KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN

Presentasi berjudul: "KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN
IRFAN RIDWAN MAKSUM

2 Pendahuluan Administrasi pembangunan mengehndaki peranan elite administratif yang bersifat menunjang bagi pembangunan. Demikian pula seluruh birokrasi pemerintahan dan terutama segi kepegawaian-nya karena elemen ini pada akhirnya yang menjadi pelaksana kegiatan usaha pemerintahan. Apalagi tugas pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya hendak ditujukan untuk mendukung usaha berencana di bidang ekonomi dan sosial.

3 Henry Reining, Jr., Most of the success of economic and social development in any given country will depend on the quality and effectiveness of its public personnel.

4 Peta masalah Orientasi dan kondisi warisan penjajahan yang masih kuat kerangka ‘law and order’ Pengganti kekuasaan feodal, paternalis, dan otokrasi cerminan masyarakatnya yang masih melekat budaya tradisionalnya. Sikap kepegawaian yang legal approach katimbang inovatif.

5 lanjutan Pengaruh kepentingan politik dalam administrasi kepegawaian.
Gaji yang rendah. Kelangkaan pegawai handal yang juga dipicu oleh kompetisi rekrutmen antara swasta dan pemerintah. Orientasi pendidikan kepegawaian yang masih lemah

6 Harapan administrasi pembangunan
Harus ditumbuhkan orientasi dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas baru pemerintahan. Harus terdapat penyempurnaan administrasi kepegawaian. Diperlukan pembinaan sistem karir yang didasarkan atas prestasi dan kemampuan kerja. Perlu diperluas sumber-sumber kepegawaian dalam rangka tugas-tugas pemerintahan yang baru khususnya yang berkaitan dengan bidang sosial dan ekonomi yakni tenaga yang terlatih dan kompeten. Perlu analisa dan evaluasi jabatan

7 Hal-hal penting Pemerintah harus berorientasi pula pada entrepreneur pembangunan. Sifat entrepreneur kepegawaian: inovatif, visioner, kompeten, merit, pemecahan masalah, equal pay for equal work. Orientasi kepada pelayanan sebagai cerminan dorongan terhadap pembanguann ekonomi dan sosial. Dukungan masyarakat

8 Golongan-golongan dalam administrasi kepegawaian
Menurut Fokus Pekerjaan Kelompok jabatan administratif tingkat tinggi yang mempunyai tugas pengambilan keputusan dan pimpinan Kelompok kepegawaian yang memerlukan skill serta latihan khusus yang tinggi karena jabatan yang terkait science. Jabatan diplomatik dalam rangka hubungan luar negeri

9 lanjutan Kelompok kegawaian instansi otonom
Kelompok kepegawaian pelayanan administartif. Pekerja harian honorer dan pekerja lepas di luar PNS. B. Menurut Lokus: Pegawai Pemeirntah Pusat Pegawai Pemerintah Negara Bagian (di negara federal) dan Pegawai pemerintah daerah.

10 Fungsi-fungsi administrasi kepegawaian
Formasi dan pengadaan kepegawaian Pembinaan, promosi, dan penilaian kerja Pendidikan dan latihan Gaji dan pensiun

11 formasi Penentuan jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan oleh sesuatu unit organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan beban kerja yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar organisasi mampu melaksanakan tugasnya dengan berdayaguna dan berhasil guna dan berkelanjutan. Formasi harus ditetapkan dalam satuan jangka waktu tertentu.

12 Organisasi administrasi kepegawaian
Suatu organisasi administrasi kepegawaian perlu dibentuk sebagai alat yang penting dalam pembinaan sistem karir kepegawaian. Badan ini sebaiknya bertanggungjawab langsung pada pimpinan pemerintahan, dan merupakan salah satu organisasi staf tingkat pusat. Diharapkan dapat memberikan standard-standard dan prosedur-prosedur kepegawaian yang bersifat menyeluruh.

13 Lanjutan Badan administrasi kepegawaian di negara baru berkembang dimaksudkan untuk memberikan dan mengusahakan pembaharuan dan penyempurnaan di bidang administrasi kepegawaian: pembinaan sistem karir berdasarkan prestasi dan kompetensi, klasifikasi kepegawaian, analisa dan evaluasi pekerjaan, sistem agji, stabilitas administrasi kepegawiaan, penyusunan formasi dan standard pengadaan, sistem promosi, dan lain-lain. Dibutuhkan pengembangan sistem hubungan antara badan administrasi kepegawian dengan ‘counterpart’nya di seluruh instansi pemerintahan bisa dengan sentralsiasi ataupun desentralisasi.