pencapaian Kinerja, Dan Standar Biaya Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Unit Kerja Rp. 50 juta Agustus- September 4. Pernyataan Visi-Misi Unit Kerja Unit Kerja Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja, SE KDH RASK September- Oktober 5. Pernyataan Tupoksi Unit Kerja Rp. 350 juta 6. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Unit Kerja Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja/Visi dan Misi Unit Kerja, SE KDH Rp. 250 juta 7. Perencanaan Program dan Kegiatan Unit Kerja Tujuan dan Sasaran Unit Kerja, SE KDH Rp. 2.5 milyar

8 No AKTIVITAS PELAKSANA SUMBER DOKUMEN Anggaran Waktu 8. Perencanaan Kegiatan Satuan Kerja Unit Kerja Program Unit Kerja, SE KDH RASK Rp. 1.5 milyar September- Oktober 9. Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Kegiatan Unit Kerja, SE KDH Rp. 150 juta 10. Penilaian atas Usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja terhadap Kewajaran Beban Kerja dan Biaya Kegiatan Tim Anggaran Eksekutif Arah dan Kebijakan Umum APBD Strategi dan Prioritas APBD SE KDH Rancangan APBD Rp. 100 juta 11. Penyusunan Pra Rancangan APBD Arah dan Kebijakan Umum APBD SE KDH Rancangan Perda APBD Rp. 75 juta Oktober -November 12. Pembahasan Pra Rancangan APBD Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif Rp. 750 juta 13. Pengajuan Rancangan APBD Pemda Rp. 350 juta November 14. Pembahasan Rancangan APBD DPRD dan Pemda Rancangan Perda APBD Perda APBD Desember

9 CONTOH KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA
HARGA YANG BERLAKU TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH 100 PESERTA TERLATIH BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA BELANJA BARANG/JASA BELANJA PERJALANAN DINAS BELANJA RATA-RATA PER PESERTA HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN BIAYA TRANSPOT

10 Contoh Pendekatan Alokasi Di Dinas Pendidikan
Rp 900 juta Rp 600 juta Jumlah PORSENI siswa SD-SLTP 4 Rp 300 juta Penyuluhan bahaya narkoba kpd siswa 3 Rp 400 juta Pelatihan komputer kepada guru SLTP 2 Rp 200 juta Penataran metode Pengajaran Matematika 1 Publik Aparatur Belanja Langsung Non Investasi Rp 650 juta JUMLAH Rp 100 juta ATK 4 Rp 50 juta Air 3 Telepon 2 Rp 400 juta Gaji 1 Jumlah Belanja tidak langsung

11 Belanja Langsung Non Investasi
Contoh Pendekatan Alokasi Rp jt 15/15 Rp jt Jumlah  9/15 x 650 = 390 jt 9/15 Rp jt Publik 6/15 x 650 = 260 jt 6/15 Rp jt Aparatur Alokasi BTL=650 jt Proporsi Jumlah Aparatur/Publik Belanja Langsung Non Investasi

12 PERENCANAAN DAN ANGGARAN
KRITERIA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN KETERKAITANNYA DENGAN PENCAPAIAN TINGKAT PELAYANAN YANG DIHARAPKAN DALAM ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD MEMPERTIMBANGKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN YANG DIMILIKI DAERAH MEMPERTIMBANGKAN PELUANG DAN TANTANGAN YANG AKAN DATANG MEMPERTIMBANGKAN ASPEK RISIKO DAN MANFAAT DALAM IMPLEMENTASINYA MEMPERTIMBANGKAN KONDISI DAN KEMAMPUAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKANNYA

13 PRIORITAS PERENCANAAN DAN ANGGARAN
TERPENUHINYA SKALA DAN LINGKUP KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG DIANGGAP PALING PENTING DAN PALING LUAS JANGKAUANNYA AGAR ALOKASI SUMBER-SUMBER DAPAT DILAKUKAN SECARA EKONOMIS, EFISIEN DAN EFEKTIF MENGURANGI TINGKAT RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN TERSUSUNNYA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG LEBIH REALISTIS

14 CONTOH RUMUSAN

15 BELANJA TIDAK TERSANGKA
BENCANA ALAM BENCANA SOSIAL Pengeluaran Lainnya yg Sangat Diperlukan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masy, anggaran belum tersedia Pengembalian atas kelebihan penerimaan yg terjadi dlm TA yg telah ditutup Blj Tidak Tersangka

16 SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN
SURPLUS & DEFISIT ANGGARAN SELISIH ANTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH & ANGGARAN BELANJA DAERAH DEFISIT SURPLUS Dimanfaatkan : Tranfer ke Dana Cadangan Pembayaran Pokok Hutang Penyertaan Modal (investasi) Sisa Perhitungan TH Berkenaan (dianggarkan pada pembiayaan, jenis pengeluaran Daerah) Dibiayai antara lain dari : Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu Pinjaman Daerah Penjualan Obligasi Daerah Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan Transfer dari Dana Cadangan (dianggarkan pada pembiayaan, jenis penerimaan Daerah)

17 DANA CADANGAN Ditetapkan Dng PERDA
TUJUAN DANA CADANGAN Dana yg disisihkan untuk pembiayaan kebutuhan yg memerlukan Dana Besar & tdk dpt dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran PEMDA Ditetapkan Dng PERDA BESARAN SUMBER DANA JENIS PROG/ KEGIATAN PENGANGGARAN SUMBER DANA Kontribusi Tahunan penerimaan APBD, Kecuali DAK, Pinjaman Daerah, Dana Darurat PENGISIAN Dalam Pok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan PENGGUNAAN Pd Kelompok Pembiayaan, jenis Penerimaan Dana Cadangan pada Obyek Transfer dr Dana Cadangan Pd Bagian,klmpok & Jenis Bel Modal

18 PENGANGGARAN PINJAMAN DAERAH
Semua transaksi yg mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima dr pihak lain sejumlah uang dan berkewajiban membayar kembali PENGANGGARAN PINJAMAN DAERAH PROG & KEGIATAN Bag, pok, jenis, obyek & rincian oby blj sesuai penggunaan Pinjaman BUNGA, DENDA, BIAYA ADM PINJAMAN YG AKAN DIBAYAR Bagian, kelompok, jenis Belanja Adm Umum, obyek bunga, denda & rincian obyek Bunga & denda Pinjaman Daerah PENERIMAAN PINJAMAN Pokok Pembiy Jenis Pener DAE Oby Pinjm dan Obligasi sesuai dng jml yg akan diterima dalam TA berkenaan PINJAMAN YG JATUH TEMPO Pok pemby, jenis pengel drh, obyek pembayaran pokok pinjaman