PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Presentasi berjudul: "PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA"— Transcript presentasi:

1 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

2 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UUD 1945 RAKYAT APIP KEUANGAN DPR/DPD/
PEMERINTAH DPR/DPD/ DPRD PERTANGGUNG JAWABAN LHP BPK AUDITOR INDEPENDEN APH

3 Pemeriksa, Terperiksa, dan Stakeholders
Penugasan Fungsi Audit St. Holder Auditee Fungsi Pertanggungjawaban

4 DEFINISI PEMERIKSAAN Pemeriksaan adalah:
proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

5 Pemeriksa Eksternal vs Internal
EKSTERNAL AUDITOR BPK-RI INTERNAL AUDITOR BPKP, ITJEN, IT PROV/KAB/KOT BERADA DI LUAR ORGANISASI YANG DI AUDIT (INDEPENDEN) BERADA DALAM ORGANISASI YANG DI AUDIT BERTUGAS MELAKUKAN AUDIT PERTANGGUNG JAWABAN DAN MEMBERIKAN OPINI HASIL AUDIT LEBIH OBJEKTIF HASIL AUDIT LAYAK UNTUK PUBLIK TUJUAN AUDIT UNTUK PENILAIAN/OPINI BERTUGAS MEMBANTU MANAJEMEN MENYUSUN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN YANG BAIK HASIL AUDITNYA TIDAK SEPENUHNYA OBJEKTIF HASIL AUDIT TIDAK/KURANG UNTUK PUBLIK TUJUAN AUDIT UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN

6 Maksud Pemeriksaan Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah & mewujudkan aparatur yang profesional, bersih & bertanggung jawab Memberantas penyalahgunaan wewenang & praktek KKN Menegakkan peraturan yang berlaku Mengamankan keuangan negara

7 Lingkup Pemeriksaan BPK
APBN/APBD Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri (termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan &/ kepentingan umum Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan pemerintah (yayasan/lembaga yang dibentuk dan pihak lain yang menerima bantuan keuangan pemerintah)

8 Jenis Pemeriksaan BPK Pemeriksaan atas laporan keuangan
Bertujuan memberikan opini Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan atas : Economy (Spending Less) Efficiency (Spending Well) Effectiveness (Spending Wisely) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja Misalnya investigasi

9 Pemeriksaan LK – Tujuan
Memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPP dengan mendasarkan pada: Kesesuaian dengan SAP Kecukupan pengungkapan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Senin, 05 Oktober 2009

10 Pemeriksaan LK–Jenis-jenis Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam LK dapat diandalkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidak dapat meyakini LK apakah bebas dari i saji material) Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajar dalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam LK tidak dapat diandalkan

11 Peran Aktif BPK Sesuai dengan pasal 8 UU No. 15/2006 ayat 5, BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaannya. Hasil pemantauannya disampaikan kepada lembaga perwakilan. Apabila dalam hasil pemeriksaan BPK ditemukan unsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

12 Apa hasilnya? Banyak kementerian negara/lembaga (KL) dan Pemda memperbaiki transparansi dan akuntabilitas LK, Rekomendasi BPK senantiasa menjadi acuan memperbaiki Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), Hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan tindak lanjut oleh aparat yang berwenang terkait korupsi, Hasil pemeriksaan BPK menjadi alat kontrol masyarakat.

13 Perkembangan Opini K/L
Perkembangan opini BPK terhadap K/L atau Bagian Anggaran (BA) dari TA 2006 sd TA 2009 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan:

14 Perkembangan Opini LKPD 2006-2009
2007 2008 2009 WTP 3 1% 4 12 3% 14 4% WDP 326 70% 283 61% 307 71% 259 74% TW 28 6% 58 12% 30 9% TMP 106 23% 122 26% 87 20% 45 13% JUMLAH 463 100% 467 434 348

15 Arah Peran BPK Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk melakukan alternatif pilihan masa depan Mendalami kebijakan dan masalah publik Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah serta ketaatan thd aturan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan Membantu Pemerintah merubah struktur BUMN/BUMN/BLU Membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan paket tiga UU KN Upaya Pemberantasan Korupsi dengan melaporkan dugaan tindakan kriminal kepada penegak hukum

16 REPORTING AKUNTABILITAS PUBLIK PERS DPR/DPD/DPRD LSM
PUBLIC SERVICE PUBLIC FUNDS DPR/DPD/DPRD REPORTING PUBLIC GOODS LSM PLANNING, EXECUTING CONTROLLING 16

17 TRANSAKSI AKUNTABILITAS PUBLIK LAPORAN KEUANGAN PEMBUKUAN ACCOUNTABLE
OPINI WAJAR EFEKTIF EFISIEN EKONOMIS PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMBUKUAN TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN 17

18 AKUNTABILITAS PUBLIK TINDAK LANJUT TIDAK AKUNTABEL
PENGELOLAAN DANA PUBLIK TIDAK AKUNTABEL OPINI SELAIN WTP TIDAK EFEKTIF TIDAK EFISIEN TIDAK EKONOMIS PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJA TINDAK LANJUT 18

19 AKUNTABILITAS BPK RI Pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk DPR atas usul BPK & Menkeu Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR/DPD/DPRD dengan salinan kepada Pemerintah untuk penyusunan LKPP/LKPD Untuk menjamin mutu pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh BPK negara lain yang menjadi anggota organisasi BPK sedunia BPK negara lain tersebut ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan DPR.