Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH/MADRASAH Oleh: M. BADRUN MUHDI

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH/MADRASAH Oleh: M. BADRUN MUHDI"— Transcript presentasi:

1 PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH/MADRASAH Oleh: M. BADRUN MUHDI
Mengapa slide ini penting? Menjelaskan signifikansi penyusunan rencana anggaran sekolah/ madrasah. Inti uraian Sesi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan sesi sebelumnya dalam penyusunan RKS/M. Rencana anggaran sekolah/madrasah pada umumnya masih merupakan hal baru bagi SD/MI atau SMP/MTs yang belum memenuhi standar nasional (belum SSN).

2 Dasar Hukum PP 17 / 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 51 ayat 2. PP 19 / 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 53. Permendiknas 19 / 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah - Point A No. 4. Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah. Permendiknas 48/2008 Standar Pembiayaan Permendagri 13 / 2006 Jo 59 tahun 2007 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Biaya Pendidikan; Biaya Operasi Sekolah Dasar. BSNP Draf Permendikbud No. Petunjuk BOS Tahun 2017 Mengapa slide ini penting? Menjelaskan dasar hukum (kerangka legal yuridis) penyusunan rencana anggaran jangka menengah sekolah/madrasah, mulai dari tingkatan Undang-Undang hingga Permendiknas yang relevan. Inti uraian: Pelatih menegaskan kepada peserta bahwa penyusunan rencana anggaran sekolah bersifat mandatory (kewajiban) berdasarkan hukum, bukan sesuatu yang bersifat voluntery (sukarela). Argumen non hukum, yang lebih bersifat strategis manajerial akan dijelaskan dalam power poin berikutnya.

3 Apakah Anggaran Sekolah/Madrasah itu?
Pernyataan rencana kerja program dan kegiatan dan estimasi kinerja yang hendak dicapai sekolah/madrasah. Dinyatakan dalam ukuran finansial tertentu. Untuk periode waktu tertentu. Mengapa slide ini penting? Menjelaskan definisi/pengertian dasar anggaran sekolah/madrasah. Inti uraian Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah disusun. Anggaran sekaligus merupakan rencana tindakan manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pernyataan rencana program/kegiatan yang ditampilkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter tertentu. Dokumen RKS disusun untuk periode waktu jangka menengah selama 4 tahun.

4 Cara Membuat Rencana Biaya Sekolah/Madrasah
Mendapatkan dan menghitung Biaya Satuan. Menghitung Rencana Biaya. Mengapa slide ini penting? Inti uraian:

5 Mendapatkan dan Menghitung Biaya Satuan
Biaya satuan dapat dihitung dengan cara: Menentukan jenis satuan dan jumlah satuan standar. Menghitung biaya atau harga satuan. Sekolah/madrasah perlu memiliki Daftar Biaya Satuan yang diterbitkan oleh Pemda setempat. Mengapa slide ini penting? Inti uraian:

6 Contoh Daftar Biaya Satuan
Program/Kegiatan Satuan Satuan Harga Jumlah Unit Program : Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan : Pelatihan PAKEM bagi 6 guru Bahasa Indonesia 1. Biaya foto copy bahan exemplar 6 5.000 30.000 2. Biaya transport (pp) Orang Total biaya 60.000 Biaya Satuan 10.000/orang/hari Mengapa slide ini penting? Menunjukkan contoh daftar biaya satuan. Inti uraian: Pelatih menguraikan bagian-bagian dan cara mengisi daftar biaya satuan.

7 Menghitung Rencana Biaya
Rencana Biaya adalah Rencana Kebutuhan Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan serta biaya operasionalnya. Kebutuhan dana ini dihitung tahunan untuk empat tahun ke depan. Menghitung biaya program, yaitu mengalikan jumlah satuan dengan harga satuan. Setelah itu, tambahkan untuk mendapatkan total rencana biaya yang dibutuhkan selama empat tahun mendatang. Mengapa slide ini penting? . Inti uraian:

