Direktorat Kerjasama Regional

Presentasi berjudul: "Direktorat Kerjasama Regional"— Transcript presentasi:

1 Direktorat Kerjasama Regional
Dalam acara: Sosialisasi Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Terkait dengan Penanaman Modal Banda Aceh, 30 Agustus 2013

2 Ruang Lingkup Kerjasama ASEAN Kerjasama Subregional ASEAN
Kerjasama Intrakawasan

3 Ruang Lingkup Kerjasama ASEAN

4 ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (2015)
Perjanjian Investasi Intra ASEAN ASEAN - IGA (1987) Promosi Proteksi AIA (1998) Fasilitasi Liberalisasi ACIA (2009) ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (2015)

5 ASEAN Comprehensive Investment Agreement
Ditandatangani pada KTT ASEAN ke-14, tanggal 26 Februari 2009, Hua Hin, Thailand Perjanjian ACIA mencakup : 4 pilar investasi : liberalisasi, proteksi, fasilitasi dan promosi 5 sektor : Manufacturing, Agriculture, Fishery, Forestry, Mining & Quarrying dan Services Incidental to 5 sectors ACIA terdiri dari 50 Artikel, 2 Annex, dan 1 buah Schedule (reservation list dari negara-negara anggota ASEAN) Pendekatan Liberalisasi: Standstill approach (no backtracking from existing reservation list/measures) ACIA sudah berlaku sejak tanggal 29 Maret 2012.

6 AEC 2015: Free Flow of Investment “Single Market and Production Base”
4 (empat) Pilar ACIA AEC 2015: Free Flow of Investment “Single Market and Production Base” ACIA meliputi 4 (empat) pilar: Liberalisasi Proteksi Fasilitasi Promosi Liberalisasi Proteksi Fasilitasi Promosi 6 6

7 4 Pilar ACIA: Liberalisasi dan Proteksi
Elemen dalam liberalisasi: Memberikan perlakuan sama investor asing dengan investor lokal Memberikan perlakuan sama seluruh investor asing dari negara ASEAN. Asean menerapkan Automatic MFN Wajib melaksanakan ketentuan dalam TRIMs/Trade Related Investment Measures Tidak boleh mewajibkan investor asing untuk memperkerjakan tenaga kerja negara tertentu di level manajemen Liberalisasi Elemen dalam proteksi: Jaminan perlakuan yang adil dan wajar serta keamanan dan perlindungan yang penuh/maksimal kepada investor asing) Jaminan ganti rugi kepada investor asing bila terjadi kerusuhan Jaminan investor asing untuk melakukan transfer profit, capital dll, baik kedalam maupun keluar negeri Ekspropriasi diperbolehkan bila: untuk kepentingan publik, tidak diskriminasi, diberikan ganti rugi, sesuai dengan hukum yang berlaku Jaminan bahwa pihak ketiga dapat menalangi klaim investor yang kemudian akan ditagih oleh pihak ketiga kepada pemerintah dengan jumlah tidak melebihi yang diklaim. Jaminan penyelesaian sengketa antara investor dengan negara melalui arbitrase Proteksi 7 7

8 4 Pilar ACIA: Promosi dan Fasilitasi
Pengembangan ASEAN SME dan ASEAN multinational enterprises Peningkatan komplementaritas industri dan jaringan produksi Penyelenggaraan misi investasi dengan fokus pada pengembangan klaster regional dan jaringan produksi Penyelenggaraan seminar peluang investasi Pertukaran informasi yang terkait dengan promosi investasi Promosi Penciptaan iklim investasi yang kondusif Penyederhanaan prosedur investasi Penyebaran informasi kebijakan investasi Pembentukan one-stop investment centres Penguatan database investasi Pelaksanaan konsultasi bisnis dengan kalangan dunia usaha Fasilitasi 8 8

