PENJELASAN TEMA DIKLATPIM TINGKAT II TAHUN 2011

Presentasi berjudul: "PENJELASAN TEMA DIKLATPIM TINGKAT II TAHUN 2011"— Transcript presentasi:

1 PENJELASAN TEMA DIKLATPIM TINGKAT II TAHUN 2011
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2011

2 AKSELERASI SINERGI INSTANSI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

3 Tujuan Tema Agar kelas memiliki fokus akan Kertas Kerja yang hendak ditulisnya, yang diderivasi dari aspek yang terkandung dalam tema; Kelas mampu mengaktualisasikan konsep-konsep dan teori yang diperoleh selama pembelajaran.

4 Fungsi Tema Menjadi signal fokus Penyelenggaraan
Menjadi acuan dalam setiap ceramah Menjadi pemersatu persepsi bagi para pihak: kelas/peserta, penyelenggara, widyaiswara, penceramah, dll Menjadi acuan akan hasil akhir yang hendak dicapai peserta Prosesnya menjadi sarana kelas utk bersinergi

5 Alasan Pemilihan Tema Perkembangan lingstra : nasional & dunia
Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJMN 2010 – 2014 Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Kualitas peserta Harapan penyelenggara

6 Harapan Terumuskannya rekomendasi kebijakan dari dalam birokrasi sendiri Tersintesakannya upaya-upaya untuk mengakselerasi sinergi antar Instansi pemerintah, serta strategi untuk percepatan pencapaian program pembangunan yang berkeadilan Muncul ide-ide brilian dari peserta Masterpiece Kertas Kerja Tema

7 Tinjauan Pustaka & Konsep Kunci
Sinergi Instansi Pemerintah Pembangunan yang Berkeadilan

8 Apa itu SINERGI? The interaction of two or more agents or forces so that their combined effect is greater than the sum of their individual effects. Cooperative interaction among groups, especially among the acquired subsidiaries or merged parts of a corporation, that creates an enhanced combined effect. Kerjasama antara orang atau organisasi yang hasil keseluruhannya lebih besar daripada jumlah hasil yang dicapai jika masing-masing bekerja sendiri.

9 Apa itu INSTANSI PEMERINTAH?
Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik pemerintah yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan Administrasi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat maupun daerah temasuk komisi-komisi, dewan, badan yang mendapat dana dari APBN/APBD Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota), Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Milik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara.

10 Mengapa Perlu Akselerasi Sinergi ?
Pada Rakernas III tanggal 5 Agustus 2010, menyebutkan bahwa terdapat permasalah dalam koordinasi antar institusi pemerintah termasuk antar kementrian. Salah satu hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah dewasa ini adalah kurangnya koordinasi antarinstansi. Koordinasi lemah dalam tataran horizontal antardepartemen maupun dalam tataran vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Wibawa Menko semakin berkurang, Para menteri kerap tidak hadir dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kantor menko meski menko secara pribadi hadir. Menteri dan pejabat eselon satu akan mengutus pejabat eselon yang rendah dengan kewenangan yang sangat terbatas. Adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih juga disebabkan karena kurangnya koordinasi antarinstansi pengusul dengan instansi lainnya.

11 Masalah dalam Sinergi Instansi Pemerintah
Koordinasi lemah secara vertikal karena gubernur, bupati, serta wali kota tidak lagi ditentukan dari pusat. Melalui proses demokrasi, rakyat pemilihlah yang menentukan. Mereka yang menduduki jabatan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota bisa berasal dari partai yang berbeda. Chain of command untuk mengimplementasi kebijakan kerap terkendala. Sering terjadi kondisi di mana kepala daerah harus mendahulukan kepentingan rakyat pemilihnya daripada kepentingan pemerintah pusat. Apalagi bila ada kebijakan yang saling bertentangan. Di daerah instruksi partai akan lebih dikedepankan daripada instruksi pemerintah pusat. Ini karena apa yang ditafsirkan sebagai amanah, mandat rakyat, serta janji kampanye bisa berbeda dengan garis kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam tataran yang paling konkret. Salah satu yang terimbas adalah para pelaku usaha. Mereka kerap harus menanggung konsekuensi dari lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Bahkan kerap pelaku usaha yang "dipermasalahkan" oleh instansi lain dan bukannya instansi yang membuat kebijakan awal. Tentu ini akan berakibat pada kondisi yang tidak kondusif bagi iklim berusaha di Indonesia

12 Mengapa Pembangunan Berkeadilan?
Perwujudan Sila Ke-5 Pancasila : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Amanat Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

13 Mengapa Pembangunan Berkeadilan?
VISI INDONESIA 2014: Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. MISI INDONESIA 2014: Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang Sejahtera, Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi, dan Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

14 Mengapa Pembangunan Berkeadilan?
AGENDA UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Penegakan Pilar Demokrasi; Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. Triple-track Strategy: Pro-growth, Pro-job, pro-poor

15 Mengapa Pembangunan Berkeadilan?
SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL : Ekonomi nasional tumbuh makin tinggi; Pengangguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik; Kemiskinan makin menurun; Pendapatan per kapita makin meningkat; Stabilitas ekonomi makin terjaga; Pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat; Ketahanan pangan dan air makin meningkat; Ketahanan energi makin meningkat; Daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat; Memperkuat upaya pembangunan yang ramah lingkungan.

16 AGENDA YANG BELUM TUNTAS & ANEKA DISPARITAS DALAM PENCAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN
Penurunan tingkat kemiskinan belum mencapai target. 17.7% (2006)  15.4% (2008)  10% (2010) < Target 8.2% Perlu peningkatan “kualitas “ pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia pasca krisis terus tumbuh, namun perbaikan kesejahteraan kurang dirasakan oleh masyarakat. Adanya dampak pengangguran baru karena krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis belum mampu menyerap tambahan tenaga kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara subtansial (fenomena jobless growth) Perlunya komitmen zero tolerance on corruption, melalui perbaikan tata kelola birokrasi/pemerintahan, reformasi birokrasi, perbaikan sistem pengawasan dan audit, serta penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Akselerasi pembangunan infrastruktur. Kurang memadainya infrastruktur di Indonesia menjadi masalah kedua dalam “Doing Business in Indonesia 2010” setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien.

17 ARTI PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN ADALAH PROSES JANGKA PANJANG (Proses jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional) PROSES Ada hubungan kausalitas antara berbagai aspek ekonomi dan non-ekonomi. Proses pembangunan secara fundamental ditentukan oleh aspek non-ekonomi meskipun muaranya aspek ekonomi. Begitupun pentingnya pembangunan sosial, diwujudkan dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai unsur pembangunan SDM. JANGKA PANJANG Diperkirakan akan membutuhkan waktu paling tidak dua dasawarsa, bukan terselesaikan dalam waktu pendek (1 tahun), dan atau jangka menengah (5 tahun). Proses ini secara kumulatif menunjang pertumbuhan pembangunan berkelanjutan (sustained secular trend daripada cyclical) Sumber: Todaro & Smith (2008) dan Meier (2004)

18 Menunjukkan adanya peningkatan output .
PERTUMBUHAN dan PEMBANGUNAN: dua konsep yang merepresentasikan pembangunan ‘proses jangka panjang’ PERTUMBUHAN Menunjukkan adanya peningkatan output . PEMBANGUNAN Mencakup peningkatan output yang terkait dengan perubahan tehnis dan institusional. Jadi pembangunan lebih luas dari pada sekedar pertumbuhan. Konsep pertumbuhan saling terkait dengan pembangunan. Tanpa pembangunan maka pertumbuhan akan tersendat/berhenti. Bagaimana harus dapat mempertahankan pertumbuhan.

