MENGENAL DUNIA PEMERINTAHAN

Presentasi berjudul: "MENGENAL DUNIA PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

1 MENGENAL DUNIA PEMERINTAHAN
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.

2 PEMAHAMAN Metodologi adalah hasil pengkajian terhadap berbagai metode yang menjadi bahan pembentukan seperangkat pengetahuan. Masalah dalam metodologi adalah suatu informasi yang mengandung pertanyaan atau ketidakjelasan. Metodologi ilmu secara formal melekat di dalam definisi ilmu yang bersangkutan dan secara substantif ditunjukkan oleh aksioma, anggapan dasar, pendekatan, model analisis dan model konstruk pengalaman dan konsep.

3 Ilmu Pemerintahan itu sendiri
SASARAN MIP Bangsa dan Negara Rakyat dan Pemerintah Hubungan Kerakyatan Daerah Ilmu Pemerintahan itu sendiri

4 PERKEMBANGAN PARADIGMATIK IP
Tahap Pertama gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada pada masa itu, sehingga pada tahap ini, gejala pemerintahan dipelajari sebagai bagian disiplin ilmu yang bersangkutan. Tahap Kedua gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin ilmu yang bersangkutan. Tahap Ketiga lahirlah disiplin ilmu pemerintahan eliktrik yang disebut juga ilmu Pemerintahan generasi pertama. Tahap Keempat lahirlah Ilmu Pemerintahan yang mandiri dan didukung oleh metodologi, atau disebut juga ilmu Pemerintahan Generasi kedua. Tahap Kelima kemandirian suatu disiplin ilmu selain ditandai oleh terbentuknya metodologi ilmu yang bersangkutan, juga ditandai dengan kemampuan denominatifnya atau disebut juga ilmu Pemerintahan generasi ketiga.

5 FUNGSI ILMU PEMERINTAHAN
Fungsi Ilmu pemerintahan ke dalam adalah untuk menguji, mengoreksi dan mengembangkan disiplin Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Fungsi Ilmu Pemerintahan ke luar adalah mengidentifikasi, merekam dan menggambarkan, menerangkan hubungan, menguji pengetahuan lain, dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi dalam masyarakat atau negara.

6 PERLUNYA REFORMASI PEMERINTAHAN
Menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Tuntutan masyarakat akan reformasi politik, pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sangat mendesak, mengingat pemerintah merupakan aktor utama reformasi ekonomi

7 7 SISI PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
apakah tanggung jawab siapa bertanggung jawab mengapa pemerintah dianggap bertanggung jawab kepada siapa pemerintah bertanggung jawab hal apa yang seharusnya dipertanggungjawabkan bagaimana pemerintahan dipertanggungjawabkan pada level mana/kapan sebaiknya Pertanggungjawaban itu berlangsung

8 MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
sistem politik tertutup ke sistem politik terbuka; sistem pemerintahan birokratik partisan ke sistem pemerintahan demokratik dengan pilihan; sistem pemerintahan hypersentralistik ke sistem pemerintahan desentralistik; Pertanggungjawaban vertikal ke Pertanggungjawaban pasar (horizontal); paternalisme despotik ke kontrol sosial anggaran dasar paternalisme;

9 suksesi berdasarkan anugerah ke recruitment;
lompatan ke tahapan teknologi; manajemen proyek ke manajemen tugas dan fungsi; budaya epimetheanistik ke budaya prometheanistik; kita menjadi saya; kelurahan/desa dari garis belakang menjadi garis depan; pemberian ke pemberdayaan; sesuai dengan aturan yang berlaku ke sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan jaman; monolog ke dialog.

10 MEMBANGUN NILAI-NILAI DEMOKRASI
Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk social pada tataran tertinggi adalah demokrasi. Nilai dasar demokrasi ini terdiri atas: kepercayaan, pilihan, kontrol, dan tanggung jawab. Hubungan antara negara (pemerintah) dengan kelurahan tidak sama dengan hubungan antara perusahaan dengan toko. Toko berada di luar dan berhubungan dengan perusahaan, tetapi kelurahan merupakan bagian integral negara.

11 MEMBANGUN KETAHANAN REFORMASI
Sebagai proses, reformasi bertujuan mengoreksi terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang untuk kembali ke cita-cita proklamasi dan Bhinneka Tunggal Ika Di Indonesia reformasi dipelopori oleh mahasiswa yang didukung oleh almamaternya. Oleh karena itu agar reformasi tetap bertahan, maka almamater harus juga kuat. Perguruan tinggi dalam masa reformasi harus menjalankan fungsi kontrol.

12 Sekian …. HP