9 Bagi iklim investasi ASEAN
Keuntungan ACIA Bagi iklim investasi ASEAN Akan tercapai suatu rezim investasi yang bebas dan terbuka di kawasan ASEAN pada tahun 2015 Artikel ACIA yang komprehensif akan memperkuat aspek proteksi investasi dan meningkatkan kepercayaan investor untuk investasi di ASEAN Meningkatkan investasi intra-ASEAN, terutama melalui proses ekspansi industri dari perusahaan multinasional yang berbasis di ASEAN. Memperkuat integrasi ekonomi. Bagi Dunia Usaha ASEAN-based investors dapat menikmati keuntungan perlakuan non-diskriminasi ketika investasi di negara ASEAN lainnya. Ketika ada perselisihan/dispute dengan host government, investor dapat memilih untuk membawa klaim kepada pengadilan domestik atau arbitrase internasional. Investor dan investasinya akan diberikan fair and equitable treatment serta full protection and security. Kebebasan untuk melakukan transfer dana, termasuk aliran modal, keuntungan, dividen. Investasi tidak akan diekspropriasi, kecuali untuk tujuan publik, dan memiliki artikel mengenai kompensasi yang didasarkan pada fair market value. Memberikan perlakuan yang sama untuk kompensasi bagi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kerusuhan, pergolakan sipil. Kerjasama dari pemerintah negara-negara ASEAN dalam hal promosi dan fasilitasi. .

10 FTA ASEAN dengan Mitra Wicara
ASEAN telah menyelesaikan dan menandatangani FTA ASEAN dengan negara mitra wicara pada tahun 2009: Australia-New Zealand* China** Korea** * Perjanjian FTA mencakup juga ketentuan atau bab mengenai investasi ** Perjanjian mengenai investasi Semua perjanjian FTA ASEAN tersebut kecuali FTA dengan China, mencakup pula elemen liberalisasi, selain elemen proteksi, promosi dan fasilitasi Akan tetapi, hal-hal yang pending matters terhadap beberapa ketentuan dimasukkan dalam work programme untuk dibahas lebih lanjut, seperti ANZ dan Korea.

11 FTA ASEAN - Mitra Wicara Lainnya
ASEAN – India Perundingan ASEAN-India Investment Agreement saat ini sedang pada tahap legal scrubbing guna memfinalisasi Draft Text ASEAN-India Investment Agreement sebelum ditandatangani pada bulan Agustus 2013. ASEAN – Jepang Sampai saat ini, ASEAN-Japan Investment Chapter masih dalam tahap perundingan. Terdapat perbedaan tingkat ekspektasi antara ASEAN dengan Jepang, dimana Jepang menginginkan perjanjian investasi dengan added value pada aspek liberalisasi dan proteksi dibandingkan perjanjian bilateral Jepang dengan masing-masing negara anggota ASEAN. Sementara ASEAN berpandangan bahwa perjanjian ASEAN-Jepang bersifat regional sehingga tidak dapat dibandingkan dengan perjanjian bilateral. ASEAN + 6 (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) Merupakan inisiatif kerjasama ekonomi yang komprehensif yang melibatkan ASEAN dengan 6 (enam) mitra wicara yaitu Australia, New Zealand, Jepang, India, Korea, dan China. Perundingan masih berada pada tahap pembahasan modalitas (Guiding Principles/Scoping Paper) bagi kerjasama perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi.

12 Kerjasama Subregional ASEAN
Ruang Lingkup Kerjasama Subregional ASEAN

13 Kerjasama Ekonomi Subregional ASEAN
Alasan timbulnya Kerjasama Ekonomi Sub Regional: Komplementaritas ekonomi; Kedekatan geografis Kesatuan sejarah Ikatan budaya dan bahasa Tujuan KESR: Mempercepat pembangunan ekonomi Pemanfaatan komplementaritas & keunggulan komparatif Peningkatan daya saing investasi & ekspor Promosi pariwisata Menekan biaya transport Menekan biaya produksi dan distribusi

14 Negara Anggota KESR IMT–GT : Indonesia – Malaysia - Thailand Growth Triangle IMS–GT : Indonesia – Malaysia - Singapore Growth Triangle BIMP–EAGA : Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia - Philippines East Asean Growth Area AIDA : Australia – Indonesia Development Area Saat ini 2 KESR yang masih aktif: IMT-GT dan BIMP-EAGA

15 Prinsip Dasar KESR Hambatan dalam KESR
Sektor swasta sebagai penggerak utama Konsisten terhadap kebijakan dan kelembagaan yang ada Pelaksanaan proyek sejalan dengan prioritas nasional Melakukan pendekatan pembangunan secara bertahap Memberikan dampak positif terhadap pendapatan perkapita dan lingkungan Melakukan pendekatan dinamis Hambatan dalam KESR Infrastruktur kurang memadai Struktur pengambilan keputusan yang kompleks Hambatan dalam mobilitas dan kesejahteraan tenaga kerja

