Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Bobot: 3 Sks

Presentasi berjudul: "Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Bobot: 3 Sks"— Transcript presentasi:

1 FAKULTAS IMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA (FISIP-UMA)
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Bobot: 3 Sks Kelas: Pagi/Malam Program Studi: Ilmu Pemerintahan Dosen Pengampu: Armansyah Matondang S.Sos, M.SI Universitas Medan Area 2015

2 Materi substansi kebijakan, kebijakan publik dan kepercayaan publik, ruang lingkup kp
1. Hakikat materi substansi kebijakan: kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan sebagai program yg diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik (Harold, D. Lasswell & Kaplan Abraham). Kebijakan adalah suatu keputusan yg menuntut adanya perilaku yg konsisten dan pengulangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan (Heinz Eulau & Kenneth Prewit)

3 2. Variabel variabel dalam Menyusun Kebijakan
Elemen elemen dasar kebijakan Keperluan adanya suatu pemahaman logis, keterlibatan institusional dan formalisasi dari suatu proses atau mekanisme yg harus ditempuh dalam rangka menyusun suatu kebijakan. Jones (1976) dalam persfektif konseptual, variabel2 yg perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu kebijakan. a. Persepsi/definisi, substansi/materi kebijakan perlu diuraikan secara jelas, termasuk latar belakang dan permasalahan yg mendorong perlunya mengangkat gagasan kebijakan tersebut Pendefinisian yg jelas dan tegas diharapkan tidak menimbulkan multipersepsi terhadap substansi kebijakan.

4 Lanjutan variabel variabel
b. Agregasi, identifikasi ruang lingkup dan kuantitas berbagai pihak yg akan terkena dampak sebuah kebijakan. Materi kebijakan harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan stakeholders dan shareholders secara proporsional dan berkeadilan. c. Organisasi/lembaga, dalam hal ini perlu dicermati tentang record para pelaku (policy maker) yg terlibat dalam pengusulan kebijakan. Usulan kebijakan hendaknya sesuai dengan wewenang dan otoritas instansi/organisasi pengusul.

5 Lanjutan variabel variabel
d. Agenda setting, tata cara atau prosedur yg ditempuh dalam mencapai status agenda (dari gagasan hingga mencapai status agenda). Sosialisasi dan internalisasi kepada stakeholders dan shareholders hendaknya dilakukan sejak perumusan, pembahasan sampai dengan ditetapkannya suatu kebijakan. Hal ini penting untuk meminimalisasi ketidak puasan dan pemahaman yang berbeda. e. Formulasi, perlu diperhatikan, lembaga yg mengusulkan suatu kebijakan, sumber data/informasi, ketersediaan anggaran, dasar hukum yg dijadikan acuan, dan prosedur penetapan kebijakan.

6 Lanjutan variabel variabel
Dalam formulasi kebijakan, kepentingan dan ego sektoral harus diminimalisasi. Lembaga pengusul (policy makers) harus mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan dalam rangka tugas pelayanannya.

7 Kebijakan publik dan kepercayaan publik
1. Hakikat sebuah kebijakan publik untuk memberikan keadaan yg kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan (AN). Mengartikulasikan nilai, norma dan etika sebagai dasar moral praktik pemerintahan. Sasaran dan tujuan yg ingin dicapai adalah aspek yg tidak dapat diabaikan. Kebijakan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan adanya keseimbangan diantara kepentingan yg berbeda, tetapi juga harus berfungsi sebagai pemberi nilai.

8 Lanjutan hakikat kebijakan publik
Faktor dominan lain yang dapat mempengaruhi perumusan kebijakan publik. Yaitu, masalah kepercayaan (trust), kepercayaan publik disebut sebagai public trust, yaitu public dimaknai secara luas menyangkut para pihak yg terlibat dan terimplikasi oleh kebijakan. Pijakan dasar untuk memaknai public, merujuk pada Inu Kencana (Mulyadi, 2009:33), public adalah, sejumlah manusia yg memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yg benar dan baik berdasarkan nilai2 norma yg mereka miliki.

9 Istilah publik a. Inner public, yaitu pihak yang membuat, melaksanakan, dan mengendalikannya, serta mengevaluasinya. b. Outer public yaitu, mencakup masyarakat luas yang berkepentingan dan terimplikasi oleh kebijakan publik. Kebijakan publik dan dan kepercayaan publik merupakan dimensi yang saling berkaitan. Keterkaitan diantara keduanya akan memengaruhi efektifitas kebijakan dan kondusifitas publiknya.

10 Indikator efektifitas kebijakan publik dan kondusifitas publik
Efektifitas kebijakan publik, lancarnya tugas tugas pelayanan, terciptanya tertib administrasi, rendahnya mal administrasi, mekanisme yg sederhana, dan mudahnya untuk diimplementasikan. Kondusivitas publik, kesamaan persepsi tentang kebijakan, mudahnya memahami dan mengimplementasikan kebijakan, dan daya dukung yg tinggi terhadap kebijakan sebagai suatu pola (pattern) yg dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.

11 Lanjutan kebijakan publik & kepercayaan publik
Kepercayaan publik akan memengaruhi kebijakan dan kondusifitas publik. Ketika publik tidak lagi memiliki kepercayaan (trust) kepada para pelaku kebijakan (policy makers), akan sulit bagi kebijakan tersebut untuk diimplementasikan secara benar. Daya dukung publik rendah, akan terjadi apatis dan apriori terhadap kebijakan dan lebih jauh lagi akan tidak ada kepatuhan dan ketaatan. Dalam situasi ini segala kebijakan yg dibangun akan dipermasalahkan.

12 Lanjutan Inner public tidak memiliki kepercayaan terhadap publiknya (outer public). Dampaknya para pembuat kebijakan terjebak pada pemikiran formalitas, detail dan rigid dalam memformulasikan kebijakan. Outer public dianggap sebagai pihak yg harus diatur secara formal dengan dalam kesan negatif. Kecenderungan ketidak percayaan dari kedua belah pihak dalam proses formulasi kebijakan publik harus dihentikan. Dikarenakan itu dalam memformulasikan suatu kebijakan tidak didasarkan pada adanya motif negatif, harus dirumuskan dengan objektif yakni atas kebutuhan bersama.

13 Lanjutan kepercayaan publik
Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan masalah masalah publik yang teridentifikasi. Penyelesaiannya memerlukan tindakan tindakan publik yaitu melalui pengaturan dan penetapan kebijaakan (Dunn, 1994:58). Dengan demikian efektif tidaknya suatu kebijakan (ketika diimplementasikan) tidak dapat dilepaskan dari ada tidaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku policy maker dalam proses formulasi kebijakan.

14 Prinsip prinsip untuk membangun kepercayaan publik
Upaya penciptaan kepercayaan publik mesti dilakukan semenjak dini. Antisipasi dan identifikasi terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat adalah langkah penting bagi terciptanya kebijakan publik yg efektif. Berikut prinsip-prinsip yg perlu dilakukan dalam membangun kepercayaan publik: a. Kebijakan publik harus diformulasikan karena adanya kebutuhan masyarakat/publik untuk menyelesaikan masalah masalah publiknya (responsibilitas). b. Kebijakan publik harus dibangun dengan memperhatikan nilai nilai publik yang berlaku.

15 Lanjutan prinsip2 membangun kepercayaan publik
c. Muatan/materi kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan keseimbangan kepentingan yang berbeda secara proporsional, objektif dan berkeadilan. d. Kebijakan publik juga harus antisipatif dan prediktif terhadap perkembangan masa yang akan datang. e. Pada tataran implementasi, kebijakan publik harus diterapkan secara konsisten, tegas, dan akuntabel, serta mengikat semua pihak yg berkepentingan tanpa perbedaan. f. Adanya proses internalisasi dan sosialisasi yg intensif agar pemahaman dan persepsi publik terhadap kebijakan dapat terbangun dengan baik.

