MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN (MSP)

Presentasi berjudul: "MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN (MSP)"— Transcript presentasi:

1 MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN (MSP)
Oleh WIEN PUDJI PRIYANTO, M.Pd

2

3 Materi 1

4 PENDAHULUAN Perkenalan Deskripsi Matakuliah MSP Materi Perkuliahan
Kontrak Perkuliahan

5 PERKENALAN Nama : Wien Pudji Priyanto, M.Pd
NIP : Alamat Rmh : Jl.tongkol V/7 Rt.08/Rw Perumnas Minomartani Ngaglik Sleman Telp.Rumh/HP : (0274) Hp Keluarga : Rubiyat Pujiastuti, S.Pd Dian Asti Anggraeni, S.Pd.(PBSI) Diaz Agung Pronowibowo (UGM) Asli : Purbalingga, Banyumas Jawa Tengah.

6 Pengajar. : 1. Tata Teknik Pentas. 2. Manajemen Seni Pertunjukan. 3
Pengajar : 1. Tata Teknik Pentas Manajemen Seni Pertunjukan Tari Nusantara III (BMS) Penggalian tari tradisional Teknik Tari Apresiasi Seni Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tugas di FBS : Ketua Humas, Kerjasama dan Protokoler FBS

7 DESKRIPSI MK.MSP Nama MK : MSP/PST.253/2sks/P Deskripsi MK :
MK MSP ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa tentang teori dan praktek pengelolaan manajemen seni pertunjukan pada umumnya dan keartistikan khususnya. Mahasiswa diberikan pengelaman mengelola sebuah pertunjukan mulai dari perencanaan administrasi, Organisasi, manajemen dan kerjasama.

8 MATERI KULIAH Pendahuluan Pengertian dan ruang lingkup Manajemen
Hakikat administrasi & Organisasi Personalia/Staf dalam MSP Pengertian & Jenis Seni pertunjukan Manajemen Sponsorship UJIAN TENGAH SEMESTER

9 Dokumentasi Pertunjukan
Tata Lampu Pertunjukan (lighting) Tata Dekorasi Pertunjukan (Sceanery) Tata Rias dan Tata Busana Penghitungan Anggaran Pertunjukan Pembuatan Proposal Pergelaran Praktek Manajemen Pertunjukan Diskusi dan Evaluasi akhir

10 KONTRAK PERKULIAHAN Mahasiswa wajib hadir sejumlah 75 %
Mahasiswa datang kuliah 10 menit sebelum dimulai dan berada di ruang kuliah Berpakaian Rapi, sopan dan bersepatu (Spt contoh dalam cara Berpakaian) Mahasiswa wajib, memiliki buku referensi kuliah dan mengerjakan tugas serta ujian. Dilarang membawa dan makan dalam ruang kuliah Hal lain yang belum ada dapat diatur kemudian