NAMA TATA KULIAH : HUKUM PERDATA

Presentasi berjudul: "NAMA TATA KULIAH : HUKUM PERDATA"— Transcript presentasi:

1 NAMA TATA KULIAH : HUKUM PERDATA
KODE MATA KULIAH : (HKK612201) S K S : 4 (EMPAT) DOSEN PENGAJAR : Dr. M. Fakih, S.H., M.S. Dwi Pujo Prayitno S.H., M.H. Hj. Nila Nargis, S.H., M.H. Aprilianti, S.H., M.H. Sepriadi Adhan S.H., M.H. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. Selvi Oktaviana, S.H., M.H. Dita Fabrianto, S.H., M.H. Dewi Septiana, S.H., M.H. Zulfikar, S.H., M.H. RUANG KULIAH : A1, B1, B2, B3. WAKTU : PUKUL 9.20 WIB – selesai.

2 RUANG A (AULA): Dr. M. Fakih, S.H., M.S. Selvi Oktaviana, S.H., M.H. 3. Zulfikar, S.H., M.H.

3 Pokok-Pokok Hukum Perdata (Prof. Subekti)
Hukum Perdata Indonesia (Prof.Abdulkadir Muhammad). Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata (Riduan Syahrani) Pengantar Studi Hukum Perdata (Prof. Vollmar). Hukum Perdatada I dan II (Ahmad Ichsan) Beberapa Hal tentang Burgerlijk Wetboek (Asis Safioedin)

4 TENTANG HUKUM PERDATA KONSEP & RUANG LINGKUP HK PERDATA
SEJARAH HUKUM PERDATA HUKUM PERDATA NASIONAL SUMBER HUKUM PERDATA BERLAKUNYA HUKUM PERDATA

5 KONSEP & LINGKUP HK PERDATA
Pada prinsipnya hk mrpkn segala aturan yang menjadi pedoman prilaku setiap org dlh hubungan hidup bermasyarakat/bernegara disertai sanksi tegas bla dilanggar. Unsur2 hk: 1. aturan dari tertinggi sampai terendah yg menjadi pedoman prilaku setiap org. 2. prilaku org yg berupa: berbuat, tdk berbuat, sengaja/tdk sengaja. 3. org yg meliputi: org pribadi & badan hk. 4. hidup bermasyarakat: keluarga, masyarakat, kelompok, negara. 5. sanksi: perdata, pidana & admistrasi.

6 KONSEP & LINGKUP HK PERDATA
Hk dikelompokan: hk publik (negara & masyarakat), hk privat (kepentingan pribadi). Tujuan hk: menciptakan keamanan, ketertiban, mewujudkan keadilan, kepastian & kemanfaatan. Dlm penegakan hk tanpa diskriminasi & menghormati HAM. Hk perdata: sgl aturan hk yg mengatur hubungan hk antara orang satu dg orang yg lain dlm hidup bermasyarakat. Hubungan hk perdata dpt terjadi karena: perjanjian (jual beli, sewa-menyewa), ketentuan UU yg bermanfaat, ketentuan UU yg merugikan org lain.

7 Sgl aturan hk yg mengatur hubungan hk antara orang satu dg orang yg lain dlm hidup bermasyarakat.
HUKUM PERDATA PRIVATE LAW PRIVAATRECHT PRIVATE

8 HK PDT: HIMPUNAN PERATURAN HK YG MENGATUR HAK & KWJBN ORG PERSEORANGAN SATU SAMA LAIN DLM HUB KEKELUARGAAN & PERGAULAN DLM MASYARAKAT DALAM PERGAULAN MASYARAKAT MENIMBULKAN HK HARTA KEKAYAAN: HK. BENDA HK PERIKATAN HK WARIS DLM HUB KELUARGA MENIMBULKAN HUB HK: HK TTG ORNG (BDN PRIBADI HK KELUARGA

