PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

Presentasi berjudul: "PROGRAM JAMINAN PERSALINAN"— Transcript presentasi:

1 PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DALAM RANGKA PENURUNAN AKI/AKB dan MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET MDG’s DINAS KESEHATAN PROVINSIJAWA TENGAH Dsampaikan pada RAKERDA Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Semarang, 7 Februari 2011

2 I. PENDAHULUAN 70,7 thn 34 per 1000 KH (SDKI)
MDG 2015 RPJMN 2010 – 2014 KEPRES No: 5/2010 CAPAIAN 2007 8 Tujuan Meningkatnya UHH menjadi 72,0 thn 70,7 thn Menurunnya AKB menjadi 24 per 1000 KH 34 per 1000 KH (SDKI) Menurunnya AKI menjadi 118 per kh 228 per KH (SDKI) Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak balita menjadi 15%. 18,4% pada anak balita (Riskesdas) Poverty & Hunger Maternal Health EDUCATION Comm. Diseases GENDER ENVIRONMENT CHLD HEALTH PARTNERSHIP

3 Pendahuluan (1) Latar Belakang
AKI / AKB Indonesia salah satu tertinggi di antara Negara berkembang dunia dan ASEAN AKI 228 per kelahiran hidup, AKB 34 per kelahiran hidup, AKN 19 per 1000 kelahiran hidup, AKABA 44 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) 90% kematian ibu terjadi selama proses persalinan (SKRT, 2001) Masih banyaknya ibu bersalin tidak mampu persalinannya tidak dilayani oleh Nakes dan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan karena kendala biaya

4 Dengan AKI 228/ 100.000 LH, sekitar 10.540 ibu meninggal per tahun atau 29 ibu meninggal /hari
Sekitar ibu meninggal karena perdarahan, infeksi, partus lama dan unsafe abortion Sekitar ibu unmeet need Sekitar bayi meninggal / tahun karena BBLR, asfiksia, ISPA dan diare Sekitar 4, 6 juta bayi lahir (25,13%) atau 1, 1 juta persalinan ditolong bukan oleh nakes.

5 Target MDGs tahun 2015, AKI harus menjadi 102 per 100
Target MDGs tahun 2015, AKI harus menjadi 102 per kelahiran hidup, AKB 23 per 1000 kelahiran hidup, AKABA 32 per 1000 kelahiran hidup Perlu kebijakan jaminan pembiayaan persalinan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan ANC, persalinan, dan PNC. Tahun 2011 diluncurkan program JAMPERSAL untuk menjamin semua ibu hamil mempunyai akses terhadap pelayanan yang lengkap dan berkualitas Jampersal akan saling mendukung & terintegrasi dgn program yg sudah ada a.l: P4K, BOK, Jamkesmas / Jamkesda.

6 PENCAPAIAN TARGET MDGs (GOAL 5): ANGKA KEMATIAN IBU
Penurunan melambat; Target MDG mungkin sulit tercapai Persalinan oleh nakes meningkat 38,5 % (1992) – 73,4 % (2007) Dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, budaya Kesulitan pengukuran AKI di tingkat daerah

7 Cakupan K1 & K4 Per Propinsi Tahun 2009
Nasional: K1: 94,24% K4 : 84,36% * Dit Bina Kes. Ibu, Depkes

8 Cakupan Pn Per Propinsi Tahun 2009
* Dit Bina Kes. Ibu, Depkes

9 Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi Per Provinsi, 2007
Sumber : SDKI, 2007

10 Unmet-need menurut propinsi (SDKI, 2007)
10

11 KECENDERUNGAN SITUASI AKI DI JATENG TAHUN 1998 - 2010

12 DISTRIBUSI KEMATIAN IBU DITIAP KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2010.
Laut Jawa Jepara Jepara . Pati Kota Pekalongan Rembang Kota Tegal KDS Demak JABAR Brebes Batang Kendal Kota Semarangg Blora Pemalang Tegal Grobogan Pekalongan Pekalongan Temg Kab Semarang Purblg Wonosobo Sragen Cilacap Banyumas Bj negara Kota Mgl Magelang Salatiga Boyolali Cilacap Magelang SRKT SRK JATIM Kr.anyar Kebumen Skhj Purworejo Klaten DI. Yogyakarta Lautan Hindia WNGR < 102 => 102 s.d 104,97 = >104,97

13 AKB JAWA TENGAH PER TAHUN (Jml kematian bayi per 1
AKB JAWA TENGAH PER TAHUN (Jml kematian bayi per Kelahiran Hidup)

14 CAKUPAN PERSALINAN NAKES
CAKUPAN PESERTA KB

15 Komitment NASIONAL terhadap penurunan AKI-AKB
AKI 228 MENJADI 102 MDG’s 2015 AKB 34 MENJADI 23 AKABA 44 MENJADI 32 90% JAMINAN PERSALINAN Meningkatkan KB Pasca salin DIHARAPKAN AKSES PELAYANAN TINGGI & MERATA KUALITAS PELAYANAN DITINGKATKAN Agar AKI menjadi 60 per KH di JawaTengah 15

16 Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr
Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH dalam paparan yang berjudul “Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kesehatan Dalam Rangka Penurunan Angka Kematian Ibu” kepada para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di kantor BKKBN Jakarta, 26 Januari 2011.

17 LIMA (5) STRATEGI OPERASIONAL DALAM PENURUNAN AKI
PENGUATAN PUSKESMAS & JARINGANNYA. PENGUATAN MENEJEMEN PROGRAM DAN SISTEM RUJUKANNYA. MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN. KEGIATAN AKSELERASI DAN INOVASI TAHUN 2011 DAN PENGEMBANGAN INOVASI YANG TERKOORDINIR.

18 KEGIATAN AKSELERASI DAN INOVASI THN 2011
Kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi terkait percepatan pencapaian MDGs. Akhir tahun 2011, diharapkan propinsi dan kabupaten/kota telah selesai menyusun Rencana Aksi Daerah dalam percepatan pencapaian MDGs

19 lanjutan 2. Pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), mulai tahun 2011 setiap Puskesmas mendapat BOK, yang besarnya bervariasi dari Rp 75 juta sampai 250 juta per tahun. Dengan adanya BOK, pelayanan “outreach” di luar gedung terutama pelayanan KIA-KB dapat lebih mendekati masyarakat yang membutuhkan.

20 lanjutan Menetapkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berupa indikator komposit (status kesehatan, perilaku, lingkungan dan akses pelayanan kesehatan) yang digunakan untuk menetapkan kabupaten/kota yang mempunyai masalah kesehatan. Ada 130 kab/kota yang ditetapkan sebagai DBK yang tahun ini akan didampingi dan difasilitasi Kementerian Kesehatan.

21 lanjutan Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) dan penyediaan fasilitas kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK), termasuk dokter plus, “mobile team”.

22 lanjutan akan diluncurkan 2 Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan standar pelayanan KB berkualitas, sebagaimana diamanatkan UU no 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan akan meluncurkan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang mencakup pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan, nifas, KB pasca persalianan, dan neonatus.

23 MELALUI PROGRAM JAMPERSAL
Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan meningkat, demikian pula dengan pemberian ASI dini, perawatan bayi baru lahir, pelayanan nifas dan KB pasca persalinan. Dengan Jampersal kualitas pelayanan yang diberikan kepada sasaran dapat lebih terjamin.

24 TUJUAN a. Umum Meningkatnya akses pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan, dan pemeriksaan masa nifas ibu dan bayi yg dilahirkannya (postnatal) yg dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan program. b. Khusus: Memberikan kemudahan dan akses pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan, dan pemeriksaan masa nifas (postnatal), dan bayi yang dilahirkannya. Mendorong peningkatan pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan, dan pemeriksaan masa nifas (postnatal), bayi yang dilahirkannya. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

25 Sasaran a. Sasaran adalah seluruh ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan, dan pemeriksaan masa nifas (postnatal) bagi ibu dan bayi yang dilahirkannya. b. Perkiraan jumlah sasaran adalah 60% dari estimasi proyeksi jumlah persalinan.

26 . Pelayanan Program Jaminan Persalinan di Tingkat Pertama
Jenis pelayanan yang diberikan: Pelayanan ANC sesuai standar (frekuensi min 4 kali selama hamil) Pertolongan persalinan normal; Pertolongan Persalinan dengan penyulit pervaginam (Puskesmas PONED); Pelayanan ibu Nifas (PNC) sesuai standar termasuk KB paska salin; Pelayanan neonatus dan penatalaksanaan rujukan neonatus dengan komplikasi sesuai standar pelayanan Deteksi dini faktor resiko dan Komplikasi Kebidanan dan neonatus Penanganan Komplikasi Kebidanan dan Neonatus di Puskesmas PONED dan rujukannya di RS .

27 Kasus tidak dapat ditatalaksana paripurna di fasilitas kesehatan awal.
PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI TINGKAT LANJUTAN Kriteria Merujuk Kasus tidak dapat ditatalaksana paripurna di fasilitas kesehatan awal. - Karena keterbatasan SDM - Karena keterbatasan peralatan dan obat-obatan Dengan merujuk dipastikan pasien akan mendapat pelayanan paripurna yang lebih baik dan aman di fasilitas kesehatan rujukan Pasien dalam keadaaan aman selama proses rujukan

28 Ruang lingkup pelayanan tk. rujukan:
Pelayanan kebidanan dan neonatal berdasarkan rujukan. Pemeriksaan kehamilan dengan (risti) dan penyulit. Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yg tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama. Penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus di Faskes PONEK.

