2 Bab APBN dan APBD.

Presentasi berjudul: "2 Bab APBN dan APBD."— Transcript presentasi:

1 2 Bab APBN dan APBD

2 Kompetensi Dasar : mendiskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan
Tujuan Pembelajaran Siswa mampu Menjelaskan pengertian APBN dan APBD Siswa mampu Memaparkan tujuan APBN dan APBD terhadap pembangunan Siswa mampu Mengemukakan fungsi APBN dan APBD terhadap pembangunan Siswa mampu Menjelaskan tahap-tahap penyusunan APBN dan APBD Siswa mampu Menyebutkan sumber-sumber penerimaan pusat dan penerimaan daerah Siswa mampu Menyebutkan jenis-jenis pengeluaran pusat dan pengeluaran daerah 1 2 3 4 5 6

3 A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pengertian APBN APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari–31 Desember) pada tahun tertentu, yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1.

4 Fungsi alokasi yaitu pendapatan berasal
Fungsi APBN Fungsi alokasi yaitu pendapatan berasal dari pajak dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan Fungsi distribusi yaitu distribusi pendapatan dari pajak untuk transfer payment, misalnya subsidi dan dana pensiun Fungsi stabilisasi yaitu sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur 2. a. b. c.

5 Tujuan penyusunan APBN
Tujuan penyusunan APBN Tujuan dari penyusunan APBN ialah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat 3.

6 a. Prinsip Penyusunan APBN
Mekanisme Penyusunan APBN • Berdasarkan aspek pendapatan • Berdasarkan aspek pengeluaran negara • Kemandirian • Penghematan atau peningkatan efisiensi produktivitas • Penajaman prioritas pembangunan 4. a. Prinsip Penyusunan APBN b. Asas Penyusunan APBN

7 c. Landasan Hukum APBN d. Cara Penyusunan APBN
• UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 • UU No 1 tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara • Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN c. Landasan Hukum APBN d. Cara Penyusunan APBN Pemerintah Presiden Dikembangkan untuk dilaksanakan DPR APBN / UU APBN Tahun lalu diterima ditolak RAPBN disidangkan diajukan Menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan

8 Sumber-sumber Penerimaan Negara Penerimaan perpajakan
Penerimaan negara bukan pajak Penerimaan hibah Jenis-jenis Pengeluaran Negara Pengeluaran atau belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah 5. a. b. c. 6.

9 B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pengertian APBD APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1.

10 Tujuan APBD APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah Fungsi APBD Fungsi otorisasi Fungsi perencanaan Fungsi pengawasan Fungsi alokasi Fungsi distribusi 2. 3.

11 Sumber-sumber Penerimaan Daerah
Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentalisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan 4.

12 Menteri Dalam Negeri/ Gubenur
Jenis-jenis Pengeluaran Daerah Pengeluaran atau belanja daerah terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Belanja urusan wajib antara lain pendidikan,kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Belanja urusan pilihan misalnya kehutanan, pertanian, dan energi Mekanisme Penyusunan APBD 5. 6. Pemerintah Daerah DPRD Menteri Dalam Negeri/ Gubenur APBD tahunlalu APBD diajukan pengesahan diterima ditolak