Ilmu Sosial Budaya Dasar TANGGUNG JAWAB dan KESADARAN PROFESIONAL PEDULI FASILITAS PUBLIK Oleh: Iswadi, M. Pd Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekolah Tinggi.

Presentasi berjudul: "Ilmu Sosial Budaya Dasar TANGGUNG JAWAB dan KESADARAN PROFESIONAL PEDULI FASILITAS PUBLIK Oleh: Iswadi, M. Pd Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekolah Tinggi."— Transcript presentasi:

1 Ilmu Sosial Budaya Dasar TANGGUNG JAWAB dan KESADARAN PROFESIONAL PEDULI FASILITAS PUBLIK
Oleh: Iswadi, M. Pd Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan

2 HUKUM DAN LEGALITAS Menurut Prof.Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) Hukum adalah keseluruhan peraturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam suatu masyarakat atau negara yang dilengkapi dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya guna mewujudkan ketertiban ,keamanan ,keadilan dan kesejahtraan bersama j

3 UNSUR-UNSUR KONSEP HUKUM
Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005 peraturan tertulis Keseluruhan peraturan tertulis berupa undang-undang Pedoman perilaku Acuan untuk menyediakan, mengadakan dan menghasilkan suatu produk Setiap orang Setiap orang dapat bersifat pribadi atau orang sebagai suatu kelompok Masyarakat Suatu masyarakat,dapat berupa keluarga,atau profesi,pekerja

4 Menurut prof Abdulkadir muhammad KONSEP LEGALITAS menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) legalitas asal katanya legal,artinya sesuai dengan hukum atau diperkenankan oleh hukum,dimana legalitas selalu dihubungkan dengan perbuatan ,kejadian ,peristiwa atau fakta yang artinya mempersoalkan sah tidaknya suatu perbuatan,kejadian, perbuatan,legalitas ini biasanya dikaitkan dengan alat bukti,misalnya sah tidaknya ijazah seorang pejabat;sah tidaknya putusan seorang hakim ,atau kontrak kerja

5 PENYEDIAAN FASILITAS PUBLIK
Menurut prof Abdulkadir Muhamma,S.H.(Th.2005)d Menyiapkan lokasi pembangunan dan merencanakan pekerjaan pembangunan Menyediakan bahan bangunan dan fasilitas pembangunan Merekrut sumber daya manusia (SDM ) di bidang pekerjaan pembangunan Menyusun feasibility study di lanjutkan dengan melaksanakan kontrak kerja pembangunan Menghasilakan fasilitas publik untuk melayani kepentingan masyarakat

6 KLASIFIKASI FASILITAS PUBLIK
Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) prasarana fasilitas publik berbentuk benda tetap sebagai satu kesatuan yang utuh berdiri atau melekat pada wilayah daerah pemerintahan di lingkungang permukiman sarana fasilitas publik berbentuk benda tetap atu benda bergerakyang melekat pada bagian dari fasilitas publik

7 Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005)
TUJUAN PENYEDIAAN FASILITAS PUBLI Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) Memberi kenyamanan,kemudahan dan keamanan kepada penghuni lingkungan permukiman modern, Memberi keleluasaan bergerak,berpidah dari satu tempat ke tempat lain kepada masyarakat pengguna,seperti bus, Memberi keleluasaan berhenti dengan aman di suatu tempat yang telah di sediakan Menikmati objek wisata dan pemandangan alam yang indah

8 Menikmati fasilitas kolam renang yang bersih,tanpa gangguan,dan
tanpa bahaya Memudahkan dan mengamankan naik turun dengan lift, dengan aman

9 KRITERIA PENYEDIIAN FASILITAS PUBLIK
Menurut pof Abdulkadir Muhamad,S.H.(Th.2005) Lokasi Keamanan fungsi Pengoperasian Syarat teknis

10 KARAKTERISTIK PENYEDIAAN FASILITAS PUBLIK
Menurut prof Abdulkadir muhammad,S.H.(Th.2005) Penyediaan fasilitas publik umumya bersifat jasa pelayanan dan komersial,yang berupa objek tempat tempat kegiatan yang di sediakan dengan memungut bayaran, contoh seperti ruko,hotel,rumah sakit,dll Penyediaan fasilitas publik yang bersifat komersial merupakan pelayanan dengan berdasarkan pada tarif yang telah di tentukan fasilitator publik contoh seperti pijat refleksi,

11 PEMANFAATAN FASILITAS PUBLIK
Menurut prof Abdulkadir Muhammad, S.H.(Th.2005) Kompleks rumah sakit Kampus perguruan tinggi Menara komunikasi (pemancar TV,radio,telepon) Wilayah pemerintahaan Daerah permukiman Insfastuktur

12 ARTI PENTING FASILITAS PUBLIK
Menurut ptof Abdulkadir Muhammad,S.h.(Th.2005). Konsep fasilitas publik Wilayah daerah pemerintahan Meliputi desa,kota,kecamatan Daerah permukiman meliputi perumahan penduduk, Konstruksi bangunan meliputi, bangungan satu laintai,bangunan bertingkat Intrasktruktur lalu lintas Meliputi jaringan lalu lintas jalan Intrastruktur sumber daya Meliputi jaringan pipa minyak dan gas Kampus perguruan tinggi Meliputi perkantoran,ruang kuliah, Kompleks kesehatan Meliputi perumahan tenaga medis,ruang perawatan medis .

13 Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005).
SARANA FASILITAS PUBLIK Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005). Sarana fasilitas publik adalah setiap beda tetap atau bergerak sebagai kesatuan yang utuh yang melekat pada satuan fasilitas publik untuk di manfaatkan oleh masyarkat seperti, Gedung perkantoran Tempat kegiatan olahraga Terminal,statsiun kereta api,

14 BENTUK DAN SIFAT FASILITAS PUBLIK
Menurut prof Abdulkadir Muhamad,S.H.(Th.2005) Tenaga ahli ( profesi ) meliputi,dokter,arsitek,konsultan teknik, Alat meliputi,pengangkat barang,laboratorium,ambulans, dan bus wisata Ruang meliputi,gudang penyimpanan barang,ruang perkuliahan,ruang pertemuaan Areal meliputi,tempat parkir,lapangan golf,lapangn sepak bola

15 PERSYARATAN FASILITAS PUBLIK
Menurut prof Abdulkadir Muhamad,S.H.(Th.2005) Standar mutu kontruksi bangunan bertingkat Menyengankan atau memuaskan pengunjung dan pengguna Tidak membahayakan pengguna dan masyarakat sekitarnya Tidak merusak lingkungan hidup

16 FASILITAS PUBLIK DAN PERUMAHAN
Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) Perumahan diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1992 undang-undang ini mengatur objek pembangunan yang berkaitan langsung dengan penyediaan fasilitas publik

17 KONSEP PERUMAHAN Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H Tempat tinggal atau hunian Tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga dalam lingkungan yang bersih

18 PENGATURAN PERUMAHAN Menurut prof abdulkadir Muhammad,S,H Penataan perumahan di daerah perkotaan dan perdesaan Pengelolaan perumahan di daerah perkotaan dan perdesaan Penataan tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi Rumah dan perumahan yang berbeda di luar kawasan atau di luar lingkungan

19 Pelaksanaan pembangunan dapat bermanfaat bagi
ASAS DAN TUJUA Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) Pelaksanaan pembangunan dapat bermanfaat bagi ke sejahteraan dan makmur bagi masyarakat Hasil pembangunan perumahan dapat dinikmati secara adil dan merata Hasil pembangungan perumahan dapat di jangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah

20 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.h.(Th.2005) Menepati.menikamati dan memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat Membangun sendiri atau dengan cara sewa, Cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

21 SYARAT PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK
Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) Pembangunan perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis,yang meliputi persyaratan Persyatan ekologis Persyaratan admistratif Melakukan pemantauan dan pengelolaan pengelolaan

22 FASILITAS PUBLIK DAN PERUMAHAN SUSUN
Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) Rumah susun diatur oleh undang-undang nomor 16 tahun 1985 Undang –undang ini mulai berkaku sejak tanggal di undangankan,13 Desember 1985

23 KONSEP,ASAS DAN TUJUAN RUMAH SUSUN
Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th. 2005) Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyrakat Meningkatkan daya gunadan ghasil guna tanah di daerah perkotaan memperhatikan sumber daya alam Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lain yang berguna bagi masyarakat

24 PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Menurut prof Abdulkadir muhammad,S.H.(Th.2005) Pembangunan rumah susun di sesuaikan dengan tingkat keperluan dan kemampuan massyarakat terutama bagi yang berpenghasilan rendah,baik mengenai jumlah,kualitas bangunan, Pembangunan perumahan susun dapat di selenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

25 PEMILIKAN RUMAH SUSUN Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) Kepemilikan rumah susun dibuktikan oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan

26 FASILITAS PUBLIK DAN PERUMAHAN
Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) Permukiman diatur dalam undang_undang nomor 4 tahun1992 Perundang-undangan ini berlaku sejak tanggal 10 maret 1992 undang-undang permukiman ini mengatur objek pembangunan,yang berkaitan langsung atau tidak langsung penyediaan fasilitaspublik permukiman

27 KONSEP PERMUKIMAN Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup luar kawasan lindungan yang berupa kawasan perkotaan,perdesaan yang berpungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian,yang di lengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan

28 PERSYARATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN
Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H.(Th.2005) Penyediaan perencanaan tata ruang yang terperinci Data mengenai luas,batas,dan pemilikan tanah Jaringan jalan untuk memperlancar hubungan antarlingkungan Saluran pembuangan air hujan Saluran pembuangan air limbah untuk kesehatan lingkungan dalam kawasan siap huni

29 PERMUKIMAN KUMUH DAN PEREMAJAAN
Menurut prof Abdulkadir Muhammad,S.H. (Th.2005) Tidak sesuai dengan tata ruang Kepadatan bangunan sangat tinggi Kualitas bangungan sangt rendah Persyaratan lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan Dapat membahayakan kehidupan dan penghijauan lingkungan masyarakat penghuni

30 HUBUNGAN ILMU SOSIAL BUDAYA DAN FASILITAS PUBLIK
masyarakat dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lainnya. Dimana penduduk adalah sekumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan penduduk yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan terikat oleh peraturan – peraturan yang berlaku di dalam wilayah tersebut. Masyarakat tersebutlah yang menciptakan dan melestarikan kebudayaan Dengan adanya failitas publik masyarak akan merasa nayaman,mudah,terlindungi,misal nya dengan di bangun nya tempat perbelanjaan masyarakat dengan mudah mendpatkan apa yang mereka butuhkan.

31 THANK YOU