29 Paket Manfaat Jaminan Persalinan (1)
Pemeriksaan kehamilan (ANC) Kualitas pelayanan mengacu pada buku Pedoman KIA, selama hamil diperiksa sebanyak 4 kali. Persalinan Persalinan per vaginam Persalinan per abdominam Penatalaksanaan komplikasi kehamilan, persalinan & nifas Penatalaksanaan neonatus & bayi

30 Paket Manfaat Jaminan Persalinan (2)
Pelayanan selama masa Nifas (PNC) - PNC sesuai buku pedoman KIA dilakukan 3 kali. - Tatalaksana asuhan pascanatal: 1. Pemeriksaan pascanatal rutin 2. Pemeriksaan pasca tindakan per vaginam & per abdominam 3. Pemeriksaan pascanatal khusus 4. Konseling kes ibu / bayi dan KB Pelayanan Neonatus - Pemeriksaan neonatus (s.d 28 hari) menggunakan formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). - Pelayanan rujukan neonatus bermasalah.

31 Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Faskes Pemerintah dan Swasta yang melakukan PKS dengan Program JAMKESMAS. Jenis Pelayanan dan Tempat Pelayanan: a. Faskes Pemeriksaan kehamilan tanpa penyulit, kehamilan non-risti, persalinan normal, dan PNC dilakukan di: Puskesmas Rawat Inap Bidan Desa-Polindes Bidan praktik Rumah Bersalin Swasta Klinik Swasta b. Persalinan dengan Penyulit, emergensi, dan komplikasi disediakan di: Puskesmas dg fasilitas PONED dan RS dg fasilitas PONEK

32 Sumber dan Alokasi Dana (1)
Sumber dana: APBN dan anggarannya dituangkan dalam Satu DIPA bergabung dengan Program Jamkesmas yang telah berjalan selama ini. Alokasi dana Dibedakan atas tingkat pelayanan dan fasilitas pelayanan yang tersedia, yaitu antara pelayanan persalinan tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Penerima dana a. Alokasi Dana Persalinan Normal; diterimakan alokasikan di Dinkes tergabung dengan anggaran program Jamkesmas. b. Alokasi Dana Persalinan dengan Penyulit; di RS tergabung dengan anggaran program Jamkesmas

33 Sumber dan Alokasi Dana (2)
Sumber dana adalah APBN (belanja bansos), dituangkan dalam Satu DIPA bergabung dengan Program Jamkesmas Alokasi dana: didasarkan pada perkiraan jumlah ibu hamil dg menggunakan rumus: 1,10 x CBR x jumlah penduduk Proyeksi alokasi di Kab/Kota diperhitungkan dari jenis2 pelayanan yang dilakukan (ANC, PNC, persalinan normal, dan persalinan penyulit). Dana diluncurkan dalam beberapa tahap.

34 Sumber dan Alokasi Dana (3)
Dana luncuran dialokasikan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk ANC, persalinan normal, persalinan di Puskesmas PONED sedangkan untuk dana persalinan dengan penyulit dialokasikan di RS Proyeksi alokasi dana ANC= 1.10 x CBR x Jlh penduduk x 60% x 4 x Rp10.000,- Proyeksi alokasi dana PNC= 1.10 x CBR x Jlh penduduk x 60% x 3 x Rp10.000,- Proyeksi alokasi dana persalinan normal= 1.10 x CBR x Jlh penduduk x 60% x 80% x Rp ,- Proyeksi alokasi dana persalinan dg penyulit= 1.10 x CBR x Jlh penduduk x 60% x 20% x Rp ,-

35 Besaran Tarif Pelayanan Persalinan (1)
Faskes Dasar ANC = Rp ,-/ kunjungan Pelayanan Persalinan: - Normal = Rp ,- - Persalinan tdk maju & dirujuk=Rp ,- - Persalinan dengan penyulit per vaginam Rp ,- Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu & bayi Rp ,-/kunjungan Faskes rujukan Besaran tarif mengikuti pola pembayaran INA-DRG dengan menggunakan software klaim yang telah ada.

36 Tatalaksana Program & Pembiayaan
Secara Umum Tata-laksana program tetap menjadi tanggung-jawab Program Kesehatan Ibu & Anak (KIA) Secara pengelolaan keuangan mengikuti Tatakelola keuangan dan manajemen Jamkesmas: - Faskes Dasar melalui Dinkes Kab/kota berdasarkan POA . - Faskes rujukan berdasarkan luncuran dg paket INA DRG.

37 Penyaluran dana (2)

38 Integrasi Kesehatan dan kb pada program jampersal
Pada identifikasi sasaran Bumil petugas KB bisa berkoordinasi dgn Bidan Desa dalam kegiatan P4K. Konseling KB dilakukan seawal mungkin pada kontak pertama Bumil dgn petugas kesehatan --- konseling dilakukan oleh petugas kesehatan dan PLKB secara rutin selama kehamilan Pra persalinan bumil sasaran sudah mantap menentukan kontrasepsi yang akan dipilih. Paska persalinan bumil sasaran sudah terlindungi oleh Kontrasepsi apapun jenis kontrasepsinya. Pada PNC pemantauan perlu terus dilakukan khususnya untuk KB agar tidak terjadi DO bahkan diupayakan berganti cara dari cara sederhana ke arah metoda yg lbh efektif / MKJP

39 Terima Kasih