16 Keanggotaan IMT-GT Indonesia – 10 provinsi
Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, dan Sumatra Barat Malaysia – 8 negara bagian Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis, dan Selangor Thailand – 14 provinsi Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phattalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga, dan Phuket

17 Strategic Thrusts Memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan IMT-GT Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, agro-industri, dan pariwisata Memperkuat jaringan infrastruktur dan mendukung integrasi kawasan subregional Mengatasi permasalahan lintas sektor seperti pengembangan SDM, tenaga kerja, dan lingkungan Memperkuat struktur kelembagaan dan mekanisme kerjasama diantara para pemangku kepentingan

18 Sektor-sektor yang terkait
Working Group Working Group Sektor-sektor yang terkait Lead Country Human Resource Development Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM Indonesia Agriculture, Agro-based Industry, and Environment Perikanan dan kelautan, lingkungan hidup Trade and Investment Perdagangan, investasi, bea cukai, imigrasi, karantina Malaysia Infrastructure and Transport Jasa penerbangan, transportasi darat, transportasi laut, logistik, energi dan telekomunikasi Tourism Pariwisata, kebudayaan Thailand Halal Products and Services Penelitian dan pemasaran produk bersertifikasi halal, pelatihan

19 Perkembangan dalam WGTI
Pembentukan one stop investment centers di masing-masing negara IMT-GT untuk memfasilitasi proses perijinan Penyederhanaan prosedur dan harmonisasi peraturan mengenai Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina, dibentuk Task Force CIQS (Custom, Immigration, Quarantine and Security) Pembentukan pasar dan distribusi perdagangan di area perbatasan antara lain memfasilitasikan pembangunan IMT-GT Plaza dan pengembangan border township Implementation Blueprint (IB) sebagai pedoman yang lebih operasional dan detil, sementara sebelumnya Roadmap lebih bersifat indikatif Revitalisasi Working Group agar dapat lebih berfungsi efektif Update dan peninjauan kembali proyek-proyek konektivitas prioritas Sumber roadmap imt-gt 2007 s.d. 2011 19

20 Proyek IMT-GT di Indonesia dalam IB 2012 – 2016
Flagship Program 1: Five Connectivity Corridors Ipoh–Medan Direct Flight Sumatra Ports Development Project (i) Belawan Port (iii) Malahayati Port (ii) Ulee Lheue Port (iv) Kuala Enok Port 3. Sumatra Toll Roads (i) Palembang and Indraraja Toll Road (ii) Palembang–Betung Toll Road Bakauheni–Terbanggi Besar Banda Aceh–Kuala Simpang Toll Road ASEAN Highway route 151 East–West Feeder link between Pekanbaru– Bukittinggi–Pematang Siantar–Jambi–Sarolangun; Bengkulu–Lubuk Linggau Lahat; Baturaja–Bandang Lampung ASEAN Highway Route between Banda Aceh and Palembang Melaka–Pekanbaru Power Interconnection 9. Melaka–Dumai Economic Corridor Multimodal Transport Project (i) Dumai Port (ii) Pekanbaru-Dumai Road

21 Mekanisme Institusi KESR
In-Country Sub-Regional Private Sector Leaders Summit Senior Officials Meeting Sub WG/WG National Secretariat Minister Senior Official In-Country Mechanisms (Public & Private) Working Group/Cluster Secretariat Business Council Board Business Council Business Council Organizations Ministers Meeting Development Partner Partner Organizations

22 Keterlibatan Pemerintah Daerah
Laporan Internal Peserta WG Daerah Kepada Gubernur Cluster/WG Meetings Governor Forum Business Council Meetings SOM MM SUMMIT Identifikasi proyek partnership Pemerintah daerah dan Swasta Daerah IMPLEMENTING PROGRAM/PROJECT AGREED Kadinda

23 Kerjasama Intrakawasan
Ruang Lingkup Kerjasama Intrakawasan

24 Maksud dan Tujuan Maksud
Forum kerjasama ekonomi yang terbuka, informal, tidak mengikat secara hukum (mengikat secara program), sukarela dan tetap berada dalam koridor disiplin WTO dan berbagai perjanjian internasional lainnya. Tujuan Memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka Meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi di Asia Pasifik Meningkatkan kerjasama pembangunan Asia Pasifik Bogor Goals Menciptakan sistem perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka dengan target pencapaian tahun 2010 bagi Ekonomi maju dan 2020 untuk Ekonomi berkembang, melalui: Penyusunan Rencana Aksi Kolektif (Collective Action Plan) Penyusunan Rencana Aksi Individu (Individual Action Plan/IAP)

25 Pilar Kerjasama APEC Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (ECOTECH)
Liberalisasi Perdagangan dan Investasi Fasilitasi Bisnis Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (ECOTECH)

26 Struktur APEC

27 Peran Indonesia dalam Kerjasama APEC
Turut membentuk APEC tahun 1989 Tuan rumah dan pendorong utama Bogor Goals yang dibentuk tahun 1994 Salah satu inisiator utama pilar Economic and Technical Cooperation pada tahun 1995 Salah satu inisiator utama kerja sama antikorupsi (2004) dan kesiaptanggapan bencana (2005) Salah satu inisiator pembentukan paper penilaian terhadap Bogor Goals tahun 2010

28 Manfaat APEC bagi Indonesia
APEC mendorong peningkatan investasi bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sehingga meningkatkan konektivitas domestik dan kemudian dengan kawasan yang lebih luas. Proyek-proyek pelatihan teknis APEC dan sharing of best practices untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Membantu memperkuat peran ekonomi dari kelompok-kelompok yang lebih rentan seperti UKM dan perempuan, dan membantu penguatan dalam hal ketahanan pangan dan inklusivitas keuangan.

29 Keketuaan Indonesia pada APEC 2013
Tema APEC Indonesia 2013: “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth” Isu Prioritas: Attaining the Bogor Goals, dengan fokus kepada pencapaian Bogor Goals - perluasan perdagangan dan investasi, dan reformasi struktural; Achieving Sustainable Growth with Equity, dengan fokus kepada daya saing global UKM, financial inclusion, ketahanan pangan, perempuan, dan kesehatan; Promoting Connectivity, dengan fokus kepada konektivitas fisik, termasuk pengembangan dan investasi infrastruktur dan konektivitas kelautan (Blue Economy), konektivitas institusional, dan konektivitas people-to-people.

30 Memanfaatkan Peluang APEC 2013
Peran aktif Indonesia dalam memajukan arsitektur ekonomi regional Memanfaatkan integrasi ekonomi kawasan bagi pertumbuhan ekonomi Penciptaan lapangan kerja Peningkatan investasi dan ekspor Promosi potensi perdagangan, investasi, pariwisata dan kebudayaan

31 IEG-PPD on Investment Public Private Dialogue (PPD) on Investment merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun pada sub fora Investment Expert Group (IEG) dan dalam penyelenggaraannya menggunakan APEC funding. PPD tahun 2013 mengambil tema Corporate Social Responsibility (CSR) for Local Communities, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 di Ballroom 3-5, Ritz Carlton Hotel, Jakarta. PPD 2013 menghadirkan para pembicara dari pejabat pemerintah dan CEO perusahaan swasta & BUMN dari ekonomi di kawasan Asia Pasifik serta organisasi internasional (World Bank). Kesimpulan dari hasil PPD bahwa CSR telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring waktu, dimulai dari CSR sebagai inisiatif dari perusahaan sendiri hingga melibatkan banyak pihak selain dari perusahaan dan dengan konsep mulai dari community development hingga ke supply-chain management.

32 APEC Investment Forum Investment Forum merupakan side event dari rangkaian pertemuan Pemimpin APEC 2013, dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2013 sebagai pre- APEC CEO Summit 2013. Bekerjasama dan koordinasi dengan APEC Business on Advisory Council (ABAC) Indonesia selaku penyelenggara APEC CEO Summit 2013. Fokus pada upaya menjual dan memasarkan proyek investasi di Indonesia khususnya investasi di sektor prioritas yaitu pangan, energi dan infrastruktur. Investment Forum akan terdiri dari half-day seminar, presentasi proyek investasi, 1-on-1 project consultation, pameran proyek investasi, dan consultation desk. Seminar direncanakan akan menghadirkan Prof. Nouriel Roubini sebagai pembicara utama.

33 Terima Kasih Direktorat Kerjasama Regional, Gd Suhartoyo BKPM Lt. 6 Jl. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 Telp./Fax Invest in