POLICY FOCUS AREAS.

Presentasi berjudul: "POLICY FOCUS AREAS."— Transcript presentasi:

1 POLICY FOCUS AREAS

2 Berikut ini adalah fokus area kebijakan ICT :
Hukum dan Kerangka Peraturan di TIK Pembangunan Infrastruktur TIK Konektivitas Infrastruktur lintas batas Layanan gratis Pengembangan sumber daya manusia Pengembangan Industri TIK E- Government, e-governance ICT dan Pembangunan Ekonomi ICT dan Pembangunan Sosial Konektivitas di pedesaan dan Pembangunan Akses Universal Penelitian dan Pengembangan di ICT Norma dan Standar E-commerce / e-Transaction Pengembangan E-Content Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Keamanan cyber

3 Legal and Regulatory Framework in ICT
Policy Issues Hukum dan kerangka peraturan yang tidak memadai, seperti: CyberSecurity, Data Protection, e-Transaction, Konvergensi. Respons hukum yang lambat untuk perkembangan teknologi dan industri. Partisipasi stakeholder yang terbatas dalam pengembangan kerangka hukum dan peraturan. Regulator ganda di Sektor ICT.

4 Legal and Regulatory Framework in ICT
Policy Objectives Menegakkan Hukum untuk memerangi cybercrime serta memastikan perlindungan data dan memfasilitasi transaksi. Artikulasi tanggung jawab dan diprioritaskan untuk aktivitas ICT. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan di semua tingkatan ICT. Mendirikan kebijakan bersama untuk ICT.

5 Legal and Regulatory Framework in ICT
Policy statement Negara membuat undang-undang tentang: cyber security, perlindungan data, e-transaksi, konvergensi dan isu-isu yang muncul lainnya. Negara meningkatkan kapasitas dalam penelitian dan pengembangan di TIK untuk memberikan respon dalam masalah hukum dan peraturan. Negara dalam pengembangan kerangka hukum dan peraturan melakukan konsultasi publik. Negara memiliki regulator tunggal di Sektor ICT.

6 ICT Infrastructures Development
Policy Issues Terbatasnya Infrastruktur dalam operasional. Terbatasnya infrastruktur dalam sharing dan pengalokasian. Tantangan antar konektivitas. Tantangan kapasitas

7 ICT Infrastructures Development
Policy Objectives Pembagian dan praktek sesuai standar yang diadopsi di EAC. Peraturan dan Pedoman untuk berbagi infrastruktur. Dianalisis dan diproyeksikan kebutuhan kapasitas tiap daerah (Demand vs Supply)

8 ICT Infrastructures Development
Policy statements Negara membuat kerangka kerja untuk operasional infrastruktur. Negara membuat kerangka kerja untuk pengalokasian & sharing infrastruktur. Negara membuat kerangka kerja antar koneksi / jaringan. Negara mendorong pembagian kapasitas penyedia layanan publik dan swasta untuk mengembangkan infrastruktur. Negara mempromosikan konvergensi teknologi.

9 Cross border Infrastructure connectivity
Policy Issues Kurangnya Kerangka Hukum Konektivitas lintas batas. Tidak mencukupinya konektivitas lintas batas.

10 Cross border Infrastructure connectivity
Policy Objectives Peraturan Daerah tentang Konektivitas lintas batas. Pedoman Daerah untuk Konektivitas lintas batas.

11 Cross border Infrastructure connectivity
Policy statement Negara membuat kerangka kerja untuk isu-isu konektivitas lintas batas termasuk : standar infrastruktur, pemeliharaan, perencanaan infrastruktur, pengelolaan lahan, dll.

12 Complimentary Services (CS)
Policy Issue Layanan gratis terbatas, misalnya : jalan, listrik, dan air. Policy Objectives Komitmen negara merencanakan dan memberikan CSS yang mendukung ketentuan waktu dan tempat pada layanan lainnya. Policy statement Negara menyelaraskan penyediaan alat infrastruktur yang mendukung untuk meningkatkan layanan ICT.