19 PEMBANGUNAN UNTUK MENGHILANGKAN KETIDAKSEMPURNAAN PASAR (market imperfections).
MARKET IMPERFECTIONS: Segala hambatan yang membuat pasar tidak dapat secara sempurna mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Hambatan antara lain: Informasi tidak sempurna Faktor ekonomi yang kurang dapat bergerak (factor immobility). Praktek monopolistik (mekanisme mengasumsikan adanya persaingan sempurna sehingga harga yang tercipta merupakan harga ekuilibirium yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Penetapan harga oleh pemerintah.

20 KONSEP-KONSEP PEMBANGUNAN
1. KONSEP EKONOMI MAKRO Hasil akhir pembangunan adalah adanya pertumbuhan ekonomi Pendapatan nasional sebagai ukuran, dan hal yang perlu diperhatikan: 2. KEPENDUDUKAN Laju pertumbuhan besar  Kesempatan kerja besar Kesempatan kerja terbatas  Tingkat kemiskinan rendah 3. TRANSISI DEMOGRAFI Pertumbuhan stagnan - Kelahiran & kematian tinggi Pertumbuhan cepat Kelahiran tinggi, kematian rendah Pertumbuhan stabil - Kelahiran rendah, kematian rendah

21 4. STRUKTUR UMUR 5. PENGANGGURAN
Dependency Ratio, penduduk dibawah umum 15 th dengan penduduk usia kerja sangat besar (negara sedang berkembang) Usia kerja tinggi, usia dibawah umur 15 th rendah (negara maju) Usia di bawah 15 th tinggi, angka kelahiran turun, pertumbuhan penduduk tetap tinggi. 5. PENGANGGURAN Pengangguran terbuka Tenaga sukarela yang tidak bekerja walaupun mempunyai keterampilan Tenaga bukan sukarela yang mau bekerja tapi tidak ada kesempatan kerja

22 6. KEMISKINAN Kemiskinan Absolut; penduduk yang tingkat kesejahterannya berada di bawah garis kemiskinan. Konsep “garis kemiskinan”; jumlah penghasilan minimum untuk dapat sekedar bertahan hidup Kemiskinan relatif; ukurannya tidak bergantung pada garis kemiskinan, namun bergantung pada perspektif masing-masing individu. Underemployment, pekerja bangunan yang bekerja pada waktu tertentu. Disguised underemployment, angkatan kerja yang hasil kerjanya kurang dari jam kerjanya

23 INDIKATOR PEMBANGUNAN
Pendapatan per-kapita Pertumbuhan ekonomi – pertumbuhan ekonomi tinggi akan semakin besar penyerapan tenaga kerja Laju inflasi – kenaikan harga barang & jasa (Indek Harga Konsumen) Surplus/defisit APBN/Product Domistic Bruto (PDB) Pertumbuhan ekonomi (Sumbangan konsumsi, Sumbangan investasi, pertumbuhan ekonomi).

24 Investasi dan Pembiayaan (Ratio investasi thd PDB, Peranan investasi dunia usaha, Peranan dana luar negeri diharapkan menurun) Distribusi PDB; Ukuran kemajuan adalah besarnya proporsi sektor industri dibanding pertanian Distribusi kesempatan kerja antarsektor perekonomian

25 INDIKATOR PEMBANGUNAN NON-EKONOMI
Bidang Hukum; Meningkatnya peran & fungsi program legeislasi nasional Meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang berkualitas. Bidang Sosial-Budaya Meningkatnya keluarga yang menggunakan jamban yang sehat Meningkatnya keluarga yang menggunakan air bersih

26 Meningkatnya tempat pengelolaan makanan sehat.
Meningkatnya keluarga yang menghuni rumah sehat. Bidang Politik Terwujudnya berbagai jenis fasilitas sosialisasi politik dan komunitas politik Meningkatnya budaya politik dan demokratis Meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang berkualitas.

27 PELAYANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Community Development
DAN PEMBANGUNAN Goverment Movement Empowerment Regulation, Policy,Facility Regulation, Policy,Facility PELAYANAN MASYARAKAT Private Community Participation & Responsibility Partnership Community Development

28 ASPEK DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
PENCAPAIAN MDGs KEADILAN UNTUK SEMUA PRO-RAKYAT

29 FOKUS PADA PROGRAM PRO-RAKYAT
Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

30 FOKUS PADA PROGRAM KEADILAN UNTUK SEMUA
Program keadilan bagi anak; Program keadilan bagi perempuan; Program keadilan di bidang ketenagakerjaan; Program keadilan di bidang bantuan hukum; Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.

31 FOKUS PADA PROGRAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM
Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Program penurunan angka kematian anak; Program kesehatan ibu; Program pengendalian HIV/AIDS, malaria dan penyekit menular lainnya; Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

32 BAGAIMANA MENURUNKAN TEMA KE DALAM KERTAS KERJA TEMA (KKT)?

33 APA ITU KERTAS KERJA TEMA (KKT)?
KKT adalah karya penulisan bersama/kolektif peserta diklat yang memuat penuangan hasil kompetensi terpadu yang diperoleh selama pembelajaran Diklatpim Tk II dalam rangka menyikapi isu kepemerintahan yang baik dalam lingkup nasional dan terkait dengan tema diklat

34 Bentuk KKT Berupa Policy Paper yang menghasilkan policy recommendation bagi Pemerintah KKT diharapkan akan menjadi kontribusi nyata peserta secara bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintah, khususnya berkaitan dengan tema diklat

35 ALUR PENYUSUNAN KKT PENETAPAN FOKUS KKT PENGUMPULAN DATA
PENYUSUNAN TOR KKT Dengan memperhatikan format/sistematika dan ketentuan teknis PENGUMPULAN DATA Melalui SL dan media lainnya PERBAIKAN KKT Sesuai masukan pada saat seminar PENULISAN KKT Dengan bimbingan Wiidyaiswara Pembimbing maupun secara mandiri PENYERAHAN KKT Untuk diseminarkan SEMINAR KKT Dalam forum kelas PENYERAHAN KKT FINAL

36 PROSES PENYUSUNAN KKT Dilakukan melalui diskusi kelompok dan diskusi kelas Widyaiswara membimbing proses penyusunan KKT Memanfaatkan studi lapangan sebagai media pengumpulan data

37 PROSES PENYUSUNAN KKT NO PROSES KEGIATAN KETERANGAN 1 Diskusi KKT-1
Brainstorming fokus KKT (kesepakatan kelas ) tentukan fokus KKT dan pokok permasalahan yang akan dipecahkan Forum Kelas 2. Diskusi KKT-2 Pembahasan fokus dalam kaitannya dengan berbagai konsep teori dan peraturan perundangan yang relevan

38 PROSES PENYUSUNAN KKT 3. Diskusi KKT-3
Penyusunan Pengurus masing-masing kelompok KKT (3 kelompok) Brainstorming & identifikasi sub-aspek dari perspektif kelompok Kelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM Penetapan sub-aspek yang akan dibahas pada tiap kelompok Forum Kelompok 4. Diskusi KKT-4 Penyusunan KKT Bab I Pendahuluan : latar belakang permasalahan, deskripsi masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan sasaran penulisan serta sistematika penulisan.

39 PROSES PENYUSUNAN KKT 5. Diskusi KKT-5
Penyusunan KKT Bab II Kerangka Konseptual Pengkayaan materi (data/informasi, konsep teori dan peraturan perundangan yang relevan yang terkait dengan fokus Forum Kelompok 6. Diskusi KKT-6 Penyusunan KKT Bab III Metodologi Penyusunan instrumen pengumpulan data & instrumen analisis bagi kepentingan KKT dan SL

40 PROSES PENYUSUNAN KKT 7. Diskusi KKT-7 Pemantapan Bab I, II, III
Forum Kelompok 8. Diskusi KKT-8 Pemaparan KKT pra-SL (masing- masing kelompok melakukan presentasi) Forum Kelas 9. Diskusi KKT-9 Penyempurnaan Naskah KKT dengan memanfaatkan hasil SL Pengumpulan data/informasi yang diperlukan melalui studi dokumen & kepustakaan

41 PROSES PENYUSUNAN KKT 10. Diskusi KKT-10
Penyusunan KKT Bab IV Analisis Melakukan analisis permasalahan dengan menggunakan data & instrumen yang telah ada Penyusunan Bab V (kesimpulan & Rekomendasi) Forum Kelompok 11. Diskusi KKT-11 Pengintegrasian Naskah KKT Bab I – V dari ketiga kelompok menjadi satu naskah KKT Kelas Forum Kelas

42 PROSES PENYUSUNAN KKT 12. Diskusi KKT-12
Pemantapan Naskah KKT secara keseluruhan (Bab I – V) Forum Kelas 13 Diskusi KKT-13 Finalisasi Naskah KKT Persiapan Seminar KKT 14. Diskusi KKT-14 Seminar KKT 15. Diskusi KKT-15 Penyempurnaan Naskah KKT Penyerahan Naskah KKT

43 SISTEMATIKA KKT Executive summary Pengantar Daftar Isi
Daftar Tabel dan Gambar Bab I PENDAHULUAN Bab II KERANGKA KONSEPTUAL Bab III METODOLOGI Bab IV ANALISIS Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Daftar Pustaka Lampiran

44 Pengumpulan Data KKT Studi Lapangan (SL) merupakan salah satu wahana pengumpulan data dan informasi yg diperlukan dalam penyusunan KKT Hasil SL bisa mendukung, memperkaya, memvalidasi konsep, atau sebaliknya Wahana pengumpulan data lain a.l. studi dokumen, kebijakan, kepustakaan

45 Menurunkan Tema ke dalam KKT
Konsep kunci tentang Sinergi Instansi Pemerintah, dan Pembangunan Berkeadilan harus menjadi pijakan dalam menentukan fokus KKT dan menjadi inspirasi selama penyusunan KKT dalam forum kelas dan forum kelompok

46 Menurunkan Tema ke dalam KKT
Penetapan fokus Kertas Kerja Tema Lihat Inspres No. 3/2010 Pilih salah satu program yang ada pada Inspres tersebut (program pro-rakyat, program keadilan untuk semua, atau program pencapaian MDG Kaitkan dengan program/kegiatan yang telah ada dalam kementerian/sektor Penetapan aspek-aspek birokrasi Bagaimana antar Instansi pemerintah melakukan sinergi dalam melaksanakan program/kegiatan, ditinjau dari: Kelembagaan Ketatalaksanaan Sumber Daya manusia

47 Model / Pola Pemikiran KKT
Sinergi antar instansi pemerintah: Kelembagaan Ketatalaksanaan Sumber Daya manusia Pembangunan Berkeadilan Program Pro-rakyat Program Keadilan untuk Semua, Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals-MDG)

48 FOKUS KERTAS KERJA TEMA
Pembangunan Berkeadilan Sinergi Instansi Pemerintah NASKAH KKT PENYUSUNAN KERTAS KERJA TEMA Paradigma Berbagai Paradigma Tools of analysis Kebijakan Publik Teori & Konsep Tools of analysis Manaj Stratejik

49 Konsep / Teori Rujukan KKT
Menggunakan konsep / teori yang dipelajari selama Diklatpim Tk. II dan konsep lain yang relevan Disesuaikan dengan fokus KKT

50 Tools / Instrumen yang Digunakan
Instrumen yang dipelajari selama Diklatpim Tk. II Disesuaikan dengan masalah yang akan dipecahkan

51 Sekian, Selamat Mengikuti Diklat Terima kasih…