Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.

Presentasi berjudul: "Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP."— Transcript presentasi:

1 Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
PENGGUNAAN OBAT RASIONAL Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.

2 TUJUAN KEBIJAKAN OBAT NASIONAL
Menjamin : Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial Keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat 3. Penggunaan obat yang rasional

3 OBAT POR OE KETERJANGKAUAN AKSES KETERSEDIAAN JENIS JUMLAH AMAN
PENDANAAN AKSES KETERJANGKAUAN HARGA SISTEM KES & SUPLAI OBAT KETERSEDIAAN OE JENIS JUMLAH AMAN EFEKTIF BERKUALITAS

4 PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL
Sasaran : Penggunaan obat dalam jenis, bentuk sediaan, dosis dan jumlah yang tepat disertai informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan

5 MANFAAT PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL
Meningkatkan mutu pelayanan Mencegah pemborosan sumber dana Meningkatkan akses terhadap obat esensial

6 SIKLUS MANAJEMEN OBAT Seleksi Pengadaan Distribusi Manajemen pendukung
Organisasi Anggaran M. Informasi SDM Penggunaan Pengadaan Distribusi

7 ISU YANG HARUS DIANTISIPASI DALAM PENGGUNAAN OBAT
Di era desentralisasi : pelayanan kesehatan menjadi salah satu aset sumber PAD Pergeseran nilai sosial obat ke arah komoditas bisnis, mengakibatkan kepentingan pasien dapat terabaikan Pengobatan tidak berdasarkan bukti/data ilmiah (evidence based treatment) sehingga tidak rasional

8 Strategi untuk menjamin penggunaan obat yang rasional
Penerapan penggunaan DOEN dlm setiap upaya pelayanan kesehatan Penerapan pendekatan farmakoekonomi melalui analisis biaya-efektif dengan biaya-manfaat pd seleksi obat yg digunakan di semua tingkat pelayanan kesehatan Penerapan pelayanan kefarmasian yang baik (pharmaceutical care), perubahan dari product oriented ke patient oriented Pemberdayaan masyarakat melalui KIE

9 KEPMENKES YANG MENUNJANG POR
SK MENKES NO: 085/MENKES/PER/I/1989 KEWAJIBAN MENULISKAN RESEP DAN/ATAU MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH

10 KEPMENKES NO: 1009/MENKES/SK/X/1995
SEMUA RS PEMERINTAH DIWAJIBKAN MEMBENTUK KFT BERTUGAS MEMBANTU DIREKTUR MENENTUKAN KEBIJAKAN DI BIDANG OBAT, PENGOBATAN , DAN FARMASI UNTUK MENINGKATKAN MUTU, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN RS

11 SK BERSAMA MENKES DAN MENDAGRI NO: 394/MEN.KES/SK/VII/1981DAN NO: 196 TAHUN 1981 TENTANG PENGADAAN OBAT UNTUK UNIT PELAYANAN PEMERINTAH PUSAT &DAERAH PENGADAAN DG MENGGUNAKAN APBN DAN APBD DILARANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (DOEN) PENGADAAN HARUS DALAM BENTUK ESENSIAL GENERIK

12 FAKTOR PENUNJANG PENINGKATAN PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL
Pasien dan masyarakat terdidik Tersedianya pedoman pengobatan Tersedianya obat esensial Kebijaksanaan harga obat yang baik Tersedianya peraturan yang meningkatkan peresepan rasional Masuknya POR dalam kurikulum tenaga kesehatan Pengawasan terhadap iklan dan tekanan dari pabrik Insentive untuk penggunaan DOEN

13 SUKSESNYA POR MEMBUTUHKAN DUKUNGAN KEBIJAKSANAAN YANG KOMPREHENSIF
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Obat LSM KONAS Masyarakat Perguruan Tinggi Asosiasi Profesi Kesehatan

14 Peningkatan penggunaan obat rasional merupakan bagian integral dari Kebijakan Obat Nasional (KONAS)