UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA

UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA
BASUKI ARIO SENO, SKM, M.KES Padang, Senin 23 Desember 2013 Disampaikan : Kuliah Pengantar Kesehatan Kerja UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA

TUJUAN PEMBELAJARAN UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah selesai sesi ini mahasiswa mampu menjelaskan Prinsip Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

TUJUAN PEMBELAJARAN UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah selesai sesi ini mahasiswa mampu menjelaskan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja. Latar belakang (Kapan UU K3 dimulai) Kenapa Perlu Peraturan Filosofi Dasar Lingkup UU K3 Tata Urutan Perundang-undangan

UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA
Latar belakang (Kapan UU K3 dimulai) Perlu Peraturan Filosofi Dasar Lingkup UU K3 Tata Urutan Perundang-undangan ?

Latar belakang : May Day ( 1 May)
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Latar belakang : May Day ( 1 May) 1 Mei 1886, buruh di AS berdemo dan ditembak – Ratusan Orang Tewas Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia di Paris menetapkan 1 Mei sbg hari buruh Sejak 1890, 1 Mei kemudian diistilahkan dengan “May Day” Perlindungan terhadap tenaga kerja.

Latar belakang : UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA Latar belakang : Di Mulai di Eropa (Inggris) pada abad 19 sebagai dampak dari Revolusi Industri Revolusi Industri : Penggunaan Mesin Produksi Skala besar Mulai Terjadi Cacat akibat Kerja Perlindungan terhadap tenaga kerja.

Latar belakang : (Kapan UU K3 dimulai)
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Latar belakang : (Kapan UU K3 dimulai) Di Indonesia Belanda mulai membuat UU tentang : Keselamatan Kerja pada tahun 1910 yang bersifat Represif digantikan UU No: 1 tentang : Keselamatan Kerja yang lebih bersifat Preventif. Per UU di bid kesja dasar hukum dlm pengembangan & pelaksanaan program kesja (dasar kebijakan & oprasional) Perlindungan terhadap tenaga kerja.

Perlu dibuat Peraturan (Policy) ?
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Perlu dibuat Peraturan (Policy) ? Sebagai dasar hukum dlm pengembangan dan pelaksanaan program kesja (Dasar Kebijakan dan Oprasional). Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Pekerja. Menjamin ketaatan (compliance) terhadap pemenuhan tuntutan Perundang-undangan. Menjamin Penyediaan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan yang Standar. Menjamin terbentuknya lingkungan yang mendukung untuk terciptanya kesehatan dan kesehatan pekerja

Filosofi Dasar UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA Filosofi Dasar Setiap orang butuh pekerjaan Untuk hidup Untuk aktualisasi diri Setiap Pekerjaan mengandung Risiko Kesehatan Keselamatan Kematian

Filosofi Dasar UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA Filosofi Dasar Untuk Melindungi Pekerja Hak Azazi Manusia Amanat UU Produktifitas Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Profit Citra Perkembangan

UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

TATA URUTAN : PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA TATA URUTAN : PERUNDANG-UNDANGAN UU Dasar 1945 Ketetapan MPR Undang-undang Peraturan Pemerintah pengganti UU Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Keputusan Daerah

Undang-Undang UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA Undang-Undang UU No. 1 Thn 1970 : Keselamatan Kerja UU No.36 Thn 2009 : Kesehatan UU No. 3 Thn 1992 : Jaminan Sosial UU No.13 Thn 2003 : Ketenagakerjaan UU No.21 Thn 2003 : Konvensi ILO No. 81

2. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja)
DASAR & LANDASAN HUKUM KESEHATAN KERJA Lingkup UU K3 1. UU Dasar (Konstitusi) Pasal 28 : setiap WN berhak atas pelayanan kes. 2. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja) Pengawas adalah pegawai Depnaker yang ditunjuk Pemberi kerja wajib memeriksakan kesehatan pekerja awal, berkala dan khusus Pasal 8: Syarat- syarat keselamatan kerja , pengurus perusahaan wajib untuk memeriksa kesehatan tk sejak masuk , selama kerja dan akan dipindahkan ketempat lain atau pekerjaan lain.

DASAR & LANDASAN HUKUM KESEHATAN KERJA
3. UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan = Bab : XXII & Pasal = 205 Bab XXII = Kesehatan KerjaPs 164 s/d Ps 166 Pasal 164 sebanyak 7 ayat Pasal 165 sebanyak 4 ayat Pasal 166 sebanyak 3 ayat Lingkup UU K3 di Indonesia sangat Ekstensif Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja

4. PP No. 32/96 Tentang tenaga kesehatan Pasal 4 : tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari menteri

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang : Ketenagakerjaan a.l. disebutkan : pemberi kerja wajib melindungi keselamatan pekerja melalui penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja

Kepres / Inpres UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA Kepres / Inpres Kepres RI No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Wajib Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja

Peraturan Menteri – Tenaga Kerja
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Peraturan Menteri – Tenaga Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1981 ttg Wajib lapor PAK Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.Per. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri – Kesehatan (dll)
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA Peraturan Menteri – Kesehatan (dll) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1075/MENKES/SK/VII/2003, tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja (SIM-KK), pemberi kerja diwajibkan melaporkan PAK kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas Kecamatan Departemen ESDM / PU / Perhubungan

PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
1. Undang-undang & peraturan pemerintah (2) UU No.10 thn 97 ttg Ketenaganukliran UU No.3 thn 92 ttg Jamsostek Ruang lingkup : kecelakaan, kematian, hari tua, pemeliharaan kesehatan UU No. 13 tahun 2003 ttg ketenagakerjaan untuk melindungi keselamatan pekerja perlu diselenggarakan upaya K3

1. Undang-undang & peraturan pemerintah (3) PP No.11 thn 75 ttg Keselamatan kerja terhadap radiasi PP No.63 thn 2000 ttg keselamatan dan kesehatan thd pemanfaatan radiasi pengion : SIM keselamatan radiasi Ps 10 pemantauan dosis Ps 19 pemeriksaan kesehatan

1. Undang-undang & peraturan pemerintah (4) PP No.72/98 ttg Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan PP No.7/99 ttg Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup PP No.19/95 ttg Pengelolaan B3 Ps 4 Larangan membuang B3 langsung Lamp RS & Sarkes penghasil B3

1. Undang-undang & peraturan pemerintah (5) PP No.64 thn 2000 ttg Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir PP No.7 thn 93 ttg Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida PP No.14/93 ttg Penyelenggaraan program Jamsostek (pelaksana, syarat & premi, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan)

2. Keputusan / Instruksi Presiden Keputusan Presiden No.22 thn 1993 ttg Penyakit yg timbul karena hubungan kerja Instruksi Presiden No.7 thn 1999 Tentang Wajib Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja

3. Keputusan Menteri Kesehatan (1) KEPMENKES RI No.203/Menkes/SK/III/1986 ttg Petujuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga kerja KEPMENKES RI No.920/Menkes/Per/XII/1986 ttg Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik KEPMENKES RI No. 138/Menkes/SK/II/1996 ttg Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja yg akan bekerja di Luar negeri & Tenaga Asing yg akan bekerja di Indonesia

3. Keputusan Menteri Kesehatan (2) KEPMENKES RI No.875/Menkes/SK/VIII/ 2001 ttg Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan kegiatan Bidang Kesehatan KEPMENKES RI No. 876/Menkes/SK/VIII/ 2001 ttg Pedoman teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan

3. Keputusan Menteri Kesehatan (3) KEPMENKES RI No.1217/MENKES/SK/XI/ 2001 ttg Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi. KEPMENKES RI No.1350/MENKES/SK/XII/ 2001 tentang Pengelolaan Pestisida. KEPMENKES RI No.11/MENKES/SK/I/2002 ttg Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.

3. Keputusan Menteri Kesehatan (4) Kep Menkes RI Nomor: 907/MENKES/SK/ VII/2002 ttg Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Kep Menkes RI Nomor: 913/MENKES/SK/ VII/2002 ttg Angka kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia. Kep Menkes RI Nomor: 04/MENKES/ SK/I/2002 ttg Laboratorium Kesehatan Swasta.

3. Keputusan Menteri Kesehatan (5) KEPMENKES RI No.1335/MENKES/SK/X/ 2002 ttg Standar Operasional Pengambilan dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit. KEPMENKES RI No.1406/MENKES/SK/XI/ 2002 ttg Standar pemeriksaan kadar timah hitam pd spesimen biomaker manusia KEPMENKES RI No.1407/MENKES/SK/XI/ 2002 ttg Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran udara

3. Keputusan Menteri Kesehatan (6) KEPMENKES RI No.1439/MENKES/SK/ XI/2002 Tentang Penggunaan Gas Medis pada sarana Pelayanan Kesehatan KEPMENKES RI No.424/Menkes/SK/ 2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah & Pedoman Penanggulangannya.

4. Peraturan Menteri Kesehatan (1) PERMENKES RI No.172/MENKES/PER/III/ 1991 ttg Pengawasan Kes Pekerja Radiasi. PERMENKES RI No.172/MENKES/PER/III/ 1992 ttg Persyaratan Kesehatan Pengelola pestisidasi PERMENKES RI No.986/1992 & Keputusan Dirjen P2MPLP No. HK Mengenai beberapa Aspek persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

4. Peraturan Menteri Kesehatan (2) PERMENKES RI No.336/MENKES/PER/ V/1997 tentang Penyelenggaraan Pela-yanan Rad PERMENKES RI No.261/MENKES/PER/II/ 1998 ttg Persyaratan Kes Lingkungan kerja PERMENKES RI No.363/MENKES/PER/IV/ 1998 ttg Pengujian & Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan (3) PERMENKES RI No.84/MENKES/PER/ II/1992 ttg Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan PERMENKES RI No.560/MENKES/Per/ VII/89 ttg Wabah, tata cara pelaporan & penanggulangan  merup pelaksanaan PP No. 40/90

5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (1) PERMENAKERTRANS & KOPERASI No.Per. 01/Men/1976 ttg kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan PERMENAKER RI No. Per.01/Men/1978 ttg Keselamatan kerja dlm penerbangan & pengangkutan kayu PERMENAKER RI No.Per.05/Men/1979 ttg syarat2 Keselamatan & Kesehatan Kerja dlm pemakaian lift listrik untuk pengangkutan orang & barang

5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (2) PERMENAKERTRANS & KOPERASI No.Per. 01/Men/1979 ttg kewajiban latihan hiperkes bagi tenaga paramedis perusahaan PERMENAKERTRANS No.02/Men/1980 ttg Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyelenggaraan keselamatan kerja PERMENAKERTRANS No.02/Men/1981 ttg Kewajiban melapor Penyakit Akibat Kerja

5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (3) PERMENAKERTRANS & KOPERASI No.Per. 03/Men/1982 ttg Pelayanan Kesehatan Kerja PERMENAKER No.Per.03/Men/1985 ttg K3 pemakaian asbes PERMENAKER No.Per. 03/Men/1986 ttg syarat K3 di tempat kerja yg mengelola pestisida

5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (4) PERMENAKER No. Per.02/Men/1992 ttg tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang Ahli K3 PERMENAKER No.Per.04/Men/1995 ttg perusahaan jasa K3 PERMENAKER No.05/MEN/1996 ttg Sistem Manajemen K3

5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (5) PERMENAKER No.Per. 05/Men/1996 ttg Pedoman penerapan, teknis audit dan lap audit Sistem Manajemen K3 PERMENAKER No. Per.01/Men/1998 ttg Penyelenggaraan pemeliharaan kes bagi tenaga kerja dng manfaat lbh baik dr paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial tenaga kerja

5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (6) PERMENAKER RI No.Per.04/Men/1998 ttg pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja dokter penasehat KEPMENAKER RI No.147/Men/1989 ttg Pemantapan Yankesja bg Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Instruksi MENAKER No.Ins.03/M/BW/ ttg pengawasan pengelolaan makanan di tempat kerja

5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (7) S.E MENAKERTRANS No.SE.01/Men/79 ttg Peng-adaan Kantin & Ruang Makan S.E MENAKER No.01/Men/1997 ttg NAB faktor kimia di udara lingkungan kerja S.E Dirjen Bina Hubungan ke Tenaga kerjaan & Pengawasan Norma Kerja No.SE.86/BW/1997 ttg perusahaan katering yg mengelola makanan bg naker S.E Dirjen Binawas No. SE.07/BW/1997 ttg pengujian Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan kerja Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor Per.13/Men/X/2011 Tentang Nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja.

Depnaker vs Depkes Departemen Kesehatan berfungsi menetapkan norma, standar serta petunjuk praktis, menyediakan infrastruktur, fasilitas dan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan kerja (public services). Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berfungsi mengawasi pelaksanaannya di lapangan.

LANGKAH-LANGKAH KERJA DALAM REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA
Dalam melakukan review regulasi ada 2 langkah yg perlu dilakukan : Review regulasi yg ada & mengusulkan regulasi yg lebih kondusif/mendukung perkembangan Program Kesehatan Kerja Melakukan pembinaan dan pengawasan

LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA
Langkah-langkah dlm melakukan review Dinkes Prov/Kab/Kota sbg Penanggung Jawab Program mengidentifikasi semua produk hukum/peraturan/kebijakan yg berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kesja spt Perda, standar-standar dan pedoman

Langkah-langkah dlm melakukan review Dinkes bertindak sbg inisiator dlm meng analisa produk2 hukum/peraturan yg menghambat perkembangan dan pelaksanaan Program Kesja Dinkes mengusulkan perubahan dan penyesuaian kpd pihak terkait seperti lembaga eksekutif (bupati/walikota) & legislatif (DPRD)

Langkah-langkah dlm melakukan review Dinkes Prov/Kab/Kota sbg Penanggung Jawab Program menyusun draf perubahan/rancangan regulasi untuk ditetapkan sebagai ketentuan dan peraturan yg baru.

ILO Kritik Indonesia Jum'at, 07 Mei 2004 | 22:03 WIB
Alan Boulton Direktur Eksekutif ILO memaparkan, dari perusahaan besar, hanya sekitar 317 perusahaan (2,1 persen) yang menjalankan peraturan itu. Tentu saja ini berakibat fatal, angka kecelakaan kerja menunjukkan besaran yang signifikan. Berdasarkan data Jamsostek, pada tujuh bulan pertama 2003 sudah tercatat kecelakaan kerja, sementara pada tahun sebelumnya angka kecelakaan kerja mencapai

Kesehatan & Keselamatan Kerja
Kesja Konstruksi Kesja Transportasi Kesja.Perkantoran Kesja Maritim Kesja RS/Sarkes Kesja Pariwisata Kesja Pertambangan Kesja Pertanian Kesja Perkebunan Kes. Matra D/L/U Kes.Industri Formal & informal Kesehatan & Keselamatan Kerja

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Terima kasih Wassalamu'alaikum wr. wb. Mas Cakil/Team Materi PKL 2005

UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan