Pendidikan Jarak Jauh Pada SMK

Presentasi berjudul: "Pendidikan Jarak Jauh Pada SMK"— Transcript presentasi:

1 Pendidikan Jarak Jauh Pada SMK

2 Karakteristik Siswa SMK PJJ
Bekerja di pabrik Membantu orang tua bertani,berdagang, menjadi nelayan, Karakteristik Siswa SMK PJJ

3 Dasar hukum Pendidikan Jarak Jauh adalah
UU No 20, Tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No 17, Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendikbud No 72, Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Layanan Khusus Permendikbud No 119, Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud No 67, Tahun 2016, Tentang Perubahan Permendikbud 72 Tahun 2013 Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. (UU No 20, 2003)

4 Tujuan Pelaksanaan PJJ
Sesuai PP No 17, 2010 dan Permendikbud 119, 2014 Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Menengah diharapkan dapat meningkatkan: Perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Mutu dan relevansi Pendidikan Menengah.

5 Persyaratan PJJ Pada SMK
Usia 16 sampai 21 tahun Memiliki ijazah smp atau sederajat Memiliki surat dukungan dari industri atau untuk tempat magang Memiliki keterbatasan sosial,ekonomi ,budaya , waktu dan geografis

6 Karakteristik PJJ [PP 17, 2010, Pasal 118]
Terbuka: sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program Belajar Mandiri: proses belajar yang dilakukan peserta didik secara peseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan. Belajar Tuntas: proses pembelajaraan untuk mencapai taraf penguasaan kompetensi (mastery level) sesuai dengan tuntutan kurikulum. Peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan kompetensi yang dipersyarakan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Proses belajar berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

7 Mengapa Jawa Barat?

8 EKSISTING DATA SMA/SMK DI JAWA BARAT TAHUN PELAJARAN 2015-2016
JUMLAH LEMBAGA SM SE JAWA BARAT APK SM KAB/KOTA SE JAWA BARAT Penduduk Usia : Siswa SM : Siswa SMK : (53%) Siswa SMA : (47%) JENJANG PENDIDIKAN NEGERI SWASTA TOTAL SMA 467 931 1.398 SMK 271 2.254 2.525 MA 77 949 1.026 JUMLAH 815 4.134 4.949 DAYA TAMPUNG SM SEDERAJAT DAN JUMLAH LULUSAN SMP/MTS SEDERAJAT SE JAWA BARAT JENJANG PENDIDIKAN DAYA TAMPUNG SM SEDERAJAT* LULUSAN SMP/MTS SEDERAJAT SELISIH SMA (data UN 2016) (Lulusan Smp/Mts Sederajat Yng Tidak Tertampung) SMK MA 53.357 JUMLAH *Daya tampung SM = Lulusan SM(data UN TA ) Proyeksi laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat dengan adalah 1,9 % untuk tahun (BPS) sebagai berikut TAHUN PROYEKSI PERTUMBUHAN ANAK USIA TAHUN 2015 2,518,153 2016 2,565,998 2017 2,615,008 2018 RERATA NASIONAL 76.45% Sumber: Disarikan dari Neraca Pendidikan Kemdikbud dan Data Statistika Pendidikan Provinsi Jawa Barat

9 Pola Pembelajaran PJJ Pada SMK
Belajar 2 hari ( tatap muka ) praktek di DU /DI , ( Pekerja ) Sistem Blok ( tatap muka, semi daring atau daring ), praktek di DU/ DI , UMKM / BLKdan atau SMK induk ( nelayan dll ) Belajar 2 hari, praktek di DU / DI , UMKM / BLK atau sekolah secara blok .

