Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Presentasi berjudul: "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat"— Transcript presentasi:

1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Disampaikan oleh: Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Manado, 28 September 2017

2 Dasar Hukum Penyelenggaraan SAKIP
Tindak Lanjut terhadap catatan Itjen atas penyelenggaraan SAKIP Ditjen Cipta Karya Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya Tantangan Pemanfaatan SIMEKA Untuk Penyusunan Laporan Kinerja Pada Satker di Lingkungan DJCK Grand Design SAKIP Ditjen Cipta Karya Evaluasi Satker

3 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 3 Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut: a.  Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; b.  Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan c.  Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga Pasal 5 Penyelenggaraan SAKIP meliputi : a.  rencana strategis; b.  Perjanjian Kinerja; c.  pengukuran Kinerja; d.  pengelolaan data Kinerja; e.  pelaporan Kinerja; dan f.  reviu dan evaluasi Kinerja. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SAKIP PerPres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

4 Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya
Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi Learning & Growth Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses : KETERPADUAN PERENCANAAN PENGELOLAAN SDM Internal Process Customers/ Stakeholders Meningkatnya kehandalan dan keterpaduan infrastruktur bidang keciptakaryaan dalam mendukung prioritas nasional dari dimensi pembangunan makro ekonomi, pembangunan sektor unggulan, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan pembangunan dan kewilayahan serta pembangunan pertahanan dan keamanan untuk memewujudkan kesejahteraan masyarakat PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN SK3. Peningkatan kontribusi pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat SK4. Peningkatan kontribusi pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat SK2. Peningkatan kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat SK1. Perencanaan, pemrograman, dan pengendalian infrastruktur bidang keciptakaryaan PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN PENGENDALIAN SP4. Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni SK5. Peningkatan kontribusi penyelenggaraan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan SK6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya

5 Grand Design SAKIP Ditjen Cipta Karya

6 Pengembangan SIMEKA dalam mendukung penyelenggaraan SAKIP
TINDAK LANJUT TERHADAP CATATAN ITJEN ATAS PENYELENGGARAAN SAKIP DITJEN CIPTA KARYA (Surat Irjen untuk Dirjen Cipta Karya No.KJ.0601-Ij/561P Tentang Laporan Hasil Evaluasi Implentasi SAKIP DJCK Tahun 2016) Pengembangan SIMEKA dalam mendukung penyelenggaraan SAKIP SIMEKA berperan memberikan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan LaKIP yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) Barang Milik Negara (BMN) DIPA dan Riwayat DIPA Riwayat PK Capaian Kinerja

7 TANTANGAN PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DJCK
SIMEKA belum dilengkapi dengan informasi kinerja : Capaian APBN per provinsi Capaian Non APBN (DAK, APBD I, APBD II) PK Satker Tahun Realisasi PK Satker Tahun Karena itu, perlu dukungan dari Satker Sektor untuk melengkapi informasi kinerja Tahun Pengukuran kontribusi Satker PKP dan PBL Strategis terhadap sasaran “meningkatnya cakupan akses AM” dan “meningkatnya cakupan akses sanitasi” PK Satuan Kerja belum ditandatangani Perlunya PK Revisi bagi unit kerja Satker yang outputnya berubah Eselon II, Balai dan Satker belum menyusun Rencana Aksi dan Laporan Monev Triwulan Integrasi SIMEKA dengan sistem lainnya (mis. SIPPA, EHRM)

8 EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL
CIPTA KARYA

9 2 4 LANDASAN HUKUM SE No. 85/SE/DC/2016 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Satuan kerja Pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kep. Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 107/KPTS/DC/2015 tentang Pembentukan Tim Perencanaan dan Pengendalian Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya 1 3 5 SE No. 02/SE/DC/2016 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kep. Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 54/KPTS/DC/2015 tentang Penugasan SNVT Randal PIP Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) / Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Kepmen. PUPR No. 587/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kemen. PUPR

10 TUJUAN 1 2 Terukurnya kinerja
pelaksanaan anggaran pada kegiatan dan terukurnya hal-hal yang mempengaruhi kerja pelaksanaan fisik dan non fisik 1 TUJUAN Peningkatan kualitas program dan pelayanan aparatur DJCK kepada masyarakat 2

11 ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA
01. PLANNING (perencanaan program) ORGANIZING (pengorganisasian & SDM dan fasilitas & prasarana kerja) 02. 03. ACTUATING (Pelaksanaan anggaran, progress keuangan dan fisik kecuali Randal) CONTROLING (Keberhasilan program dan pelaporan) 04. 05. DATABASE (Peningkatan kualitas data) Pendekatan Penilaian Kinerja

12 ALUR KEGIATAN EVALUASI KINERJA
25/02/2018 ALUR KEGIATAN EVALUASI KINERJA

13 PERIODISASI EVALUASI KINERJA SATKER
25/02/2018 PERIODISASI EVALUASI KINERJA SATKER “Evaluasi Kinerja Satker. DJCK dilakukan 2 kali dalam setahun“ JULI DESEMBER

14 INDIKATOR EVALUASI SATKER - PLANNING
Randal Pendampingan Perencanaan Program Keberadaan RPIJM yang Update di setiap Kab/Kota Verifikasi Memorandum Program oleh PPK Randal Diverifikasi dengan paraf = 100, tidak ada paraf =50 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑅𝑃𝐼𝐽𝑀 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑣𝑖𝑢 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 Satker Sektor Perencanaan Program Verifikasi Memorandum Program oleh KaSatker Diverifikasi dengan paraf = 100, tidak ada paraf =50 Terpenuhinya dokumen perencanaan (Readiness Criteria) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor

15 Fasilitas dan Prasarana Kerja
INDIKATOR EVALUASI SATKER - ORGANIZING Randal dan Satker Sektor Pengorganisasian dan SDM 1. Nilai Assesmen Kepala Satker 2. Nilai Assesmen PPK 3. Dukungan SDM Satker Jumlah SDM (Rangkap jabatan) Kelengkapan sertifikat Masa kerja yang relevan dengan jabatannya 4. Nilai LAKIP 5. Nilai SKP Fasilitas dan Prasarana Kerja Ketersediaan internet s/d 10 MBPS Masa pemakaian kantor 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑀𝐵𝑃𝑆 10 𝑥 100% < 5 Tahun = 50% 5-10 Tahun = 75% >10 Tahun = 100% PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PE) Pusat (Sesditjen – Kepegawaian)

16 INDIKATOR EVALUASI SATKER - ACTUATING
Randal dan Satker Sektor Pelaksanaan Anggaran 1. Nilai SAIBA dan Nilai Simak BMN Progres Penyerapan Anggaran Progres Pelaksanaan (khusus kegiatan fisik) –Satker Sektor 4. Nilai LHP oleh BPK dan Itjen -Randal 4. Nilai LHP oleh BPK, ITJEN, dan BPKP (untuk loan) –Satker Sektor 5. Nilai BMN –Satker Sektor Pelaksanaan Pelelangan 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑘 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝐿𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PDSI - eMon) Pusat (Sesditjen – Keuangan) Pusat (Sesditjen – BMN)

17 Tersedia/tidak tersedia Laporan Tahunan KaSatker
INDIKATOR EVALUASI SATKER - CONTROLING Randal dan Satker Sektor Keberhasilan Program Output kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Satker Outcome kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Satker Pelaporan Pelaksanaan pelaporan pekerjaan Tersedia/tidak tersedia Laporan Tahunan KaSatker 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑑𝑎 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝐾 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑑𝑎 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝐾 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PE)

18 INDIKATOR EVALUASI SATKER - DATABASE
Randal Pemenuhan/ Dukungan Terhadap Database Kepatuhan Penyediaan Data Kepatuhan Mengisi data e-Mon Update dilaksanakan benar dan tepat waktu = 100 Update dilaksanakan benar tidak tepat waktu = 60 Update dilaksanakan tetapi belum benar = 40 Tidak melakukan update = 0 Satker Sektor Pemenuhan/ Dukungan Terhadap Database Kepatuhan Penyediaan Data Ketersediaan Database Tersedia/tidak tersedia database Kepatuhan Mengisi data e-Mon Kepatuhan Data Profil Tersedia/tidak tersedia data Update dilaksanakan benar dan tepat waktu = 100 Update dilaksanakan benar tidak tepat waktu = 60 Update dilaksanakan tetapi belum benar = 40 Tidak melakukan update = 0 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PDSI - eMon)

19 PENILAIAN 91 – 100 : Sangat Memuaskan 71 – 90 : Memuaskan
51 – : Cukup Memuaskan 0 – : Belum Memuaskan Angka maksimal 100 Kategori ini dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas dari kinerja yang dievaluasi berdasarkan seluruh indikator yang ada

20 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT