Peningkatan Layanan Pendidikan

Presentasi berjudul: "Peningkatan Layanan Pendidikan"— Transcript presentasi:

1 Peningkatan Layanan Pendidikan
Hasil Diskusi Kelompok II Peningkatan Layanan Pendidikan Menengah Bermutu 1 Of 13

2 TOPIK DISKUSI Arti peningkatan layanan pendidikan menengah bermutu
Penguatan kelembagaan dan manajemen sekolah dalam rangka peningkatan layanan pendidikan menengah bermutu Paradigma/pendekatan dalam peningkatan layan pendidikan menengah bermutu. Konstribusi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta pemerintah pusat dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan menengah bermutu. 2 Of 13

3 Arti peningkatan layanan pendidikan menengah bermutu
Permasalahan Terdapat dua pemikiran tentang layanan pendidikan menengah bermutu: proses dan hasil. Banyak SMA dan SMK yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana sebagaimana yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Lulusan SMA belum mencerminkan kemampuan akademis dengan aspek lain seperti misalnya kepribadian, life-skills, dan lulusan SMK belum mempunyai kemampuan wiraswasta dan daya saing dengan negara lain, paling tidak tingkat regional. 3 Of 13

4 Usul Rekomendasi Perlu menggunakan acuan mutu pelayan pendidikan menengah bermutu yang formal yaitu Standar Nasional Pendidikan. Untuk input mengacu kepada standari isi, pendidik dan tenaga kependidikan, dan biaya. Sedangkan proses mengacu pada standar proses, pengelolaan, sarana dan prasarna; dan penilaian pendidikan. Untuk output mengacu pada standar kompetensi lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan bagi pengelola dan penyelenggaran pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelayanan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan menengah yang bermutu. 4 Of 13

5 Penguatan kelembagaan dan manajemen sekolah dalam rangka peningkatan layanan pendidikan menengah bermutu Permasalahan Untuk peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, tidak terletak pada penguatan kelembagaan tetapi pada manajemen yang dapat mengartikulasikan berbagai sumber daya pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Pengelola pendidikan di tingkat sekolah belum secara maksimal berorientasi pada target. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari manajemen yang demokratis belum diterapkan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat sekolah. Belum ada keseimbangan antara penguatan manajemen dengan kebutuhan kelembagaaan untuk mendukung peningkatan layanan mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. 5 Of 13

6 Usul Rekomendasi Peningkatan pelayanan pendidikan menengah bermutu harus memberdayakan semua sumberdaya yang ada agar sesuai dengan standar nasional pendidikan melaluai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian mutu. Setiap satuan pendidikan harus menetapkan target angka pendek, menengah, panjang sesuai dengan visi misi dan tujuan sekolah. Satuan pendidikan harus menerapkan sistem perencanaan dan program sesuai dengan prinsip transparasi dan akuntabilitas berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Untuk mendukung peningkatan pelayanan pendidikan sesuai dengan SNP perlu adanya keseimbangan antara manajemen dengan kebutuhan kelembagaan. 6 Of 13

7 Usul Rekomendasi: (Lanjutan)
Penyediaan sarana untuk kegiatan belajar menga-jar perlu untuk diimbangi dengan penyediaan sa-rana untuk mendukung kegiatan manajemen, se-hingga penguatan kelembagaan dapat berjalan seiring dengan penguatan manajemen. Jika penguatan kelembagaan dan manajemen menjadi strategi intervensi peningkatan mutu, maka pemberdayaan pengelola pendidikan di tingkat sekolah diarahkan untuk mencapai target yang ditetapkan oleh sekolah setiap tahunnya. 7 Of 13

8 Paradigma/pendekatan dalam peningkatan layan pendidikan menengah bermutu
Upaya peningkatan mutu pendidikan menengah masih parsial, penyediaan sarana pendidikan tidak disertai peningkatan mutu guru, sebaliknya ada peningkatan mutu guru tidak disertai dengan penyediaan sarana. Penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, sumber dana, dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang bermutu masih terjadi disparitas antara kota dan desa, negeri dan swasta, antar daerah. 8 Of 13

9 Usul Rekomendasi Peningkatan mutu pendidikan harus disertai dengan pemenuhan delapan SNP secara bertahap dan seimbang. Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan menengah bermutu perlu pemenuhan sarana prasarana, sumber daya manusia, sumber dana yang merata secara proporsional

10 Peningkatan Mutu: Cluster intervention
Usul Rekomendasi Peningkatan Mutu: Cluster intervention Transformasi PARTIAL INTERVENTION CLUSTER INTERVENTION Penyediaan laboratorium Penyediaan perpustakaan Rehabilitasi ruang kelas Sunber daya manusia Penetapan target Pemenuhan target 10 Of 13

11 Proses Belajar Mengajar
Peningkatan Relevansi: Economic intervention Aktivitas Siswa Competent Skillfull Students Proses Belajar Mengajar Institusi Pasangan

12 Peran Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
Permasalahan Comittment antar pemerintah daerah terhadap pendi-dikan tidak sama, sehingga burden sharing antara peme-rintah pusat dan daerah tidak berada pada intensitas yang sama. Proses penyusunan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah hampir pada waktu yang bersamaan, sehingga alo-kasi dari pemerintah pusat untuk daerah belum dapat di-ketahui pada saat proses penyunan anggaran di daerah. Ada anggapan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat untuk tetap memberikan kontribusi yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah sehingga menimbulkan ketidak mandirian pemerintah daerah. Komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah da-lam hal pencapaian target dan penentuan besarnya alokasi anggaran tidak belum berlangsung secara intensif. 12 Of 13

13 Usul Rekomendasi Sebagai upaya menindaklanjuti komitmen dalam memenuhi burden sharing antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kab/kota diperlukan kepedulian yang lebih tinggi yang didasarkan pada aturan hukum yang mengikat. Sinkronisasi dan harmonisasi waktu penyusunan anggar-an dan pencapaian target antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara provinsi dengan kabupaten/ kota yang dilaksanakan secara konsisten. Pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk mening-katkan intensitas koordinasi dan sosialisasi burden sharing mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program. Pelibatan legeslatif pusat dan daerah dalam penyusunan rencana dan target. Idealnya dalam program tahunan atau paling tidak dalam penyusunan Renstra. 13 Of 13