KEMBALI KE JALAN EKONOMI KERAKYATAN

Presentasi berjudul: "KEMBALI KE JALAN EKONOMI KERAKYATAN"— Transcript presentasi:

1 KEMBALI KE JALAN EKONOMI KERAKYATAN
Dr. Fahmy Radhi, MBA Dosen Depertemen Ekonomika dan Bisnis UGM Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Mantan Direktur Eksekutif Mubyarto Institute 30/11/2009 26/11/2017 1

2 30/11/2009

3 Pendahuluan Adanya kecenderungan para ekonom konsumtif terhadap teori ekonomi dan tidak berusaha menjadi inventor maupun inovator teori ekonomi Belum banyak ekonom memikirkan tentang sistem ekonomi yang sesuai untuk Indonesia Diskursus Antara Sistim Ekonomi Neo Liberal Versus Sistim Ekonomi Kerakyatan 30/11/2009

4 Karakteristik Ekonomi Neo Liberal
Mekanisme pasar: Trade off antara pemertaan pendapatan dengan keseimbangan pasar Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang menimbulkan kesenjangan Trickle down efffects: Hasil Pembangunan tidak pernah menetes pada masyarakat lapis ke bawah 30/11/2009

5 Strategi Ekonomi Neo Liberal
Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi; Liberalisasi sektor keuangan; Liberalisasi perdagangan; Pelaksanaan privatisasi BUMN 30/11/2009

6 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Moh Yamin: menolak faham liberalisme, demokrasi ala Barat, fasisme dan negara boneka. Soepomo mengambil faham negara integralistik, yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Bung Karno (BK): demokrasi politik dan demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Indonesia belumlah merdeka jika hanya dengan demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi. Bung Hatta: menggunakan istilah perekonomian rakyat sebagai lawan perekonomian kolonial 30/11/2009

7 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Sritua Arief: Kebijakan ekonomi lebih mengutamakan kekuatan nasional dan penguasaan pasar domestik oleh pelaku nasional. Mubyarto: Sistem Ekonomi Pancasila Sri Edi Swasono: Penolakan ekonomi subordinasi oleh kekuatan asing 30/11/2009

8 Sistim Ekonomi Kerakyatan
Merupakan sistim ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada rakyat. (Mubyarto 2003) Salah satu ciri utama sistim ekonomi kerakyatan adalah pemihakan kepada rakyat dengan memberdayakan pelaku ekonomi rakyat dalam rangka menyiapkannya untuk dapat bersaing dipasar sesuai dengan mekanisme pasar. Sistim ekonomi kerakyatan tidak menafikan adanya mekanisme pasar 30/11/2009

9 Landasan Ekonomi Kerakyatan
Idiologis: Pancasila Yuridis: UUD 1945 Pembukaan UUD 1945, pasal 33 dan penjelasannya, pasal-pasal 27 ayat (2), 28, 31, dan 34. 30/11/2009

10 Landasan Idiologis Roda ekonomi tidak hanya digerakan oleh rangsangan ekonomi dan sosial, tetapi juga oleh etika dan moral yang berlandasakan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Penghisapan ekonomi tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Kemanusian yang adil dan beradab, sehingga kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai pemerataan nasional. Nasionalisme ekonomi yang dikembangkan berlandasakan pada Persatuan Indonesia. Demokrasi Ekonomi sebagai perwujudan dari Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tujuan Pembangunan Ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan sebagai perwujudan dari Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 30/11/2009

11 Landasan Yuridis 30/11/2009

12 Penjelasan pasal 33 UUD 1945: “Dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang” 30/11/2009

13 Subtansi ekonomi kerakyatan
Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. 30/11/2009

14 Karakteristik Sistim Ekonomi Kerakyatan
Peranan vital negara/pemerintah Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi). Pemerataan penguasaan faktor produksi Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan Kepemilikan saham oleh pekerja 30/11/2009

15 Peran Negara dalam Ekonomi Kerakyatan
mengembangkan koperasi mengembangkan BUMN; memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; memelihara fakir miskin dan anak terlantar 30/11/2009

16 Subtansi ekonomi kerakyatan
Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. 30/11/2009

17 Indikator Ekonomi Kerakyatan
Indikator tujuan (kesejahteraan umum dan keadilan sosial): tingkat kemiskinan (konsumsi per kapita), tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan pendapatan (indek gini), Indek Pembangunan Manusia, Genuine Progress Indicator Nilai tukar petani, dan upah riil buruh. 30/11/2009

18 Indikator Ekonomi Kerakyatan
Indikator proses (demokratisasi ekonomi): proporsi kepemilikan faktor-faktor produksi (tanah, lahan, dan modal), Sumbangan ekonomi rakyat dan koperasi terhadap lapangan kerja dan PDB, sumbangan negara terhadap PDB, perusahaan yang menerapkan pola profit sharing dan kepemilikan saham oleh pekerja, net transfer keluar melalui repatriasi modal asing dan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, proporsi APBN untuk kesejahteraan umum (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial). 30/11/2009

19 Indikator Ekonomi Kerakyatan
Indikator pendukung (moneter dan fiskal): PDB, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, neraca pembayaran, cadangan devisa, pertumbuhan ekonomi, APBN, dan sebagainya. 30/11/2009

20 Indikator Pemanfatan SDA
Apakah pemanfatan SDA memberikan nilai tambah yang dapat memperkuat basis perekonomian daerah? Apakah Pemanfaatan SDA menghasilkan produk unggulan? Apakah Pemanfaatan SDA dapat menghasilkan bahan baku bagi industri daerah? Apakah Pemanfaatan SDA dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat setempat? Apakah Pemanfaatan SDA dapat meningkatkan pendapatan rakyat? 30/11/2009 30/11/2009 20

21 Agenda Ekonomi Kerakyatan
Penghapusan sebagian utang luar negeri lama yang tergolong sebagai utang najis atau utang kriminal, dan penghentian pembuatan utang luar negeri baru untuk mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran dan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional Peningkatan disiplin pengelolaan keuangan negara dengan tujuan untuk memerangi KKN dalam segala dimensi dan bentuknya. Penciptaan lingkungan berusaha yang kondusif terutama untuk menjamin terselenggaranya mekanisme alokasi secara berkepastian dan berkeadilan. Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar para pekerja serta peningkatan partisipasi para pekerja dalam penyelenggaraan perusahaan 30/11/2009

22 Agenda Ekonomi Kerakyatan
Pembatasan penguasaan lahan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada para petani penggarap Pembaharuan UU koperasi dan pembentukan koperasi-koperasi sejati dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan. Pengalokasian HPH untuk rakyat Mengoptimalkan fungsi intermediasi dan redistribusi perbankan nasional dan memberdayakan lembaga-lembaga pembiayaan alternatif (keuangan mikro). Optimalisasi peranan negara dalam pengelolaan aset strategis 30/11/2009

23 TERIMA KASIH PERHATIANNYA
30/11/2009