TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI ANJAB& ABK

Presentasi berjudul: "TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI ANJAB& ABK"— Transcript presentasi:

1 TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI ANJAB& ABK
SELASA, 22 MARET BERTEMPAT DI HOTEL IBIS RAJAWALI SURABAYA

2 Permasalahan Kepegawaian
Jumlah, komposisi dan distribusi PNS belum proporsional sesuai kebutuhan riil organisasi, shg ada satker yg kekurangan pegawai dan kelebihan Peg. Regenerasi pada posisi jabatan tertentu kurang berjalan dengan baik, akibat rekrutmen pegawai tidak kontinyu dan tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan. 5 (lima) Tahun kedepan PNS Pemda mengalami pensiun berjamaah sebagian besar tenaga Guru, teknis dan kesehatan sedangkan formasi yg diberikan dari pusat utk terbatas.

3 Lanjutan Pendidikan formal (ijin belajar dn tugas belajar) banyak terjebak pada kepentingan utk kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah,belum sesui dgn kebutuhan dari Satker. Program diklat pegawai, jenis dan volume belum optimal mempercepat keterampilan & keahlian kebutuhan kompetensi yg diharapkan satker. penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi. Sistem merit belum berjalan secara optimal Peraturan pemerintah blm semua dibuat Sertifikasi terhadap profesi jabatan ASN

4 Keterkaitan Grand Design RB (Perpres 81/2010) Dengan Kebijakan Penataan Kelembagaan dan SDM Aparatur
8 Area Perubahan 9 Program Percepatan RB GRAND DESIGN RB PERPRES NO. 81/2010 AUDIT/ EVALUASI ORGANISASI K/L Penataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah, Distribusi, dan Kualitas PNS Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-government) Penyederhanaan Perizinan Usaha Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri Organisasi 2. Tata Laksana 3. Peraturan Perundang- undangan 4. SDM Aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan Publik 8. Pola Pikir dan Budaya Kerja ANALISISBEBAN KERJA ROAD MAP RB PERMENPAN NO. 20/2010

5 AUDIT/EVALUASI ORGANISASI K/L
PENATAAN ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI AUDIT/EVALUASI ORGANISASI K/L ORGANISASI 2014 Seluruh K/L Pusat telah diaudit. Rekomendasi Gabung TUPOKSI yg terfragmentasi. Perampingan penghapusan RIGHT SIZING

6 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
U U 8 TAHUN 1974 U U 43 TAHUN 1999 U U 5 TAHUN 2014 COMFORT ZONE TO COMPETITIVE ZONE

7 REFORMASI MANAJEMEN ASN
SEBELUM UU ASN UU ASN ANJAB dan ABK dengan e-formation 1 Rumit dan membutuhkan waktu lama PENETAPAN KEBUTUHAN 2 Sistem registrasi On-line Seleksi menggunakan CAT Tidak transparan Membutuhkan waktu dan biaya besar PENGADAAN Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi open recruitment Diklat merupakan hak Mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi Rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi 3 PENGEMBANGAN 4 Berdasarkan SKP Penilaian 3600 PENILAIAN KINERJA Tidak obyektif Penilain 900 5 Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai Sanksi tidak tegas dan absensi dominan DISIPLIN

8 PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
SEBELUM UU ASN UU ASN Berdasarkan kinerja 6 Masih berbentuk pengabdian periode tahunan PENGHARGAAN 7 Tidak mencapai kinerja Tidak berdasarkan capaian kinerja PEMBERHENTIAN Beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah 8 PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN Berdasarkan pangkat & golongan 9 JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA Semagatnya fully funded Pay as you go Sistem Jaminan Sosial Nasional Bantuan HK 10 Jaminan kesehatan masih minim (prosesnya berbelit dan kecil) PERLINDUNGAN

9 VISI MISI DAN TUJUAN ORGANISASI
Kinerja SDM Aparatur Profesionalisme SDM Aparatur Efisiensi Anggaran & Sumber Daya lain Ketersediaan SDM Aparatur secara jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi, secara tepat Perencanaan SDM Aparatur Identifikasi jabatan utama dan jabatan penunjang Analisis Kebutuhan (perhitungan beban kerja dan kebutuhan SDM setiap jabatan) Analisis Bezeting per jabatan Perencanaan pemenuhan SDM

