Dra. Erna Sulistyowati, MM

Presentasi berjudul: "Dra. Erna Sulistyowati, MM"— Transcript presentasi:

1 Dra. Erna Sulistyowati, MM
KAMPUNG KB DI JATENG Oleh : Dra. Erna Sulistyowati, MM SEKRETARIS PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH 2017

2 PRGRAM KKBPK Dasar UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga BKKBN /Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional  BKKBN/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Program KKBPK Kependudukan : pengendalian penduduk melalui pertumbuhan penduduk Keluarga Berencana : Perencanaan keluarga melalui pengaturan kelahiran dengan alat kontrasepsi Pembangunan Keluarga: Mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pembinaan poktan pemberdayaan keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIKRM,PPKS dan program GENRE)

3 9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
(NAWA CITA) PEMERINTAH BKKBN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWACITA); CITA KE-3 “MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN”, CITA KE-5 YAITU “MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA”, SERTA CITA KE-8 YAITU MELAKUKAN “REVOLUSI KARAKTER BANGSA”

4 3 DIMENSI PEMBANGUNAN BKKBN Pendidikan Kesehatan Perumahan
Mental / Karakter DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Antarkelompok Pendapatan Antar wilayah: Desa, Pinggiran, Luar Jawa, Kawasan Timur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN BKKBN

5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KKBPK (RPJMN 2015-2019)
PENGUATAN DAN PEMADUAN KEBIJAKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI; PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SERTA JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI YANG MEMADAI; PENINGKATAN PELAYANAN KB DENGAN PENGGUNAAN MKJP UNTUK MENGURANGI RISIKO DROP-OUT DAN PENGGUNAAN NON MKJP DENGAN MEMBERIKAN INFORMASI SECARA BERKESINAMBUNGAN UNTUK KEBERLANGSUNGAN KESERTAAN BER-KB; PENINGKATAN JUMLAH DAN PENGUATAN KAPASITAS TENAGA LAPANGAN KB DAN TENAGA KESEHATAN PELAYANAN KB;

6 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KKBPK (RPJMN 2015-2019)
ADVOKASI PROGRAM KKBPK KEPADA PARA PEMBUAT KEBIJAKAN, SERTA PROMOSI DAN PENGGERAKKAN MASYARAKAT; PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA MELALUI KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA DALAM RANGKA MELESTARIKAN KESERTAAN BER-KB; PENGUATAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB MELALUI PENGUATAN LANDASAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN

7 STRUKTUR PROGRAM BKKBN
PROGRAM TEKNIS Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga: Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga provinsi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Utama (SESTAMA) Pengelolaan program dukungan manajemen provinsi PROGRAM GENERIK Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN Inspektorat Utama (IRTAMA) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur provinsi Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (LATBANG) Pengelolaan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi

8 UNGGULAN PROGRAM KKBPK
KONSEP KAMPUNG KB

9 Kampung KB Diresmikan oleh Bapak Presiden JokowI
Tanggal 24 Januari 2016 di Kabupaten Cirebon Jawa Barat Di jawa Tengah di Cilacap 18 Juli 2016 oleh Wakil Gubernur Jateng

10 Dasar Pembentukan Kampung KB di Jateng
Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 8890/RC.300/J.1/2015 tanggal 11 Desember 2015 Perihal : Pembentukan Kampung KB

11 Program Bidang Kependudukan
DEFINISI KAMPUNG KB Satu kesatuan wilayah setingkat dusun/RW dengan kriteria tertentu dimana terdapat program KKBPK yang terintegrasi Lintas Sektor Kampung KB Program Bidang KB KR Program Bidang ADPIN Program Bidang KSPK Program Bidang Kependudukan

12 KAMPUNG KB Merupakan bentuk miniatur penggarapan Program KKBPK yang terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya Tahun 2016 terbentuk : Nasional : 318 Kampung KB Jateng : 60 Kampung KB Tahun 2017 Jateng diharapkan tambah 573 Yg lapor baru 357 kampung KB

13 Tujuan Kampung KB Umum: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat wilayah/kampung dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas

14 Tujuan Kampung KB Khusus :
Meningkatkan peran serta seluruh komponen dalam program KKBPK Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan Meningkatkan jumlah peserta KB aktif/Pa Meningkatkan peran serta keluarga dalam poktan Program Pembangunan keluarga Meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatkan sarana prasarana pembangunan kampung KB

15 Indikator Keberhasilan
Jumlah pemangku dan penentu kebijakan (stakeholder) di berbagai tingkatan yang mendapatkan informasi Program KKBPK khususnya Kampung KB; Jumlah mitra kerja dalam Integrasi Kampung KB yang mendapatkan fasilitasi dan melakukan koordinasi teknis Program KKBPK; Jumlah PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi tentang program KKBPK di Kampung KB melalui berbagai kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja/Mahasiswa, UPKKS,); serta Pusat Rujukan Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah media lini bawah dan media luar ruang yang menayangkan informasi Program KKBPK di Kampung KB; Jumlah PUS yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi di Kampung KB; Tersedianya dukungan anggaran APBD I, APBD II, dan Dana Desa (ADD) serta dana lain yang tidak mengikat untuk memperkuat pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB.

16 Integrasi Substansi Program Kependudukan, KB (termasuk KR) dan Pembangunan Keluarga (revolusi mental berbasis keluarga melalui penerapan 8 fungsi) Program Pembangunan lainnya : Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat Peningkatan ekonomi Peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait Program Pembangunan lainnya.

17 SK Gubernur Jateng No. 476/70/2017
Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Kependudukan , Keluarga Berencana , Pembangunan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah Ketua : Assisten Pemerintahan dan Kesra Wakil : Kepala Biro Kesra Sek : BKKBN Jateng OPD KB Prov

18 Anggota : Dinkes Dinpora dan Pariwisata Disnakertrans
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dispermades dan Kependudukan Dinkominfo PKK, Muslimat NU, Aisyah IDI IBI IPKB Fapsedu dan Koalisis Kependudukan LPPM PT Media DLL

19 Sumber Pembiayaan APBN DAK BOKB/Non Fisik APBD ADD CSR
Mitra Peduli/Lembaga donor

20 ANGGARAN DAK FISIK BIDANG KB
TAHUN (milyar) 508 Kab/Kota 431 Kab/Kota 492 Kab/Kota 442 Kab/Kota 448 Kab/Kota 437 Kab/Kota 377 Kab/Kota 398 Kab/Kota 373 Kab/Kota 279 Kab/Kota

21 KELUARGA BERENCANA (BOKB)
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

22 TUJUAN BOKB Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program KKBPK secara Nasional; Menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang SKPD-KB Kabupaten/Kota ke setiap fasilitas kesehatan; dan Menyediakan dana operasional untuk mendukung integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB

23 KEBIJAKAN BOKB Pemerintah daerah agar tetap mengalokasikan dana operasional untuk balai penyuluhan KB yang telah diberikan selama ini, karena BOKB bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah dan bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya program KKBPK di balai penyuluhan KB; Pemanfaatan dana BOKB diperuntukan untuk membiayai pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan balai penyuluhan KB sesuai alokasi jumlah biaya yang telah ditetapkan; Pemanfaatan dana BOKB di balai penyuluhan KB, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; SKPD-KB membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) pelaksanaan BOKB mengacu pada buku petunjuk teknis BOKB

24 PENGGUNAAN DANA BOKB T.A 2017
Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut: Biaya operasional penyuluhan KB Biaya operasional pengolahan data Staff meeting/rapat teknis Alat Tulis Kantor; Biaya langganan daya dan jasa; Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB

25 PENGGUNAAN DANA BOKB T.A 2017
Biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dapat digunakan untuk: Biaya Bahan Bakar Minyak/biaya transport Biaya jasa pengiriman/ekspedisi Operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB Pertemuan kelompok kerja kampung KB Biaya operasional forum musyawarah tingkat desa kampung KB Lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB

26 SUMBER BIAYA KAMPUNG KB
APBN ALOKASI DIPA BKKBN TAHUN 2017 BIAYA PEMBENTUKAN DAN PENCANANGAN 573 KAMPUNG KB DI JATENG (15 JT) DAK BOKB UNTUK KAMPUNG KB 35 KAB/KOTA ( 102 JUTA) APBD 2017/2018

27 UNGGULAN PROGRAM KKBPK
KONSEP KAMPUNG KB

28 TERIMA KASIH… #OraKBOraGayeng
#OraKBOraGayeng BKKBN Jawa Tengah @BKKBN_Jateng BKKBN_Jateng