SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL.

Presentasi berjudul: "SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL."— Transcript presentasi:

1 SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 08/PJ/2017 (Berlaku sejak tanggal 12 Mei 2017)

2 Definisi SKD SPDN Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia (SKD SPDN) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri yang isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

3 Dapat memperoleh SKD SPDN
Wajib Pajak yang pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN memenuhi ketentuan : a.) berstatus Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh; dan b.) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dapat memperoleh SKD SPDN Untuk memperoleh manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

4 Pengajuan permohonan SKD SPDN dilakukan untuk :
Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak saat permohonan SKD SPDN diajukan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum tahun saat permohonan SKD SPDN diajukan dan belum melewati daluwarsa penetapan Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan : Wajib Pajak harus telah menyampaikan SPT Masa : telah menyampaikan SPT Masa telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo penyampaiannya pada saat pengajuan permohonan SKD SPDN dilakukan PPh Pasal 4 ayat (2) untuk Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo penyampaiannya pada saat pengajuan permohonan SKD SPDN dilakukan telah memberitahukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan

5 Syarat Wajib Pajak yang mengajukan Permohonan SKD SPDN :
Wajib Pajak yang baru terdaftar dan belum memiliki kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 yang melewati batas waktu penyampaiannya; Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan; atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas yang saat SKD SPDN diajukan belum melewati batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN Harus melampirkan Surat Pernyataan Kedudukan

6 Paling sedikit berisi informasi berupa :
Syarat Pengajuan Permohonan SKD SPDN Satu Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Diajukan untuk : Benar Lengkap Jelas Menggunakan Bahasa Indonesia Diisi dengan : Nama, NPWP, alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik ( ) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN; Nama, NPWP, alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik ( ) wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN, dalam hal diwakilkan atau dikuasakan; Nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tempat penghasilan bersumber; Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN; Nama dan taxpayer identification number lawan transaksi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan Penjelasan mengenai penghasilan yang bersumber dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; Paling sedikit berisi informasi berupa :

7 Informasi disertakan dalam bentuk salinan digital (softcopy)
Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak Surat pernyataan penghasilan bermeterai; Surat pernyataan kedudukan bermeterai; Formulir Khusus, (dalam hal Wajib Pajak meminta pengesahan Formulir Khusus) dan/atau; Surat kuasa khusus (dalam hal permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak) Dilampiri dengan : Informasi disertakan dalam bentuk salinan digital (softcopy)

8 Skema SKD SPDN SKD SPDN Diterbitkan oleh Kepala KPP Domisili Diterima
Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah tanggal pengajuan permohonan SKD SPDN Diterima Ditolak Diterbitkan surat penolakan permohonan SKD SN beserta alasannya Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui: Telah melampaui 5 (lima) hari kerja setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya Diterbitkan SKD SPDN dan/atau disahkan Formulir Khusus Belum diterbitkan SKD SPDN atau penolakan atas permohonan SKD SPDN Dianggap dikabulkan

9 Wajib Pajak yang sahamnya terdaftar di bursa efek di Indonesia
SKD SPDN diterbitkan bagi : Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otoritas jasa keuangan; atau Wajib Pajak yang sahamnya terdaftar di bursa efek di Indonesia

10 Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN
Harus melampirkan Formulir Khusus kepada DJP melalui Kepala KPP Domisili Dengan ketentuan formulir sebagai berikut: menggunakan bahasa Inggris; mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, dan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan SKD SPDN; menerangkan status subjek pajak dalam negeri Wajib Pajak; dan terdapat kolom atau ruang pengesahan untuk Kepala KPP Domisili

11 Penerbitan SKD SPDN Dengan menyebutkan lawan transaksi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra SKD SPDN berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Tanpa menyebutkan lawan transaksi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra SKD SPDN berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan

12 THANKS Contact us for further information Graha surveyor bld lv 19-suite 1902c jl. gatot subroto kav 56, Jakarta Indonesia phone :