RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Presentasi berjudul: "RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA"— Transcript presentasi:

1 RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
TAHUN 2016 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
DIREKTORAT PSMA Tahun 2016 Pagu Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Program Indonesia Pintar (PIP) Sarana Prasarana untuk Wajib Belajar 12 Tahun Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum 2013 Peningkatan Mutu SMA Manajemen dan Tata Kelola 2

3 Pagu Anggaran Ditjen Dikdasmen 2016 (25 Juli 2015)
(Rp.000)

4 Pagu Anggaran Ditjen Dikdasmen 2016 (29 Juli 2015)
(Rp.000)

5 RENCANA ANGGARAN DIT. PSMA 2016 (1)
PAGU 5.112 T Pusat 4.983 T (98,5%) Program 21 M Perencanaan 8.4 M Monit & Eval. 8.9 M Pengel. Data 3.7 M Kurikulum 506 M Pelat & Pend K13 539.5 M Rintisan Sek. Model 113.5 M Supervisi UN 12.3 M Bahan Ajar 14.7 M Kelemb & SarPras 2.569 T USB 423 M RKB 721 M Sarpras Lain 1.4 T Bimtek Akredit 7.7 M Peserta Didik 1.864 T PIP 1.7 T Lomba2 M Pend. Karakter 46.8 M Tata Usaha 22 M Gaji & Ops Peralatan Ktr 0.7 M Dekon 128.8 M (1,5%) Workshop KépSek 50.5 M Kemah Pramuka 27.6 M LDK 14.76 M Transport lomba2 M Perenc & Monit 18 M

6 RENCANA ANGGARAN DIT. PSMA 2016 (2)

7 RENCANA ANGGARAN DIT. PSMA 2016 (3)

8 Sasaran PIP SMA Tahun 2016 2 No Direktorat Sasaran 2015
Anggaran (Rp.000) Sasaran 2016 1 SMA Catatan: * Alokasi PIP dikembalikan ke rencana semula (sesuai hasil pembahasan DJA dan BAPPENAS) * Kenaikan sasaran sebesar 20%

9 3 Peningkatan Penyediaan Sarana/Prasarana untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun, termasuk daerah APK/mutu rendah dan daerah 3T (Rp.000)

10 UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 222 SMA Unit Sekolah Baru adalah bantuan pembangunan unit gedung baru untuk penyelenggaraan sekolah SMA Negeri yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan SMA. Persyaratan: Sertifikat/keterangan BPN, minimal 1 hektar Lahan siap bangun Ada dukungan SMP sederajat disekitar lokasi Mengajukan proposal Beberapa lokasi lahannya akan dibeli Direktorat

11 RUANG KELAS BARU (RKB) SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 3.500 Ruang Program Ruang Kelas Baru adalah bantuan pembangunan ruang kelas yang diberikan kepada sekolah dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah tersebut. Persyaratan: Tersedia lahan kosong Jumlah pendaftar > Jumlah yang diterima (Ekspansi) Rombel > Ruang Kelas (Eksisting) Double shift (Eksisting)

12 LABORATORIUM KOMPUTER
SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 2.245 Ruang Program Laboratorium Komputer adalah bantuan penyediaan Laboratorium Komputer yang diberikan kepada sekolah yang belum memiliki laboratorium tersebut. Persyaratan: Memiliki lahan kosong Belum memiliki Lab.Komputer Sekolah mengajukan proposal

13 PERPUSTAKAAN SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp)
APBN 1.746 Ruang Program Perpustakaan adalah bantuan penyediaan Bangunan Perpustakaan yang diberikan kepada sekolah yang belum memiliki perpustakaan tersebut. Persyaratan: Memiliki lahan kosong Belum memiliki Perpustakaan Sekolah mengajukan proposal

14 REHABILITASI SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 1.600 Ruang Program Rehabilitasi Ruang adalah bantuan untuk memperbaiki bangunan belajar agar dapat berfungsi kembali. Persyaratan: Sekolah yang bangunan belajarnya rusak sedang dan berat Mengajukan analisis tingkat kerusakan sesuai perhitungan daerah

15 BANTUAN PENGEMBANGAN SMA DI DAERAH KHUSUS 3T DAN KLASTER IV
SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 30 Paket Bantuan ini ditujukan kepada daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T) dan daerah nelayan klaster IV. Program ini bertujuan memberikan bantuan pengembangan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah Persyaratan: Mengajukan proposal Memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial

16 PEMBANGUNAN SEKOLAH DI PAPUA DAN PAPUA BARAT
SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI 64 Paket Program ini adalah salah satu bentuk keberpihakan kepada daerah tertinggal khususnya propinsi Papua dan Papua Barat. Program ini merupakan pemberian bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan kepada sekolah di propinsi Papua dan Papua Barat. Persyaratan: Usulan UP4B Memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial

17 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA BAGI SEKOLAH BERPRESTASI
SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) 159 Paket Bantuan ini ditujukan bagi sekolah berprestasi, yakni sekolah-sekolah yang menjadi induk kluster sebanyak 910 di setiap Kabupaten/Kota. Bantuan ini diperuntukan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Persyaratan: Mengajukan program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah Mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA

18 BANTUAN PERALATAN TIK SUMBER DANA JENIS SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN Reguler 2.000 Paket Program ini adalah pemberian peralatan TIK kepada sekolah-sekolah yang belum memiliki ataupun kekurangan peralatan TIK. Persyaratan: Memiliki sumber listrik yang cukup Belum memiliki Alat TIK untuk pembelajaran Memiliki ruangan untuk Laboratorium Komputer

19 REVITALISASI GEDUNG SMA
SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI APBN 100 Paket Program Revitalisasi Gedung SMA ini adalah bantuan untuk perbaikan dan peningkatan fungsi bangunan sekolah di sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten/Kota. Persyaratan: Mengajukan proposal Masterplan sekolah Rencana tahapan revitalisasi Komitmen dana sharing

20 SMA 1.164 21 971 2.156 K13 (Kurikulum 2013) 4 Jenjang Rintisan
Pemanfaatan anggaran K13. Pelatihan Guru-guru (target 37%) Pendampingan ke Sekolah-sekolah ( SMA) Penyediaan Buku K13 bagi sekolah rintisan pelaksana K13 baru (1.005 SMA) Sasaran Pelaksana K13: Jenjang Rintisan Satu Semester Mandiri Jumlah 1 SD 2.514 - 6.808 9.322 2 SMP 1.421 3 2.663 4.087 SMA 1.164 21 971 2.156 4 SMK 998 409 1.409 Total 6.096 26 10.869 16.991

21 TAHAP IMPLEMENTASI KURIKULUM NASIONAL SMA
Data Dapodikmen : SMA K-13: SMA (17,05%) Tahap implementasi Kurikulum nasional dengan Pendampingan dan pengimbasan dari sekolah rintisan Juli 2015 SEMUA SMA SEMUA KELAS MENERAPKAN KURIKULUM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 K-2006: SMA (82,81%) Semua Kelas K-13: SMA (7,95%) Kelas 10 9.483 SMA (75,00%) Kelas 10 & 11 K-13: SMA (35,00%) 5.058 SMA (40,00%) K-13: 3,161 SMA (25,00%) K-2013: K-13: SMA (60,00%)

22 4 Kurikulum 2013 (ANGGARAN) (Rp.000) Sasaran Buku K13:

23 5 Peningkatan Mutu A. Program Rintisan Standar Nasional (Sekolah Rujukan) SMA MODEL Rintisan Sekolah Memenuhi SNP (400 SMA) Rintisan Model Kewirausahaan (170 SMA) Rintisan Model Pendalaman Minat (68 SMA) Video Model Pembelaj (23 Judul) Media Pembela jaran (69 Judul)

24 Peningkatan Mutu 5 B. Pendidikan Karakter KEPRAMUKAAN
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN SISWA PERTUKARAN PELAJAR BANTUAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER Pendidikan Karakter / Revolusi Mental

25 Lomba Debat Bahasa Indonesia
5 Peningkatan Mutu C. Pelaksanaan Lomba-lomba Nasional Olimpiade Sains Nasional Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Beasiswa Prestasi

26 5 Peningkatan Mutu D. Pelaksanaan Lomba-lomba Internasional

27 5 Peningkatan Mutu E. Anggaran Pelaksanaan Lomba-lomba Nasional dan Internasional (Rp.000)

28 Tata Kelola/Manajemen
6 Tata Kelola/Manajemen No Kegiatan Anggaran (Rp ribu) 1 Gaji Pegawai dan Operasional Kantor 2 Penyusunan Pedoman/Juknis/Juklak 3 Workshop/Rapat Koordinasi/Sosialisasi 4 Monitoring dan Pelaporan 5 Pengelolaan Data TOTAL

29 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
Sisa dana RBOS dan BOS (SMA dan SMK) tahun 2013 sebesar Rp belum disetorkan ke Kas Negara dan minimal senilai Rp salah disetor ke Kas Daerah Rekomendasi Menginstruksikan para kepala sekolah untuk menyetorkan sisa dana RBOS dan BOS (SMA dan SMK) tahun 2013 ke Kas Negara senilai Rp Waktu Pelaksanaan: 27 Juli Sampai 30 Nopember 2015

30 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
Penggunaan dana RBOS dan BOS (SMA dan SMK) untuk tahun 2013 dan 2014 (Semester 1) tidak sesuai ketentuan minimal senilai Rp dan terdapat kelebihan penggunaan dana BOS SMA dan SMK minimal senilai Rp Rekomendasi Meminta Direktur PSMA dan PSMK untuk memberikan sanksi kepada para Kepala Sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan Juknis