10 Jabatan Utama : Jabatan Penunjang
A. IDENTIFIKASI JABATAN UTAMA DAN JABATAN PENUNJANG Jabatan Utama : Merupakan pelaksana tugas pokok suatu organisasi (jika jabatan ini tidak ada atau tidak diisi maka organisasi tidak berfungsi) Memberikan layanan lengsung pada masyarakat Pekerjaan bersifat teknis substanstif Pelaksanaan tugas tidak dapat/sulit diganti oleh orang lain Jabatan Penunjang Bukan pelaksana tugas pokok suatu organisasi (jika jabatan ini tidak ada atau tidak diisi pengaruh thd organisasi tidak besar) Memberikan layanan ke dalam birokrasi Pekerjaan bersifat administrasi (clerical dan pendukung lain) Pelaksanaan tugas dapat/mudah diganti oleh pemangku jabatan lain

11 Penyusunan kebutuhan pegawai
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
PASAL 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah Pasal 14 Jabatan Administrasi terdiri dari : Jabatan administrator Jabatan pengawas Jabatan pelaksana JABATAN ASN : Pasal 13 Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi

13 JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN ASN JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN TINGGI Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas: ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan, terdiri atas: penyelia; mahir; terampil; dan pemula. JPT utama; JPT madya; dan JPT pratama. Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui: kepeloporan pengembangan kerja sama; dan keteladanan. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri

14 PNS YANG AKAN MENCAPAI BUP PNS YANG AKAN MUTASI PNS YANG PROMOSI
ASPEK POKOK YG HRS DIPERHATIKAN DALAM MERENCANAKAN KEBUTUHAN PEGAWAI LIMA TAHUN PERSEDIAN PNS PNS YANG AKAN MENCAPAI BUP PNS YANG AKAN MUTASI PNS YANG PROMOSI ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI

15 PERENCANAAN SDM V I S I M I S I ORGANISASI REN OPRASIONAL
RENCANA STRATEGI ORGANISASI REN OPRASIONAL

16 PERENCANAAN PNS Suatu proses yang sistematis untuk memprediksi kondisi jumlah PNS, jenis keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan. Menjamin tersedianya PNS dalam jumlah, komposisi, kualifikasi dan kompetensi.

17 TUJUAN PERENCANAAN PNS
Memperoleh jumlah dan tipe pegawai yang tepat, guna melaksanakan tugas pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat

18 Persediaan SDM saat ini Peramalan permintaan dan suplay SDM
ASPEK PERENCANAAN PNS Persediaan SDM saat ini Peramalan permintaan dan suplay SDM Rencana untuk menambah jumlah SDM

19 KONSEP PERENCANAAN PNS
Memprediksi secara sistematis tuntutan kebutuhan dan persediaan PNS di masa depan. Merencanakan pengembangan Pegawai guna mendukung strategi organisasi melalui pengisian formasi secara proaktif. Mengidentifikasi kebutuhan Pegawai jangka pendek dan jangka panjang.

20 PERSEDIAAN SDM Estimasi Persediaan Internal
Audit SDM, menentukan status, kinerja PNS, sebagai dasar rotasi, promosi dan pengembangan. Merencanaan suksesi penggantian (Succession Planning) Peta jabatan, penggantian PNS dibuat dengan penempatan berisi nama dan jabatan incumbent dan nama pengganti potensial ditulis di bawah nama incumbent Estimasi Persediaan Eksternal Kebutuhan eksternal Analisis pasar tenaga kerja Perilaku masyarakat atau sikap masyarakat terhadap organisasi Kependudukan persediaan tenaga kerja yang tersedia dalam berbagai katagori umum Fluktuasi angkatan kerja dari tahun ke tahun

21 LANGKAH PENATAAN PNS MELAKSANAKAN ANALISIS ORGANISASI UNTUK MENYELARASKAN STRUKTUR ORGANISASI DENGAN VISI DAN MISI MELAKSANAKAN ANALISIS JABATAN DAN PENGUKURAN BEBAN KERJA MENYUSUN INFORMASI JABATAN MENYUSUN PROFIL PNS YANG ADA MENURUT JABATAN,GOLRU,PENDIDIKAN DAN LATIHAN,PENGALAMAN KERJA, USIA

22 MANFAAT PERENCANAAN PNS Mencapai efisiensi dlm rekrutmen CPNS Merekrut
tenaga kerja terdidik dg terencana MANFAAT Mengkoor- dinasikan ber- bagai program MSDM Menyelaraskan aktivitas PNS dg visi instansi PERENCANAAN Meningkatkan Pendayagunaan PNS Pengembangan SDM lebih efektif PNS