13 Human Resources Development
Policy Issue Kompetensi dan keterampilan yang rendah dalam ICT. Mekanisme yang terbatas dalam program evaluasi dan sertifikasi pelatihan ICT. Kurangnya insentif pada sektor swasta untuk mengatur kapasitas IT.

14 Human Resources Development
Policy Objectives Kurikulum dan langkah-langkah pemberdayaan untuk meningkatkan pengajaran, pelatihan dan pembinaan pada ICT. Peringanan pajak untuk peralatan dan aksesoris ICT (harga yang terjangkau untuk rakyat berpenghasilan rendah) Pemberian subsisidi untuk meningkatkan asupan siswa serta pinjaman lunak untuk memulai UKM.

15 Human Resources Development
Policy statement Negara memasukkan ICT pada Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan meningkatkan Literatur Computer di semua tingkatan. Negara membuat Standardisasi silabus ICT dan Lembaga Pelatihan. Negara membuat prosedur untuk transfer keahlian dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Daerah-daerah. Negara memberikan dukungan untuk sektor swasta guna mengatur / dukungan kapasitas bangunan ICT. Negara mengembangkan mekanisme untuk mengatur SDM.

16 ICT Industry Development
Policy Issues Keuangan dan investasi yang tidak memadai di sektor ICT (biaya tinggi untuk infrastruktur & jasa ICT). Terbatasnya transfer teknologi. Terbatasnya penggunaan perangkat lunak dan sumber lokal yang gratis. Terbatasnya kapasitas UKM di sektor ICT.

17 ICT Industry Development
Policy Objectives Pemberian dana berupa subsidi dan pinjaman lunak untuk mensponsori siswa dan membantu lembaga. Serikat anggota merencanakan penyerapan dan pengembangan ICT.

18 ICT Industry Development
Policy statement Negara mengembangkan pembiayaan dan peraturan fiskal yang tepat bagi pengusaha ICT. Negara membentuk mekanisme transfer teknologi. Negara membentuk mekanisme untuk inovasi, software open source dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKi). Negara menetapkan anggaran untuk peningkatan kapasitas UKM (yaitu Investasi modal, pajak, peraturan yang tekait).

19 E-Government, e-governance
Policy Issues Terbatasnya kemampuan operasional ICT dalam pemerintah. Adanya duplikasi dan manajemen sumber daya yang tidak efisien. Proses bisnis yang dilakukan pemerintah sebagian besar menggunakan kertas.

20 E-Government, e-governance
Policy Objectives Mendirikan Satuan Tugas (SatGas) sebagai penasehat dalam Kebijakan Nasional untuk kebutuhan E-Governance. Membuat peraturan dan pedoman didalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan e-Government. Peraturan dan Pedoman Umum pada kantor yang sudah didigitalisasi.

21 E-Government, e-governance
Policy statement Negara mendigitalkan proses layanan pemerintah untuk mengurangi biaya transaksi dan memastikan pengiriman yang efisien dan pelayanan publik yang berkualitas. Negara menjamin aksesibilitas dan sistem yang terintegrasi pada ICT pemerintah.

22 ICT and Economic Development
Policy Issues Kurangnya koordinasi hubungan dagang dan e-market. Perlunya integrasi ICT di sektor-sektor produktif. Kurang tersedianya informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan. Kurangnya berbagi informasi di antara sektor-sektor produktif. Adanya pajak dan retribusi di sektor ICT.

23 ICT and Economic Development
Policy Objectives Mendirikan Central / Portal Web Nasional untuk semua informasi ekonomi. Mendirikan forum ekonomi dengan pertemuan rutin.

24 ICT and Economic Development
Policy statement Negara memastikan koordinasi hubungan dagang dan e-market di tingkat regional dan Nasional. Negara mengembangkan kerangka kerja untuk bekerja sama dengan sektor swasta dalam mempercepat pengembangan e-commerce. Negara menyelaraskan perpajakan yang terkait dengan sektor ICT. Negara menyediakan infrastruktur untuk tempat mengakses informasi pasar nasional, regional dan internasional. Negara mendirikan pusat sumber daya nasional untuk kegiatan ekonomi.