16 Lanjutan g. Proses pengawasan dan pengendalian atas implementasi kebijakan publik harus dilakukan secara sistematis dan terkordinasi dengan baik.

17 Konsistensi implementasi: faktor penumbuh kepercayaan publik
Membangun kepercayaan publik bukan hal yang mudah tetapi bukan pula hal yang mustahil. Public trust bisa dibangun dengan berbagai cara dan strategi. Kebijakan publik adalah salah satu alat/instrumen yg dapat digunakan membangun kepercayaan publik. Untuk membangun suatu kebijakan publik yg efektif ada satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh yg dominan, yaitu kepercayaan publik (trust public).

18 Lanjutan konsistensi implementasi
Suatu kebijakan publik akan efektif apabila didukung oleh tingkat kepercayaan publik yg tinggi. Kepercayaan publik mencakup inner public dan outer public. Public trust harus dibangun semenjak dini untuk mendapatkan kepercayaan publik. Salah satunya dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip2 penting ketika kebijakan akan dirumuskan. Prinsip2 tersebut perlu diperhatikan sejak formulasi atau perumusannya hingga pada saat implementasinya. Konsistensi, ketegasan, dan akuntabilitasnya harus dijaga agar efektifitas kebijakan publik dapat terwujud. Dalam hal ini, masalah implementasi kebijakan adalah sebagai kuncinya.

19 Jenis jenis kebijakan publik
James E. Anderson (1970), mengelompokkan jenis jenis kebijakan publik sebagai berikut: a. Substantive and Procedural Policies, substantive policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yg dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dll. Procedural policy adalah kebijakan dilihat dari pihak pihak yg terlibat dalam perumusannya (policy stakeholders). Misalnya undang undang tentang pendidikan, yg berwenang adalah departemen pendidikan nasional tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya banyak instansi/organisasi yg terlibat hingga Presiden yg mengesahkan undang undang tersebut.

20 Lanjutan jenis jenis kebijakan publik
b. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies, distributive policy adalah kebijakan yg mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Contoh, kebijakan tentang tax holiday. Redistributive policy adalah kebijakan yg mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak hak. Contoh kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Regulatory policy adalah kebijakan yg mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan. Contoh, kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

21 Lanjutan jenis jenis kebijakan publik
c. Material Policy adalah kebijakan yg mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yg nyata bagi penerimanya. Contoh, kebijakan pembuatan rumah sederhana. d. Public Goods and Private Goods Policies, adalah kebijakan yg mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak pemerintah untuk orang banyak. Contoh, kebijakan tentang perlindungan keamanan dan, penyediaan jalan umum. Private goods policy adalah kebijakan yg mengatur tentang penyediaan barang2/pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan) di pasar bebas dengan biaya tertentu. Contoh, tempat hiburan, hotel, dll.

22 Model pendekatan dalam proses pembuatan kebijakan publik
Ada beberapa model yg bisa dipergunakan untuk menjelaskan proses pembuatan public policy. Dye, Thomas R. (2011), model adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Model merupakan suatu perwakilan yg disederhanakan dari beberapa gejala dunia kenyataan. Model yg dipergunakan dalam public policy termasuk model yg konseptual. Model seperti ini berusaha untuk: a, menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran tentang politik dan public policy, b. Mengidentifikasi aspek2 penting dari persoalan policy, c. Menolong seseorang berkomunikasi dengan konsentrasi pada soal2 esensial kehidupan politik .

23 Lanjutan d. Mengarahkan usaha ke arah pemahaman yg lebih baik mengenai public policy dengan menyarankan hal hal yg dianggap penting dan tidak penting. e. Menyarankan penjelasan untuk public policy dan meramalkan akibatnya.