SASARAN STRATEGIS RENSTRA

Presentasi berjudul: "SASARAN STRATEGIS RENSTRA"— Transcript presentasi:

1 SASARAN STRATEGIS RENSTRA 2015-2019
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN OLEH: DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN dalam rangka: Konsolidasi Internal Ditjen Bina Konstruksi - Pengendalian Pelaksanaan Program Pembinaan Konstruksi 2016 Palembang, 8 Maret 2016

2 1 2 3 TOPIK PEMBAHASAN SASARAN STRATEGIS
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN 2 KINERJA TA 2015 DAN RENCANA KERJA TA 2016 3 ISU PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN

3 1 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN

4 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NAMA UNIT ESELON II KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi Direktorat Bina Investasi Infrastruktur Pembinaan Investasi Infrastruktur Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi B2 Meningkatnya utilitas produk unggulan Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Terselenggaranya pelayanan DJBK kepada stakeholder secara efektif dan efisien (USULAN PERUBAHAN) KSP bukan hanya mendukung SDM, tetapi mendukung semua sasaran program Mirip dengan Sesditjen, Sesditjen Internal, KSP ke stakeholder Dir Teknis = Manajer Teknis, KSP = Manajer Operasional UPT: Pelaksana Teknis, laksanakan apa yang ditugaskan Pengendalian  Mulai dari perencanaan. Balai harus clear apa yang direncanakan KSP SEMULA Sumber: Renstra DJBK

5 TARGET SASARAN STRATEGIS RENSTRA 750.000 SDM KONSTRUKSI YANG KOMPETEN
No Tenaga Kerja Bersertifikat 2014 (baseline) 2015 2016 2017 2018 2019 Target Naik Jumlah Realisasi*) 1 Ahli 64.578 19.400 83.978 35.000 50.000 65.000 90.000 2 Terampil 30.600 70.000 3 TOTAL Tunjukkan kondisi DIPA kita apakah bisa mencapai target? APBN murni sekitar 40rb Buat target kerjasama untuk mencapai sisanya seperti apa Harus diurai Target balai-balai berapa? Ahli berapa terampil berapa? Harus diurai juga target 200 kerjasama. Capaian 2015 berapa Pemberdayaan: Menjodohkan lembaga dengan lembaga, contoh pemda dengan mitra kerja Melalui dana, abntuan, informasi *) Sumber: LKIP DJBK TA 2015

6 ALUR PROSES PENCAPAIAN TARGET SDM BERSERTIFIKAT
50rb TA/SPV/FOREMAN 40rb SPV/Foreman 10rb TA 10rb Instruktur dan Asesor Mencetak Instruktur dari PT Mencetak Instruktur dari Politeknik/Diploma Mencetak Instruktur dari SMK Mencetak Instruktur dari mandor/TA/SPV Mencetak Asesor dari TA/SPV Mandiri melalui kerjasama Potensi 22rb Lulusan/Thn Mandiri melalui skema poltek Potensi 80rb Lulusan/Thn Mandiri melalui skema SMK Potensi 190rb Lulusan/Thn Mandiri melalui model plasma Mandiri melalui kerjasama 50rb insinyur 200rb teknisi/operator 500rb terampil 750rb Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat

7 INDIKATOR KINERJA 2015-2019 DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN TA Terlaksananya kerja sama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM Konstruksi Tersusunnya Standar dan Pedoman Kerja sama dan Pemberdayaan Terlaksananya pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersama lembaga pemerintah dan/atau masyarakat Tersusunnya profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan pengguna dan penyedia jasa konstruksi Terlaksananya penyiapan penerapan kompetensi konstruksi Terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mandiri 30rb angk Tenaga kerja konstruksi bersertifikat 10 Draft NSPK 200 Kerja Sama 15 Profil 50rb Orang Supervisor/Mandor 10rb Orang Instruktur Pencapaian sampai 2015 berapa KSP apa fokus di pelatihan sdm saja? Kerja sama harus mendukung semua direktorat Inisiasi Kerja Sama oleh Subdit KS Subdit KS dan Subdit Pemberdayaan Subdit Kerja Sama Subdit Pemberdayaan Pengawasan oleh Subdit Pemberdayaan

8 PERJANJIAN KINERJA TA 2016 DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
UNIT ORGANISASI ESELON II : DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN TAHUN ANGGARAN : 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN Terlaksananya kerja sama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM Konstruksi 1 Profil Tersusunnya Standar dan Pedoman Kerja sama dan Pemberdayaan 2 Draft NSPK Terlaksananya pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersama lembaga pemerintah dan/atau masyarakat 40 Kerja Sama 3 Tersusunnya profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 4 Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan pengguna dan penyedia jasa konstruksi 10.000 Orang 5 Terlaksananya penyiapan penerapan kompetensi konstruksi 2.000 6 Terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mandiri 6.000 Angkatan KSP hanya 1-3 saja 4-6 sebenarnya hanya menampung saja Ini juga menunjukkan bahwa yang punya tanggung jawab mendrive balai adalah KSP

9 HUBUNGAN KERJA ANTAR SUBDIREKTORAT Profil Kinerja Pemberdayaan Wilayah
SUBDIT KERJA SAMA Identifikasi kebutuhan kerja sama untuk mendukung pembinaan konstruksi Identifikasi potensi kerja sama dengan setiap lembaga/ stakeholder Proses inisiasi kerja sama Kerja Sama Strategis dengan K/L, Pemda, PT, LPJK, Asosiasi, BUJK, Proyek, Masyarakat BALAI JASA KONSTRUKSI SUBDIT PEMBERDAYAAN Monitoring evaluasi program dan manfaat kerja sama Penjaminan Mutu pelaksanaan program hasil kerja sama Koordinasi tindak lanjut pelaksanaan kerja sama Kerjasama  membuat profil kerja sama. Kerja sama bukan hanya diinisiasi oleh Subdit Kerja Sama. Subdit KS juga melakukan monitoring terkait mnfaat kerjasamanya Profil Kinerja Pemberdayaan Wilayah BALAI JASA KONSTRUKSI

10 2 KINERJA TA 2015 DAN RENCANA KERJA TA 2016

11 REALISASI TARGET KERJA SAMA
Realisasi s/d Feb 2016 22 Kerja Sama Target TA 2016 120 Kerja Sama TARGET 200 KERJA SAMA 19 Politeknik Kupang, Semarang, Balikpapan, Bali, Bengkalis, Ujung Pandang, Sriwijaya, Samarinda, Lhouksumawe, Pontianak, Jakarta, Manado, Malang, Banjarmasin, Ambon, Padang, Bandung, Fakfak, Medan 3 Lembaga Persatuan Insinyur Indonesia PT. MRT Badan Nasional Sertifikasi Profesi

12 DOKUMEN KERJA SAMA TA 2016 (1/3)
TARGET PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA TA 2016 (1/3) No Keterangan MITRA KERJA Perguruan Tinggi Politeknik SMK BUMN Badan Usaha Non BUMN 1 KB/PKS/KSO PKS/KSO 2 DUKUNGAN DIT KSP Sertifikasi Kompetensi Penyediaan Instruktur/Asesor Pelatihan TOT Instruktur/Asesor/Mandor Instruktur Modul Pelatihan dan/atau Materi Uji Kompetensi (MUK) Fas. Pembuatan LSP Distance Learning Fas. ACPE & AA Fas. Magang/OJT via Balai Fasilitasi Pembuatan LSP Fasilitasi Magang/OJT via Balai - MTU 3 DUKUNGAN MITRA KERJA Prasarana/Sarana pelatihan/Uji Kompetensi (TUK) Database APBN/Swasta - APBN/Swasta - APBN/APBD CSR Lokasi OJT Mandor sebagai Instruktur - CSR 4 KEWAJIBAN MITRA KERJA Roadmap pengembangan SDM Rekruitmen Trainee/Asesi Input data Trainee/Asesi pada sistem database DJBK 5 TARGET MITRA KERJA Tahap 1:82 Tahap 2:38 Total : 120 Tahap 1:3 PT UNHAS, UGM, UNSRI Tahap 2:1 PT UNDIP Tahap 1:19 Politeknik Kupang, Semarang, Balikpapan, Bali, Bengkalis, Ujung Pandang, Sriwijaya, Samarinda, Lhouksumawe, Pontianak, Jakarta, Manado, Malang, Banjarmasin, Ambon, Padang, Bandung, Fakfak, Medan Tahap 1:14 LSP SMK +1 SMK Mataram Tahap 2:10 SMK Tahap 1:7 BU PP, HK, WIKA, NK, Adhi, Brabnas, Waskita Tahap 1:1 BU:MRT Tahap 2:5 BU RUTRAINDO, INDOCEMENT, HOLCIM, SINARMAS, BOSOWA TOTAL KERJA SAMA 19 24 7 6

13 DOKUMEN KERJA SAMA TA 2016 (2/3)
TARGET PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA TA 2016 (2/3) No Keterangan MITRA KERJA Asosiasi Profesi Asosiasi Badan Usaha Kementerian / Lembaga Pemprov 1 KB/PKS/KSO PKS/KSO KB/PKS 2 DUKUNGAN DITKSP Sertifikasi Kompetensi Penyediaan Instruktur/Asesor Pelatihan TOT Instruktur/Asesor/Mandor Instruktur Modul Pelatihan dan/atau Materi Uji Kompetensi (MUK) Distance Learning Fasilitasi ACPE & AA MTU APBN Binjakonda 3 DUKUNGAN MITRA KERJA Prasarana/Sarana pelatihan/Uji Kompetensi (TUK) Database Dana Swasta APBN Lokasi OJT - APBD 4 KEWAJIBAN MITRA KERJA Roadmap pengembangan SDM Rekruitmen Trainee/Asesi Input data Trainee/Asesi pada sistem database DJBK 5 TARGET MITRA KERJA Tahap 1:82 Tahap 2:38 Total : 120 Tahap 1:1 Asoc. PII Tahap 2:4 Asoc. HATHI, KNIBB, HPJI, HIPTASI INKINDO Tahap 1:6 K/L Kemendes, BNPB, kemendikbud, Kemenristekdikti, BNSP, Kemenaker, BPJS Sumsel Tahap 1:17 Provinsi Pemprov Binjakonda : DIY, Kaltim, Sulsel, Banten, Jabar, jateng, Jatim, bali, NTB, Kalsel, Gorontalo, Maluku, Sumbar, jambi, Lampung, Sulteng, Sumsel Tahap 2:16 Provinsi TOTAL KERJA SAMA 6 33

14 TARGET PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA TA 2016 (3/3)
Catatan : KB : Kesepakatan Bersama (MoU) PKS : Perjanjian Kerja Sama (MoA) KSO : Kerja Sama Operasional TARGET PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA TA 2016 (3/3) No Keterangan MITRA KERJA Kabupaten/Kota Lembaga Diklat Pemerintah / Balai Daerah / Kanwil / BLK Lembaga Masyarakat Komunitas + Diklat + LSP LPJK Nasional + Provinsi 1 KB/PKS/KSO KB/PKS PKS/KSO 2 DUKUNGAN DITKSP Sertifikasi Kompetensi Penyediaan Instruktur/Asesor Pelatihan TOT Instruktur/Asesor/Mandor Instruktur Modul Pelatihan dan/atau Materi Uji Kompetensi (MUK) APBN Binjakonda MTU Fasilitasi Pembuatan LSP APBN 3 DUKUNGAN MITRA KERJA Prasarana/Sarana pelatihan/Uji Kompetensi (TUK) Database APBD Dana Mitra Kerja Pendanaan LPJK Discount biaya Sertifikasi 4 KEWAJIBAN MITRA KERJA Roadmap pengembangan SDM Rekruitmen Trainee/Asesi Input data Trainee/Asesi pada sistem database DJBK 5 TARGET MITRA KERJA Tahap 1:82 Tahap 2:38 Total : 120 Tahap 1:1 Kab/Kota Bengkayang Tahap 1:2 LP (Cipinang & Salemba) Tahap 1:2 BLK Tahap 1:2 LM, 1 LD, 1 LSP Posdaya, Habitat, MBT, LSP Intala Tahap 1:6 LPJKP Sumbar, Jabar, Jateng, Kalsel, Sulsel, Riau TOTAL KERJA SAMA 6 120 KERJA SAMA PADA TA 2016

15 REALISASI SDM BERSERTIFIKAT
Realisasi tahun 2015 Jumlah SDM konstruksi bersertifikat bertambah orang *) Target TA 2016 Jumlah SDM konstruksi bersertifikat bertambah orang TARGET Jumlah SDM konstruksi bersertifikat bertambah orang No PELAKSANA JUMLAH 1 DITJEN BINA KONSTRUKSI 28,495 orang a. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan 1,031 b. Balai Jasa Konstruksi 22,808 c. Binjakonda/PPK Provinsi 4,656 2 MITRA KERJA JASA KONSTRUKSI 48,625 TOTAL 77,120 *) Data LKIP Ditjen Bina Konstruksi TA 2015 15

16 PEMENUHAN TARGET SDM BERSERTIFIKAT TA 2016 TARGET SDM BERSERTIFIKAT
No Pelaksana Total TARGET SDM BERSERTIFIKAT Mandor Instruktur Asesor Tenaga Ahli Manajer Pengawas Tukang Bimtek 1 Pusat 38,605 3,275 2,343 645 2,675 1,290 30 5,380 12,296 10,671 a. Balai Aceh dan PPK Provinsi 5,990 270 660 - 240 1,260 1,045 1,225 b. Balai Palembang dan PPK Provinsi 4,331 170 60 1,710 775 1,316 c. Balai Jakarta dan PPK Provinsi 5,495 450 185 100 390 1,763 2,337 d. Balai Surabaya dan 9,818 980 397 265 675 280 925 4,288 2,008 e. Balai Banjarmasin dan 5,366 730 305 340 690 1,790 1,511 f. Balai Makassar dan 5,470 225 288 180 650 40 125 2,125 1,837 g. Balai Jayapura dan 2,135 350 338 400 510 437 2 Mitra Kerja 66,395 1,450 446 364 13,710 9,450 4,900 36,075 Perguruan Tinggi/ Universitas 4,125 -   99 66 3,960  - Politeknik 1,995 -  57 38 380 570 950 SMK Bidang Konstruksi 18,150 90 18,000 Pemerintah Provinsi 4,250 850 1,700 Pemerintah Kab/Kota 15,000 1,000 2,000 10,000 BUMN 3,000 600 1,050 750 Lain-lain 19,875 200 7,000 6,475 TOTAL 105,000 4,725 2,789 1,009 17,765 7,050 11,330 48,371

17 Skema Sertifikasi Politeknik
RENCANA KERJA Telah dilaksanakan penandatanganan Skema Sertifikasi Politeknik Tindak lanjut: Fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Fasilitasi TOT Instruktur dan Asesor dari Politeknik Penyetaraan sertifikat kompetensi BNSP dengan sertifikat kompetensi LPJK Target SDM Konstruksi bersertifikat TA 2016: Orang POLITEKNIK Telah dilaksanakan penandatanganan Skema Sertifikasi SMK Tindak lanjut: Fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK Fasilitasi TOT Instruktur dan Asesor dari SMK Penyetaraan sertifikat kompetensi BNSP dengan sertifikat kompetensi LPJK Target SDM Konstruksi bersertifikat TA 2016: Orang SMK

18 Sertifikasi Pekerja Konstruksi BUMN
RENCANA KERJA Tindak lanjut: Pelatihan Keahlian metode Distance Learning Fasilitasi Pemagangan Fasilitasi ACPE/AA Target SDM Konstruksi bersertifikat TA 2016: Orang PERG. TINGGI Telah dilaksanakan Kerja Sama Sertifikasi Pekerja Konstruksi BUMN Tindak lanjut: Kerja sama sertifikasi pekerja on-site Kerja sama sertifikasi mandor/supervisor BUMN Kerja sama sertifikasi keahlian TA BUMN Fasilitasi ACPE/AA Pemanfaatan lembaga pelatihan yang dimiliki BUMN untuk melaksanakan pelatihan dan sertifikasi Pemanfaatan dana CSR BUMN untuk mendukung pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi Target SDM Konstruksi bersertifikat TA 2016: Orang BUMN Daftar universitas Daftar politeknik Daftar SMK

19 RENCANA KERJA Tindak lanjut:
Kemendes: Pelatihan bagi fasilitator teknik desa Kemenaker: Pemanfaatan BLK Kemenaker untuk melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi Posdaya: TOT bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat desa

20 PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
RENCANA KERJA Mendorong terselenggaranya PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI Tindak lanjut: Pemetaan lembaga pelatihan yang kompeten Pendataan Instruktur dan Asesor Registrasi dan akreditasi lembaga pelatihan Review kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan Industri PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI OPTIMALISASI MTU Meningkatkan efisiensi dan efektivitas MOBILE TRAINING UNIT Tindak lanjut: Pemetaan kesiapan pelaksanaan pelatihan menggunakan MTU Penyiapan Instruktur MTU Standarisasi modul pelatihan menggunakan MTU

21 3 ISU PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN

22 ISU PELAKSANAAN NO KETERANGAN 1
Rencana Kerja di Balai dan PPK Provinsi belum didetailkan 2 Alat Pengendalian Kerja di Balai (SDM, Organisasi, Budaya Kerja, Sarana Prasarana, Rencana Kerja, Sistem Informasi, Pengendalian) 3 Belum lengkapnya struktur balai 4 Sebagian besar PPK Provinsi belum memulai kegiatan 5 PPK Provinsi dirotasi (contoh : Sulawesi Barat), proses penggantian PPK belum selesai 6 Kurangnya pengetahuan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Provinsi dalam penguasaan SAI 7 Belum selesainya proses Revisi DIPA untuk Provinsi Jawa Tengah 8 Draft Pedoman Umum dan Pedoman Penyelenggaraan telah selesai dibuat, masih dalam proses pembahasan 9 Proses registrasi dan akreditasi mitra kerja/lembaga pelatihan (sesuai Permen 24 PBK) belum dilaksanakan, menyebabkan penyelenggaraan pelatihan tidak bisa didelegasikan ke pihak ketiga 10 Pelatihan sertifikasi Politeknik dan SMK ditangani BNSP, selain itu ditangani LPJK 11 Perlu dipercepat penyusunan dokumen kerja sama dengan mitra kerja (minimal 100 dokumen pada 2016) 12 Belum semua kelengkapan pelaksanaan kegiatan Konkuren (contoh: RMP, Daftar Instruktur, Modul, dan standar sertifikat) disampaikan oleh Direktorat-direktorat

23 TERIMA KASIH Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga (B-1A) Lantai 1 Jl. Pattimura no. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110 Telp , Fax

24 REALISASI SDM BERSERTIFIKAT TA 2015
UNIT KERJA SERTIFIKASI PEKERJA KONSTRUKSI Mandor Instruktur Asesor Tenaga Ahli Manajer Pengawas Pelaksana Tukang DIT KSP SUBDIT WILAYAH I 5 95 SUBDIT WILAYAH II 27 441 SUBDIT WILAYAH III 52 411 TOTAL 947 BALAI JASA KONSTRUKSI ACEH 551 28 60 30 434 1,052 PALEMBANG 526 1,474 JAKARTA 19 42 601 876 SURABAYA 275 395 6,114 BANJARMASIN 172 636 844 MAKASSAR 190 114 53 960 763 JAYAPURA 375 1,018 805 KEAHLIAN 235 522 294 3,225 1,523 541 3,737 90 125 4,570 11,928 BINJAKONDA/ PPK PROVINSI Provinsi Sumatera Barat 198 24 244 Provinsi Jambi 181 152 Provinsi Lampung 191 44 Provinsi Sumatera Selatan 88 Provinsi Banten 166 Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah 183 77 Provinsi DI Yogyakarta 220 394 Provinsi Jawa Timur 72 92 Provinsi Kalimantan Timur 168 264 Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Bali 75 73 Provinsi Nusa Tenggara Barat 216 144 Provinsi Sulawesi Selatan 177 122 Provinsi Maluku 48 343 Provinsi Sulawesi Tengah 174 40 Provinsi Gorontalo 2,237 2,343 TOTAL KESELURUHAN 3,765 568 318 3,841 15,218 28,495

25 ALOKASI PELATIHAN DI PROVINSI TA 2016 (1/2)
No Provinsi/Kegiatan Total Target Orang Mandor Instruktur Asesor Tenaga Ahli Manajer Pengawas Pelaksana Tukang Bimtek 1 ACEH 9,167,714 1,655 90 185 - 330 40 180 580 250 2 SUMATERA UTARA 6,015,948 1,095 30 125 120 240 60 340 3 SUMATERA BARAT 6,685,362 1,455 300 390 255 285 4 RIAU 5,754,516 1,085 150 5 KEPULAUAN RIAU 4,093,877 700 100 200 6 JAMBI 2,475,400 765 25 7 SUMATERA SELATAN 4,599,611 1,340 55 510 275 380 8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1,526,008 590 290 9 BENGKULU 2,258,059 745 65 480 10 LAMPUNG 2,799,562 891 420 196 11 DKI JAKARTA 24,783,221 3,699 135 50 360 657 2227 12 BANTEN 3,417,216 823 568 13 JAWA BARAT 4,253,954 973 538 85 14 JAWA TENGAH 4,514,876 1,118 598 110 15 DI YOGYAKARTA 3,146,106 800 75 400 16 JAWA TIMUR 21,089,172 5,460 347 160 2150 1663 17 BALI 1,932,010 450 18 NUSA TENGGARA BARAT 3,614,171 1,040 540 19 NUSA TENGGARA TIMUR 3,398,773 950

26 ALOKASI PELATIHAN DI PROVINSI TA 2016 (1/2)
No Provinsi/Kegiatan Total Target Orang Mandor Instruktur Asesor Tenaga Ahli Manajer Pengawas Pelaksana Tukang Bimtek 20 KALIMANTAN BARAT 3,163,021 750 180 60 270 240 21 KALIMANTAN TENGAH 3,679,467 780 30 390 22 KALIMANTAN SELATAN 11,146,856 2,736 150 305 100 700 1331 23 KALIMANTAN UTARA 1,321,638 300 120 24 KALIMANTAN TIMUR 2,868,276 800 40 80 400 25 SULAWESI UTARA 2,070,556 430 26 GORONTALO 2,391,660 630 470 27 SULAWESI TENGAH 3,047,783 720 130 28 SULAWESI BARAT 3,308,168 650 29 SULAWESI TENGGARA 2,660,818 675 85 SULAWESI SELATAN 8,927,204 2,365 225 288 50 125 175 1462 31 PAPUA 8,749,461 925 263 75 287 32 MALUKU 1,860,088 420 33 MALUKU UTARA 1,889,734 34 PAPUA BARAT 2,091,474 370 174,701,760 38,605 3,275 2,343 645 2,675 1,290 5,380 12,296 10,671

27 SKEMA SERTIFIKASI POLITEKNIK
Skema Sertifikasi Bidang Konstruksi (Gedung) TKG D3 Skema Juru Gambar Arsitektur Skema Juru Ukur Bangunan Gedung Skema Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Gedung Skema Quantity Surveyor Skema Teknisi Laboratorium Beton Skema Teknisi Laboratorium Tanah Skema Ahli K3 Konstruksi Skema Pengawas Pekerjaan Beton Skema Pengawas Struktur Bangunan Gedung Skema Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Skema Sertifikasi Bidang Konstruksi (Jalan-Jembatan) TKS D3 Skema Juru Gambar Jalan Dan Jembatan Skema Juru Ukur Pekerjaan Jalan Dan Jembatan Skema Teknisi Laboratorium Beton Skema Teknisi Laboratorium Tanah Skema Teknisi Laboratorium Aspal Skema Estimator Biaya Jalan Skema Estimator Biaya Jembatan Skema Ahli K3 Konstruksi Skema Inspektor Lapangan Pekerjaan Jalan Skema Inspektor Lapangan Pekerjaan Jembatan Skema Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan

28 SKEMA SERTIFIKASI SMK SKEMA KUALIFIKASI LEVEL II BIDANG KONSTRUKSI:
Skema Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi Nasional Sertifikatisi Bidang Gambar Bangunan Skema Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi Nasional Level II Bidang Geomatika Skema Sertifikasi Kompetensi Klaster Nasional Survei Terestris Konstruksi Bangunan Bidang Geomatika Skema Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi Nasional Sertifikat II Bidang Konstruksi Sub Bidang Konstruksi Batu Dan Beton Skema Sertifikasi Kualifikasi Nasional Sertifikat II Bidang Konstruksi Kayu Skema Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi Nasional Bidang Plambing Dan Sanitasi Skema Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi Nasional Level II Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Skema Sertifikasi Kompetensi Okupasi Konstruksi Nasional Level II i Operator Konstruksi Instalasi Listrik Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Skema Sertifikasi Kompetensi Okupasi Nasional Level II Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Skema Sertifikasi Kompetensi Okupasi Nasional Operator Inspeksi Instalasi Listrik Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Skema Sertifikasi Kompetensi Okupasi Nasional Operator Pemeliharaan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

29 PERSENTASE SDM KONSTRUKSI YANG KOMPETEN (hasil rapat 18 Mei 2015)
No Keterangan Jumlah 1 TK Bersertifikat 166,247 *) a. Tenaga Ahli ber-SKA 64,578 b. Tenaga Terampil ber-SKT 101,669 2 TK Belum Bersertifikat 6,719,154 3 Jumlah Tenaga Kerja 6,885,401 4 40% dari jumlah TK (Teori Rasio 10 Ahli : 30 Terampil : 60 unskilled) 2,754,160 *) Berdasarkan Tayangan Bapak Plt. Dirjen BK 22 Januari 2015 Keterangan Baseline 2015 2016 2017 2018 2019 Total 40% dari jumlah TK (Sebagai Pembanding) 2,754,160 Target Penambahan Tenaga Kerja Bersertifikat 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 750,000 Jumlah TK Bersertifikat 166,247 216,247 316,247 466,247 666,247 916,247 Persentase TK Bersertifikat terhadap 40% dari jumlah TK 6.04 7.85 11.48 16.93 24.19 33.27 Persentase penambahan 1.81 3.63 5.45 7.26 9.08 10:30:60 => 60 general labour, tidak perlu sertifikasi. Dijaga yang 40 harus bersertifikat Isian matriks Renstra Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 Total Persentase penambahan SDM konstruksi yang kompeten % 2 4 5 7 9 27

30 ACEH Masih dalam proses Revisi DIPA karena ada perubahan belanja barang menjadi belanja modal Surat pengajuan revisi sudah dikirimkan ke Bagian Perencanaan, meminta persetujuan Eselon I Kegiatan fisik sudah berjalan 5 angkatan namun belum selesai proses keuangan Binjakonda meminta ada PPK, BPP, staf pengelola, pejabat pengadaan, pejabat pemeriksa, penerima hasil pekerjaan. Ini belum ada alokasi anggarannya sehingga diperlukan perubahan anggaran. Binjakonda belum ada pelaksanaan kegiatan, masih kegiatan reguler Balai saja

31 JAKARTA Kendala revisi Jawa Tengah Jawa Barat sama sekali belum mengajukan kegiatan. Informasi karena ada permasalahan internal di daerah Konkuren Petunjuk pelaksanaan kegiatan diharapkan disiapkan dari KSP TOT yang dialokasikan di Provinsi agar dipindahkan ke alokasi Balai namun tetap mengidentifikasi sesuai kebutuhan daerah, khusus 2016. Materi TOT sedang disusun oleh Balai Keahlian, target selesai Maret Untuk Asesor oleh LPJK Perlu petakan kebutuhan TNA sampai dengan tingkat kabupaten kota. Lakukan forum plannning programming