10 Data Penduduk usia 16 – 21 dan berpendidikan smp atau sederajat

11

12 Opsi-opsi Program PJJ pada SMK
1. PJJ yang dilaksanakan pada bidang/program/paket keahlian SMK reguler => menginduk ke SMK reguler => mengikuti seluruh aturan SMK reguler =>modus ganda: menyelenggarakan program pjj dan regular => Contoh: Program SMLK di SMKN 1 Cibadak 2. PJJ yang dilaksanakan pada satu satuan pendidikan kejuruan (SMK) => SMK Terbuka => dapat memiliki kekhasan disesuaikan dengan peserta didik dengan tetap mengacu kepada SNP => modus tunggal: hanya menyelenggarakan program jarak jauh => “Belum ada SMK Terbuka dengan modus tunggal” “Perlu diingat SMK terdiri atas 148 paket keahlian. Untuk itu jika terdapat SMK Terbuka, perlu dipertimbangkan bagaimana pengelolaan paket keahlian tsb. ”

13 Pertimbangan Penyelenggaraan PJJ
Analisis kebutuhan Siapa calon siswa? Bagaimana karakteristiknya? Apakah membantu pengembangan wilayah? Harmonisasi dan sinkronisasi Apakah tidak mengancam sekolah lain di wilayah jangkauan? Apakah PJJ mampu meningkatkan kapasitas sekolah? Bagaimana pembagian pengelolaan antara program regular dan PJJ? Prospek pekerjaan lulusan Adakah prospek pekerjaan bagi lulusan (perlu dilakukan survei)? Apakah tidak menciptakan pengangguran? Keberlanjutan Bagaimana pangsa pasar dan jaminan pembiayaannya? Pedoman Penyelenggaraan Diadopsi dari materi selayang pandang PJJ oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2010

14 Peserta didik dan Pendaftaran
INPUT Berusia 16 s.d 21 tahun pada saat pendaftaran. Memiliki Ijazah SMP, MTs, atau Paket-B. Memiliki kendala sosial budaya, ekonomi, geografis, dan atau keterbatasan waktu yang ditunjukkan dengan surat pernyataan orang tua/wali. Khusus calon peserta didik PJJ di SMK diharapkan memiliki surat rekomendasi dari dunia usaha / dunia industri sesuai dengan bidang keahlian yang akan dipelajari. Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau datang langsung ke TKB/sekolah induk. Pendaftaran dilaksanakan setelah PPDB regular.

15 Karakteristik Siswa PJJ
Belajar secara mandiri Menggunakan berbagai sumber belajar termasuk yang berbasis TIK Berinteraksi dengan tutor dan sesama menggunakan berbagai sarana interaksi (sms, , chat, konferensi audio/video) Melaksanakan tutorial F2F, daring, konferensi audio/video, serta mengikuti ujian dan memperoleh umpan balik Pedoman Siswa Diadopsi dari materi selayang pandang PJJ oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2010

16 Sekolah Penyelenggara PJJ bisa lintas kota /kabupaten
TKB II (mushola ) TKB III (kantor lurah) TKB IV ( mesjid ) TKB I ( balai Desa) TKB V ( DU / DI Model pelaksanaan Pembelajaran Pada Tempat Kegiatan Belajar (TKB) Melalui Pendidikan Jarak Jauh

17 P O L A K E M I T R N 1.Mencari calon siswa pjj
2.Menyedaikan tempat praktek 3.Memfasilitasi sarana praktek 4.Menyediakan TKB memfasilitasi siswa hadir di TKB 5.Mendorong siswa belajar mandiri dan tuntas belajar 6.Menyediakan CSR 7.Memfasilitasi siswa bekerja SMK Kota/ kab Kadin KUD/ BLK UMKM Kepala Desa Lurah Camat Masyarakat Tokoh Asosiasi Profesi P O L A K E M I T R N

18 MODEL PENGEMBANGAN SMK PJJ MELALUI KERJASAMA DENGAN DU/DI , UMKM /BLK
MOU antara smk induk dan DU / DI S K I L P A O R T DU/ DI, UMKM/ BLK Sharing sarana prasarana praktek Sharing SDM ( Tutor ) Rekruit lulusan smk pjj SMK PJJ TKB Tutor dengan dibekali Skill Passport

19 Pengakuan Recognnation Prior Learning
( RPL ) dan Recognation Current Competency ( RCC ) RPL ( Recognation Prior Learning ) diakui melalui test teori dan praktek , Bekerja + kompetensi tertentu Sekolah di SMK PJJ

20 Persyaratan Sekolah Induk
SMK Negeri Akreditasi A dan B SMK Swasta Akreditasi A, B Pendampingan

21 Pengelola sekolah penyelenggara PJJ dan TKB
Berdasarkan Permendikbud 119 tahun 2014, struktur pengelola sekolah penyelenggara PJJ paling sedikit terdiri atas Kepala sekolah Guru/ tutor Pengelola sekolah penyelenggara PJJ dan TKB Tenaga kependidikan

22 SISTEM TIK

23 Mekanisme teknis pembelajaran
Server Client client

24 Bahan Ajar Atau server

25 Model Tatap muka menggunakan Modul cetak
Panduan Penggunaan modul

26 Radio komunitas pendidikan: FREKUENSI FM DAN ANALOG
Freq FM Freq FM Freq Analog

27 Berfungsi Sebagai Digital Library
Atau Server Dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Dengan memberi fasilitasi sarana dan SDM Video-video Yang Mendorong enterpreneurship dengan memberdayakan potensi daerah Bahar Ajar Suplemen Bahan Ajar Utama Budaya Daerah Geogarfi Daerah Wisata Sejarah Indonesia Pelestarian Lingkungan Mendukung Gerakan Literasi Sekolah Mendorong cinta tanah air ( citizenship ) dan Kepedulian lingkungan

28 Mekanisme Proses SMK PJJ
SMK Negeri / swasta yang memiliki paket keahlian Data penduduk usia 16 sampai 21 tahun Potensi daerah Bidang keahlian / program keahlian Monitoring dan Evaluasi Program Pelaksanaan Program Pendampingan Perencanaan Program oleh Pengawas Penetapan SMK Penyelenggara Visitasi dan Verifikasi Penetapan TKB dan Pengelola PPDB Kemitraan dengan Industri Jadwal Tatap Muka TKB Jadwal Praktek di industri/ BLK/UMKM

29 Sosialisasi Program secara internal
K J j Sosialisasi Program secara internal Pengajuan sekolah berpotensi ke bidang PMK berdasarkan hasil analisis ( akreditasi , bidang keahlian , parogram keahlian , paket keahlian Sosialisasi program ke BP 3, Pengawas, SMK jabar, SMP,Lurah , Camat, Tokoh Masyarakat, Pendataan Calon siswa SMK PJJ oleh Sekolah induk dibantu Tokoh Masyarakat, Kepala Desa , Lurah , Camat Penetapan SMK Penyelenggara Verifikasi awal oleh BP3 dilanjutkan dengan verifikasi serta visitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi PPDB Penyelarasan Kurikulum Penyusunan Skill Passport Pembuatan Bahan Ajar Pembuatan LMS Aplikasi PPDB Pelaksanaan Program SMK PJJ

30 Kompetensi Keahlian di PJJ Pada SMK
Penetapan Kompetensi Keahlian berdasarkan analisis Kebutuhan kota / kabupaten mengacu pada ketererapan tamatan Kompetensi Keahlian di PJJ Pada SMK Teknik mesin permesinan Kimia Industri Teknik Kimia TKR dan TSM Teknik Otomotif RPL dan TKJ TKI ATPH , AT Perkebunan , Pembenihan Agrobisnis Tanaman Ternak Ruminansia dan Unggas Agrobisnis Ternak Pengolaha Hasil Pertanian Agrobisnis Agrobisnis Perikanan Ikan Tawar Perikanana Pengolahan Hasil Perikanan Bisnis dan Pemasaran ( Bisnis Daring dan Pemasaran ) Manajemen Perkantoran ( Automasi dan Tata Kelola Perkantoran Akuntansi dan Keuangan ( Akuntansi dan Keuangan Perhotelan dan Jasa Pariwisata ( UPW dan Perhotelan ) Kuliner ( Tata Boga ) Tata Busana ( Tata Busana ) ( kriya Batik dan Tekstil ,Kulit dan Imitasi , Kayu dan Rotan Disain dan Produk Kreatif Kriya

31 Wajib Nasional dan kewilayahan9 ( KHS )
Non industri TKB industri SMK Penyelenggara Wajib Nasional dan kewilayahan ( KHS ) Produktif di dampingi Tutor ( skill passport dan petunjuk praktikum )

32

33

34 Analisis Kebutuhan Guru

35 Link Penjaringan Calon Sekolah Induk