Membuat Prioritas dalam Pelayanan Kesehatan

Presentasi berjudul: "Membuat Prioritas dalam Pelayanan Kesehatan"— Transcript presentasi:

1 Membuat Prioritas dalam Pelayanan Kesehatan
Yulita Hendrartini

2 Tujuan Umum Bab ini memuat isu yang luas tentang bagaimana sumber daya digunakan dalam sektor kesehatan dan menfokuskan pada efisiensi alokasi (menempatkan sumber daya untuk digunakan dalam cara yang dapat memaksimalkan tujuan kesehatan dan sosial yang lain).

3 Ada berbagai pertanyaan penting dalam menetapkan prioritas:
Siapa yang harus dikonsultasi untuk prioritas pelayanan? Bagaimana menggabungkan berbagai input yang berbeda untuk menghasilkan rencana pelayanan? Bagaimana sumber daya dan program dialokasikan antar daerah? Dan ketika sumberdaya tidak cukup untuk membiayai pelayanan yang cost-effective, bagaimana keputusan rasional yang harus diambil?

4 Priority setting: siapa yang harus diprioritaskan?
Ada berbagai kelompok : Individual dan keluarga Organisasi masyarakat Staf kesehatan Administrator kesehatan regional dan kabupaten Pembuat kebijakan di tingkat nasional, pada Depkes atau departemen yang lain Setiap kelompok mempengaruhi prioritas kesehatan di berbagai cara dan masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda pada pelayanan kesehatan

5 Bagaimana cara melakukan prioritas secara benar?
Penetapan prioritas terjadi di berbagai tingkat sistem dan di berbagai cara. Tidak ada cara yang paling benar untuk membuat prioritas, karena prioritas adalah subjektif dan relatif. Penetapan prioritas melibatkan keseimbangan antara berbagai tujuan dan berbagai sudut pandang.

6 Perspektif Pengguna Demand untuk pelayanan kesehatan oleh individual dan keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk: Kebutuhan objektif mereka Persepsi mereka akan sakit, apa penyebabnya, pengobatan apa yang sesuai Akses terhadap pelayanan kesehatan, secara geografis Daya jangkau pelayanan (kemampuan membayar pelayanan kesehatan) Penerimaan terhadap pelayanan

7 Bagaimana para perencana mengetahui prioritas?
Data epidemiologis tentang mortalitas dan morbiditas Metode survei kualitatif Akses (dalam hal fisik) Daya Jangkau (Affordability) Isu tentang equity yang umum juga terkait

8 Perspektif masyarakat
Meminta kelompok perwakilan masyarakat untuk membuat prioritas antara berbagai pelayanan. Ini dapat dikombinasi dengan informasi epidemiologi dan data cost-effectiveness untuk menghasilkan semacam rangking lokal. Berikan kelompok tersebut pilihan tentang pelayanan mana yang harus dihentikan atau dilanjutkan dalam hambatan situasi anggaran. Konsultasi pada kelompok user tentang pelayanan tertentu.

9 Perspektif staf medis Kelompok ini meliputi dokter, perawat, bidan, dokter gigi: semua orang yang memberikan pelayanan langsung kepasien. Mereka memainkan peran dalam penentuan prioritas karena mereka mendistribusikan pelayanan kesehatan (misalnya memutuskan siapa yang akan diterapi dan siapa yang tidak) dalam suatu situasi dimana demand melebihi suplai

10 Catatan tentang dokter
Mereka adalah agen yang tidak sempurna Sebagai agen pasien, mereka juga agen bagi mereka sendiri dan faktor seperti kenyamanan dan keuntungan memainkan peran. Mengabaikan tugas publiknya untuk mendukung kunjungan pada klinik praktek sore adalah contoh lain dari dokter sebagai profit-maximiser. Dokter hanya melihat pasien yang datang untuk menemui mereka Secara khusus, dokter mempunyai sedikit kesadaran tentang biaya (daripada kesadaran tentang mereka sendiri).

11 Model Quasi Market provider (self governing organisations yang menyediakan pelayanan seperti rumah sakit dan dokter umum) dan purchaser (health authorities dan dokter umum pemegang dana (dokter puskesmas) yang bertanggung jawab untuk menentukan pelayanan apa yang dibeli dari provider). Selain terintegrasi secara vertikal dalam birokrasi organisasi dengan historic budget, provider diharapkan untuk berkompetisi mendapat kontrak dari purchaser.

12 Alokasi sumber daya secara geografis
Teori tentang alokasi sumber daya ( atau reccurent funds) untuk provinsi dan kabupaten mengikuti hal berikut: Uang dan sumber daya lain seperti staf, harus dialokasikan menurut kebutuhan Proses harus sederhana, menggunakan data yang tersedia, yang di up date secara reguler dan terpercaya (reliabel) Perhitungan harus objektif dan transparan sehingga tidak ada yang merasa telah diperlakukan tidak adil Harus dihindari untuk membuat ‘insentif yang tidak baik’

13 Pada prakteknya, bagaimana menghitung kebutuhan?
pengukuran pertama yang umumnya dipakai adalah ukuran populasi yang memberi indikasi tentang kebutuhan pelayanan. Rumus-rumus yang menggunakan data populasi harus mengantisipasi perubahan dalam ukuran populasi selama periode tertentu, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

14 Jika data tersedia, ini dapat disesuaikan untuk sejumlah faktor lain, seperti:
Profil umur dan jenis kelamin pada populasi. morbidity proxies. Indikator social deprivation. Biaya untuk penyediaan pelayanan.

15 Ada sejumlah isu lain yang dipertimbangkan dalam menetapkan rumus alokasi sumber daya.
Bagaimana menggunakannya. Jika penggunaan sistem pengalokasian sumberdaya yang baru akan merubah pembayaran ke tiap wilayah saat ini, kemudian ini mungkin lebih baik untuk menggunakan waktu untuk menyesuaikan dengan memberi peringatan dan jeda dalam sistem yang baru pada tahun-tahun ke depan. cross boundary flows. Umumnya penduduk pada satu wilayah menggunakan pelayanan di daerah lain Membolehkan sumber dana yang lain. Salah satu masalah utama untuk negara berkembang dalam usaha mencapai alokasi sumber daya yang adil dan rasional adalah bahwa banyak saluran dana yang sulit dikontrol. Satu-satunya pilihan mungkin adalah dengan menaikkan pembobotan deprivasi dalam rumus dasar untuk menghitung besarnya perbedaan status ekonomi di berbagai area di suatu negara. (LIHAT KASUS SPM)

16 Perbedaan kapasitas antar daerah.
Alokasi sumber daya merupakan salah satu alat utama dalam mencapai equity dalam penyelenggaraaan pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Syarat utama adalah bahwa data tersedia dan dapat dipercaya (misalnya, tidak mudah dirubah atau dipalsukan).

17 Rationing dan Paket esensial
Kriteria yang tidak diberi subsidi Kriteria yang diberi subsidi. Menggunakan konsep paket esensial.

18 Kriteria yang tidak diberi subsidi:
Program yang tidak efektif Pelayanan bersifat private goods Terkadang ada esktrim dimana para perokok tidak boleh disubsidi.

19 Yang diberi subsidi Immunisasi (EPI) Pelayanan kesehatan sekolah
Promosi kesehatan (gizi dan KB) Pengurangan alkohol dan merokok Regulasi, informasi dan investasi terbatas di rumahtangga Pencegahan AIDS.

20 Yang diberi subsidi (klinik)
Perawatan terkait dengan kehamilan Pelayanan Keluarga Berencana Pengendalian TB Pengendalian penyakit menular Penanganan penyakit anak serious seperti diare, Infeksi Saluran Pernapasan, campak, malaria dan malnutrisi.

21 Untuk ahli ekonomi kesehatan, ide menggeser sumber daya dari aktivitas yang relatif rendah manfaatnya ke suatu investasi ke aktivitas yang lebih cost effective betul betul menarik. Namun demikian, ada berbagai poin penting yang perlu diperhatikan:

22 1.Prioritas dan informasi lokal
2. Keterbatasan sumberdaya 3.Perspektif sistem kesehatan 4.Menjaga keuntungan yang ada sekarang 5.Tren penyakit ke depan 6. Kolaborasi intersektoral 7. Penerimaan publik/politis

23 Apa yang diperlukan untuk negara sedang berkembang?
Dengan keterbatasan sumber daya, jumlah strategi yang sesuai: meningkatkan sumber daya, menggunakan kriteria seperti equity meningkatkan efisiensi teknis dengan memperbaiki manajemen melakukan alokasi

24 The « Five Steps » in Priority Setting
Why does the burden persist? What is the burden of disease? How cost-effective are present interventions? What is the present resource flow for that disease/risk? How cost-effective could future interventions be?

25 Stages in a PBMA (program budgeting marginal analysis ) priority setting process

26 Specific points to consider when applying PBMA

27 Conditions of Accountability for Reasonableness framework

28 Barriers and facilitators for explicit priority setting

29 KESIMPULAN Penetapan Prioritas harus dilakukan dalam setiap implementasi program karena “KETERBATASAN SUMBER DAYA” Perlu komunikasi dan advocacy antar stakeholder untuk menetapkan program prioritas Prioritas Program ditetapkan secara nasional, namun harus mempertimbangkan faktor lokal dalam implementasinya