32 SURABAYA Proses revisi DIPA memerlukan waktu yang panjang. Sementara dilakukan revisi POK terlebih dahulu Waktu dekat Pelatihan RISHA Atambua (Strategis: Instruksi Dirjen) 10-12 Tukang besi oleh NTT, dilanjutkan Pelatihan RISHA Belum clear mana yang dilaksanakan Balai, mana yang dilaksanakan PPK Provinsi Perlu ada rancangan pemanfaatan workshop Balai-balai karena kedepan tidak lagi melakukan pelatihan

33 BANJARMASIN Revisi sudah diupayakan hanya revisi POK saja Kaltara masih sangat memerlukan pendampingan Minggu ketiga Maret kegiatan provinsi di Kalimantan akan dimulai Bimtek administrasi keuangan baru akan dilaksanakan Setditjen pada akhir Maret Konkuren, Direktorat meminta jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Apakah lewat KSP atau langsung dari Balai Spesifikasi balai banjarmasin akan ke masalah fondasi rawa, fokus pada perencanaan, survei pengukuran

34 MAKASSAR Baru berjalan 1 kegiatan yaitu mengumpulkan PPK Provinsi Provinsi belum menyampaikan jadwal kegiatan Banyak bongkar pasang kegiatan anggaran, planning programming agar jangan hanya oleh perencanaan, tetapi melibatkan KSP juga

35 JAYAPURA Terlambat mengumpulkan PPK Provinsi Biaya koordinasi PPK Provinsi tidak ada Kegiatan akan dimulai setelah tanggal 15 Maret Sertifikasi untuk kegiatan konkuren oleh Direktorat terkait

36 ARAHAN Segera lakukan instruktur dan asesor Politeknik dan SMK OJT BUMN tidak perlu menunggu signing kontrak Jadwal konkuren disiapkan suratnya oleh Balai langsung kepada Direktorat dengan ditembuskan kepada KSP Signing MoU dengan VEDC untuk Modul Mandor dan TOT Instruktur MTU Balai keahlian agar mendampingi setiap balai untuk 1 kali kegiatan Distance Learning Sertifikasi Asesor oleh LPJK atau BNSP? Kalau LPJK menghambat, gunakan BNSP, apalagi memang sesuai arahan Pak Dirjen

37 KESIMPULAN Masalah administrasi: Revisi. Tapi jangan sampai hambatan utama, tetap lakukan apa yang bisa dikerjakan sambil menunggu proses revisi. Balai agar menyampaikan proses revisi masing-masing sudah dimana TOT adanya di Balai, provinsi belum melaksanakan TOT. Kecuali Satker, masih perlu dibahas Provinsi yang tidak aktif, Balai agar mengevaluasi dan melaporkan ke KSP. KSP akan menyiapkan konsep surat ke Dirjen untuk disampaikan kepada Gubernur One Day service tidak usah dijual lagi Kegiatan Konkuren, lakukan hanya yang sudah diidentifikasi SIAP saja. Balai harus menginformasikan kepada KSP setidaknya 2 minggu sebelum kegiatan Balai menyampaikan jadwal konkuren kepada Direktorat tembusan kepada KSP Surabaya: Las, Banjarmasin: Survey pengukuran, Jakarta: Juru Gambar dan Teodolit, Makassar: Jembatan Balley Standarisasi modul yang digunakan Balai-balai Daftar instruktur dan Asesor di setiap Balai beserta keahliannya. Komitmen Balai-balai untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Politeknik dan SMK. Tindak lanjuti dengan mencetak instruktur dan asesor dari Politeknik dan SMK Lomba tukang agar dilakukan setiap Balai. Lomba tukang tidak dimasing-masing provinsi, tapi di balai dengan peserta dari provinsi di wilayah kerjanya Kalender kegiatan segera diselesaikan