Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
TINJAUAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Oleh Bambang Kesit
2
DASAR HUKUM UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
PENGERTIAN PENGELOLAAN Sempit : penerimaan dan pengeluaran uang Luas : objek, subyek, proses dan tujuan AZAS PENGELOLAAN Umum : tahunan, universalitas, spesialitas dan kesatuan. Best Practices: akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pasal 6 UU No.17/2003, Keuangan Negara): Presiden, dikuasakan kpd Menteri Keuangan (CFO), Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/bupati/walikota (COO) PP No.58/2005: Sekda sbg Koord dlm pengelolaan keuda dan pimpinan tim anggaran Pemda, dan pemberi persetujuan pengesahan dokumen pelaksana anggaran (DPA-SKPD)
4
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENGANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN AKUNTANSI PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN
5
PENGANGGARAN Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran
Penyatuan anggaran Penganggaran berbasis kinerja Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Klasifikasi Anggaran
6
PELAKSANAAN ANGGARAN (PERBENDAHARAAN)
Setelah diterbitkan APBN, maka diterbitkan DIPA (daftar isian Pelaksanaan Anggaran) untuk Kementerian/Departemen Diterbitkan Peraturan Daerah ttg APBD, selanjutnya SKPD wajib menyusun DIPA Sistem Pelaksanaan Anggaran : Sistem Penerimaan Sistem Pembayaran
7
Laporan Pertanggungjawaban
8
Pola hubungan
Presentasi serupa
