PEREKONOMIAN INDONESIA EMAN SULAIMAN, ST, MM STIE CIREBON 2016

Presentasi berjudul: "PEREKONOMIAN INDONESIA EMAN SULAIMAN, ST, MM STIE CIREBON 2016"— Transcript presentasi:

1 PEREKONOMIAN INDONESIA EMAN SULAIMAN, ST, MM STIE CIREBON 2016
Pertemuan 5 KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN PEREKONOMIAN INDONESIA EMAN SULAIMAN, ST, MM STIE CIREBON 2016

2 Definisi Kemiskinan World Bank:
Penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang jumlah pengeluarannya kurang dari 1 dollar per hari. Amartya Sen (pemenang Nobel Ekonomi): Kemiskinan merupakan sebuah bentuk keterbelengguan (unfreedomness). Walaupun diberikan demokrasi dan kebebasan yang seluas-luasnya, orang miskin tak akan mampu menikmatinya. Mereka terbelenggu oleh himpitan kehidupan. Persoalannya, mereka tak memiliki kemampuan untuk mentransformasikan demokrasi menjadi kesempatan ekonomi. BPS: Penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang konsumsi kalorinya kurang dari 2100.

3 Definisi Kemiskinan BAPPENAS (2004) :
mendefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

4 Definisi Kemiskinan Hagenaars dan Vos (1997)
Kemiskinan berarti secara objektif memiliki lebih sedikit dari kebutuhan minimum absolut yang harus dipenuhi. Kemiskinan adalah memiliki lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain dalam suatu masyarakat. Kemiskinan adalah perasaan bahwa tidak memiliki kecukupan untuk dapat terus hidup

5 Definisi Kemiskinan United Nations Children’s Fund (UNICEF)
ketidakmilikan hal hal yang secara materi merupakan kebutuhan minimal manusia, termasuk makanan. Definisi ini lebih luas dari definisi pertama karena memasukkan pula kebutuhan terhadap kesehatan dasar, pendidikan, dan jasa-jasa penting lain yang dapat menghindarkan masyarakat dari kemiskinan.

6 Penyebab Kemiskinan Kemiskinan banyak dihubungkan dengan: Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.

7 Penyebab Kemiskinan (2)
Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

8 Sebab-sebab Kemiskinan
Bank Dunia (2003) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar,sarana dan prasarana kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung adanya perbedaan sumberdaya dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan

9 Dampak Kemiskinan Dampak kemiskinan begitu bervariasi karena kondisi dan penyebab yang berbeda memunculkan akibat yang berbeda juga. Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan. Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan.

10 Dampak ketimpangan dan kemiskinan
Kriminalitas Konflik sosial Pendidikan Produktifitas Pelayanan Umum

11 Kemiskinan di Indonesia
Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 Kemiskinan Relatif (% dari populasi)  17.8  16.6  15.4  14.2  13.3  12.5  11.7  11.5  11.0 Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)    39    37    35    33    31    30    29    28 Koefisien Gini/ Rasio Gini     -  0.35  0.37  0.38  0.41     - Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

12 Kemiskinan di Indonesia: Kota dan Desa
 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 Kemiskinan Pedesaan (% penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan desa)  20.0  21.8  20.4  18.9  17.4  16.6  15.7  14.3  14.4  13.8  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 Kemiskinan Kota (% penduduk yg tinggal di bawah garis kemiskinan kota)  11.7  13.5  12.5  11.6  10.7   9.9   9.2   8.4   8.5   8.2 Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

13 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi¹
Papua           27.8% Papua Barat           26.3% Nusa Tenggara Timur           19.6% Maluku           18.4% Gorontalo           17.4% ¹ persentase berdasarkan total penduduk per propinsi bulan September 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

14 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut Tinggi¹
Jawa Timur        4.7 Jawa Tengah        4.6 Jawa Barat        4.2 Sumatra Utara        1.4 Lampung        1.1 ¹ dalam jumlah jutaan pada bulan September 2014 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

15 The Vicious Circle of Poverty
Kekurangan Modal Produktivitas Rendah Pendapatan Rendah Tabungan Rendah Investasi Rendah

16 SIKLUS KEMISKINAN (POVERTY LIFECYCLES)

17 Indikator Kemiskinan Terdapat beberapa indikator kemiskinan yang biasa digunakan, yaitu indikator: Kemiskinan relatif Kemiskinan absolut Kemiskinan kultural, dan Kemiskinan struktural

18 Kemiskinan Relatif Seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif, jika pendapatannya berada di bawah pendapatan di sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut, ia berada di lapisan paling bawah. Bisa jadi meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena dibanding masyarakat di sekitarnya, pendapatannya dinilai rendah, ia termasuk miskin. Amerika Serikat menggunakan indikator kemiskinan semacam ini.

19 Kemiskinan Absolut Dilihat dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan). Jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ia disebut miskin. Indonesia menggunakan indikator kemiskinan jenis ini.

20 Kemiskinan Kultural Dikaitkan dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespons usaha-usaha pihak lain yang membantunya keluar dari kemiskinan tersebut.

21 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Peningkatan Kesempatan Kerja Pertumbuhan Ekonomi (Peningkatan Output) Pengurangan Kemiskinan (jumlah org miskin) Peningkatan Upah/Gaji Riil

22 Kemiskinan Struktural
Kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin, sehingga memunculkan masalah-masalah struktural ekonomi yang makin meminggirkan peranan orang miskin.

23 Kebijakan Anti-Kemiskinan

24 Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan
Masa Kolonial: ‘politik etis’ balas budi. Masa Orde Baru: terkait dengan program pembangunan nasional sejak Repelita I-V. Program sektoral yang pernah dilaksanakan: BIMAS, INMAS, dan P4K (Departemen Pertanian), UPPKS (BKKBN), KUD dan Koperasi Simpan Pinjam (Departemen Koperasi), UED-SP, BKD dan PKK (Departemen Dalam Negeri), KUBE (Departemen Sosial) Wajar 9 tahun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan pengembangan Puskesmas (Departemen Kesehatan)

25 Lanjutan Mulai Repelita VI diluncurkan Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang meliputi: Komponen bantuan langsung sebesar Rp 20 juta/desa sebagai dana bergulir selama 3 tahun; Bantuan pendampingan pokmas IDT oleh tenaga pendamping Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W); Bantuan pembangunan sarana/prasarana Untuk masyarakat miskin di kelurahan tidak ‘tertinggal’ diluncurkan program Takesra/Kukesra.

26 Lanjutan Ketika terjadi krisis ekonomi, jumlah penduduk miskin meningkat tajam karena merupakan gabungan dari penduduk miskin lama dan penduduk baru yang bersifat sementara (transient poverty). Untuk mengatasi masalah ini, dikeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dibagi dalam empat kelompok program, yaitu JPS Departemen teknis, JPS prioritas, JPS sektor-sektor pembangunan dan JPS monitoring

27 Kekurangan Program Tidak ada jenjang program lanjutan sehingga kelompok yang sukses dalam tahapan pertama susah mengembangkan usaha selanjutnya Terhambatnya laju pertumbuhan karena sistem pertanggungjawaban yang saling mengikat Timing pencairan kredit yang tidak tepat Kurangnya integrasi dan koordinasi program antar instansi

28 Beberapa Kelemahan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan
Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan; Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi; Lebih bersifat karitatif daripada transformatif; Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek; Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’; Asusmsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

29 Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia
Penerbitan undang-undang pemberantasan kemiskinan sehingga program pengurangan kemiskinan lebih diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat Program pemberantasan harus bersifat multi-sektor Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah sehingga program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aktual masyarakat dapat lebih tergali.

30 Lanjutan Masyarakat dijadikan subjek dan bukan sekedar objek program
Pertanggungjawaban program tidak saja pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat Program yang berkesinambungan Ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan.

31 Era Pemerintahan sekarang
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di Indonesia pada 2015, sebanyak 28,5 juta jiwa. Meningkat dibanding tahun sebelumnya yang 27,7 juta jiwa. Sementara ukuran garis kemiskinan secara nasional di perkotaan adalah pendapatan Rp356 ribu per kapita perbulan. Sedang perdesaan, pendapatan Rp333 ribu per kapita per bulan.

32 Program 3 kartu sakti (Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKP) Pemerataan Ekonomi pembangunan Distribusi melalui ‘TOL LAUT’ Program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat

33 Program ini intinya adalah kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), swasta dan juga masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan. Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Program ini akan melibatkan berbagai kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian, juga melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.