23 PENYUSUNAN KEBUTUHAN ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA
FORMASI EKSISTING BELANJA PEGAWAI TENAGA HONOR BELANJA PEGAWAI (APBD). JUMLAH PENDUDUK LUAS WILAYAH

24 UKURAN FOKUS DALAM PERENCANAAN PNS
SEMPIT MENENGAH LUAS Rekrutmen Seleksi Rekrutmen Seleksi Pelatihan & Pengembangan Rekrutmen Seleksi Pelatihan & Pengembangan Remunerasi Penilaian Kinerja Perencanaan Karier Sistem Informasi SDM

25 ANALISIS JABATAN PROSES, METODE DAN TEKNIK UNTUK MEMPEROLEH DATA JABATAN YG DIOLAH MENJADI INFORMASI JABATAN DAN DISAJIKAN UNTUK KEPENTINGAN PROGRAM KEPEGAWAIAN SERTA MEMBERIKAN UMPAN BALIK BAGI ORGANISASI, TATA LAKSANA, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS

26 ASPEK YANG DIANALISIS Analisis jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Aspek pokok yang dianalisis adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi yang ada di setiap unit kerja. Penjabaran fungsi idealnya harus tercermin pelaksanaan tugas oleh semua pegawai yang berada di unit kerja tersebut.

27 APA HASIL ANALISIS JABATAN
NOMEN KLATUR JABATAN JENIS JABATAN PETA JABATAN URAIAN JABATAN SYARAT JABATAN RISIKO JABATAN JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN BEBAN KERJA

28 PERHITUNGAN KEBUTUHAN ASN
ANALISIS JABATAN PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011 PETA JABATAN Pegawai setiap Tahun memiliki Jam Kerja Efektif 1250 Jam Kerja EVALUASI pada PNS apa sdh optimal menjalankan jam kerja ya ANALISIS BEBAN KERJA PERMENPAN NO. 26 TAHUN 2011 KEBUTUHAN ASN PNS PPPK KEKURANGAN FORMASI 5 Tahun

29 Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam
Pengertian FORMASI PNS Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan dalam jangka waktu tertentu

30 PRINSIP PENYUSUNAN FORMASI
Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Beban Kerja Formasi Tersedia Karena Adanya Posisi Jabatan Yang Lowong Beban Kerja Tidak Berubah, Komposisi Jumlah Pegawai Tidak Berubah Kebutuhan Pegawai Dinyatakan Dalam Jabatan Syarat Jabatan, dan Kompetensi Penyusunan Formasi disertai Dengan Peta Jabatan yang Menggambarkan Jumlah, Kualifikasi, dan Kompetensi

31 Analisis kebutuhan pegawai formasi)
FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu FORMASI = KEBUTUHAN PEGAWAI Kebutuhan pegawai merupakan totalitas jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam jabatan pada suatu unit kerja atau unit organisasi

32 ORGANISASI BERISI JABATAN-JABATAN
PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA WORK LOAD ANALISIS ORGANISASI BERISI JABATAN-JABATAN PETA JABATAN URAIAN JABATAN BEBAN KERJA (WORK LOAD) STANDAR KEMAMPUAN PEGAWAI INSTRUMEN DASAR YANG HARUS DIMILIKI JUMLAH PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN OLEH SUATU ORGANISASI (JABATAN) UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU (FORMASI)

33 VISI & MISI S O T K PETA JABATAN
PENYUSUNAN FORMASI PNS (Pusat dan Daerah) VISI & MISI ANALISIS KEBUTUHAN PNS Jenis Pekerjaan Sifat Pekerjaan Analisis Beban Kerja & Perkiraan Kapasitas PNS dalam Waktu Tertentu Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Peralatan S O T K PENYUSUNAN FORMASI (Januari) Informasi Jabatan : Uraian Jabatan Syarat Jabatan PETA JABATAN

34 MEKANISME PENYUSUNAN FORMASI
Penyusunan formasi PNS harus didasarkan atas kebutuhan riil organisasi berdasarkan analisis beban kerja Hasil analisis dan perhitungan beban kerja tsb disampaikan kepada Menteri PAN & RB dan BKN Surat permintaan usul dan rincian tambahan formasi CPNS harus ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur/Bupati/Walikota)

35 Usul dan rincian tambahan formasi CPNS harus
didasarkan pada jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan rencana penempatan pada satuan kerja terendah. Pembahasan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan dan rencana penempatan terhadap tambahan formasi CPNS Daerah bagi Kab/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Tambahan formasi PNS yang telah ditentukan oleh Menteri PAN & RB, dengan alasan apapun tidak diperkenankan mengusulkan revisi/perubahan formasi.

36 EVALUASI KEKUATAN PEGAWAI
KEBUTUHAN RIIL PNS Tambahan Formasi Tambahan Formasi EVALUASI KEKUATAN PEGAWAI PETA JABATAN PETA JABATAN Tambahan Formasi PETA JABATAN PETA JABATAN (SOTK) BEZETTING PNS KEBUTU-HAN RIIL PNS Nama Jabatan Nama Pejabat Pangkat/Gol Ruang Pendidikan Usia Masa Kerja Beban Kerja Realokasi Redistribusi Pemberdayaan Usul Tambahan Formasi CPNS

37 DASAR PERTIMBANGAN FORMASI CPNS
KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG TAMBAHAN ALOKASI FORMASI CPNS. PROFIL DAERAH DAN PETA JABATAN - Potensi Daerah - Anggaran Belanja Pegawai - Data Kelembagaan - Data Existing Pegawai. PRIORITAS ALOKASI FORMASI - Pelayanan Dasar (Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan) - Tenaga Teknis - Daerah Perbatasan, Terpencil, dan Tertinggal

38 STANDAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) Setiap eselon IV (unit teknis) - rutin ( 2–4 pegawai) - berkala ( 1–2 pegawai) Setiap eselon IV (unit pelayanan) dapat memiliki 2 – 5 pegawai Berdasarkan standar kebutuhan yang ada, seperti: - Tenaga kesehatan di RSUD, Puskesmas, - Tenaga pendidikan di SD, SMP, SMK, SMA. Berdasarkan jenis JFT (144) dan kebutuhan unit organisasi dalam penyelesaian tupoksi. Konsep

39 Menunjukkan peran orang
PERUMUSAN NAMA JFU PEGAWAI PEKERJAAN Berulang-ulang Input-proses-output Korelasi ke atas dsb Indikator Prestasi MULTISKILLS/ MULTITASKING Pengolah Penyaji Penelaah Perumus Analis, dst NAMA JABATAN Menunjukkan peran orang Aktivitas dominan Obyek/Output

40 Kebutuhan tenaga kesehatan
Tenaga medis • Dokter Spesialis • Dokter Umum • Dokter Gigi Tenaga Keperawatan • Perawat • Bidan Tenaga Kefarmasian • Apoteker • Analisis Farmasi • Asisten Apoteker Tenaga Kesehatan Masyarakat • Epidemiologis kesehatan • Entamologis kesehatan • Mikrobiologis kesehatan • Penyuluh kesehatan • Pengadministrasi kesehatan • Sanitarian

41 Lanjutan Tenaga Gizi • Nutrisionis • Dietisien  Tenaga Keterapian Fisik • Fisioterapis • Okupasiterapis • Terapis Wicara Tenaga Keteknisan Medis • Radiografer • Radiografis • Teknisi Gigi • Teknisi Elektromedis • Analis Kesehatan • Refraksionis Optisien • Otorik Prostetik • Teknisi Transfusi • Perekam Medis

42 Standar Kebutuhan Tenaga Rumah Sakit Umum
(dalam jumlah orang) permenpan no.75 tahun 2004 JENIS TENAGA RS Kelas A Kelas B (p) Kelas B (NP) Kelas C Kelas D Dokter Spesialis 304 102 36 7 - Dokter Umum 11 3 Dokter Gigi 6 2 1 Keperawatan 1,240 464 200 80 16 Kefarmasian 24 12 Kesehatan Masyarakat Gizi Keterapian Fisik 34 15 5 Keteknisan Medis 52 23 Non Tenaga Kesehatan 348 282 87 28

43 Optimalisasi Jabatan Fungsional/ Jenis jabatan Fungsional Umum
Contoh JF Tertentu (124 JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan Perencana Widyaiswara Analis Kebijakan Analis Kepegawaian Auditor Kepegawaian Assessor SDM Aparatur Pustakawan Arsiparis Pranata Komputer Statistisi Auditor Litkayasa Perekayasa Pranata Humas Penerjemah Dokter Perawat Guru dll Contoh JF Umum Pengadminsitrasi Umum Pengadministrasi Surat Pengadministarsi Keuangan Analis Anggaran Analis Hukum Analis Keuangan Analis Budidaya Perikanan Analis Sistem Informasi dan Jaringan Sopir/Pengemudi Mobil Pilot Operator Data Entry Sekretaris Teknisi Kendaraan Teknisi Komputer Pengelola Database Pengelola Perpustakaan Pengawas/pengamat Bangunan Penjaga Kamar Gelap Petugas Keamanan dll

44 Merumuskan Nama Jabatan
Menetapkan unit organisasi terendah. Menginventarisasi tugas-tugas pada unit tersebut. Memperkirakan waktu setiap tugas. Mengelompokan setiap tugas. Menghitung waktu setiap kelompok tugas. Merumuskan syarat-syarat setiap tugas Menyusun rumusan jabatan.

45 NAMA - NAMA JABATAN Pola Lama Pola Baru satu kegiatan menjadi nama jabatan (Pengagenda surat) Nama organisasi menjadi nama jabatan (Bendahara Sekolah) Kegiatan yang sama dibuat nama jabatan yang berbeda –beda dan diikuti nama organisasi (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Sekolah, Bendahara barang, Bendahara gudang, dll) Nama jabatan mengikuti banyak nya jumlah pegawai. beberapa kegiatan menjadi nama jabatan Pengadministrasi Umum (Penerima surat, Mengagendakan surat, menyortir surat, mengantarkan surat, dll) yaitu multitask Kegiatan yang sama seharusnya menggunakan hanya satu nama jabatan “Bendahara “(Bendahara Pengeluaran, Penerimaan, Sekolah, barang, gudang, dll) Pegawai yang mengikuti jabatan (bisa saja ABK lebih dari satu setiap jabatan)

46 MENGINVENTARISASI TUGAS UNIT ORGANISASI
Menyusun rencana program kerja. Memberikan pengarahan pelaksanaan program kerja. Mengumpulkan dan menganalisis data masyarakat Menyusun profil masyarakat pencari kerja. Menyusun daftar perusahaan Menginventarisir jumlah jabatan yg kosong pada perusahaan. Memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dengan perusahaan. Memberikan pelatihan kerja pada masyarakat.

47 Tugas Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Pada Kecamatan
Menyusun program di bidang perkonomian dan pembangunan di kecamatan; Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat; Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan produksi; Menyelenggarakan pembinaan di bidang lingkungan hidup; (Pengadminitrasi Umum, Operator Komputer )

48 JABATAN FUNGSIONAL UMUM
CONTOH NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI TUGAS : MELAKUKAN PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PENYAJIAN DATA INFORMASI, PUBLIKASI DAN PERPUSTAKAAN DI BIDANG GEOTEKNOLOGI. NAMA J F U: - PENGOLAH DATA - PENYAJI DATA INFORMASI GEOTEKNOLOGI - PENDOKUMENTASI DATA INFORMASI GEOTEKNOLOGI

49 KEWAJIBAN INSTANSI 1 Kebutuhan PNS 2 Kebutuhan PNS Selama 5 tahun 3
NO KEWAJIBAN REALISASI 1 Kebutuhan PNS 2 Kebutuhan PNS Selama 5 tahun 3 Uraian Jabatan 4 Peta Jabatan 5 Analisis Beban Kerja 6 Redistribusi Pegawai 7 Usulan Formasi 8 Bazeting Berapa besar jumlah PNS yg diburuhkan Bagaiman pengaturan kebutuhan PNS (kekurangan/kelebihan) Nama-Nama Jabatan (butir kegiatan) Jabatan apa saja yg dibutuhkan untuk melaksankan tugas organisasi Seberapa banyak jumlah Pegawai yg dibutuhkan dalam satu jabatan Apakah ada unit yg kekurangan/ kelebihan jabatan (sehingga diperlukan pengaturan) Jabatan apa saja yang kekurangan pegawai Kekurangan pegawai (di jabatan apa saja)

50 Optimalisasi Jabatan Fungsional/ Jenis jabatan Fungsional Umum
Contoh JF Tertentu (144 JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan Perencana Widyaiswara Analis Kebijakan Analis Kepegawaian Auditor Kepegawaian Assessor SDM Aparatur Pustakawan Arsiparis Pranata Komputer Statistisi Auditor Litkayasa Perekayasa Pranata Humas Penerjemah Dokter Perawat Guru dll Contoh JF Umum Pengadminsitrasi Umum Pengadministrasi Surat Pengadministarsi Keuangan Analis Anggaran Analis Hukum Analis Keuangan Analis Budidaya Perikanan Analis Sistem Informasi dan Jaringan Sopir/Pengemudi Mobil Pilot Operator Data Entry Sekretaris Teknisi Kendaraan Teknisi Komputer Pengelola Database Pengelola Perpustakaan Pengawas/pengamat Bangunan Penjaga Kamar Gelap Petugas Keamanan dll

51 PETA JABATAN Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.

52 PETA JABATAN Struktur Organisasi Lengkap dengan Golru & Pendidikan
Beban Kerja Kekuatan Pegawai Beban Kerja IV/d = - III/d 2 II/d I/d Renja dan Lakip Unit Organisasi IV/c 1 III/c 6 II/c I/c Direktur Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Pertimbangan Teknis Kepala BKN Kepada Menpan dan RB tentang Penambahan CPNS Pusat dan Daerah. IV/b III/b II/b I/b IV/a III/a 3 II/a I/a Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH. M.Si Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Pegawai. 19 Orang Terdiri Dari IV/c - S2 Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Kompensasi Pegawai. Es. II JFT Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pegawai. Es. III JFU 8 Bimbingan Teknis Penyusunan Formasi PNS Pusat dan Daerah. Es. IV 7 Kasubdit. Perencanaan Formasi Pegawai Kasubdit. Perencanaan Pengembangan Pegawai Kasubdit. Perencanaan Kompensasi Pegawai Badi Mulyono, S.Sos Drs. Haryomo DP, S.Pd, M.Hum Drs. Sukamto III/d - S1 IV/a - S2 IV/b - S1 Kasie Peny. Perenc. Formasi Pegawai A Kasie Peny. Perenc. Formasi Pegawai B Kasie Perenc. Pengemb. Pegawai A Kasie Perenc. Pengemb. Pegawai B Kasie Peny. Perenc. Gaji Pegawai Kasie Peny. Perenc. Kesejahteraan Pegawai Susilowati, SH. Marleny Manatar, SE, M.Si Hariyani, S.Sos III/c - S2 III/c - S1 JABATAN JML Pengolah Data Formasi Kasie Perenc. Pengemb Pegawai C Operator Komputer Janri Haposan, S.Si, M.Si Kasie Peny. Perenc. Formasi Pegawai C Kasie Pelayanan Direktorat Kasie Peny. Perenc. Tunjangan Pegawai Adi Suharto Muniroh, S.Sos Antonius Suyono, S.Sos III/b - SLTA Sekretaris Peny. Perenc. Tunj. Pegawai Pengad. Data Formasi Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Caraka *) Keadaan Juli 2010 Rekapitulasi Kekuatan Pegawai Nomenklatur JFU Lengkap dengan Jumlah

53 ANALISIS BEZETING / PEGAWAI YANG ADA (WORK FORCE ANALISIS)
a) Analisis bezeting menurut jabatan dan usia NO KEBUTUHAN PERSEDIAAN PEGAWAI NAMA JABATAN PEGAWAI JUMLAH USIA PEGAWAI 20-30 31-40 41-50 51 52 53 54 55 56 57 50 59 60 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I Penata Laporan Keuangan  2  Perencana 4  1 1  3 Guru Kelas 200 180 40 30 2   4  Perawat 150 120 5 dll

54 KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN SESUAI RATIO THN 2012
NO URAIAN 2012 Ratio/ pddk KEBUTUHAN KURANG 1 Dr. Spesialis 3172 6 2486 - 686 2 Dr. umum 4461 40 16575 12114 3 Dr. gigi 1986 11 4558 2572 4 Perawat 28615 117 48482 19867 5 Bidan 15648 100 41438 25790 Kesmas 1391 15184 7 Sanitarian 1419 15156 8 Apoteker 1774 10 4144 2370 9 Asisten Apoteker 4252 30 12431 8179 Nutrisionis 1720 22 9116 7396 Analis Kesehatan 1713 15 6216 4503

55 KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DAN USULAN FORMASINYA

56 Kebutuhan T.kes level diploma
JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DIPLOMA III (D-III) PADA 5 (LIMA) RSUD DAN DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 NO NAMA JABATAN KEBUTUHAN PNS BEZETTING KEKURANGAN JUMLAH 4.473 2.917 -1.556 1 ANALIS KESEHATAN 14 9 -5 2 ANALIS LABORATORIUM 20 8 -12 3 ANALIS MEDIS 45 24 -21 4 BIDAN 262 151 -111 5 ENTOMOLOGI KESEHATAN -2 6 EPIDEMIOLOGI KESEHATAN -3 7 FISIKAWAN MEDIS -1 FISIOTERAPIS 73 59 -14 NUTRISIONIS 156 166 10 OKUPASI TERAPIS 11 ORTHOTIC PROSTETIC -4 12 PELAKSANA GIZI 19 13 PELAKSANA REFRAKSI OPTIK PENATA RADIOLOGI 15 PENGAWAS RADIASI 16 PERAWAT 3.172 2.006 -1.166 17 PERAWAT GIGI 27 23 18 PEREKAM MEDIK 158 102 -56 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 226 171 -55 RADIOGRAFER 140 82 -58 21 REFRAKSIONIS 22 SANITARIAN 36 -9 TEKNISI ELEKTRO MEDIK -8 TEKNISI GIGI -10 25 TERAPIS OKUPASI 26 TERAPIS WICARA -7

57

58

59 DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN FORMASI
JENIS PEKERJAAN = macam-macam pekerjaan yang diformulasikan menjadi peta jabatan SIFAT PEKERJAAN = hal-hal khusus yang menjadi karakter pekerjaan seperti waktu kerja, upaya fisik yang berat, dsb PERKIRAAN BEBAN KERJA = perkiraan frekuensi rata-rata kegiatan dalam pekerjaan dan serapan waktu setiap pekerjaan PERKIRAAN KAPASITAS PEGAWAI (standard rate of performance) = kemampuan rata-rata seorang pegawai KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN = dilaksanakan sendiri atau dilimpahkan kepada pihak ketiga JENJANG dan JUMLAH JABATAN yang ada PERALATAN KERJA yang tersedia = makin tinggi teknologi, makin sedikit pegawai yang diperlukan

60 PERALATAN KERJA JABATAN TUGAS PER TUGAS DALAM JABATAN (TIME STUDI)
METODA MENGHITUNG KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASAR BEBAN KERJA DAPAT MENGGUNAKAN PENDEKATAN: HASIL KERJA JABATAN OBJEK KERJA JABATAN PERALATAN KERJA JABATAN TUGAS PER TUGAS DALAM JABATAN (TIME STUDI)

61 Pendekatan Hasil Kerja
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) Pendekatan Hasil Kerja Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah: wujud hasil kerja dan satuannya; jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai; standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah: Beban kerja Standar kemampuan Rata-rata X 1 orang Contoh: Jabatan : Pengentri Data Hasil Kerja : Data Entrian Beban Kerja/Target Hasil : 200 data entrian setiap hari Standar Kemampuan Pengentrian : 30 data per hari Perhitungannya adalah: 200 data entrian 30 data entrian X 1 orang = 6,67 orang Dibulatkan menjadi 7 orang 38

62 b. Pendekatan Objek Kerja Metoda ini memerlukan informasi:
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) b. Pendekatan Objek Kerja Metoda ini memerlukan informasi: wujud objek kerja dan satuannya; jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek yang harus dilayani; standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja. Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah: Objek kerja Standar kemampuan Rata-rata X 1 orang Contoh: Jabatan : Dokter Objek Kerja : Pasien Beban Kerja : 80 pasien per hari Standar Kemampuan Pemeriksaan : 25 pasien per hari 80 pasien 25 pasien X 1 Dokter = 3,2 orang Dokter dibulatkan menjadi 3 orang 39

63 Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
c. Pendekatan Peralatan Kerja Dalam menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah: satuan alat kerja; jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja; jumlah alat kerja yang dioperasikan; rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja (RPK). Rumus penghitungannya adalah: Peralatan kerja Rasio Penggunaan Alat Kerja X 1 orang Contoh: Bis angkutan pegawai Satuan alat kerja : Bis Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja Pengemudi Bis Kernet Bis Montir Bis Jumlah alat kerja yang dioperasikan 20 bis Rasio Pengoperasian Alat Kerja 1 Pengemudi 1 Bis 1 Kernet 1 Bis 1 Montir 5 Bis 40