31 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
Terdapat Sekolah belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS TA 2013 dan 2014 secara lengkap. Rekomendasi Sekolah harus segera membuat pertanggung jawaban BOS masing-masing sekolah untuk BOS Tahun 2013

32 PERKEMBANGAN PELAPORAN BOS 2014
Laporan BOS Jan – Juni 2014 per 31 Juli 2015 NO PROVINSI JLH SEK JLH SISWA JLH DANA SUDAH LAP % 01 DKI JAKARTA 462 148 32,03 02 JAWA BARAT 1.307 303 23,18 03 JAWA TENGAH 855 768 89,82 04 D.I. YOGYAKARTA 162 49.842 69 42,59 05 JAWA TIMUR 1.333 863 64,74 06 ACEH 461 405 87,85 07 SUMATERA UTARA 999 699 69,97 08 SUMATERA BARAT 285 194 68,07 09 RIAU 385 358 92,99 10 JAMBI 208 66.681 146 70,19 11 SUMATERA SELATAN 550 459 83,45 12 LAMPUNG 449 110 24,50 13 KALIMANTAN BARAT 351 98.984 122 34,76 14 KALIMANTAN TENGAH 215 46.142 80 37,21 15 KALIMANTAN SELATAN 179 52.319 176 98,32 16 KALIMANTAN TIMUR 206 56.618 103 50,00

33 PERKEMBANGAN PELAPORAN BOS 2014
NO PROVINSI JLH SEK JLH SISWA JLH DANA SUDAH LAP % 17 SULAWESI UTARA 204 48.681 117 57,35 18 SULAWESI TENGAH 183 58.051 158 86,34 19 SULAWESI SELATAN 538 128 23,79 20 SULAWESI TENGGARA 259 77.431 231 89,19 21 MALUKU 237 63.378 115 48,52 22 BALI 78.322 112 70,89 23 NUSA TENGGARA BARAT 277 97.257 188 67,87 24 NUSA TENGGARA TIMUR 409 75 18,34 25 PAPUA 198 52.929 46 23,23 26 BENGKULU 126 42.699 69 54,76 27 MALUKU UTARA 34.517 13 8,23 28 BANTEN 469 154 32,84 29 KEP. BANGKA BELITUNG 65 19.729 54 83,08 30 GORONTALO 51 22.618 50,98 31 KEPULAUAN RIAU 101 31.847 85 84,16 32 PAPUA BARAT 95 21.565 29,47 33 SULAWESI BARAT 71 22.895 33,80 34 KALIMANTAN UTARA 14.208 55,56 Jumlah 12.060 6656 55,19

34 PERKEMBANGAN PELAPORAN BOS 2014
Laporan BOS Jul – Des 2014 per 31 Juli 2015 No. PROVINSI JLH SEK JLH SISWA JLH DANA SUDAH LAP % 01 DKI JAKARTA 414 101 24,40 02 JAWA BARAT 1315 290 22,05 03 JAWA TENGAH 852 705 82,75 04 D.I. YOGYAKARTA 161 52.883 58 36,02 05 JAWA TIMUR 1389 733 52,77 06 ACEH 474 200 42,19 07 SUMATERA UTARA 980 789 80,51 08 SUMATERA BARAT 289 179 61,94 09 RIAU 397 120 30,23 10 JAMBI 209 72.673 195 93,30 11 SUMATERA SELATAN 555 71,53 12 LAMPUNG 447 85 19,02 13 KALIMANTAN BARAT 364 113 31,04 14 KALIMANTAN TENGAH 219 50.015 116 52,97 15 KALIMANTAN SELATAN 185 58.039 173 93,51 16 KALIMANTAN TIMUR 205 62.057 71 34,63

35 PERKEMBANGAN PELAPORAN BOS 2014
No. PROVINSI JLH SEK JLH SISWA JLH DANA LAP MASUK PERSENTASI 17 SULAWESI UTARA 206 53.755 116 56,31 18 SULAWESI TENGAH 184 64.691 121 65,76 19 SULAWESI SELATAN 547 90 16,45 20 SULAWESI TENGGARA 262 86.184 219 83,59 21 MALUKU 246 69.607 115 46,75 22 BALI 159 84.240 105 66,04 23 NUSA TENGGARA BARAT 283 200 70,67 24 NUSA TENGGARA TIMUR 428 66 15,42 25 PAPUA 203 58.308 45 22,17 26 BENGKULU 125 46.842 60 48,00 27 MALUKU UTARA 166 36.684 12 7,23 28 BANTEN 460 89 19,35 29 KEP. BANGKA BELITUNG 67 21.896 13 19,40 30 GORONTALO 52 24.973 14 26,92 31 KEPULAUAN RIAU 104 34.529 99 95,19 32 PAPUA BARAT 100 24.649 20,00 33 SULAWESI BARAT 71 25.489 11 15,49 34 KALIMANTAN UTARA 53 15.938 2 3,77 Grand Total 12171 5722 47,01

36 Terima Kasih