8 Contoh Rencana Biaya: Program/Kegiatan Satuan Jumlah 2015/2016
2016/2017 Jenis Harga Jumlah Satuan Jumlah Biaya I. Pengembangan Kompetensi Lulusan II. Pengembangan Kurikulum/KTSP III. Pengembangan Pembelajaran IV. Pengembangan Sistem Penilaian V. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.1. Kegiatan: Pelatihan PAKEM bagi 6 guru Bahasa Indonesia OH (Orang Hari) 10.000 12 6 60.000 66.000 VI. Pengembangan Sarana dan Pra- sarana Sekolah/ Madrasah VII. Pengembangan Manajemen Sekolah/Madrasah VIII. Pembinaan Kesiswaan/ Ekstrakurikuler IX. Budaya dan Lingkungan Sekolah/ Madrasah X. Penanaman Karakter (Budi Pekerti) Mengapa slide ini penting? Menyajikan contoh rencana biaya. Inti uraian: Pelatih menjelaskan bagian-bagian dan cara mengisi daftar rencana biaya.

9 Membuat Rencana Pendanaan Sekolah/Madrasah
Rencana pendanaan adalah rencana sumber pendapatan sekolah/madrasah yang sesuai dengan kebutuhan dan urutan tingkat kepastian perolehan dana. Berasal dari seluruh sumber pendapatan yang diterima oleh sekolah/madrasah. Contoh: Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS/M). Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi sekolah/madrasah terpilih APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sumbangan masyarakat Donatur (perusahaan/industri, alumni dsb). Mengapa slide ini penting? Menjelaskan tahapan/langkah menyusun rencana pendanaan sekolah/madrasah. Inti uraian: Penting untuk diidentifikasi asal sumber pendapatan sekolah/madrasah secara menyeluruh (baik yang bersifat insidental maupun rutin). Pendapatan tidak hanya berupa uang tunai akan tetapi juga dalam bentuk lainnya yang tercatat dalam kas sekolah/madrasah. Seperti contohnya sumbangan buku perpustakaan, alat pembelajaran, dan lain sebagainya. Pelatih menyebutkan satu persatu sumber pendapatan sekolah/madrasah beserta tantangan dan kendala.

10 Contoh Rencana Pendapatan Sekolah/Madrasah
No. Sumber Pendapatan 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 (Rp.000) 1 Pemerintah 1.1 BOS 76.224 1.2 Dana Alokasi Khusus - 1.3 APBD Provinsi 23.040 5.760 1.4 APBD Kab/Kota 3.840 960 2 Masyarakat 2.1 Bantuan Masyarakat 800 200 2.2 Bantuan Alumni 600 150 3 Pendapatan Asli Sekolah/Madrasah 3.1 Kantin 900 225 3.2 .... TOTAL 83.519

11 Menyesuaikan Rencana Biaya dengan Sumber Pendanaan
Memahami asumsi /tingkat kepastian perolehan dana sekolah/madrasah: Sumber pendapatan yang telah bersifat pasti (BOS, APBD Propinsi dan Kab/Kota) Sumber pendapatan bersifat belum pasti (sumbangan, donatur, hibah, usaha sekolah/ madrasah, dll) Memperkirakan persentase kontribusi setiap sumber pendanaan terhadap total pendanaan pada periode tahun perencanaan. 3. Mempelajari aturan penggunaan berdasarkan sumber pendanaan. Dana BOS telah mengatur secara tertulis apa yang boleh dan tidak boleh dalam penggunaan anggaran, demikian pula sumber pendanaan lainnya. 4. Lakukan penyesuaian rencana pengeluaran terhadap sumber pendanaan. Mengapa slide ini penting? Menjelaskan pentingnya langkah menyeimbangkan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja di tingkat sekolah/madrasah. Sehingga sekolah/madrasah tidak dalam kondisi defisit serta mendahulukan kegiatan yang bersifat prioritas Inti uraian: Langkah paling krusial yang harus dipahami dan dijelaskan pelatih kepada peserta adalah kemampuan sekolah/madrasah mengidentifikasi tingkat kepastian pendapatan berdasarkan sumber dan berdasarkan nilai (volume). Kedua, sifat sumber penerimaan apakah bersifat insidental atau rutin. Ketiga, tingkat pertumbuhan pendapatan. Penting dipahami agar eskalasi penambahan kegiatan sejalan dengan trend pertumbuhan pendapatan sekolah/madrasah. Keempat, memahami pola pemerolehan pendapatan dalam kas sekolah/madrasah menurut waktu. Perhitungan besaran kontribusi pendapatan berdasarkan sumber dan waktu, akan membantu proses alokasi dalam mengeksekusi kegiatan di sekolah/madrasah. Hal penting lainnya perlunya sekolah memahami batasan penggunaan dana berdasarkan sumber dana. Khususnya dana yang berasal dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dana-dana hibah dan operasional sekolah/madrasah dari Dinas pada umumnya telah teralokasikan dengan baik.

