PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH

Presentasi berjudul: "PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH"— Transcript presentasi:

1 PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH oleh: Hotma Uli Y S

2 PENGERTIAN Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air dan atau ke bangunan resapan buatan. Drainase berwawasan lingkungan yaitu pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan.

3 Genangan akibat tidak adanya Saluran Drainase
POTRET DRAINASE KITA Sampah sedimentasi di Saluran Drainase Sedimentasi Genangan akibat tidak adanya Saluran Drainase Saluran tersumbat sampah Sampah di Saluran Drainase

4 POTRET BANJIR/GENANGAN AKIBAT HUJAN/ROB

5 Peta Rawan Banjir/Genangan
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

6 Mengapa Pengelolaan Drainase Diperlukan?
Jika tidak dikelola akan menyebabkan banjir akibat hujan/rob pada kawasan Banjir/rob menyebabkan kerusakan pada investasi pembangunan (investment disaster) dan lumpuhnya kegiatan ekonomi Agar terwujud lingkungan permukiman perkotaan yang layak huni sehat dan bersih. Untuk peningkatan derajat kesehatan dan kehidupan masyarakat

7 KONSEP PENGELOLAAN DRAINASE
(Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR) SKALA PERSIL SKALA LINGKUNGAN SKALA KAWASAN BADAN AIR PENCEGAHAN PENANGANAN Rooftop Greening Penampungan Air Hujan Sumur Resapan Air Hujan Saluran Porous Grass Block Biopori Saluran Drainase Tanggul persil darurat Subreservoir Air Hujan Saluran Lingkungan Pompa dan pintu air Kolam retensi mini DRAINMAS Tanggul darurat Pompa mobile Pompa tetap Kolam Rentensi Saluran Utama Parit Tampungan Wet Land Kolam Detensi Terpadu Tanggul darurat Pompa mobile Pompa tetap SUNGAI LAUT SITU/DANAU DRAINASE LINGKUNGAN

8 UU 23 Tahun 2014 (Lampiran) mengenai kewenangan Provinsi dalam pengelolaan drainase

9 Sungai Drainase Primer LAUT Ditjen SDA dan PEMDA
PEMBAGIAN KEWENANGAN PENANGANAN DRAINASE Ditjen SDA dan PEMDA LAUT Drainase Sekunder Kondisi 1 outlet ke drainase sekunder Drainase Primer Genangan Kolam Retensi Sungai Drainase Tersier Ditjen CK dan PEMDA Kondisi 2 outlet langsung menuju ke laut Ecodrain * ecodrain: sumur resapan, kolam retensi, rain water harvesting, reservoir, d.l.l

10 Tantangan Dan Permasalahan Pengelolaan Drainase Lingkungan
Aspek Teknis Aspek Kelembagaan Pengelola Peraturan Aspek Pembiayaan Aspek Peran Serta Masyarakat

11 KELEMBAGAAN PENGELO LA
Tantangan Dan Permasalahan Pengelolaan Drainase Lingkungan TANTANGAN PERMASALAHAN STRATEGI KETERANGAN TEKNIS 1.Masih banyaknya daerah genangan Menurut UU 23 tahun 2014, tidak menyebut drainase lingkungan namun drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kab/kota yang merupakan drainase primer Pengembangan dan peningkatan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase primer Koordinasi penanganan banjir Belum jelas kewenangan berada di Pusdataru atau di DPU Bimarcipka KELEMBAGAAN PENGELO LA 2.Drainase Primer atau yang terhubung langsung dengan sungai lintas kab/kota sebelumnya wilayah penanganan kab/kota Untuk pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan di wilayah penanganan kab/kota terbentur masalah pengelolaan asset Pengembangan dan pengelolaan di lokasi prasarana sarana milik Provinsi Penetapan pengelola Provinsi sesuai kewenangannya

12 PERAN SERTA MASYA RAKAT
Tantangan Dan Permasalahan Pengelolaan Drainase Lingkungan TANTANGAN PERMASALAHAN STRATEGI KETERANGAN PEM BIAYA AN 3.Terbatasnya kemampuan keuangan daerah Pendangkalan saluran drainase Penurunan kapasitas sistem drainase Drainase primer pengelolaan sebelumnya oleh Kab/Kota Menyediakan dana Operasi dan Pemeliharaan yang memadai Pembiayaan melalui Bantuan Keuangan Optimalisasi pemeliharaan sistem drainase PERAN SERTA MASYA RAKAT 4.Rendahnya peran serta masyarakat Kesadaran masyarakat masih rendah Pembuangan sampah ke saluran Meningkatkan pembinaan masyarakat di kawasan drainase lintas kab/kota Penyuluhan kepada masyarakat Law enforcement PERA TURAN 5.Perluasan wilayah penanganan belum ada penetapan peraturannya penetapan peraturan yang diperlukan

13 SEMARANG URBAN DRAINAGE

14 Normalisasi Kali Semarang

15 Drainase Primer di Kab. Purworejo
Drainase Primer Kab. Purworejo Drainase Tersier Kota Pekalongan

16