Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM

Presentasi berjudul: "Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM"— Transcript presentasi:

1 Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Daerah Terpencil M. Faozi Kurniawan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM

2 Materi….. Bagian 1: Sistem Pembiayaan Kesehatan
Bagian 2: Akses Pelayanan Kesehatan Era JKN Bagian 3: Keberpihakan APBD untuk Sektor Kesehatan

3 Sistem Pembiayaan Kesehatan
Bagian 1 Sistem Pembiayaan Kesehatan

4 Sumber Dana Kesehatan di Indonesia
Pemerintah: Swasta dan Masyarakat Dana Pemerintah Pusat Dana Pemerintah Propinsi Dana Pemerintah Kabupaten Kota Saham Pemerintah dalan BUMN Premi bagi jaminan kesehatan masyar akat miskin, yang dibayarkan oleh pemerintah CSR (Corporate Social Responsibility) Pengeluaran Rumah Tangga, baik yang dibayarkan tunai atau melalui sistem Asuransi Bantuan dari Luar Negeri Hibah dan Donor dari LSM

5 Kerangka Kerja Pembiayaan Kesehatan
APBN – APBD-Dana JKN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Transfer Dana Sektor Kesehatan Bagaimana mekanisme penyaluran dana Apa yang menjadi hambatan/botleneck penyaluran dana

6 Tantangan……. Keterbatasan Sumber Daya seharusnya mampu untuk mendorong Pelaku Program Kesehatan untuk berlaku lebih efisien dengan memanfaatkan dana yang ada berdasarkan ketersediaan dan berbagai alternatif sumber dayanya (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) untuk mendukung peningkatan Status Kesehatan

7 Telah dilakukan Pemetaan 6 blok Health System per unit Utama Kemkes
Perlu di tindak lanjuti di tingkat bawah: Provinsi dan Kabupaten/Kota Paparan Kepala Biro Perencanaan & Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 5 Agustus 2014

8 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN DAERAH
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA-KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabarkan Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD UU SPPN (No.25/2004) Daerah Bahan Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) UU KeuNeg (No.17/2003) Berpedoman (UU 23/2014) Bappenas, Bandung, 22 Oktober 2015 Slide - 8

9 PENTINGNYA PENYELARASAN
RPJMD/RKPD Kab/Kota RPJMD/RKPD Provinsi RPJM/RKP Nasional Penjabaran Sasaran Pencapaian Sasaran Keterkaitan RPJMN dan RPJMD Sinkronisasi program prioritas Nasional dan program prioritas di daerah Evaluasi dokumen-dokumen RPJMN dan RPJMD Pedoman sinkronisasi RPJMN dan RPJMD Bandung, 22 Oktober 2015 Slide - 9

10 Transfer Daerah DAK Fisik Peningkatan/Penambahan Supply Side
Perkembangan Alokasi DAK Kesehatan (di luar KB) s.d Tahun 2016 DAK Fisik Peningkatan/Penambahan Supply Side Bappenas, 2015

11 Bagian 2

12 Pendapatan Iuran dan Beban Jaminan Kesehatan
Segmen Peserta Peserta Bukan Penerima Upah MENTERI KESEHATAN (PBPU) dan Non PBPU Peserta 156,79 [CATE juta jiwa GORY NAME Beban Jaminan Pendapatan Iuran Non ], [VA Kesehatan Rp.54,02 Triliun PBPU LUE]… Rp.57,08 Triliun*) 141.83 [CATE 90% [CATE GORY GORY Non NAME NAME PBPU ], [V… Bulan ], [VAL pembebanan, tid Non UE]… 48,1… ak termasuk PBPU 40,405 Beban Cadangan 71% Klaim Sumber Data: BPJS Kes, 2016

13 Kepesertaan

14 BPJS Kesehatan, 2016

15 Sumber-Sumber Dana Kesehatan
Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll BPJS APBN Rp Pekerja Bukan Penerima Upah Rp PBI Rp Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah Trisnantoro, 2016

16 Pertumbuhan TT per Regional
Keterangan: Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua

17 Menyeimbangkan distribusi RS
Keterangan: Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua

18 Penambahan anggaran infrastruktur kesehatan
Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll BPJS APBN Rp Pekerja Bukan Penerima Upah Rp PBI Rp Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Ketidak adilan semakin tinggi Pemda Dana dari Masyarakat langsung Subsidi salah sasaran Pendapatan Asli Daerah Trisnantoro, 2016

19 Dana dari Masyarakat langsung
Kompartemenisasi BPJS (memberi pagar-pagar berdasarkan sumber dana masuk) Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll Mencegah Subsidi salah sasaran BPJS APBN Rp Pekerja Bukan Penerima Upah Rp PBI Rp Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah Trisnantoro, 2016

20 Standar minimum package
Benefit Package Catastrophic Insurance Standard minimum package Kebijakan kompensasi untuk mendatangkan tenaga kesehatan Propinsi-porpinsi sulit Propinsi-propinsi maju seperti DKI Trisnantoro, 2016

21 Bagian 3.

22 APBD Kab/Kota untuk Kesehatan beberapa sampel telah memenuhi 10%, beberapa masih rendah

23 Tantangan….. Amanah UU No. 36 Tahun 2009 – 10% APBD untuk Kesehatan
APBD di luar gaji Infrastruktur fasiliatas kesehatan Dana Masyarakat Dana Swasta

24 Penting Sumber: Sekjen Kemenkes, 2016

25 Terima Kasih