Public Policy Model Jakarta, 23rd March 2015.

Presentasi berjudul: "Public Policy Model Jakarta, 23rd March 2015."— Transcript presentasi:

1 Public Policy Model Jakarta, 23rd March 2015

2 Aliran Kebijakan Publik
Produk Proses

3 KEBIJAKAN PUBLIK: Hukum

4 KEBIJAKAN PUBLIK:Proses
POLITIK: DEMOKRASI PANCASILA Politik/Power/Kebijaksanaan ADMINISTRASI PUBLIK PEMERINTAHAN

5

6 Rational Comprehensive Model
Pembuat kebijakan dihadapkan pada masalah dan dapat diperbandingkan Tujuan, nilai masalah sangat jelas Alternatif diteliti dg seksama

7 Rational Comprehensive Model
Akibat, biaya manfaat dari alternatif dipilih diteliti Alternatif dan akibat dibandingkan dg teliti Alternatif terbaik dipilih

8 Teori rasional komprehensif banyak mendapatkan kritik dan kritik yang paling tajam berasal dari seorang ahli Ekonomi dan Matematika Charles Lindblom secara tegas menyatakan bahwa para pembuat keputusan itu sebenarya tidaklah berhadapan dengan masalah-masalah yang konkrit dan terumuskan dengan jelas. Tidak mudah diaplikasikan, kemampuan SDM yg terbatas. Sektor sosial budaya yg sulit di-rasionalkan

9 Incremental Model Model yg lebih masuk akal/sederhana
Bersifat memperbaiki dan melanjutkan Analisis fokus pada hal-hal besar dan mendasar

10 Teori inkremental bersifat lebih aman secara politis karena lebih sederhana dalam membuat kesepakatan dengan memodifikasi program/kebijakan yang diusulkan oleh pihak-pihak tertentu. Merupakan teknik yg sering dipakai oleh pembuat kebijakan karena mudah diaplikasikan sesuai kemampuan SDM yg terbatas. Mendapatkan kritikan karena cenderung memihak pada kepentingan kelompok yg kuat secara politis. Kurang adanya inovasi dan cenderung membahas kebijakan jangka pendek Dominasi status quo

11 Mixed Scanning Model Model pengamatan terpadu yg fokus pada kemampuan dan kondisi Pendekatan kompromi gabungan dari rational comprehensive & incremental Tidak kaku, lebih toleran, namun menyeluruh

12 KUIS Menurut pendapat anda, makna KEBIJAKAN PUBLIK di Indonesia lebih sebagai PRODUK atau PROSES? Bagaimana implementasi KP dalam perspektif GOOD GOVERNANCE? Diantara 3 model pengambilan kebijakan, menurut anda manakah model yg paling baik diterapkan di Indonesia? Mengapa?