MODUL PKK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH & SWASTA MODUL 1

Presentasi berjudul: "MODUL PKK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH & SWASTA MODUL 1"— Transcript presentasi:

1 MODUL PKK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH & SWASTA MODUL 1
SI AKUNTANSI Dr.Harnovinsah.,Ak FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCU BUANA ‘12 Akuntansi Sektor Publik Dr Harnovinsah Ak 1 Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana

2 3. Efisiensi dalam pengolahan sumber daya
2. Akuntabilitas 3. Efisiensi dalam pengolahan sumber daya 1. Transparansi Pemerintah dalam pengambilan kebijakan manajemen, sebaiknya pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat luas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi kepercayaan. Akuntabilitas publik : a. Akuntabilitas Vertikal yaitu akuntabilitas atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya : PemDa kepada Pem.Pusat, Pem.Pusat kepada MPR dll. b. Akuntabilitas Horisontal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat kepada masyarakat luas. Akuntabilitas dalam konteksnya pemerintahan, merupakan pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Menurut Ellwood, Akuntabilitas publik ada 4 yaitu : 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum Artinya kejujuran dalam hal tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dan tunduk pada hukum yang berlaku. 2. Akuntabilitas proses Artinya apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Misalnya : akuntabilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan tender untuk proyek2. ‘12 Akuntansi Sektor Publik Dr Harnovinsah Ak 3 Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana

3 Informasi keuangan di Pemerintahan adalah dalam bentuk laporan keuangan
yang terdiri dari : a. Laporan Posisi Keuangan ( Neraca ) b. Laporan Realisasi Anggaran ( Laba Rugi ) c. Laporan Arus Kas d. Catatan atas laporan keuangan Pengertian akuntansi pemerintahan secara umum tidak tidak berbeda dengan definisi akuntansi, dan hanya perbedaannya terletak pada saat akan dibuat laporan keuangan yaitu dengan nama account yang berbeda dengan account yang bisa kita temui di laporan keuangan perusahaan. Sedangkan dilihat dari usersnya maka pada akuntansi pemerintah , pengguna laporan keuangan adalah rakyat secara umum yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga legislatif ( DPR / MPR ), pemerintah sendiri, kreditor seperti Bank Dunia, Internasional Monetary Fund ( IMF ), Asian Development Bank ( ADB ), dan lain – lain. 3. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor dibawah ini : a. Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan sangat mempengaruhi akuntansi pemerintah. Didalam sistem monarkhi atau kerajaan , akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh raja. Sedangkan dalam sistem demokrasi parlemen atau presidentil akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang mengalami check and balances. b. Sifat Sumber Daya Sumber daya akuntansi pemerintah bersifat tidak berhubungan langsung dengan hasilnya. Misalkan warga negara Indonesia setiap tahun membayar pajak tetapi tidak langsung menerima hasilnya atau imbal balik dari pajak yang disetorkan. 4. PERBEDAAN AKUNTANSI PEMERINTAH & AKUNTANSI KOMERSIAL Akuntansi Pemerintah - Tdak membuat laporan laba rugi, hanya laporan realisasi anggaran. - Laporan disusun berdasarkan SAP Ak. Bisnis - Membuat laporan laba rugi - Laporan disusun berdasar PSAK ‘12 Akuntansi Sektor Publik Dr Harnovinsah Ak 5 Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana