Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP

Presentasi berjudul: "Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP"— Transcript presentasi:

1 Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP
Kelompok II

2 Topik Roadmap sanitasi provinsi Fasilitasi pemantauan kualitas dokumen
Pokja dan anggarannya Anggaran sanitasi untuk kabupaten/kota Advokasi kabupaten/kota

3 Anggota Bangka Belitung Sumatera Selatan NTT Kalimantan Tengah
Sulawesi Tengah Bengkulu

4 Roadmap Sanitasi Provinsi
Pembelajaran: Sumatera Selatan : RSP dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD RSP di beberapa provinsi sudah sampai tahap proses pergub (Bangka Belitung, Kalimantan Tengah) Kendala: NTT : Ketersediaan data di tingkat provinsi dan kabupaten Rekomendasi: RSP dapat dijadikan bahan advoksi untuk penyusunan RPJMD Penyeragaman rujukan dalam penyusunan roadmap

5 Fasilitasi Pemantauan kualitas Dokumen
Kendala : Dokumen perencanaan yang telah disusun tidak diadopsi ke dalam penganggaran kab/kota (Bengkulu) Tidak adanya pokja kab/kota seiring dengan berakhirnya program PPSP(Bengkulu) Rekomendasi: Perlu sosialisasi dan avokasi perpres

6 Pokja dan Anggarannya Pembelajaran: Kendala :
Sharing anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPSP di provinsi antar SKPD dan NGO (NTT dan Sulawesi Tengah) Kendala : Minimnya anggaran untuk kegiatan monev Rekomendasi: Sharing anggaran antar SKPD untuk kegiatan monev

7 Anggaran sanitasi provinsi untuk kabupaten/Kota
Pembelajaran: Berdasarkan Nota Kesepakatan antara provinsi dan kab/kota, Provinsi memberikan bantuan 4 M untuk implementasi di 4 kab untuk tahun 2016 (Kalimantan Tengah) Kendala : Pembatasan kewenangan pokja provinsi berdasarkan UU No.23 tahun 2014 Kurangnya advokasi/sosialisasi kepada legislator untuk penganggaran terhadap implementasi Kelengkapan readiness criteria Rekomendasi: Advokasi penyiapan readiness criteria kepada kepala daerah Meningkatkan program SATAMEMAS Perlu pelibatan legislator dalam proses PPSP

8 Advokasi Pokja Kab/Kota
Pembelajaran: Berhasil mengadvokasi kab muara enim (pemutakhiran) untuk melaksanakan studi EHRA (Sumatera Selatan) Kendala : Minimnya anggaran advokasi/ monitoring ke kab/kota Rekomendasi: Advokasi penyiapan readiness criteria kepada kepala daerah Meningkatkan program SATAMEMAS Perlu pelibatan legislator dalam proses PPSP