DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

Presentasi berjudul: "DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA"— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
“Kebijakan Pengelolaan BMN Dalam Rangka Mendukung Laporan Keuangan Berbasis Akrual” DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA Surabaya, 1 September 2016

2 Dasar Hukum PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah PMK Nomor 90/PMK.06/2014 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat KMK Nomor 145/KM.6/2014 Tentang Perubahan Atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 Tentang Modul Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

3 Current Issues Pengelolaan BMN Terkait Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
Kebijakan Akuntansi Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya Pelaporan BMN Dalam Kerangka Akuntasi Berbasis Akrual Sinkronisasi Penggunaan Akun Belanja Yang Menghasilkan Persediaan

4 SUMBER PEROLEHAN DAN LINGKUP BMN
ASAL PEROLEHAN Jenis belanja: - Belanja barang (52) - Belanja modal (53) - Belanja hibah (56) - Bantuan sosial (57) - Belanja Lain-lain (58) APBN Perolehan Lain yang sah Hibah/sumbangan Perjanjian/kontrak Peraturan perundang-undangan Putusan pengadilan Lingkup BMN : Persediaan : aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset Non Lancar : mencakup aset yang bersifat jangka panjang / aset tetap dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum Slide 4

5 Pengertian Basis Akrual
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal 1 Pengakuan Aset 2 Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

6 Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya
Kebijakan Akuntansi Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya

7 Barang Habis Pakai Barang Tak Habis Pakai Barang Bekas Pakai
Persediaan Barang Suku cadang Bahan untuk kegiatan kantor Obat-obatan Persediaan untuk dijual/diserahkan Persediaan untuk berjaga-jaga Natura dan pakan Persediaan Penelitian Biologi Barang Habis Pakai Komponen (Jembatan, Rambu-rambu, peralatan), pipa Barang Tak Habis Pakai Komponen bekas dan pipa bekas Barang Bekas Pakai Jenis Kelompok

8 Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Pengakuan potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya Penyajian a. Pencatatan persediaan adalah dengan metode perpetual; b. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan Stock Opname (Inventarisasi Fisik) persediaan yang dilakukan setiap semester, c. Hasil inventarisasi fisik digunakan sebagai dasar perhitungan beban persediaan dan sebagai dasar penyesuaian data nilai persediaan yang berguna bagi pengendalian pengelolaan persediaan.

9 Perbandingan Transaksi Persediaan
Laporan Cash Toward Accrual (CTA) Laporan Accrual Komitmen (Pemesanan barang persediaan) senilai Rp100 juta Belum dilakukan pencatatan Sudah dilakukan pencatatan (manajerial) yaitu mengurangi pagu DIPA Barang persediaan datang (BAST) dan dibuatkan SPP untuk proses pembayaran Dilakukan pencatatan dengan mengakui aset berupa beban persediaan dan utang (LO) Terbit SP2D Dilakukan pencatatan dengan mengakui Belanja Barang (Persediaan) Rp100 juta (Lap LRA) Dilakukan pencatatan dengan mengakui pelunasan utang Penggunaan persediaan Rp30 juta Tidak dilakukan pencatatan penggunaan persediaan Dilakukan pengakuan beban persediaan Rp30 juta (LO) dan Neraca berupa persediaan Rp70 juta

10 Perhitungan Persediaan dan Beban Persediaan Dalam Apliaksi Persediaan di Satker
Akuntansi Persediaan menggunakan “Pendekatan Beban”, sehingga belanja-belanja yang berpotensi menghasilkan persediaan dimapping ke Beban Persediaan dan pada akhir periode dilakukan penyesuaian berdasarkan nilai persediaan pada tanggal pelaporan. Beban Persediaan dihitung berdasarkan nilai persediaan yang digunakan (use of goods). Persediaan yang berasal dari transfer, pengakuan bebannya terdapat pada entitas yang menerima persediaan. Persediaan yang rusak/usang tidak disajikan di Neraca tetapi diakui sebagai Beban Persediaan di LO.

11 Perhitungan Penyajian Persediaan dan Kaitannya Terkait Penggunaan MAK
Penyaluran persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (bersumber dari akun 526) tidak disajikan sebagai Beban Persediaan tetapi merupakan realisasi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Penyaluran persediaan dalam rangka bantuan sosial (bersumber dari akun 57) tidak disajikan sebagai Beban Persediaan tetapi merupakan realisasi Beban Bantuan Sosial.

12 Aset Tetap Definisi Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jenis-Jenis Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi, Jaringan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Aset tetap lainnya

13 Kriteria Aset Tetap adalah: Berwujud,
Pengakuan Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria Aset Tetap adalah: Berwujud, Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengukuran Biaya perolehan digunakan untuk menilai aset tetap, Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yg bersumber dr donasi/hibah atau rampasan/sitaan yg tidak diketahui nilai perolehannya, Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau nilai perolehan tidak dapat diidentifikasi

14 Aset Lainnya Definisi Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Jenis-Jenis Jenis aset lainnya di KL: Aset tak berwujud : software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta, paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset lain-lain : aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah

15 Perlakuan Khusus bagi Aset Lainnya berupa software komputer (ATB):
Software dapat dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga; Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum; Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dicatat sebagai persediaan; Untuk software yang merupakan bagian integral dari suatu hardware diakui sebagai bagian perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian hardware tersebut

