Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RAPAT TEKNIS Pengendalian APBD TA 2016

Diterbitkan olehAde Setiawan Telah diubah "6 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "RAPAT TEKNIS Pengendalian APBD TA 2016"— Transcript presentasi:

1 RAPAT TEKNIS Pengendalian APBD TA 2016

2 SE Sekda tentang Pelaksanaan Pencairan APBD Akhir TA 2015
SE Sekda tentang Pelaksanaan Pencairan APBD Akhir TA * Dinas PU Bina Marga * Dinas PU Cipta Karya * Dinas Pertanian * Dinas Pendidikan * Hibah Sekolah

3 Nama Penerima pada SPM:
Apabila nama penandatangan SPK/Kontrak tidak sama dengan penerima pembayaran. Maka Pasal aturan pembayaran pada SPK/Kontrak diamanahkan untuk dibayarkan kepada pihak penerima pembayaran. Sehingga di SPM tertuang 2 nama, yaitu nama penandatangan SPK/Kontrak dan nama penerima pembayaran.

4 SPM-LS: Sesuai arahan Tim BPK dan surat BUD, bahwa pembayaran kepada Pihak Ke-3, dengan nominal diatas 10 juta sd 50 juta, menggunakan SPM-LS. Kelengkapan: bukti-bukti perjanjian dan Referensi Bank atas nama Pihak Ke-3 sebagai penerima pembayaran. Diatas 50 juta, harus LS kecuali yang diatur khusus di PERWALI.

5 Terima Kasih

Download ppt "RAPAT TEKNIS Pengendalian APBD TA 2016"

Presentasi serupa

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN

Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan

Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014

PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.

DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :

SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT

PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban

Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
Pengelolaan Dana Hibah

Pengelolaan Dana Hibah
Bea Meterai.

Bea Meterai.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015

PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan

Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H

P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H

Presentasi serupa

Iklan oleh Google