PERAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI MATA PELAJARAN PKn UNTUK

Presentasi berjudul: "PERAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI MATA PELAJARAN PKn UNTUK"— Transcript presentasi:

1 PERAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI MATA PELAJARAN PKn UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU (KADA) disampaikan pada KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BAGI GURU-GURU PKN yang diselenggarakan oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA oleh: Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si ANGGOTA KPU SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 1

2 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
PEMILU & PARTISIPASI Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 2

3 Partisipasi masyarakat
Sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin legitimate sebuah Pemilu. Secara kuantitatif, diukur melalui persentase jumlah pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya. Secara kualitatif dapat dilihat dari rasionalitas pilihan dan peran aktif pemilih dalam setiap tahapan. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 3

4 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
PEMILIH PEMULA Merupakan pemilih yang baru memasuki usia pemilih (17 tahun) atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Biasanya adalah kaum remaja atau pemuda yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda. Pada Pemilu 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 29 juta pemilih dan pada Pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 4

5 Karakteristik Pemilih Pemula
~ Kritis ~ Mandiri ~ Mencari jati diri ~ Memiliki rasa ingin tahu & mencoba hal yang baru ~ Memiliki antusias tinggi ~ Tipis kadar pragmatisme ~ Belum memiliki pengalaman memilih ~ Belum memiliki jangkauan politik yang luas ~ Haus akan perubahan ~ Relatif rasional ~ Semangat & bergejolak SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 5

6 Potensi Pemilih Pemula
SECARA KUANTITAS SECARA KUALITAS Potensi besar CALON PEMIMPIN SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 6

7 Potensi Pemilih Pemula
Pembangunan budaya politik demokrasi dari awal Perlu dilakukan agar tercipta kultur demokrasi: Egaliter Menghargai perbedaan Kesetaraan SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 7

8 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
Oleh karena itu, pendidikan pemilih (voter education) bagi pemilih pemula yang jumlahnya lebih dari 20 % pemilih di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. (Data BPS 2010: Penduduk usia tahun: jiwa usia tahun: jiwa Jumlah : jiwa) SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

9 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
Voter Education Terletak di Antara Voter Information Dan Civic Education Voter Education adalah bagian dari Civic Education; Voter Information bagian dari Voter Education. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

10 SEJARAH MATA PELAJARAN
1962, CIVICS dalam bentuk indoktrinasi politik; 1968, CIVICS pendidikan kewargaan negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; 1969, PKN yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; 1973, PKN yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; 1975 dan 1984, PMP yang tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4; 1994, PPKn sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, semua bentuk penataran P-4 telah dibekukan, dan pada tanggal 30 April 1999 BP7 secara resmi dilikuidasi kembali pada PKN SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

11 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
TIGA PENDEKATAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA 1. Social-cultural development, melalui penciptaan dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 2. Psycho-paedagogical development, melalui perkembangan psikologis seseorang melalui proses belajar. 3. Socio-political development, melalui berbagai intervensi kebijakan politik pemerintah. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

12 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
PENGERTIAN PKN 1. Civic education yakni “…the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives” 2. atau yang lebih luas yakni Citizenship Education “…both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen” Cogan (1999:4) UPAYA MENUMBUHKAN SIKAP SISWA BERPIKIR KRITIS TENTANG DEMOKRASI, BERTINDAK DEMOKRATIS DAN MEMBANGUN DEMOKRASI. Adalah pendidikan dasar sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara usia muda untuk memainkan peran aktif dalam masyarakat di kehidupan masa datang. Adalah pendidikan yang membantu pembentukan warga negara yang utuh baik di sekolah maupun di luar sekolah atau pendidikan formal/informal—biasanya terdapat di lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media, dan lain-lain—. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

13 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
Urgensi pendidikan kewarganegaraan a. Meningkatnya gejala dan kecenderungan political unliteracy, tidak melek politik, tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga politik di kalangan warganegara. b. Meningkatnya political apathies yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warganegara dalam proses-proses politik. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

14 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
Urgensi …… c. Salah satu instrumen pendidikan politik yang mampu melakukan empowerment bagi masyarakat, terutama masyarakat terpelajar. d. Sebagai wahana dan instrumen untuk melakukan social engineering dalam rangka membangun social capital yang efektif bagi tumbuhnya kultur demokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara serta tumbuhnya masyarakat madani. (Azyumardi Azra) SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

15 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
PARADIGMA METODOLOGI PKN 1. Transfer of knowledge  Making Scientific Attitude  berpikir kritis ttg Demokrasi 2. Transfer of attitude  Making Democratic Citizenship Attitude  menjadi WN Demokratis SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

16 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah: a. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab. b. Menjadi warganegara yang baik dan demokratis. c. Mampu berpikir komprehensif, analitis dan kritis. d. Membentuk siswa yang memiliki good and responsible citizen. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

17 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
VOTER EDUCATION At its core, voter education is an enterprise designed to ensure that voters are ready, willing, and able to participate in electoral politics. It has been assumed that this entails election literacy and confidence that the electoral process is appropriate and efficacious in selecting governments and promoting policies that will benefit the individual voter. Pada intinya, pendidikan pemilih adalah usaha yang dirancang untuk memastikan/menjamin bahwa pemilih siap, mau/bersedia, dan mampu untuk berpartisipasi dalam politik pemilihan (Pemilu). Diasumsikan, bahwa hal ini (pendidikan pemilih—red) memerlukan tingkat melek/pandai politik dan kepercayaan bahwa proses pemilihan (Pemilu) sesuai/cocok dan membawa hasil dalam melakukan seleksi pemerintahan dan mempromosikan kebijakan yang akan menguntungkan (memberi manfaat bagi) pemilih sebagai individu. Sumber: SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

18 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
TUJUAN Traditional voter education aims to create of a climate of knowledgeable participation by all potential voters in a forthcoming election. It also seeks to enable potential voters to cast their votes with confidence. Pendidikan pemilih (tradisional) bertujuan untuk menciptakan iklim partisipasi yang dapat dipahami semua pemilih potensial dalam Pemilu mendatang. Selain itu juga bertujuan memungkinkan para pemilih potensial untuk memperkirakan pilihan mereka dengan yakin. Sumber: SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

19 Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,
VOTER EDUCATION MENENTUKAN KUALITAS PEMILU VOTER EDUCATION KUALITAS PEMILU Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

20 SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
PENYELENGGARA PEMILU PESERTA PEMILU VOTER EDUCATION PENGAWAS PEMILU (Khusus pengawasan) MASYARAKAT UU Pemilu dan UU Penyelenggara Pemilu tidak menyebut secara spesifik soal pendidikan pemilih dan institusi yang bertanggung jawab untuk melakukannya. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

21 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
PERAN GURU PKN Guru PKN memiliki peran penting dalam pembentukan warga negara yang utuh bagi generasi muda. Dalam kurikulum PKN terdapat beberapa materi terkait dengan Demokrasi, Budaya Politik, maupun Pemilihan Umum Pada prinsipnya materi pendidikan pemilih merupakan bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

22 MATERI DALAM PENDIDIKAN PEMILIH
Makna pemilu dan pentingnya pemilu Bagaimana pemilu diselenggarakan: penyelenggara, azas penyelenggaraan, dan tahapan dalam penyelenggaraan Bagaimana caranya menjadi pemilih Bagaimana berpartisipasi dalam pemilu Bagaimana menjadi pemilih yang baik dalam pemilu Hak warga negara pasca pemilu SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

23 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
UNTUK APA PEMILU? SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

24 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
PENYELENGGARA PEMILU KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (pasal 22E UUD 1945) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS Syarat jadi penyelenggara pemilu Tugas dan kewenangan KPU SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

25 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
TUJUAN PEMILU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM TUJUAN NASIONAL MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA PEMIILU TUJUAN PEMILU IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

26 AZAS PENYELENGGARAAN PEMILU
Mandiri Jujur Adil Kepastian hukum Tertib penyelenggaraan Kepentingan umum Keterbukaan Proporsional Akuntabilitas Efisiensi Efektivitas SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

27 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PENDAFTARAN PESERTA PEMILU PENETAPAN PESERTA PEMILU PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD MASA KAMPANYE MASA TENANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PENETAPAN HASIL PEMILU PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPR.DPD, DPRD SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

28 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
CARA JADI PEMILIH Persyaratan Pemilih Mekanisme dan jadwal pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih pemilu SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

29 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
Membantu PPS dan PPLN dalam pemutakhiran data pemilih Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan PPS Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS perbaikan yang diumumkan PPS Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS anggota DPR dan DPRD yang diumumkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kab/kota Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS anggota DPD yang diumumkan KPU Menjadi peserta kampanye Terlibat dalam siaran kampanye Bekerja sama dengan KPPS dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara Menghadiri kegiatan KPPS dan KPPSLN sebelum diadakannya pemungutan suara SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

30 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
Memantau penghitungan suara di TPS Menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di luar TPS Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

31 METODE PENDIDIKAN PEMILIH
Internalisasi materi dalam kurikulum Ceramah/pemaparan oleh guru dengan tanya jawab Diskusi kelompok Bermain peran Pembahasan Kasus ? SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

32 Sumber: Media Indonesia 8 Agustus 2011
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

33 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011
SEKIAN TERIMA KASIH SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011