16 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
Penyajian Penyajian Aset Tetap/Lainnya adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasinya. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap/Lainnya sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode Informasi penyusutan/amortisasi. Informasi terkait dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap Laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap, kebijakan akuntansi Aset Tetap, jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

17 Perbandingan Transaksi Aset Tetap/Lainnya
Laporan Cash Toward Accrual (CTA) Laporan Accrual Komitmen (Pemesanan peralatan dan mesin) senilai Rp200 juta Belum dilakukan pencatatan Sudah dilakukan pencatatan (manajerial) yaitu mengurangi pagu DIPA belanja modal Peralatan dan mesin datang (BAST) dan dibuatkan SPP untuk proses pembayaran Dilakukan pencatatan dengan mengakui aset peralatan dan mesin dan utang jk pendek (Neraca) Terbit SP2D Dilakukan pencatatan dengan mengakui Belanja Modal Rp500 juta (Lap LRA) Dilakukan pencatatan dengan mengakui pelunasan utang jk pendek Akhir Periode LRA mencatat Belanja Modal Rp500 juta LO, Beban Penyusutan Neraca, Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan contra account (Akumulasi penyusutan)

18 Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi
“Merupakan pengeluaran belanja yang tidak memenuhi salah satu syarat kapitalisasi aset, yaitu nilai minimum kapitalisasi atau pengeluaran mengakibatkan penambahan masa umur, manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset” Dapat diketahui pada saat SP2D atau pada tanggal pelaporan Dapat disebabkan oleh BMN Intrakomptabel atau kesalahan penganggaran Disajikan sebagai Belanja Modal di LRA dan Beban Lain-lain di LO Perbandingan Transaksi : Transaksi BUKU BESAR KAS BUKU BESAR AKRUAL Uraian Debit Kredit Belanja Modal tidak Dikapitalisasi Belanja Modal XX Aset Tetap Blm Diregister Piutang dari KUN Ditagihkan KEL* Beban Lain-lain *KEL = Ke Entitas Lainnya

19 Pelaporan BMN Dalam Kerangka Akuntasi Berbasis Akrual

20 Sistem Pelaporan Keuangan dan BMN Pada Entitas Akuntansi
SAI Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara SAIBA SIMAK – BMN A KELUARAN Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga

21 Keterkaitan Penatausahaan BMN Dalam Pelaporan Keuangan
Apl’ Persediaan SIMAK-BMN Output Laporan Proses Akuntansi - Transaksi - Beban persediaan Penyesuain nilai persedian akhir periode Proses Akuntansi - Transaksi - Akumulasi penyusutan - Koreksi nilai aset tetap Lap. Operasi Lap. Perubahan Ekuitas - Neraca - CaLBMN/CaLK Relevan Andal Dpt dibandingkan Dpt dipahami

22 Sinkronisasi Penggunaan Akun Belanja Terkait Pencatatan Aset Dalam Laporan Keuangan

23 SINKRONISASI AKUN BELANJA TERHADAP PENCATATAN DAN PELAPORAN
Kode Belanja Fungsi Realisasi Pencatatan/ Pelaporan 51 Belanja Pegawai Pengeluaran utk kompensasi pegawai (Gaji/honor) Honor Non BMN Berkaitan Pembentukan BMN Kapitalisasi BMN / Barang Modal 52 Belanja Barang Pengeluaran utk barang/jasa habis pakai, diserahkan kepada masyarakat, pemeliharaan, dll Persediaan, brg diserahkan ke masyarakat Persediaan Renovasi / BMN Kapitalisasi BMN / BMN / Barang Modal 53 Belanja Modal Perolehan Aset tetap, renovasi, dll Non BMN atau BMN yg akan diserahkan ke masyarakat Non BMN / Persediaan Perolehan Aset / Renovasi BMN / Kapitalisasi / Barang Modal

24 Pencatatan Dalam Aplikasi
Sinkronisasi Pencatatan Atas Penggunaan Akun Belanja Yang Menghasilkan Persediaan (1) No. Klasifikasi Keterangan Pencatatan Dalam Aplikasi 1 Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811) Perencanaan pengadaan secara kontinu/ berkelanjutan tidak habis dalam sekali kegiatan Setiap perolehan/mutasi persediaan di catat dalam Aplikasi Persediaan 2 Belanja Bahan (521211) Perencanaan pengadaan hanya sekali kegiatan saja habis dalam sekali kegiatan Tidak dicatat dalam Aplikasi Persediaan setiap terjadinya transaksi. Dalam hal terdapat sisa aset, dicatat dalam aplikasi.

25 Pencatatan Dalam Aplikasi
Sinkronisasi Pencatatan Atas Penggunaan Akun Belanja Yang Menghasilkan Persediaan (2) No. Klasifikasi Keterangan Pencatatan Dalam Aplikasi 3 Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112) Tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga Setiap perolehan/mutasi persediaan di catat dalam Aplikasi Persediaan 4 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) habis dalam sekali kegiatan Tidak dicatat dalam Aplikasi Persediaan setiap terjadinya transaksi. 5 Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123)

26