64 Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
Jumlah pegawai yang diperlukan: Pengemudi Bis: 20 bis 1 bis X 1 Pengemudi = 20 Pengemudi Kernet Bis: 20 bis 1 bis X 1 Kernet = 20 Kernet Bis Montir Bis: 20 bis 5 bis X 1 Montir = 4 Montir Bis 41

65 Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
d. Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metoda ini adalah uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas; waktu penyelesaian tugas; jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. Rumusnya adalah: Waktu Penyelesaian Tugas  WaktuKerja Efektif Waktu Penyelesaian Tugas disingkat WPT. Sedangkan Waktu Kerja Efektif disingkat WKE 42

66 Pegawai Yg Dibutuh-kan
CONTOH (1) Nama Jabatan : Penganalisis Formasi Pegawai Unit Kerja : Sub Dit. Perencanaan Formasi Pegawai Ikhtisar Jabatan : Menginventarisasi, merekapitulasi, dan menyusun konsep pertimbangan Kepala BKN mengenai alokasi tambahan formasi Instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi - BKN No Uraian Tugas Satuan Hasil Waktu Penyele-saian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh-kan Ket 1 Memeriksa data usulan formasi yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Daerah sudah sesuai dengan format formulir yang ditentukan agar data akurat Laporan Rekapitulasi 30 menit menit 600 0,25

67 CONTOH (2) No Uraian Tugas Satuan Hasil Waktu Penyele-saian
Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh-kan Ket 2 Menginventarisasi data usulan formasi yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan cara mengelompokkan sesuai dengan instansi dan jabatannya agar memudahkan dalam pencarian data Laporan Rekapitulasi Per Kelompok Jabatan 60 menit menit 600 0,5 3 Mengolah data usulan formasi berdasarkan jenis jabatan untuk membuat bahan pertimbangan Laporan Rekapitulasi Per Jenis Jabatan 100 menit 0,83

68 Pegawai Yg Dibutuh-kan
CONTOH (3) No Uraian Tugas Satuan Hasil Waktu Penyele-saian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh-kan Ket 4 Memberikan informasi yang dibutuhkan Penganalisis Formasi Pegawai berdasarkan data usul formasi sebagai bahan pembuatan kebijakan formasi dan pertimbangan alokasi tambahan formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah Data 30 menit menit 1 0,0004 5 Membuat konsep pertimbangan Kepala BKN mengenai alokasi tambahan formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan data usul formasi sebagai bahan pertimbangan teknis Kepala BKN Draft Surat 120 menit 0,0016

69 Pegawai Yg Dibutuh-kan
CONTOH (4) No Uraian Tugas Satuan Hasil Waktu Penyele-saian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh-kan Ket 6 Membuat laporan statistik mengenai formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan data usul formasi untuk diserahkan kepada atasan langsung Laporan 6000 menit menit 2 0,16 7 Memelihara database formasi pegawai dengan cara menyimpan, memperbaharui dan memproteksi data agar tetap akurat dan terjaga kerahasiaannya Kegiatan 60 menit 1 0,00083 8 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas 20 menit 52 0,014 Jumlah 1.75

70 DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
TENAGA KESEHATAN NO UNIT KERJA JUMLAH TENAGA DOKTER DRG PERAWAT BIDAN NAKES LAIN NON NAKES PUSKESMAS 1. PUSKESMAS PERAWATAN 2 dr / PKM 1 drg / PKM 8 perawat / PKM 3 bidan / PKM 3 nakes lain / PKM 1/3 jml tenaga kesehatan 2. PUSKESMAS NON PERAWATAN 1 dr / PKM 1 drg / 3 PKM 5 perawat / PKM 3. PUSKESMAS PEMBANTU 1 perawat / Pustu 4. DESA 1 bidan / desa RUMAH SAKIT 1 dr / 10 TT 3 drg / RS 2 perawat / TT 1 nakes lain / 3 TT Keterangan : TT = Tempat Tidur PKM = Puskesmas Nakes Lain = Tenaga Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keterapian Fisik, Keteknisan Medis Non Nakes = Tenaga Administrasi yang menunjang pelayanan kesehatan

71 KESIMPULAN FORMASI BERSIH Kompeten Melayani Peta jabatan
Kebutuhan (ABK) Jumlah Pegawai BERSIH Kompeten Melayani Kekurangan Kelebihan Kualifikasi pendidkan Pensiun Berhenti dll

72 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR