ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Presentasi berjudul: "ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

2 Pendahuluan Analisis kebijakan merupakan aktivitas penciptaan pengetahuan tentang (of) dan dalam (in) atau untuk (for) proses pembuatan kebijakan Dalam menciptakan pengetahuan tersebut, para analismelakukan investigasi sebab-sebab, konsekuensi-konsekuensi, dan kinerja kebijakan publik beserta program-program yang telah dilaksanakannya

3 2. Pengertian Analisis Kebijakan Publik
Analisis kebijakan publik adalah : 1) Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. 2) Mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapain tujuan. 3) Tambahan (dari William N. Dunn), keduanya dilakukan secara multidisiplin.

4 Ciri definisi policy analysis
Aktivitas kognitif: learning dan thinking; salah satu aspek dari proses kebijakan dimana masalah didefinisikan, ditentukan, dipecahkan dan ditinjau ulang. Dalam proses kognitif analysts akan mempelajari kemungkinan adanya konflik-kerjasama msl antara: (1) ‘para pemilih-mereka yang dipilih’, (2) ‘kelompok kepentingan-Dewan’,(3) ‘birokrat-media’, dst. Elemen kognitif merupakan unsur yang esensial (walaupun tidak dominan) karena policy process sebenarnya merupakan keadaan tahapan dimana orang-orang sedang mendiskusikan dan memperdebatkan ide-ide mereka tentang prioritas, masalah-masalah dan solusi-solusi. Aspek kognitif, thinking tentang posisi seseorang dalam suatu maslah kebijakan tertentu, dilakukan oleh para partisipan sepanjang mereka perlu untuk mbembenarkan dan merasionalkan pendapatnya (meskipun argumen kebijakan yang persuasif dan analisis kebijakan yang komprehensif-baik, nyaris tidak pernah berhasil mencapai konklusi yang benar-benar sempurna. Hal ini karena proses kebijakan merupkan proses politik yang berpijak pada “Power (kekuatan-Kekasaan) dan Interests (kepentingan-kepentingan)”. Aktivitas Kolektif: kontribusi dari para individu yang membetuk kolektivitas pengetahuan atau pengetahuan yang terorganisir mengenai masalah-masalah kebijakan. Aplikasi disiplin intelektual: reflektif, creative, imajinatif, dan self-critical dan eksploratory. Berkenaan dengan Masalah publik: problem memiliki dampak pada komunitas, berbagi kepentingan dimana individu merupakan bagian dari masyarakat.

5 Tujuan dari analisis kebijakan adalah : memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Disamping itu, analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

6 Dua aliran besar dalam analisis kebijakan yang umum diketahui
Analisis kebijakan dari perspektif akademik Analisis kebijakan dari perspektif terapan

7 Proses Kebijakan Policy Determinants Policy Contents Policy Impact
analisis kebijakan akademik analisis kebijakan terapan

8 Komponen dalam proses kebijakan
Determinants of policy: faktor-faktor penyebab yang dipandang bertanggung jawab terhdap munculnya sebuah kebijakan. Faktor-faktor ini bisa meliputi kekuatan-kekuatan lingkunagn yang sangat luas (faktor-faktor makro) seperti tingkat perkembangan ekonomi dan budaya politik sampai dengan faktor yang sifatnya instant/langsung atau lingkupnya lebih jelas/kecil/mikro seperti opini publik, konflik partai, pemilihan umum, tekanan kelompok kepentingan, pemberitaan media Policy contents: isi kebijakan mencakup tujuan dan keinginan-keinginan, definisi masalah, dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan Policy Impact: konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dari suatu kebijakan

9 Analisis kebijakan dari perspektif akademik:
memfokuskan pada hubungan antara policy determinant dan policy content/ menjelaskan/menerangkan hakekat, karakteristik dan prifil kebijakan; berusaha menjelaskan kebijakan publik yang bisa diterapkan dalam waktu dan ruang yang berbeda (comparative); berusaha menjelaskan hal-hal yang spesifik yang diidentifikasikan melalui ‘general theories”; tidak berusaha merubah kebijakan tetapi lebih menekankan pada usaha menjelaskan untuk memahami suatu kebijakan; analis melakukan analisis dan penelitiannya secara independent (tidak dikontrak/dipesan, kalaupun ia dikontrak maka jarang kejadiannya); riset yang dilakukan mencakup ukuran waktu yang panjang dan komprehensif; analis (sebagai ilmuwan sosial) melihat dirinya sebagai non-partian (independent). atau clients Karena proses analisis tersebut seringkali dilakukan dalam situasi yang tidak stabil, maka biasanya perlu dilakukan dengan waktu cepat. Cenderung tidak obyektif karena dilakukan untuk kemudian hasilnya diberikan kepada clients sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai clients tersebut

10 Analisis Kebijakan dari perspektif Terapan:
memfokuskan pada hungan antara policy content dan policy impact. Mencoba menjawab sejumlah pertanyaan: (1) apakah kebijkan tersebut berjalan sebagaimana mestinya? Apakah kebijakan berjalan secara efisien? Apakah ada alternatif lain yang lebih baik. Memfokuskan pada isi kebijakan tertentu dan masalah kebijakan dengan tujuan mengevaluasi dampak kebijakan. Pendekatan yang dilakukan sifatnya kontekstual, berkenaan dengan kebijakan tertentu dqlam suatu kondisi tertentu (tidak terlalu berkutat pada’wilayah’ teori. Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk memperbaiki dan merubah sehingga melibatkan aspek politik (yang biasanya tidak dilakukan dalam analisis kebijakan akademik). Biasanya diklakukan berdasarkan kontrak dengan policy makers

11 Ketertarikan Para Analis Kebijakan Publik
Ketertarikan untuk memahami kebijakan (analysis of policy) Ketertarikan untuk memperbaiki kualitas policy (analysis for policy) Ketertarikan untuk kedua aktivitas tersebut

12 Adakah Perbedaan antara “Analysis of” dan “Analysis for” Policy ?
Pembedaan keduanya merupakan persoalan “keinginan untuk memahami policy lebih jauh ( analysis of), dan ketertarikan untuk memperbaiki kualitas kebijakan (analysis for ) Diluar pembedaan tersebut, policy berkenaan dengan “ends” (hasil atau akibat suatu tindakan) dan “means” (cara memnghasilkan suatu hasil atau akibat) Bagi sebagi penulis, tidaak tertarik pada prmbedaan keduanya (“analysis of” dan “analysis for” policy).

13 Analysis of policy Studies of policy content: (1) para analis berusaha menggambarkan dan menjelaskan asal muasal (genesis) dan perkembangan suatu kebijakan, (2) melakukan investigasi terhadap sebuah kasus atau lebih dengan maksud untuk melacak bagaimana sebuah policy dimunculkan, bagaimana policy tersebut diimplementasikan dan apa akibat/hasil/dampak dari kebijakan tersebut. Pada umumnya karya akademik dari studi policy content mengkonsentrasikan pada single policies atau single policy areas seperti kebijakan sosial, kebijakan lingkungan, kebijakan luar negeri Studies of policy output (pada umumnya sama dengan studies of policy content) tetapi berusaha untuk menjelaskan mengapa tingkat belanja atau penyediaan pelayanan berbeda-beda dari waktu ke waktu, antara negara yang satu dengan negara lainnya, atau antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya Studies of the policy process (studi proses kebijakan), memfokuskan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat dan bagaimana kebijakan dibentuk dalam suatu tindakan.

14 Analysis for Policy Evaluation: menandai garis batas antara analysis of policy dan analysis for policy. Studi evaluasi mengacu pada studi dampak karena is berkenaan dengan dampak kebijakan (bersifat deskriptif atau preskriptif). Information for policy making: data dikumpulkan untuk membantu policy maker mengambil keputusan (sering bersifat pragmatis berkenaan dengan “apa yang telahd dan tengah terjadi” yang berusaha untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan pelaksanaanya “didasarkan pada bukti-bukti nyata” Process advocacy: para analist berusaha memperbaiki sifat sistem pembuatan keputusan melalui realokasi fungsi-fungsi dan tugas, dan melalui usaha untuk memperbaiki basis untuk membuat pilihan kebijakan melalui pengembangan sistem perencanaan dan pendekatan-pendekatan baru untuk menentukan pilihan—sub bidang administrasi negera/publik. Policy advocacy: para analis mengajukan pilihan-pilihan dan gagasan-ggasan tertentu dalam proses kebijakan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan kelompok lain melaui kelompok penekan.

15 Pentingnya Komprehensivitas Pengetahuan dalam analisis
Mungkinkah pengetahuan yang diciptakan para analists sempurna? Lengkap? Komprehensif dan selalu tepat? Komprehensivitas pengetahuan dalam analisis penting karena akan menentukan tingkat keakuratan analisis guna menyediakan pengetahuan Ketersediaan pengetahuan akan mempengaruhi efektivitas pembuatan kebijakan

16 Metodologi Analisis kebijakan
Metodologi biasanya mencakup sistem standar, aturan dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Metodologi merupakan aktivitas intelektual dan praktis (logic of inquiry) yakni pengetahuan untuk memecahkan masalah (problem solving). Dengan demikian, Metodologi analisis kebijakan merupakan unsur utama yang diginakan untuk memecahkan masalah publik.

17 Basis ilmu pengetahuan untuk Metodologi analisis kebijakan
Metodologi analisis kebijakan di ambil dari berbagai disiplin dan terintegrasi termasuk ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat dan lain-lain.

18 Sifat dan manfaat analisis
Deskriptif: mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat kebijakan publik Normatif: value-critical untuk kebijakan (a) masa lalu, (b) sekarang dan (c) yang akan datang; mencakup analisis terhadap nilai-nilai yang saling berbenturan: kesehatan, kekayaan, keamanan, perdamaian, keadilan, kesetaraan, kebebasan dll—semuanya mentut pertimbangan moral/penerapan etika. (Coba kritisi [a] kebijakan pengharaman rokok bagi kelompok tertentu; [b] pengharaman bagi golput; [c] keharusan beragama sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah/negara; [penerapan status perguruan tinggi negri menjadi BLU). Analisis kebijakan berusaha menciptakan pengetahuan yang memperbaiki efisiensi pilihan dari berbagai alternatif kebijakan (misal, dengan cara cost benefit analysis dan pertimbangan etika lainnya)

19 tujuan analisis, plausibly true beliefs & beliefs that are certainly true
Tujuan metodologi analisis kebijakan adalah untuk menciptkan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Implikasinya adalah: Pengetahuan mengacu pada plausibly true beliefs yang berbeda dari beliefs that are certainly true, atau kebenaran dengan probabilitas statistik. Plausibly true beliefs : terdapat probabilitas kebenaran yang secara logika bisa diterima. Contoh: peningkatan upah minimum regional bisa meningkatkan angka pengangguran. (tapi penganguran tidak dipengaruhi satusatunya oleg ‘peninkatan upah minimum’)

20 3. Faktor-faktor Strategis yang Berpengaruh dalam Perumusan Kebijakan
a. Faktor Politik b. Faktor Ekonomi/Finansial c. Faktor Administratif/Organisatoris. d. Faktor teknologi e. faktor Sosial, Budaya, dan Agama. f. Faktor Pertahanan dan Keamanan

21 4. Aspek-aspek dalam Analisis Kebijakan Publik
a. Analisis mengenai perumusan kebijakan b. Analisis mengenai implementasi kebijakan Pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab, antara lain adalah : 1) Bagaimana cara kebijakan diimplementasikan? 2) Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi tersebut? 3) Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan itu? 4) Siapa yang secara formal diberi wewenang mengimplementasikan kebijakan dan siapa yang informal lebih berkuasa dan mengapa? 5) Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta badan-badan lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan/program. 6) Bagaimana cara atasan mengawasi bawahan dan bagaimana mengkoordinasikannya? 7) Bagaimana tanggapan tareget group terhadap kebijakan tersebut?

22 c. Analisis mengenai evaluasi kebijakan
Evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan atau mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan” Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan, yang mengkaji akibat-akibat implementasi suatu kebijkan membahas “hubungan di antara cara yang digubakab dan hasil yang dicapai”. Misalnya: apakah pelayanan terhadap penumpang kendaraan umum menjadi lebih baik setelah dikeluarkan kebijakan mengenai perbaikan transportasi umum?

23 5. Variasi Kegiatan Analisis Kebijakan
Studi-studi isi kebijakan (studies of policy content). Studi-studi tentangproses kebijakan (studies of policy process) Studi-studi mengenai output-output kebijakan (studies of policy ouputs) Studi-studi evaluasi (evaluation studies). Studi tentang informasi untuk pembuatan kebijakan (information for policy making) Proses kepenasihatan (advocacy process) Nasihat kebijakan (policy advocacy).