12 Contoh Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan
Program/Kegiatan Total Biaya (Rp.000) Sumber Pendanaan Pemerintah Masyarakat PAS BOS DAK APBD Prov APBD Kab/Kota Masy. Alumni Kantin I. Pengembangan Kompetensi Lulusan Dst… II. Pengembangan Kurikulum/KTSP 2.2…. Dst III. Pengembangan Pembelajaran IV. Pengembangan Sistem Penilaian V. Pengembangan Kompetensi Lulusan Kegiatan : Pelatihan PAKEM bagi 6 guru Bahasa Indonesia 252 - VI. Pengembangan Sarana dan Pra-sarana Sekolah/ Madrasah VII. Pengembangan Manajemen sekolah VIII. Pembinaan Kesiswaan/Ekstrakurikuler IX. Budaya dan lingkungan sekolah X. Pengembangan Karakter (Budi Pekerti) Mengapa slide ini penting? Menegaskan contoh rencana biaya dan sumber pendanaan. Inti uraian: Tiga hal penting yang patut dicermati meliputi: Kerangka hukum. Program strategis jangka menengah yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis. Standar pelayanan minimal sebagai konsekewensi penyelenggaraan urusan wajib. Format dan form yang memudahkan dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporannya.

13 Apa itu Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah?
... merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah/madrasah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah.

14 Manajemen Keuangan dalam Siklus Manajemen Sekolah/Madrasah
Perencanaan dan Penganggaran (RKS/RKAS) Pelaksanaan Monev Pelaporan Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah: Perencanaan Penatausahaan Pembukuan Pelaporan Pengawasan

15 Mengapa Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah Penting?
Adanya tuntutan untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta mendorong pemanfaatan dana secara ekonomis. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Kreatif menggali sumber pendanaan. Menempatkan bendahara yang kompeten.

16 Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah yang Baik
Value for money (ekonomis, efisien, efektif) Akuntabilitas Transparansi Keadilan Integritas

17 Value for Money Ekonomis ; pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efisien ; pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, atau input minimum untuk output tertentu. Efektif ; perbandingan outcome dengan output, atau tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

18 Prinsip Manajemen Keuangan Yang Baik
Pengertian Akuntabilitas Kewajiban mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan sesuai dengan mandat yang diterima. Transparansi keterbukaan informasi dan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Keadilan adanya kesempatan yang sama untuk menda-patkan pelayanan publik yang berkualitas. Integritas pengelolaan keuangan dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga peluang korupsi dapat diminimalkan.

19 Hubungan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi di Sekolah/Madrasah
Peraturan, Kebijakan dan Pedoman Proses Partisipatif Forum konsultasi dan temu publik Keterlibatan stakeholders (marjinal) Peraturan menjamin akses informasi (tepat waktu, mudah dijangkau, bebas diperoleh). Mekanisme keterbukaaan dan standarisasi pelayanan publik. Adanya mekanisme komplain dan respon. Adanya mekanisme pertanggungjawaban/ pelaporan. Adanya indikator kinerja, pengukuran dan penilaian kinerja. Mekanisme reward dan punishment. Perencanaan dan penganggaran, implementasi program & kegiatan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan kepeminpinan

20 Contoh Transparansi dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah:
Rencana dan realisasi penggunaan dana ditempel di papan pengumuman sekolah/ madrasah. Mengumumkan seluruh hasil penerimaan kepada masyarakat melalui papan pengumuman sekolah/madrasah.

21 Garis Besar Topik Manajemen Keuangan
Merencanakan Melaksanakan Melaporkan Mengevaluasi RKAS/M Pengadaan Pencatatan Barang Pengawasan Penatausahaan Pembukuan Audit Pelaporan Pajak

22 Apakah Penatausahaan Keuangan Sekolah/Madrasah?
... merupakan pengaturan fungsi dan alur pelaksanaan aktivitas keuangan sekolah/ madrasah, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana hingga penyiapan pelaporannya.

23 Asas Umum Penatausahaan Keuangan Sekolah/Madrasah
Wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlu pemisahan tugas sebagai pemberi otorisasi, yang menerima dan mengeluarkan uang, dan yang mencatat. Kepala sekolah/madrasah wajib melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan keuangan sekolah/madrasah, secara berkala (minimal setiap tiga bulan sekali). Dokumen bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBS ditandatangani oleh bendahara dan disahkan oleh kepala sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen bukti pada poin 4 di atas, bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

24 Prosedur Penerimaan Dana Data/Dokumen yang Diperlukan
Langkah Data/Dokumen yang Diperlukan Mengirimkan/memutakhirkan data jumlah siswa Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) untuk periode tahun pelajaran Menyiapkan rincian kebutuhan per periode (3 bulanan) Gunakan data BOS Format 02 Buat berdasarkan jenis dan kebutuhan mengacu RAPBS Perubahan dimungkinkan selama tidak melebihi penerimaan Periksa apakah dana sudah masuk rek. Sekolah/madrasah Print out buku tabungan sekolah Pembukuan Pencatatan dalam Format BOS K-3 dan K-5 Penyimpanan bukti Semua bukti terkait disimpan sebagai dokumen sesuai nomor dan tanggal pelaksanaan kegiatan di tempat yang aman dan mudah ditemukan

25 BOS-02: Pengumuman Rencana Penggunaan Dana

26 Prosedur Pengeluaran Dana Data/Dokumen yang Diperlukan
Langkah Data/Dokumen yang Diperlukan Pengajuan permintaan Jenis barang/jasa yang diperlukan oleh guru/lainnya Cocokkan dengan rencana pengambilan dana Rencana pengambilan dana sebagai acuan Permintaan yang tidak tercantum dalam BOS 02 perlu persetujuan kepala sekolah/madrasah. Pemilihan vendor Transaksi < 10 juta per transaksi Penerimaan barang/jasa Kartu penerimaan barang (Sesi 5) Bukti penerimaan diajukan ke bendahara Verifikasi oleh bendahara Pencocokan bukti penerimaan dengan surat pemesanan Pembayaran per kas atau bank Kwitansi pembayaran atau bukti transfer Pembukuan Pencatatan di buku BOS K-3. K-4, K-5 dan K-6 (Sesi 4) Penyimpanan bukti transaksi Semua bukti terkait disimpan sebagai dokumen sesuai nomor dan tanggal pelaksanaan kegiatan di tempat yang aman dan mudah ditemukan.

27 Penting pada Tahap Verifikasi
Pada tahap ini tugas bendahara mencocokkan antara bukti pemesanan dengan kartu penerimaan barang, menyangkut: jenis, kualitas, jumlah barang/jasa, penghitungan PPN dan PPh, harga, bukti transaksi, dan tersedianya dana.

28 Prosedur Pelaporan Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan. Laporan disusun mengacu pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu beserta dokumen pendukungnya sebagai bukti dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Laporan yang perlu dibuat sekolah/madrasah untuk masyarakat adalah Laporan Penggunaan Dana (Format BOS 03).

29 Jenis Dokumen dalam Penatausahaan Sekolah/Madrasah
Rujukan Format RAKS: (lihat modul RKS) BOS K-1 BOS K-1A Format Rencana Penggunaan Dana BOS-02 Pembukuan: Buku Kas Umum Buku Pembantu Kas Buku Pembantu Bank Buku Pembantu Pajak BOS K-3 BOS K-4 BOS K-5 BOS K-6 Format Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran BOS K-2 Format Laporan Penggunaan Dana BOS-03

30 Penatausahaan Keuangan Sekolah/Madrasah
Bukti Transaksi dalam Penatausahaan Keuangan Sekolah/Madrasah Bukti Transaksi Contoh 1. Bukti Penerimaan: bukti yang digunakan untuk dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan penerimaan sekolah/madrasah Kartu penerimaan barang, tanda terima sumbangan 2. Bukti Pengeluaran: bukti yang digunakan untuk dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pengeluaran sekolah/madrasah Bukti transfer bank atau kwitansi, dengan syarat : < Rp (tanpa meterai) Rp s.d. Rp (meterai Rp 3.000,-) > Rp (meterai Rp 6.000,-) 3. Bukti Penyetoran: bukti yang digunakan untuk dokumen yang digunakan untuk menyetorkan uang ke bank Bukti setor bank

31 Jenis Buku & Prinsip Pembukuan
Buku Utama: Buku Kas Umum Buku pembantu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Disusun untuk masing-masing sumber dana. Dasar pembukuan: bukti transaksi: nomor bukti, nomor kode akun (terlampir), uraian, dan jumlah uang.

32 Format BOS K-3: Buku Kas Umum
Bulan : ………………………. Nama sekolah : Desa/Kecamatan: Kabupaten : Provinsi : Tgl. No Kode No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7

33 Format BOS K-3 (Lanjutan)
Buku Kas Umum ditutup setiap bulan dengan cara: Pada hari ini …tanggal…Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut: Saldo Buku Kas Umum Rp. …….....….. Terdiri dari: Saldo Bank Rp. …………... Saldo Kas Tunai Rp ………… Rp...…………. Perbedaan Rp …………... Mengetahui Kepala Sekolah/Madrasah Bendahara/Guru Apabila pemrosesan pembukuan dilakukan dengan komputer, maka Format BOS K3 yang sudah ditutup tersebut harus dicetak dan langsung ditandatangani.

34 Format BOS K-4: Buku Pembantu Kas
Bulan : ………………………. Nama sekolah : Desa/Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Tgl. No Kode No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7

35 Format BOS K-5: Buku Pembantu Bank
Bulan : ……………………… Nama sekolah : Desa/Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Tgl. No Kode No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 Mengetahui Kepala Sekolah/Madrasah Bendahara/Guru

36 Format BOS K-6: Buku Pembantu Pajak
Bulan : Nama sekolah : Desa/Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : No No Kode Tgl Uraian JENIS PAJAK PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemungutan Pajak dst Total Penyetoran Pajak XXXXXXX Sisa Pajak belum disetor Mengetahui Kepala Sekolah/Madrasah Bendahara/Guru

37 Pelaporan Sekolah dan Penggunanya
Pelaporan kepada Tim Manajemen (Dinas) yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Per Program. Pelaporan kepada masyarakat yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Per Sumber.

38 Laporan Realisasi Penggunaan Dana?
... adalah laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana yang terintegrasi.

39 Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana (BOS K-2)
No No. Kode Uraian Jumlah Penggunaan Dana Per Sumber Dana Rutin BOS Bantuan Lain Pen. Asli Sek. Pusat Prov. Kota/Kab 1 2 3 4 5 I PENERIMAAN II PENGELUARAN Program Sekolah: 1.1 1.2 1.3 dst Sub Total Non Prog. Sekolah: 2.1 2.2 Total Pengeluaran III Sisa Dana Mengetahui, ……,……..20…….. Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara

40 Jenis Data yang Dibutuhkan dan Cara Penyusunan
Data yang dipergunakan adalah data yang sudah dibukukan di Buku Kas Umum. Data yang ada di Buku Kas Umum dari berbagai sumber dana diolah, dan disarankan untuk menyusun rekapitulasi transaksi di Buku Kas Umum secara periodik. Periode pelaporan: triwulanan - merupakan summary dari catatan transaksi harian tersebut pada butir 1.

41 Laporan Penggunaan Dana (BOS-03)
No Jenis Pengeluaran Tanggal/Bulan Jumlah (Rp) 1 2 3 B. Pembelian Barang/Jasa No Barang/Jasa Tanggal/ Bulan Nama Toko/ Penyedia Jasa Jumlah (Rp) 1 2 3 Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Bendahara,

42 Penyusunan Laporan Penggunaan Dana
Adalah Laporan penggunaan dana yang harus diumumkan dalam papan pengumuman sekolah Format ini juga bukan merupakan format multi sumber dana, disarankan untuk menyusunnya dengan format yang sama untuk sumber dana lainnya Pengisian dibedakan antara pengeluaran dan pembelian barang dan jasa Data yang dipergunakan untuk menyusun laporan ini adalah data yang sama dengan yang dibukukan di Buku Kas Umum. Periode pelaporan: triwulanan dan diumumkan dengan ditempel pada papan pengumuman.

43 Pengawasan kepada Sekolah
Audit Pengendalian

44 Apa yang dimaksud dengan Pengawasan di Tingkat Sekolah/Madrasah?
Seluruh proses kegiatan reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. Dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi sekolah/madrasah. Bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan di sekolah/madrasah telah dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku dan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

45 Pelaku dan Bentuk Pengawasan
SIAPA BENTUK DPRD Monitoring, Hearing, dan Kunjungan Kerja Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota Reviu, Monitoring, dan Evaluasi Sekretaris Provinsi/ Kabupaten/Kota Monitoring Dewan Pendidikan Komite Sekolah Masyarakat

46 Pengertian dan Jenis Audit
Audit atau pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU 15/2004). Jenis audit: Audit keuangan, Audit kinerja, dan Audit tujuan tertentu. Berdasarkan fungsinya dibedakan: Audit eksternal Auidt internal

47 Perbedaan Audit Eksternal dan Internal (UU 15/2004)
Audit Internal Dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pernyataan pendapat profesional mengenai tingkat kelayakan dan keandalan informasi dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat. Dilakukan dengan tujuan untuk membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan, inefisiensi dan kegagalan dari berbagai program yang dilaksanakan. Hasil Audit: Opini atas kewajaran laporan keuangan. Hasil Audit: rekomendasi, simpulan, dan temuan. Audit Eksternal untuk Pemerintah hanya dilakukan oleh BPK. Dilakukan oleh: BPKP, Inspektorat Jenderal tingkat Pusat, Provinsi maupun Kota/Kabupaten.

48 Pengertian Pengendalian di Sekolah/Madrasah
Pasal 1 PP 60/2008 merinci arti pengendalian sbb: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

49 Bentuk Pengendalian reviu atas kinerja yang bersangkutan;
pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dokumentasi yang baik, transaksi dan kejadian penting.

50 Siapa yang melakukan pengendalian?
Tingkat Pemerintahan Penanggungjawab Bentuk Pengendalian Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Pembinaan Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Kota/Kabupaten Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten Cabang Dinas Pendidikan Koordinator Tingkat Kecamatan Satuan Pendidikan Sekolah/Madrasah Dokumentasi yang baik Pencatatan akurat dan tepat waktu

51 Apa yang harus dipersiapkan sekolah?
Memastikan pengelolaan keuangan sekolah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Memastikan adanya pengendalian internal yang efektif untuk menjamin: (1) pencapaian tujuan; (2) keamanan barang yang dikelola; (3) kepatuhan terhadap peraturan perundangan; (4) perolehan dan pemeliharaan data/informasi yang handal dan pengungkapan yang wajar. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tepat waktu. Kelengkapan catatan, dokumentasi dan bukti-bukti pendukung yang cukup, kompeten dan relevan perlu terus dipelihara oleh manajemen sekolah.

52 PENYALURAN DANA BOS 1. Penyaluran triwulanan
a. Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun; b. Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun; c. Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun; d. Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun. 2. Penyaluran semesteran a. Semester I : 60% dari alokasi satu tahun; b. Semester II : 40% dari alokasi satu tahun.

53 DANA TA’AWUN Dasar : SK Majlis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 09/KTN/1.4/F/2013 Tanggal 14 Jumaqdil Akhir 1434 H/25 April 2013 Dana Ta’awun adalah akumulasi dari : (1) infaq siswa; Rp 1.500,- /siswa/bulan (2) Infaq Guru; Rp 2.500,-/Guru/bulan (3) Infaq Karyawan; Rp 2.500,-/Karyawan/bulan (4) Infaq Pimpinan. Rp 5.000/Pimpinan/bulan (5) infaq orang tua siswa; ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah dengan komite sekolah (2) Infaq Masyarakat diperoleh secara sukarela

54 DANA TA’AWUN Pendistribusian dana Ta’awun;
Dana Da’wah pengembangan AUM = 10% Dana Abadi Persyarikatan = 10% Majlis Dikdasmen (PP, PW, PD, PC, PR) = 80% Majlis Dikdasmen PPM = 15% Majlis Dikdasmen PWM =20% Majlis Dikdasmen PDM = 25% Majlis Dikdasmen PRM = 40%

55 Terima Kasih Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.


Download ppt "PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH/MADRASAH Oleh: M. BADRUN MUHDI"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google