PRODUKSI PERUMAHAN : FAKTOR DAN PROSES PRODUKSI Budi Sulistyo

Presentasi berjudul: "PRODUKSI PERUMAHAN : FAKTOR DAN PROSES PRODUKSI Budi Sulistyo"— Transcript presentasi:

1 PRODUKSI PERUMAHAN : FAKTOR DAN PROSES PRODUKSI Budi Sulistyo
(Diambil dari Haryo Winarso. Cs, ITB)

2 Outline 1 Kuliah minggu lalu Faktor Produksi Proses produksi Summary
Tanah Tenaga Kerja Modal Bahan Bangunan Teknologi Institusi Proses produksi Formal Informal Summary 1

3 Kuliah minggu lalu Konsep Need & Demand Menghitung need 2

4 Minggu lalu penjelasan mengenai Need vs Demand
Tayangan berikut menunjukkan housing need di Indonesia (tayangan dari Iskandar Saleh, Sesmen Kemetrian Perumahan)

5 (Tanpa memperhitungkan
BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009 =  RT – ( Bangunan Eksisting –  Rumah Rusak Berat dengan faktor koreksi extended family 20%) Milik Kontrak Sewa dll. 7,4 Juta Unit VISI Termasuk komponen untuk mengurangi backlog Asumsi Backlog yang akan ditangani sebesar 25% ( ) = unit Rata-Rata Pertambahan RT Baru ( ) = /tahun Kelemahan: Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak ada data yang update). Kelebihan: Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada. MENGHUNI Kebutuhan Total Penanganan ( ) = unit Fasilitasi Pemerintah : unit Potensi Swadaya Masyarakat : unit Perspektif Backlog (Tanpa memperhitungkan Extended Family) 12,3 Juta Unit (2007) 13,5 Juta Unit (2009) Kelemahan: Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). Tidak memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah. Komponen sewa seperti Rusunawa tidak diperhitungkan untuk mengurangi backlog. 28,8% anggaran Kemenpera dialokasikan untuk pembangunan unit Rusunawa. Kelebihan: Data yang digunakan dapat di update dari hasil Susenas yang dilaksanakan setiap 3 tahun. MEMILIKI 80 % (Memperhitungkan Extended Family) 10,8 Juta Unit

6 3 Type of intervention Full control Provision Subsidy Regulation none
In Inputs Land Complete Public Ownership Provision of public land for low-income housing Subsidy on land for low-income housing Land registration:; Taxation of vacant land Building Materials (BM) State control on BM production Gov’t owned BM industries Subsidy on BM for low-income housing Lower building standards for low income housing Labour Building brigades Low-interest credit for construction sector Use informal sector in Government projects Finance Gov’t budget allocation for housing Gov’t housing grants or low-interest loan Subsidy on housing loans Mandatory saving schemes to mobilise housing funds In Production Enterprise State Enterprise for all houses construction National Housing Agencies Subsidies on low-income housing Laws to ensure production of low-income houses 3

7 Faktor Produksi 4 Tanah Special nature of land
Masukan utama produksi perumahan Tidak bisa dipindahkan Tidak homogen Supply terbatas Tidak mengalami kerusakan bahkan harga dapat meningkat 4

8 5 Pasar Lahan Pasar: Pasar lahan Pasar Lahan dapat berupa
Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dan mendapatkan kesepakatan harga jual/beli suatu barang Pasar lahan Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transakasi dan mendapatkan kesepakatan harga jual/beli lahan. Pasar Lahan dapat berupa Pasar Formal: melalui tender yang diumumkan luas Pasar informal: melalui kesepakatan terbatas antara penjual dan pembeli Pasar tanah 5

9 6

10 7 Pasar lahan dan orang miskin
Pasar formal menyebabkan lahan teralokasi pada “the highest bidder” Masyarakat miskin tidak mampu membeli Selalu di pasar informal tidak mempunyai akses ke lahan Mencari lokasi marginal Lokasi marginal menjadi “matang” menyebabkan masyarakat miskin tergusur Proses “gentrification” akan menggusur masyarakat miskin 7

11 8

12 9

13 10 Tenaga Kerja Modal Tenaga sendiri (self help) Tenaga kontrak
Kemampuan tenaga kerja Modal Pemerintah Masyarakat Biaya sendiri Biaya sendiri dan pinjaman Pemerintah dan Masyarakat Swasta 10

14 Bahan Bangunan Teknologi 11 Pilihan bahan bangunan
Masalah-masalah penggunaan bahan bangunan Teknologi Teknologi bahan Teknologi pengerjaan Terkait dengan tenaga kerja dan biaya 11

15 Institusi 12 Pemerintah Masyarakat NGO Swasta
Pemerintah dan masyarakat 12

16 13

17 14 Type of intervention Full control Provision Subsidy Regulation none
In Inputs Land Complete Public Ownership Provision of public land for low-income housing Subsidy on land for low-income housing Land registration:; Taxation of vacant land Building Materials (BM) State control on BM production Gov’t owned BM industries Subsidy on BM for low-income housing Lower building standards for low income housing Labour Building brigades Low-interest credit for construction sector Use informal sector in Government projects Finance Gov’t budget allocation for housing Gov’t housing grants or low-interest loan Subsidy on housing loans Mandatory saving schemes to mobilise housing funds In Production Enterprise State Enterprise for all houses construction National Housing Agencies Subsidies on low-income housing Laws to ensure production of low-income houses 14

18 Proses Produksi Formal Pemerintah Swasta NGO Informal Masyarakat 15

19 16

20 Pada Dasarnya ada 3 System Penyediaan Perumahan bagi GMBR, yaitu dilakukan oleh :
1. Pemerintah 2. Swasta 3. Masyarakat 17

21 Bila ingin efektif HDS yang dilakukan oleh pemerintah perlu didukung oleh sumber dana yang kuat, kemajuan manajerial dan teknis, komitmen dari para penguasa 18

22 Dibantu oleh pihak swasta dalam pengadaan dana dan bantuan teknis dan manajemen dengan dorongan dan dukungan pemerintah. 19

23 HDS yang dilakukan oleh masyarakat biasanya dilakukan secara sederhana dan lebih efektif tanpa bantuan pihak pemerintah dan swasta. 20

24 Autonomous and Heteronomous Housing System
21

25 22 Dua sistem yang berlaku dalam pembagunan perumahan
Autonomous housing system, pembangunan yg dilakukan oleh masyarakat sendiri. Heteronomous housing system, pembangunan yg dilakukan secara sentralistik. 22

26 Proses produksi Formal
Proses Pengembangan Concept and initial Motivation Profit Lain-lain Land Searching Calo tanah Langsung Lobbying for Development Proposal Perubahan rencana tata runag Konsultansi KKN Site planning and Design Planning and Design Strategy: leapfrog development Economies of Scale 23

27 24 Contract and Construction Funding Management Asset Management
Dikerjakan sendiri Di dikerjakan pihak lain Funding Management Direct Selling Pre-selling Internal Marketing Asset Management 24

28 Pembangunan oleh Masyarakat
Need and Priority Location: Proximity to unskilled jobs Tenure : Security of tenure: Freehold ownership (kepemilikan dan harga) Amenities: Modern standard shelters (kenyamanan) Kelompok yang terjadi (Turner Bridge header: Tinggal dekat tempat bekerja Consolidator: mengkonsolidasikan kemampuannya. Status seeker: meningkatkan satus 25

29 Kampung: Indonesia Barios: Mexico 26

30 Proses NGO 27 Menggunakan Development Consultant Posisi DC/LSM
DC membantu pemerintah DC membantu masyarakat DC membantu sektor swasta Posisi DC/LSM Intermediaries Mengorganisasikan masyarakat Orientasi pada implementasi rencana 27

31 KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENERAPAN STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINANN DI PERKOTAAN Kemiskinan : kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat ( right-based approach, Draft SNPK, Bappenas-KPK) Kemiskinan bukan lagi dipandang sebagai suatu ketidak- mampuan ekonomis akan tetapi juga sebagai suatu kondisi tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan (unequal treatment) bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. 28

32 PENGERTIAN DASAR Seseorang atau sekelompok orang dikategorikan miskin bila mereka hidup dengan pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar harga makanan setara dengan kkal sehari dan pengeluaran minimal untuk perumahan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan transportasi. Bank Dunia menggunakan kriteria kemiskinan dengan tingkat pengeluaran kurang dari US $ 2 per orang per hari. Masalah kemiskinan juga ditandai dengan rendahnya mutu kehidupan masyarakat yang dilihat dari rendahnya Index Pembangunan Manusia (HDI). Kemiskinan juga dilihat dari ketertinggalan pembangunan wilayah dan ditandainya dengan adanya ketimpangan pertumbuhan antar wilayah. Penanggulangan kemiskinan difokuskan untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin dan mengurangi beban-beban pengeluarannya untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasarnya selaku anggota masyarakat / warga negara. 29

33 KEMISKINAN DI PERKOTAAN
Selain kriteria dasar, kemiskinan di perkotaan ditandai dengan : Terbatasnya hak atau akses pada pemilikan dan pemanfaatan ruang dan lahan untuk tinggal dan berusaha. Terbatasnya terhadap sumber-sumber pendapatan dan modal. Terbatasnya akses pada pelayanan prasarana dan sarana /infrastruktur permukiman ( perumahan, air bersih, sanitasi,jalan dan energi) Terbatasnya akses pada pendidikan. Terbatasnya akses pada kesehatan Terbatasnya akses pada keamanan Terbatasnya akses pada lapangan kerja. 30

34 GAMBARAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Tahun 2003, BPS memperkirakan sekitar 37,2 juta jiwa atau sekitar 17,4 % dari jumlah penduduk nasional. Susenas 2003: jumlah penduduk miskin di perdesaan diperkirakan sekitar 67 % dan sebagian besar (57%) adalah petani dengan jumlah penguasaan lahan kurang dari 0,5 Ha. Jumlah Penduduk miskin di perkotaan mencapai 25 juta jiwa. Bila dilihat dari kriteria pememnuhan akses terhadap lapangan kerja, keamanan ds., maka diperkirakan jumlah penduduk miskin di perkotaan melebih jumlah tersebut. 190 Kabupaten termasuk kategori tertinggal dan sebagian besar (60%) berada di KTI ( Kementerian PDT, 2004). Komunitas adat terpencil sebanyak KK atau sekitar 1,1 juta jiwa yang tersebar di desa, 807 kecamatan, 211 kabupaten di 27 provinsi (Depsos, 2004). 31

35 LANDASAN KONSTITUSI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Undang-undang Dasar 1945 : pasal 27 ayat(2), Pasal 28 H ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 31 ayat(1), Pasal 34 ayat (1),(2),(3). 32

36 LANDASAN KOMITMEN GLOBAL PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs) :
TPM/MDG adalah kesepakatan global untuk mengurangi kemiskinan secara ekstrim dan terukur dalam berbagai dimensinya- kemiskinan dalam pendapatan, kelaparan, wabah penyakit, keterbatasan terhadap perumahan, dan mendorong kesetaraan gender, pendidikan serta pembangunan yang berkelanjutan. TPM/MDG juga mendorong pemenuhan hak-hak dasar manusia. 33

37 Millennium Development Goals (2015)
Eradicate Extreme Poverty and Hunger Achieve Universal Primary Education Promote Gender Equality and Empower Women Reduce Child Mortality Improve Maternal Health Combat HIV/AIDS, Malaria, and other Diseases Ensure Environmental Sustainability A Global Partnership for Development Setiap negara sudah harus mempunyai PSRP atau SNPK yang berlaku selambat-lambatnya tahun 2006. 34

38 SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN AMANAT KONSTITUSI DAN PEMENUHAN TARGET DALAM TPM/MDG (2005– 2009) Menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin, yang meliputi : Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan secara bertahap menjadi 8,2 % tahun 2009, Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau, serta meningkatnya status gizi masyarakat miskin, terutama ibu, bayi dan anak balita, Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu, Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan tanpa diskriminasi gender Terbukanya kebutuhan perumahan yang layak. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman, serta sanitasi yang baik, Terjaminnya dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup. Terjaminnya rasa aman dari gangguan keamanan, tindakan kekerasan, dan konflik Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan 35

39 AGENDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
Perbaikan Database dan mapping tentang kemiskinan termasuk kemiskinan di perkotaan Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin, penyelesaian SPKD. Perbaikan keamanan terhadap hak-hak masyarakat miskin atas tanah di perkotaan Peningkatan kualitas kawasan kumuh dan kawasan yang dihuni oleh masyarakat miskin Perluasan infrastruktur dan fasilitas perkotaan Perluasan lapangan kerja pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah kota pengembangan partisipasi dan keterlibatan masyarakat madani. Perbaikan kualitas lingkungan hidup perkotaan Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan di perkotaan. 36

40 KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN. Penyelesaian Kebijakan dan Rencana Aksi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin sebagai instrumen kebijakan yang menjadi”common platform” bagi semua pihak Penguatan forum-forum lintas pelaku sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan Koordinasi antar wilayah, antar sektor, antar pelaku, antar lembaga, dan antar sumber pendanaan dalam rangka pengarus-utamaan penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kemitraan 37

41 38 Pelaku Pengembangan Kemitraan Pelaku Pelaku Forum Lintas Pelaku
Landasan Kebijakan GOALS 38

42 Summary 39 Faktor Produksi Proses produksi Tanah Tenaga Kerja Modal
Bahan Bangunan Teknologi Institusi Proses produksi Formal Informal 39