9 KONSEP & LINGKUP HK PERDATA
Hk perdata bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KHUD) dan UU RI. Hk perdata dpt dilasifikasikan menjadi dua gol: hk perdata tertulis (arti luas) & hk perdata tdk tertulis/arti sempit (kebiasaan/hk adat). Materi hk perdata: 1. hk perdata materiel: hk pdt yg mengatur hak & kwjbn dlm pergaulan di masyarakat. 2. hk perdata formal: hk pdt yg mengatur cara melaksa- nakan & mempertahankan hak & kwjbn tsb

10 KONSEP & LINGKUP HK PERDATA
Hk pdt materiel mengatur & memuat: 1. Orang sbg pendukung hak & kewjbn (Personenrecht) 2. Keluarga sbg unit masyarakat terkecil (Familierecht) 3. Harta Kekayaan (Vemogenrecht) 4. Pewarisan (erfrecht). Hk perdata materiel diatur dalam KHUPdt Buku I, II, dan III, sedangkan cara melaksanakan & mempertahankan hak & kewajiban diatur dalam kajian hk tersendiri yaitu : Hukum Acara Perdata (Buku IV KUHPdt & HIR/RBg).

11 SEJARAH HUKUM PERDATA Hk pdt Belanda berasal dari Perancis (Code Civil), krn Belanda dijajah Perancis Code Civil diberlakukan di Belanda, setelah Belanda merdeka dibuatlah Burgerlijk Wetboek (BW) yg bebas dari pengaruh Perancis. BW dikodifikasikan pada 1 Oktober 1838. Karena Indonesia pernah di jajah Belanda BW diberlakukan juga di Indonesia (Hindia Belanda), BW diberlakukan di Ind berdasarkan asas konkordansi (persamaan) & dinyatakan berlaku mulai tgl 1 Mei 1848.

12 BURGERLIJK WETBOEK Van Personen/ Ttg Orang Van Zaken/Ttg Benda
Van Verbintenissen/Ttg Perikatan Van Bewijs en Verjaring/Ttg Bukti & Daluarsa

13 SISTEMATIKA BURGERLIJK WETBOEK MENURUT ILMU PENGETAHUAN/DOKTRIN
PERSONENRECHT/ HK ORANG FAMILIERECHT/HK KELUARGA SISTEMATIKA BURGERLIJK WETBOEK MENURUT ILMU PENGETAHUAN/DOKTRIN VERMOGENSRECHT/ HK HARTA KEKAYAAN ERFRECHT/HK WARIS

14 BOEK I: PERSONEN EN FAMILIERECHT
BOEK II: RECHTSPERSONEN BOEK III: VERMOGENSRECHT IN HET ALMEMENEN BOEK IV: ERFRECHT BOEK V: ZAKELIJKRECHTEN BOEK VI: ALGEMEEN GEDEELTE VAN HET VERBINTENISSENRECH (BAG UMUM HK PERIKATAN BOEK VII: BIJZONDERE OVERNKOMSTEN BOEK VIII: VERKEERSMIDDELEN EN VERVOER ( TTG MODA TRANPORTASI)

15 PERBEDAAN SISTEMATIKA LATAR BELAKANG PENYUSUNANNYA
DIDASARKAN PD SISTEM INDIVIDUALSME SBG PENGARUH PERANCIS, HAK MILIK (EIGENDOM) MRPKN SENTRAL YG KUAT KUHPdt PERBEDAAN SISTEMATIKA LATAR BELAKANG PENYUSUNANNYA DIDASARKAN PD PERKEMBANGAN SIKLUS KEHIDUPAN MANUSIA: LAHIR (ORANG)-DEWASA (KAWIN)-CARI NAFKAH (HARTAKEKAYAAN)- MATI (PEWARISAN) DOKTRIN

