PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA

Presentasi berjudul: "PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA"— Transcript presentasi:

1 PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
DR. ASROPI, SIP, MSI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2016

2 Rujukan kebijakan sakip dpdri
PermenPP/Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelahaan Renstra Kementerian/Lembaga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3 Perjanjian kinerja Perjanjian kinerja disusun setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disyahkan Perjanjian kinerja mencantumkan indikator dan target Perjanjian kinerja dapat direvisi, jika: Terjadi pergantian atau mutase jabatan, perubahan dalam strategi, dan perubahan dalam prioritas Memuat Pernyataan perjanjian kinerja Lampiran perjanjian kinerja

4 Pengukuran kinerja Pengukuran kinerja menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja Membandingkan antara realisasi dengan target kinerja tahun berjalan Membandingkan antara realisasi dengan target kinerja lima tahunan Dilakukan secara berkala (triwulanan) dan tahunan

5 Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja
Pengukuran Kinerja SKPD : Tahun Anggaran : Indikator Kinerja Target Tahun berjalan Realisasi % Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

6 Realisasi Tahun-tahun sebelumnya Realisasi Tahun berjalan
Pengukuran Kinerja SKPD : Tahun Anggaran : Indikator Kinerja Realisasi Tahun-tahun sebelumnya Realisasi Tahun berjalan % Tahun sebelumnya (n-1, n-2, dst)

7 Capaian Tahun sebelumnya Capaian Tahun berjalan
Pengukuran Kinerja SKPD : Tahun Anggaran : Indikator Kinerja Capaian Tahun sebelumnya Capaian Tahun berjalan %

8 Target 5 Tahun (Dalam Renstra) Realisasi tahun berjalan
Pengukuran Kinerja SKPD : Tahun Anggaran : Indikator Kinerja Target 5 Tahun (Dalam Renstra) Realisasi tahun berjalan %

9 Standar Nasional (Jika ada) Realisasi tahun berjalan
Pengukuran Kinerja SKPD : Tahun Anggaran : Indikator Kinerja Standar Nasional (Jika ada) Realisasi tahun berjalan %

10 Pengukuran Kinerja Realisasi Contoh Rumus Nilai nominal mutu Meningkat
menurun Mortality Rate; luas lahan tidur; panjang jalan rusak, jumlah kecelakaan ((2Target-Realisasi)/Target)*100% Menurun Tingkat pendapatan; tingkat melek huruf . (Realisasi/Target)*100%

11 Pengelolaan data kinerja
Penetapan Data dasar Penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi Penatausahaan dan penyimpanan data Pengkompilasian dan perangkuman

12 Pelaporan kinerja Laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja Laporan kinerja interim (Triwulanan) Laporan kinerja tahunan Laporan kinerja tahunan disampaikan DPD RI kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, dan Menteri PAN dan RB paling lambat 2 bulan setelah anggaran berakhir

13 Pelaporan kinerja

14 Reviu Reviu dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Tim yang dibentuk untuk itu Reviu harus selesai sebelum laporan kinerja ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada MenPAN dan RB Ruang lingkup Metode pengumpulan data atau informasi Penelaahan penyeenggaraan SAKIP secara ringkas Penyusunan kertas kerja reviu Surat pernyataan telah direviu yang dibuat oleh pereviu. Surat pernyataan ini merupakan bagian dari laporan kinerja Review hanya untuk laporan kinerja tingkat DPD RI

15 Reviu Pelaporan Reviu Prosedur reviu yang dilakukan
Kesalahan atau kelemahan yang ditemui Langkah perbaikan yang disepakati Langkah perbaikan yang telah dilakukan Saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan

16 Reviu Pernyataan reviu
Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja Semua informasi yang dimuat dalam penyajian reviu adalah penyajian manajemen Tujuan reviu adalah untuk memeberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan abash Paraghraph penjelas (jika diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kinerja

17

18 Evaluasi Implementasi sakip
Dilakukan pimpinan DPD RI setiap tahun, dilaksanakan oleh APIP Pimpinan DPD RI menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Laporan ikhtisar hasil evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan kepada KemenPAN dan RB

19 Evaluasi Implementasi sakip
lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup: Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan

20 Evaluasi Implementasi sakip
Evaluasi Atas Implementasi Sakip Evaluasi atas komponen SAKIP Instansi pemerintah/unit kerja dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja Pengungkapan informasi pencapaian kinerja Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis

21 Evaluasi Implementasi sakip
Evaluasi Atas Implementasi Sakip Evaluasi atas komponen SAKIP Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya; Capaian kinerja utama dari masing-masing Instansi pemerintah/unit kerja; Tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah/unit kerja; Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

22

23 Evaluasi Implementasi sakip
Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

24 Masalah SAKIP # Renstra#
Dalam perpres 29 Tahun 2012 (pasal 1 ayat (1)), SAKIP memuat substansi penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi pemerintah. Dalam peraturan yang sama, pasal 5 disebutkan peyelenggaraan SAKIP meliputi : (a) Rencana strtategis (b)Perjanjian kinerja, (c) Pengukuran kinerja (d) pengelolaan data kinerja (e) Pelaporan kinerja (f) reviu dan evaluasi kinerja Perpres 29 Tahun 2012, menyebutkan Renstra hanya pada level Kementrian/lembaga Apakah Renstra bagian dari SAKIP? Apakah Unit organisasi dan Satker perlu menyusun Renstra? Bagaimana format Renstra unit organisasi dan Satker, jika harus menyusun Renstra? Bagaimana mengubungkan renstra K/L dengan renstra Unit organisasi dan Satuan Kerja?

25 Pengendalian dan pengawasan
Renstra dan SAKIP Dokumen Renstra K/L Perencaan Pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan Dokumen Rencana Kinerja Dokumen Reviu dan Evaluasi RKA/DPA Dokumen Perjanjian Kinerja Dokumen Pelaporan kinerja Pengukuran dan Pengelolaan data kinerja

26 RENSTRA RPJMN SEKERTARIAT JENDERAL DPD RI SATUAN KERJA (ESELON II)
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA (ESELON II) SEKERTARIAT JENDERAL DPD RI RPJMN

27 Renstra sekjen dpd ri

28 Renstra satker pada sekjen dpd ri
Bisa mengikuti struktur renstra Sekertarian jenderal DPD RI Atau sekertariat jenderal DPD RI menetapkan struktur renstra di tingkat satker dengan format tersendiri

29 Renstra satker pada sekjen dpd ri
Hal-hal pokok harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra Satker Tujuan dalam renstra satker harus mengacu pada tujuan dan sasaran strategis dalam renstra Sekjen DPD RI yang relevan dengan tusi dari Satker tersebut Sasaran strategis dalam Renstra satker harus mengacu pada sasaran strategis, sasaran program (outcome) dan sasaran kegiatan (output) dalam Renstra Sekjen DPD RI yang relevan dengan tusi dari satker tersebut Seluruh sasaran kegiatan (output) dalam Renstra DPD RI yang relevan dengan tusi satker, harus menjadi saaran strategis Satker Indikator sasaran strategis Sasran strategis yang sama persis dengan rumusan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan dalam renstra menggunakan rumusan indicator yang relevan dalam renstra Sasaran strategis yang tidak ada dalam renstra Setjen DPD RI menggunakan rumrusan sendiri

30 Renstra satker pada sekjen dpd ri
Hal-hal pokok harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra Satker Sasaran program dalam renstra satker Sasaran program dalam renstra Sekjen DPD RI yang relevan Sasaran program selain yang terumuskan dalam Renstra Sekjen DPD R Sasaran kegiatan dalam renstra Satker Sasaran kegiatan dalam renstra Sekjen DPD RI I Sasaran kegiatan selain y ang terumuskan dalam Renstra Sekjen DPD RI

31 Merumuskan indicator Indikator Sasaran strategis
Tentukan Critical Success factors (CSFs) dari sasaran strategis, dengan mengenali key word dari sasaran tersebut Tentukan indicator (outcome dan output) dari CSFs tersebut Pilih berdasarkan kriteria Specific, Measurable, achievable, Relevant, Time bound (SMART)

32 Penyusunan sasaran, Outcome dan Output
Isu-isu staregis (Masalah, dll) Penyelesaian masalah Sasaran strategis Hasil yang harus ada untuk meghasilkan penyelesaian masalah Sasaran Program (Outcome) Perubahan pengetahuan, sikap Hasil dari tindakan yang akan diwujudkan Sasaran Kegiatan (Output) Barang atau jasa

33 Contoh: Isu-isu staregis (Masalah, dll)
Rendahnya kompetensi analis kebijakan pada pusat kajian kebijakan Penyelesaian masalah Untuk meningkatkan kemampuan analisis kebijakan para analis kebijakan pada pusat kajian kebijakan Hasil yang harus ada untuk meghasilkan penyelesaian masalah 5 orang analis kebijakan mampu menyusun policy brief 2 orang analis kebijakan mampu menerbitkan tulisan dalam jurnal terakreditasi Hasil dari tindakan yang akan diwujudkan 5 orang mengikuti diklat penyusunan policy brief 5 orang menerima bantuan biaya penelitian kebijakan

34 Logical frame Outcome Outputs Activities Indicators
Perangkat/alat untuk verifikasi

35

36

37

38

39

40

41

42 Masalah SAKIP # Definisi kinerja#
Definisi kinerja: Dalam perpres 29 Tahun 2012 pasal 1 ayat (2), kinerja didefinisikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program

43 Masalah SAKIP #Indikator kinerja utama#
Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU): Dalam Perpres 29 Tahun 2012 pasal 1 ayat (5) butir (10), IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Sementara dalam permenPP/Bappenas nomor 5 Tahun 2014, sasaran adalah indicator dari tujuan,

44 Masalah SAKIP #lakip=sakip#
LAKIP atau LAK tidak sama dengan SAKIP, LAK hanya bagian kecil dari SAKIP