USULAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO DAN PUSAT DI BAWAH MENTERI

Presentasi berjudul: "USULAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO DAN PUSAT DI BAWAH MENTERI"— Transcript presentasi:

1 USULAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO DAN PUSAT DI BAWAH MENTERI
HASIL PEMBAHASAN TIM 23 JULI 2015

2 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KERJA SAMA HUKUM DAN ORGANISASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN PERENCANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL UMUM KOMUNIKASI DAN LAYANAN MASYARAKAT Catatan : Biro Hukor belum dibahas, Biro Humas dan KLN ada perbaikan nomenklatur

3 SUBBAGIAN ANGGARAN BIRO PERENCANAAN DAN BAGIAN APBN II PERENCANAAN
APBN III TATA USAHA APBN I EVALUASI DAN PELAPORAN KJF PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN PROGRAM PRIORITAS PROGRAM TRANSFER DAERAH Catt : Fungsi Desentralisasi masuk ke subbag Perencanaan program transfer daerah Rencana aksi program terkait lintas sektor ada di subbag perencanaan program prioritas

4 PERENCANAAN STRATEGIS
SUBBAGIAN ANGGARAN BIRO PERENCANAAN DAN BAGIAN APBN II PERENCANAAN APBN III TATA USAHA APBN I EVALUASI DAN PELAPORAN KJF PERENCANAAN STRATEGIS DAN PROGRAM STRATEGIS PROGRAM TRANSFER DAERAH Hasil Pembahasan 23 Juli Catt : Fungsi Desentralisasi masuk ke subbag Perencanaan program transfer daerah Rencana aksi program terkait lintas sektor ada di subbag perencanaan program prioritas Catatan : Sudah selesai dibahas. Fungsi SPM ditampung pada Perencanaan Program Transfer Daerah

5 DAN PEMBINAAN KEUANGAN
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PENYUSUNAN BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PEMANFAATAN LAPORAN BARANG PENGHAPUSAN TATA LAKSANA KEUANGAN DAN PEMBINAAN KEUANGAN TATA LAKSANA KEUANGAN PEMBINAAN PERBENDAHARAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAYANAN SECARA ELEKTRONIK PENATAUSAHAAN TATA USAHA BIRO KJF Catatan 12 Maret : Subbagian Penatausahaan PNBP termasuk didalamnya PHLN Subbagian Perbendaharaan termasuk didalamnya TPTGR Fungsi monitoring dan evaluasi dimasukkan kedalam masing2 Subbagian di Bagian Tatalaksana Keuangan dan Perbendaharaan.

6 Bagian Tatalaksana dibagi menjadi sektor, sesuai arahan Tim KemenPANRB
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PENYUSUNAN BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PEMANFAATAN LAPORAN BARANG PENGHAPUSAN TATA LAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN TATA LAKSANA KEUANGAN I KEUANGAN II PENGADAAN BARANG/JASA LAYANAN SECARA ELEKTRONIK PENATAUSAHAAN TATA USAHA BIRO KJF Hasil Pembahasan 23 Juli Catatan 12 Maret : Subbagian Penatausahaan PNBP termasuk didalamnya PHLN Subbagian Perbendaharaan termasuk didalamnya TPTGR Fungsi monitoring dan evaluasi dimasukkan kedalam masing2 Subbagian di Bagian Tatalaksana Keuangan dan Perbendaharaan. Bagian Tatalaksana dibagi menjadi sektor, sesuai arahan Tim KemenPANRB Fungsi LAKIP ditampung di Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan

7 Hasil Pembahasan 23 Juli BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II SUBBAGIAN TATA LAKSANA TATA USAHA ORGANISASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PERATURAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PERUNDANG-UNDANGAN I BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DAN PENGAWASAN PERATURAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BIDANG MANAJEMEN PELAYANAN HUKUM PELAYANAN HUKUM I PELAYANAN HUKUM II PELAYANAN HUKUM III KJF PENATAAN JABATAN Catatan rapat 13 Agustus : Pelayanan Hukum di bagi menurut fungsi, tidak berdasarkan regional Bagian Jabatan fungsional tidak seimbang dengan bagian lain, sementara di Bagian Peraturan PerUUan bebannya sangat berat, sehingga kotak yang ada digunakan untuk fungsi PerUUan. Pembagian Subbag berdasarkan teknisnya Jabfung dimasukkan ke Bagian ke 4  perlu dihitung beban tugas dari ke 4 kotak, terutama kotak ortala, apakah tidak terlalu berat. Dengan telah berkurangnya fungsi penyusunan rencana strategis di Biro Renggar, maka kotak yang ada digantikan dengan fungsi desentralisasi, yang semula ada di Biro Hukor. Dengan pertimbangan : di Rorenggar terdapat fungsi dana transfer daerah, dengan demikian untuk memantau pelaksanaan SPM di daerah, maka fungsi desentralisasi sebaiknya disatukan disana. Dengan demikian di Bagian tatalaksana terdapat kotak kosong, yang diusulkan untuk menangani fungsi PPNS yang selama ini belum ada yang menangani. Perubahan di bagian Pelayanan Hukum, menjadi Subbag BHI, 2 dan 3 ya Fungsi Penyidikan ditampung di Bagian Pelayanan Hukum yang dibagi kedalam Sektor, Sementara fungsi pengawasan ditampung dalam Bagian PP I dan II (juklak dan juknisnya), pelaksananya ada di Dit.teknis

8 Tubel PPSDMK sama dengan penugasan org diklat
BIRO KEPEGAWAIAN BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI FUNGSIONAL PENGEMBANGAN KARIR UMUM DAN KESEJAHTERAAN PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PENGHARGAAN DAN TATA USAHA PENGADAAN PEGAWAI PENYUSUNAN FORMASI PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MUTASI PEGAWAI KENAIKAN PANGKAT PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PENILAIAN KINERJA DAN DUKUNGAN INFORMASI KJF Tubel PPSDMK sama dengan penugasan org diklat Tubel untuk Kemenkes harusnya ada di Ropeg (termasuk diklatnya)

9 BIRO KEPEGAWAIAN BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI SUBBAGIAN PERENCANAAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANGAN KARIR DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PENGHARGAAN DAN TATA USAHA PENGADAAN PEGAWAI PENYUSUNAN FORMASI PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGANGKATAN PEGAWAI DENGAN PENUGASAN KHUSUS MUTASI DAN PENILAIAN KINERJA KENAIKAN PANGKAT PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PENILAIAN KINERJA DAN DUKUNGAN INFORMASI KJF Hasil Pembahasan Tubel PPSDMK sama dengan penugasan org diklat Tubel untuk Kemenkes harusnya ada di Ropeg (termasuk diklatnya) Fungsi P3K dimasukkan kedalam fungsi penugasan khusus, pengembangan Jabfung dilakukan di Badan PPSDM

10 BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI BAGIAN KERJA SAMA KESEHATAN BILATERAL
KERJA SAMA KESEHATAN MULTILATERAL KERJA SAMA KESEHATAN REGIONAL SUBBAGIAN KERJA SAMA BADAN PBB KERJA SAMA BILATERAL KAWASAN ASIA PASIFIK DAN TIMUR TENGAH KERJA SAMA BILATERAL KAWASAN AMERIKA, EROPA , DAN AFRIKA KERJA SAMA MULTILATERAL NON PBB KERJA SAMA ASEAN KERJA SAMA REGIONAL NON-ASEAN TATA USAHA KJF Catatan : Usulan Kemenkes Biro KLN Alternatif 1, bila tidak boleh ada penambahan Biro maka fungsi KLN dimasukkan ke satu Bagian di Biro Perencanaan dan Anggaran, dan fungsi administrasi LN ke Biro Umum Alternatif 2, bergabung dengan Biro Hukum Kalau ingin tetap menjadi Pusat maka nomenklatur dan tusinya tidak dalam bentuk kerja sama (oleh karena kerja sama adalah fungsi dari sekretariat jenderal)

11 Hasil Pembahasan BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI BAGIAN
FASILITASI INTERNASIONAL KERJA SAMA KESEHATAN BILATERAL KERJA SAMA KESEHATAN REGIONAL SUBBAGIAN KERJA SAMA BILATERAL KAWASAN ASIA PASIFIK DAN TIMUR TENGAH FASILITASI LEMBAGA PERSATUAN BANGSA BANGSA FASILITASI LEMBAGA NON PERSATUAN BANGSA BANGSA KERJA SAMA BILATERAL KAWASAN AMERIKA, EROPA , DAN AFRIKA KERJA SAMA ASEAN KERJA SAMA REGIONAL NON-ASEAN TATA USAHA KJF Catatan : Usulan Kemenkes Biro KLN Alternatif 1, bila tidak boleh ada penambahan Biro maka fungsi KLN dimasukkan ke satu Bagian di Biro Perencanaan dan Anggaran, dan fungsi administrasi LN ke Biro Umum Alternatif 2, bergabung dengan Biro Hukum Kalau ingin tetap menjadi Pusat maka nomenklatur dan tusinya tidak dalam bentuk kerja sama (oleh karena kerja sama adalah fungsi dari sekretariat jenderal)

12 Pending, struktur yang lama lebih baik
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN INFORMASI PUBLIK SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DOKUMENTASI DAN PENERBITAN TATA USAHA PELAYANAN PUBLIK LAYANAN TERPADU DAN PERPUSTAKAAN STANDARDISASI DAN PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI STRATEGI KOMUNIKASI HUBUNGAN MEDIA DAN LEMBAGA HUBUNGAN MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL KJF PRODUKSI KOMUNIKASI SUBBAGIAN KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA Pending, struktur yang lama lebih baik

13 Hasil Pembahasan dgn KemenPAN
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN INFORMASI PUBLIK SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DOKUMENTASI DAN PENERBITAN TATA USAHA PELAYANAN PUBLIK LAYANAN TERPADU DAN PERPUSTAKAAN STANDARDISASI DAN PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI STRATEGI KOMUNIKASI HUBUNGAN MEDIA DAN LEMBAGA HUBUNGAN MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL KJF PRODUKSI KOMUNIKASI SUBBAGIAN KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA Pending, struktur yang lama lebih baik Agar dirumuskan kebali nomenklatur untuk 2 Bagian yang lain, agar mencerminkan tugas kesetjenan

14 KOMUNIKASI DAN LAYANAN
Hasil Pembahasan 23 JULI BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN MASYARAKAT BAGIAN INFORMASI PUBLIK SUBBAGIAN PENYEDIAAN INFORMASI LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN TATA USAHA LAYANAN MASYARAKAT FASILITASI LAYANAN TERPADU DAN PERPUSTAKAAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK PUBLIKASI OPINI PUBLIK HUBUNGAN MEDIA DAN LEMBAGA HUBUNGAN MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL KJF PRODUKSI PUBLIKASI Draft ALT 1 SUBBAGIAN KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA Penambahan kotak struktural disebabkan adanya penambahan fungsi baru, yaitu standardisasi pelayanan publik. Dipertimbangkan untuk menambah fungsi pada Bagian Keuangan (Mis. Laporan Kesekjenan)

15 Hasil Pembahasan 23 JULI BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA TATA USAHA PEMELIHARAAN KEUANGAN, GAJI DAN TATA USAHA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS KEUANGAN GAJI TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL TATA USAHA MENTERI DAN STAF AHLI SEKRETARIS JENDERAL ADMINISTRASI UMUM TATA NASKAH KEARSIPAN PENGAMANAN KJF PROTOKOL Dalam TU bIRO ada fungsi Perjalanan Dinas Pejabat Dipertimbangkan untuk menambah fungsi pada Bagian Keuangan (Mis. Laporan Kesekjenan) Fungsi layanan pengadaan disatukan dengan Rumah Tangga, fungsi kearsipan besar dan ada pelimpahan fungsi arsip tata naskah dinas kepegawaian dari Ropeg

16 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DI BAWAH MENTERI KESEHATAN
SINKRONISASI DAN INTEGRASI KEBIJAKAN KESEHATAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN HAJI DATA DAN INFORMASI MENTERI SEKRETARIAT JENDERAL KRISIS

17 PUSAT DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI SUBBIDANG DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ANALISIS DATA PENGELOLAAN APLIKASI DAN DATA BASE SUBBIDANG STANDARDISASI SISTEM INFORMASI DISEMINASI INFORMASI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BMN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PROGRAM DAN EVALUASI KJF Tugas TU : perencanaan, kepegawaian (87 org), rumahtangga, asset, keuangan menangani tim penilai jabfung Pranata Komputer dan Statistisik dengan melibatkan Bidang TU Pusdatin memiliki data centre untuk pemulihan data dan cover data yang bebannya sangat besar pengurusan penitipan server di Kemkominfo di Balikpapan Pengelolaan jaringan di seluruh daerah (1267 Unit) oleh TU dan Bidang-Bidang Tim : Seharusnya tim penilai jabfung Pranata Komputer dan Statistisi tugas Bidang Terkait pengurusan data center, sebaiknya TU hanya menanggani BARANG MILIK NEGARAnya saja, teknis ada di Bidang Kesimpulan : TU  Subbagian TU

18 Hasil Pembahasan 23 JULI PUSAT DATA DAN INFORMASI BIDANG
STATISTIK KESEHATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SISTEM INFORMASI KESEHATAN SUBBIDANG STATISTIK DERAJAT DAN UPAYA KESEHATAN ANALISIS DATA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI STATISTIK LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA KESEHATAN DISEMINASI INFORMASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BMN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PROGRAM DAN EVALUASI KJF Tugas TU : perencanaan, kepegawaian (87 org), rumahtangga, asset, keuangan menangani tim penilai jabfung Pranata Komputer dan Statistisik dengan melibatkan Bidang TU Pusdatin memiliki data centre untuk pemulihan data dan cover data yang bebannya sangat besar pengurusan penitipan server di Kemkominfo di Balikpapan Pengelolaan jaringan di seluruh daerah (1267 Unit) oleh TU dan Bidang-Bidang Tim : Seharusnya tim penilai jabfung Pranata Komputer dan Statistisi tugas Bidang Terkait pengurusan data center, sebaiknya TU hanya menanggani BARANG MILIK NEGARAnya saja, teknis ada di Bidang Kesimpulan : TU  Subbagian TU

19 PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PELAPORAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN UMUM PERENCANAAN DAN EVALUASI BIDANG EKONOMI KESEHATAN SUBBIDANG ANALISIS BIAYA MANFAAT DAN EFEKTIVITAS ADVOKASI DAN SOSIALISASI PEMBIAYAAN KESEHATAN PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN ANALISIS BELANJA PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN DAN MANFAAT ANALISIS PEMBIAYAAN DAN KEPESERTAAN KJF Subbidang Analisis Pembiayaan Kesehatan adalah NHA, dicari nomenklatur yang lebih baik.

20 Hasil Pembahasan 23 JULI PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGIAN
TATA USAHA SUBBAGIAN PELAPORAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN UMUM PERENCANAAN DAN EVALUASI BIDANG EVALUASI EKONOMI KESEHATAN SUBBIDANG ANALISIS BIAYA MANFAAT DAN EFEKTIVITAS ADVOKASI DAN SOSIALISASI PEMBIAYAAN KESEHATAN PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN ANALISIS BELANJA PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN DAN MANFAAT ANALISIS PEMBIAYAAN DAN KEPESERTAAN KJF Subbidang Analisis Pembiayaan Kesehatan adalah NHA, dicari nomenklatur yang lebih baik.

21 PUSAT KRISIS KESEHATAN BIDANG
PERENCANAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN SUBBIDANG PERENCANAAN PENANGGULANGAN KRISIS SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN INFORMASI SUBBIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EVALUASI KOORDINASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN SUBBIDANG PENCEGAHAN, MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN SUBBIDANG TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PROGRAM KJF Untuk menghindari “kesan” rowing pada Pusat ini, maka Bidang ke-2 ditambahkan kata fasilitasi, sehingga Pusat ini menjalankan fungsinya untuk memberikan masukan substantif kepada unit kerja lainnya. Sebagai data dukung, agar dituliskan dukungan substantif Pusat ini kepada seluruh unsur di lingkungan Kemenkes berupa apa?

22 Hasil Pembahasan 23 JULI PUSAT KRISIS KESEHATAN BIDANG
PERENCANAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN EVALUASI PASKA SUBBIDANG PERENCANAAN PENANGGULANGAN KRISIS SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN INFORMASI PASKA KRISIS SUBBIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA REHABILITASI PASKA KRISIS KOORDINASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN SUBBIDANG PENCEGAHAN, MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN SUBBIDANG TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PROGRAM KJF Untuk menghindari “kesan” rowing pada Pusat ini, maka Bidang ke-2 ditambahkan kata fasilitasi, sehingga Pusat ini menjalankan fungsinya untuk memberikan masukan substantif kepada unit kerja lainnya. Sebagai data dukung, agar dituliskan dukungan substantif Pusat ini kepada seluruh unsur di lingkungan Kemenkes berupa apa?

23 Hasil Pembahasan PUSAT KESEHATAN HAJI
BAGIAN TATA USAHA BIDANG FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN HAJI PEMBIMBINGAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN HAJI SUBBIDANG FASILITASI PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PENYULUHAN DAN PEMBIMBINGAN KESEHATAN PENGEMBANGAN FASILITASI PERAWATAN DAN PENGOBATAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO SUBBAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI KESEHATAN HAJI SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BMN KEPEGAWAIAN DAN UMUM KJF Pada Pusat ini sudah terdapat penambahan kotak eselon III (yaitu Bagian TU) Sehingga untuk menambah Bidang pelayanan kesehatan umrah terkesan akan ada penjembrengan tugas dan fungsi, apalagi jika dikaitkan dengan tusi Pusat yang memberikan dukungan substantif. Selain itu tusi untuk pelayanan kesehatan haji maupun umrah di bidang kesehatan seharusnya sama. Sebagai data dukung, agar dituliskan dukungan substantif Pusat ini kepada seluruh unsur di lingkungan Kemenkes berupa apa? Nomenklatur umrah tidak dapat digunakan

24 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
PUSAT KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG ANALISIS KEBIJAKAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KESEHATAN ANALISIS KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN SUBBIDANG ANALISIS KEBIJAKAN STRATEGIS KESEHATAN ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN KESEHATAN ANALISIS KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ANALISIS KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN KJF KEPEGAWAIAN DAN UMUM ANALISIS KEBIJAKAN BERWAWASAN KESEHATAN ANALISIS KEBIJAKAN REGIONAL DAN GLOBAL ANALISIS KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

25 Hasil Pembahasan PUSAT SINKRONISASI DAN INTEGRASI KEBIJAKAN KESEHATAN
BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG SINKRONISASI KEBIJAKANKESEHATAN INTEGRASI KEBIJAKAN KESEHATAN SUBBIDANG SINKRONISASI KEBIJAKAN REGIONAL DAN GLOBAL SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH INTEGRASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEHATAN INTEGRASI KEBIJAKAN MANAJEMEN KESEHATAN KJF KEPEGAWAIAN DAN UMUM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN KEMENTERIAN