16 PERBEDAAN SCR KONKRIT KUHPdt & DOKTRIN
BUKU I : TTG MNUSIA PRIBADI & KELUARGA/PERKAWINAN. DOKTRIN : MANUSIA PRIBADI & BD.HK. BUKU II: TTG BENDA & WARIS. DOKTRIN: HANYA TTG KELUARGA (PERKAWINAN & SGL AKIBATNYA) BUKU III: TTG PERIKATAN, DOKTRIN: TTG HARTA KEKAYAAN (BENDA & PERIKATAN) PERBEDAAN SCR KONKRIT KUHPdt & DOKTRIN BUKU IV: TTG BUKTI & DALURSA. DOKTRIN: TTG PEWARISAN

17 KETENTUAN UU BERLAKUNYA HK PERDATA
UU MENETAPKAN KWJBN HK UNK DILAKSANAKAN UU PEMAKSA (DWINGENRECHT) & MENGATUR/SUKARELA (AANVULLENRECHT) KETENTUAN UU PERIKATAN KRN UU, KRN ADA RECTSFEITEN: KEJADIAN (LAHIR, MATI, RUNTUHNYA GEDUNG), PERBUATAN (JUAL BELI, MERUSAK BENDA DLL), KEADAAN (LETAK RUMAH) BERLAKUNYA HK PERDATA KRN PJJ TIMBUL HAK & KWJBN, PJJ SBG UU (Ps 1338 BW). PJJ KEBENDAAN (OBLIGATOIR: BARU TIMBULKAN HAK & KWJB, ZAKELIJK:YG MEMINDAHKAN HAK) PERJANJIAN KEPUTUSAN PENGADILAN PTS PN MENETAPKAN BERKLAKUNYA HK PDT KPD PARA PIHAK

18 PERBANDINGAN BW & DOKTRIN
BURGERLIJK WETBOEK DOKTRIN BUKU I: VAN PERSONEN PERSONENRECHT BUKU II: VAN ZAKEN FAMILIERECHT BUKU III: VAN VERBITENISEN VERMOGENSRECHT BUKU IV: VAN BEWIJ EN VERJARING ERFRECHT

19 VAN PERSOONENRECHT ARTI YURIDIS: “ORANG” (PERSOON) & SBG SUBYEK HK (RECHTSPERSOONLIJK ATAU NATUURLIJK PERSOON) SBG PENYANDANG HAK & KEWAJIBAN ATAU MEMPUNYAI KEWENANGAN HK HAK & KWJB TIMBUL SEJAK LAHIR SAMPAI MATI, PENGECUALIAN Ps 2 KUHPdt (RECHTSFICTIE), LIHATPs 638 KUHPdt Ps 3 KUHPdt: “TIADA SUATU HKMAN SEBABKAN KEMATIAN PDT SESEORANG (BURGERLIK DOOD/MORT CIVILE)

20 CONTOH KASUS PASAL 2 KUHPdt RECHTSFICTIE

21 FAKTOR YG MEMBATASI KEWENANGAN HK SESEORANG
KEWARGANEGARAAN: PS 21 UUPA, HANYA WNI YG DPT MEMPUNYAI HAK MILIK TEMPAT TINGGAL: LARANGAN MEMILIKI TANAH DI LUAR TEMPAT TINGGALNYA KEDUDUKAN & JABATAN: HAKIM & PJBT HK LAINNYA TDK BOLEH MEMPEROLEH BRG2 YG MSH DLM PKR TINGKAH LAKU/PERBUATAN: PS 49 &53 UU NO.1/1974 “KEKUASAAN ORG TUA & WALI DPT DICABUT OLEH PENGADILAN KRN LALAI & BERKELAKUAN BURUK”

22 GOLONGAN ORANG YG TDK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HK
(ONBEKWAAM/PERSONAE MISERABELI) ORG YG BLM DEWASA (BLM 21 TH) & BLM NIKAH, DIANGGAP TDK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HK SENDIRI ORG2 YG BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN (CURATELE)/ PENGAWASAN: SAKIT INGATAN & BAGI PEMBOROS & PEMABUK KECAKAPAN BERTINDAK HANYA PD BIDANG HK HERTA KEKAYAAN SAJA (PS 456 & 452 KUHPdt) ORG2 YG DILARANG UU MELAKUKAN PERBUATAN HK TERTENTU: MISAL ORG DINYATAKAN PAILIT, DAHULU ISTRI YG TUNDUK PD BW (PS 110 BW)

23 ORG YG CAKAP MELAKLUKAN BERBUATAN HK: DEWASA, SEHAT FIKIRANNYA, & TDK DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN HK TRT SETIAP ORANG ADALAH SUBYEK HK TTP TDK SETIAP ORG CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HK ORG YG CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HK (BEKWAAHEID), TDK SELALU WENANG MRT UU MELAKUKAN PERBUATAN HK (BEVOEDHEID) BEKWAAMHEID ADALAH SYARAT UMUM DAN BEVOEGHEID ADALAH SAYARAT KHUSUS

24 PENDEWASAAN (HANDLICHTING)
MRPK LEMBAGA DLM BW BAGI MRK YG BLM DEWASA (MINDERJAARIG) HRS MELAKUKAN PERBUATAN HK ORG DEWASA (MEERDERJARIG) (PS ) MRPKAN SUATU CARA UNTUK MENIADAKAN KEADAAN BLM DEWASA PD ORANG2 YG BLM 21 TH (MEMBERIKAN STATUS HK SECARA PENUH/TERBATAS SBG ORANG DEWASA KPD ORG2 YG BLM DEWASA) HANDLICHTING PENDEWASAAN PENUH HANYA DIBERIKAN KPD ORG2 YG TELAH BERUSIA 18 TH MELALUI PTS PENGADILAN. DG BERLAKUNYA UU NO.1/1974 PS 47 (2) & 50 (2) SESEORANG YG TELAH 18 TH ADALAH DEWASA

25 PENTINGNYA NAMA DLM BW NAMA MRPKN IDENTIFIKASI SESEORNG SEBAGAI SUBYEK HK & DPT DIKETAHUI KETURUNAN SIAPA SERTA PENTING BERKENAAN URUSAN KEKELUARGAAN DI KALANGAN ORANG EROPA NAMA TERDIRI DARI “NAMA KECIL” YG DIBERIKAN OLEH ORG TUANYA DAN “NAMA KELUARGA” YG DIPAKAI OLEH BPK & IBUNYA

26 TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)
TEMPAT DIMANA SESEORANG BERKEDIAMAN/BERKEDUDUKAN YG TERIKAT PD HAK & KEWAJIBAN MACAMNYA : DOMISILI YURIDIS (TERDAFTAR YG DIBUKTIKAN DG KTP), DOMISILI SESUNGGUHNYA (ORG BERADA SCR FISIK TDK BERSIFAT MENETAP & TDK TERIKAT PD KTP), DOMISILI PILIHAN (DOMISILI KESEPAKATAN PARA PIHAK BIASANYA DI PN SETEMPAT) TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) DOMISILI BERKAITAN DG HAK & KEWAJIBAN: HAK BAYAR PAJAK, HAK PEMILU, PEMBAYARAN PERJANJIAN (PS 1393(2) KUHPdt) DOMISILI MENYANGKUT STATUS HK SESEORANG YG DIBUKTIKAN DG KTP ARTI PENTING DOMISILI UNTK PEMENUHAN HAK & KEWAJIBAN, PENENTUAN STATUS HK SESEORNG DLM LALU LINTAS HK YG BERURUSAN DG PENGADILAN

27 PENCATATAN PERISTIWA HK
PERISTIWA YG PERLU DICATAT: KELAHIRAN, PERKAWINAN, PERCERAIAN , KEMATIAN, PENGGANTIAN NAMA TUJUANNYA UNK MEMPEROLEH KEPASTIAN HK TTG STATUS PERDATA SESEORANG YG MENGALAMI PERISTIWA HK. PENCATATAN PERISTIWA HK FUNGSINYA SBG PEMBUKTIAN BHW PERISTIWA HK YANG DIALAMI SESEORANG BENAR-BENAR TELAH TERJADI SALAH SATU LEMBAGA PENCATATAN ADALAH KANTOR CATATAN SIPIL (BURGERLIJK STAND) : MENCATAN DAN MENERBITKAN AKTA KELAHIRAN, GANTI NAMA DSB.

28 MENURUT JENISNYA DIBAGI 2
BADAN HK: MRPKAN SUBYEK HK CIPTAAN MANUSIA BDSKAN UU DIBERI STATUS SBG PENDUKUNG HAK & KEWAJIBAN BD HK YG DIBENTUK PEMERINTAH/BD HK PUBLIK: LEMBAGA NEGARA, DEPARTEMEN PEMERINTAH, BUMN, BUMD DIBAGI 3 GOL BD HK YG DIAKUI OLEH PEMERINTAH YG DIBENTUK OLEH SWASTA DG TUJ KEUNTUNGAN & KESEJAHTERAAN (PT & KOPERASI) BD HK YG DIPERBOLEHKAN UNK SUATU TUJ TRT YG BERSIFAT IDEAL (YAYASAN) BD HK PUBLIK, DIBENTUK PEMERINTAH DIBERI WEWENANG MRT HK PUBLIK MENURUT JENISNYA DIBAGI 2 BD HK MRPK ORGANISASI KELOMPOK MANUSIA YG MEMP TUJ TRR YG DPT MENYANGDANG HAK & KWJB BD HK PRIVAT YG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH/SWASTA DIBERI WEWENANG MERT HK PDT

29 TEORI FICTIE (VON SAVIGNY): BD HK MRPK FIKSI & SESUNGGUHNYA TDK ADA TTP DIADAKAN OLEH MANUSIA
TEORI HARTA KEKAYAAN BERSAMA (DOEL VERMOGEN THEORIE): KEKAYAAN YG TERIKAT PD TUJUAN TRT DIBERI NAMA BD HK TEORI ORGAN (OTTO VAN GIERKE): BD HK MRPK ORGANISME YG RIIL, YG MUNCUL DLM LALU-LINTAS HK YG MEMPUNYAI TUJ SENDIRI MELALUI PERANTARANYA (ORGAN) TEORI-TEORI BD HK TEORI PROPRIETE COLLECTIVE (PLENIOL & MOLENGRAAFF): BD HK MRPK SUATU KONSTRUKSI YURIDIS YG TERDIRI ATAS HAK & KEWJB BERSAMA, KEKAYAAN BERSAMA SERTA ORG-ORG YG MEMBENTUK SUATU KESATUAN & PRIBADI. TEORI KENYATAAN YURIDIS (JURIDISHE REALITEITSLEERE): BD HK MRPK REALITAS KONKRIT DAN MRPKN KENYATAAN YURIDIS (MAJERS)

30 ADANYA KEKAYAAN YG TERPISAH
MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU SYARAT2 BD HK MEMPUNYAI KEPENTINGAN SENDIRI ADANYA ORGANISASI YG TERATUR PERBUATAN BD HK DILAKUKAN OLEH ORGAN BD HK (PENGURUS BD HK)

31 PENGERTIAN & TUJUAN PERKAWINAN
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN PENCATATAN & TATACARA PERKAWINAN KEABSAHAN PERKAWINAN PENCEGAHAN & PEMBATALAN PERKAWINAN FAMILIERECHT AKIBAT HK PERKAWINAN PUTUSNYA PERKAWINAN PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN

32 BENTUK KEL. BDSRKAN KETUHANAN YME
PERKAWINAN ADALAH IKATAN LAHIR BATIN ANTARA SEORANG PRIA & SEORANG WANITA SBG SUAMI ISTRI DG TUJUAN MEMBENTUK KELUARGA/RUMAH TANGGA YG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN TUHAN YME (PS. 1 UU NO.1/1974) BENTUK KEL. BDSRKAN KETUHANAN YME IKATAN LAHIR BATIN ANTARA PRIA & WANITA SEBAGAI SUAMI ISTRI

33 ASAS-ASAS PERKAWINAN (UU NO.1/1974)
MEMBENTUK KEL. YG BAHAGIA & KEKAL PERKAWINAN DILAKUKAN BDSRKAN HK AGAMA & DICATATKAN MONOGAMI ASAS-ASAS PERKAWINAN (UU NO.1/1974) KEMATANGAN UMUR CALON MEMPELAI MEMPERSUKAR PERCRAIAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI SEIMBANG

34 SAHNYA PERKAWINAN PASAL 2 UU NO.1/1974 PERKAWINAN ADALAH SAH, APABILA DILAKUKAN MRT HK MASING-MASING AGAMA & KEPERCAYAAANYA ITU TIAP-TIAP PERKAWINAN DICATAT MRT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU KANTOR URUSAN AGAMA BAGI YG BERAGAMA ISLAM KANTOR CATATAN SIPIL BAGI YG NON ISLAM BGM DG NIKAH SIRI

35 PERSETUJUAN KEDUA CALON MEMPELAI
IZIN ORG TUA/WALI BAGI YG BLM 21 TH USIA PRIA SDH 19 TH & WANITA SDH 16 TH SYARAT –SYARAT PERKAWINAN ANTARA CALON PRIA & WANITA TDK ADA HUB DARAH/KEL YG TDK BOLEH KAWIN TIDAK DLM IKATAN PERK DG PIHAK LAIN BAGI SUAMI ISTRI YG TLH BERCERAI, LALU NIKAH LG SATU SAMA LAIN UNK KEDUA KALINYA , AGAMA & KEPERCAYAAN MRK TDK MELARANG MRK KAWIN KETIGA KALINYA BAGI JANDA TDK ADA WAKTU TUNGGU

36 ALASAN POLIGAMI: ISTRI TDK DPT JLNKAN SBG ISTRI. ISTRI CACAT BDN/PENYAKIT TDK DPT DISEMBUHKAN. ISTRI TDK DPT MELAHIRKAN KETURUNAN PERKAWINAN POLIGAMI SYARAT-SYARAT POLIGAMI: ADANYA PERSETUJUAN DR ISTRI/ISTRI-ISTRI. ADANYA KEPASTIAN SUAMI MAMPU JAMIN KEPERLUAN HIDUP ISTRI-ISTRI DAN ANAK-ANAKNYA. ADANYA JAMINAN SUAMI AKAN BERLAKU ADIL THD ISTRI-ISTRI & ANAK-ANAK MRK.

37 SETALAH DITERIMA PEGAWAI PENCATAT AKAN DILAKUKAN PENELITIAN
HRS DIBERITAHUKAN SECARA LISAN KPD PEGAWAI PENCATAT NIKAH SELAMBATBNYA 10 HARI KERJA PEMBERITAHUAN MELIPUTI: NAMA, UMUR, AGAMA, PEKERJAAN, ALAMAT DISEBUT JUGA APABILA PERNAH MENIKAH, ISTRI/SUAMI TERDAHULU, WALI NIKAH DLL. PENCATATAN & TATACARA PERKAWINAN SETALAH DITERIMA PEGAWAI PENCATAT AKAN DILAKUKAN PENELITIAN APABILA TDK ADA HALANGAN & TERPENUHI SEMUA SYARAT-SYARAT, MAKA PEGAWAI MELAKUKLAN PENGUMUMAN PERKAWINAN DILAKSANAKAN SETELAH HARI KE 10 OLEH PEGAWAI PENCATAT, TATACARA PERK DILAKUKAN MRT AGAMA & KEPERCAYAAN

38 Pencegahan perkawinan
Perk dpt dicegah bila apa pihak yg tdk penuhi syarat2 unk melangsungkan perk/tdk penuhi prosedur Yg dpt mencegah: keluarga, saudara, wali nikah, wali calon mempelai, pengampu, pihak2 yg berkepentingan, suami/istri dr seorang calon mempelai & pejabat yg ditunjuk Pencegahan perkawinan Pencegahan diajukan ke PN pd wil hk perk tsb akan dilangsungkan, dg beritahukan kpd pegawai pencatat nikah.

39 PERK DPT DIBATALKAN BILA PARA PIHAK TIDAK PENUHI SYARAT2 UNK MELANGSUNGKAN PERK (PS 22 UU NO.1/1974)
PEMBATALAN DPT JUGA BILA PERK DILAKUKAN DI HADAPAN PJBT YG TDK BERWENANG, WALI NIKAH TDK SAH & TANPA 2 SAKSI PEMBATALAN PERKAWINAN DIAJUKAN KE PN DAERAH HK YBS / DOMISILI SUAMI/ISTRI (PS 24 UU NO.1/1974) YG BERHAK AJUKAN: PARA KEL, SUAMI/ISTRI, PJBT YG BERWENANG/DITUNJUK, JAKSA, ORANG YG MEMP KEPENTINGAN. SUAMI ISTRI DPT AJUKAN PEMBATALAN, BILA PERK DI BAWAH ANCAMAN ATAU TERJADI SLAH SANGKA MENGENAI DIRI SUAMI/ISTRI

40 TIMBULNYA HAK DAN KWJBN SUAMI ISTRI (PS 30-34 UU NO
TIMBULNYA HAK DAN KWJBN SUAMI ISTRI (PS UU NO.1/1974 ANTARA LAIN: TEGAKAN RMH TANGGA, SALING HORMAT, SEIMBANG, BERHAK LAKUKAN PEBUATAN HK, KEDIAMAN YG SAMA. THD HARTA BENDA DLM PERKAWINAN PS UU NO.1/1974): HARTA BERSAMA, BAWAAN, HADIAH & WARISAN DPT DIBUAT “PJJ PERKAWINAN” SBLM PERK. APABILA PERKAWINAN PUTUS HARTA BERSAMA DIATUR MRT HKNYA MASING2 AKIBAT HK PERKAWINAN THD KEDUDUKAN ANAK, ANAK SAH ANAK YG DILAHIRKAN DR PERK YG SAH (PS 42), ANAK YG TDK SAH SEBALIKNYA & HANYA PUNYAA HUB KEPERDATAAN DG IBUNYA (LIHAT PTS MK NO. 46/PUU-VIII/2010) HAK & KWJBN ORG TUA DAN ANAK (PS UU NO.1/1974): ORG TUA MEMELIHARA & MENDIDIK ANAK, ANAK BERKEWJBN HORMATI & TAATI ORG TUA

41 What is in vitro fertilisation ?

42 Bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh ibu, istilahnya in vitro vertilization (in vitro bahasa latin, artinya “dalam gelas atau tabung,” vertilization artinya pembuahan).

43

44 PUTUSNYA PERKAWINAN SEBAB2 PTSNYA PERKAWINAN: KEMATIAN
PERCERAIAN (TALAK & GUGAT): KRN ZINA, MENGGALKAN 2TH BERTURUT2, HKMAN 5 TH, PENGANIAYAAN , CACAT BDN, PERTENGKARAN TERUS MENERUS. PUTUSAN PENGADILAN. PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN: BEKAS SUAMI SITRI BERKEWJBN MEMELIHARA & MENDIDIK ANAK2NYA. PENGADILAN DPT TENTUKAN ALIMENTASI KPD BEKAS ISTRI. HARTA BERSAMA DITENTUKAN HKNYA MASING-MASING

45 PERKAWINAN ANTARA PRIA & WANITA SCR MONOGAMI
PERKAWINAN CAMPURAN YANG TUNDUK PADA HK YANG BERBEDA (BUKAN BEDA SUKU & AGAMA/GOLONGAN SALAH SATU PIHAK BEDA WARGA NEGARA SALAH SATU PIHAK ADALAH WNI MIXED MARRIAGES

46 SALAH SATU SUMBER PERJANJIAN
AANBOD/OFFER PERIKATAN (VERBINTENIS) AANVAARDING/ ACCEPTANCE KEWAJIBAN HAK SALAH SATU SUMBER PERJANJIAN