Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah"— Transcript presentasi:

1 Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.

2 DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH
RPJMD/ RKPD KUA PPAS EVALUASI PERDA APBD RAPBD RKA-SKPD PENJABARAN APBD DPA-SKPD ANGGARAN KAS

3 DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN
SPP-LS SPM-LS SP2D SPD SPP-UP SPP-GU SPP-TU SPM-UP SPM-GU SPM-TU SP2D Dilampuru daftar rincian penggunaan dana s.d jenis belanja SPJ

4 PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Perda APBD Per KDH Penjabaran APBD DPA Anggaran Kas PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

5 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
NO URAIAN KETERANGAN 1 Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD SEKDA 2 Mengesahkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas PPKD 3 Menerbitkan SPD PPKD SELAKU BUD 4 Menerima dan menyetor penerimaan SKPD BENDAHARA PENERIMAAN 5 Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK 6 Pengajuan SPP-UP/GU/TU (sistem UYHD) BENDAHARA PENGELUARAN 7 Pengajuan SPM-UP/GU/TU/LS KEPALA SKPD 8 Menerbitkan SP2D BUD/KUASA BUD 9 Pertanggungjawaban (SPJ)

6 PENATAUSAHAAN KEUDA Penatausahaan pada SKPD: Penatausahaan pada SKPKD
Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran: Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS) Penatausahaan pada SKPKD Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas:

7 Definisi Penatausahaan Penerimaan
Penatausahaan peneriman merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggung jawabkan penerimaan uang yang berada pada pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD

8 Dokumen Penatausahaan Penerimaan
1. Anggaran Kas; 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD); 3. Buku Kas Umum; 4. Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH); 5. Surat Ketapan Pajak daerah (SKP-Daerah); 6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 7. Surat Tanda Setoran; 8. Bukti penerimaan lainnya yang sah; 9. Nota kredit bukti setoran; 10. Buku Simpanan/Bank; 11. Perincian Penerimaan per Rincian Obyek; 12. Register Penerimaan Kas

9 Proses penatausahaan penerimaan
a. Penatausahaan Peneriman melalui Bendahara penerimaan b. Penatausahaan Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu c. Penatausahaan Penerimaan melalui Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos.

10 Proses penatausahaan penerimaan melalui bendahara penerimaan
1. Pihak ketiga mengisi surat tanda bukti pembayaran berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bendahara penerimaan mengisi surat tanda setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran penerimaan. 3. Bendahara penerimaan menerima uang dan mencockkan antara surat tanda bukti pembayaran, STS, dan SKP-Daerah/SKRD/tanda bukti penerimaan lainnya yang sah.

11 Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan :
a. Buku Kas Umum b. Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH) c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) d. Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRP) e. Surat Tanda Bukti Pembayaran f. Surat Tanda Setoran (STS) g. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

12 Penatausaaan Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu
Bendahara penerimaan pembantu dapat dibentuk oleh Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala Daerah dengan alasan : a. pendapatan daerah yang tersebar; b. jumlah pungutan setoran dinilai terlalu kecil; c. kondisi geografis wajib pajak dan atau wajib retribusi yang tidak memungkinkan.

13 Proses Penatausaaan Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu
 Pihak ketiga mengisi surat tanda bukti pembayaran berdasarkan Surat  Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bendahara penerimaan pembantu mengisi surat tanda setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran penerimaan. Bendahara penerimaan pembantu menerima uang dan mencockkan antara surat tanda bukti pembayaran, STS, dan SKP-Daerah/SKRD/tanda bukti penerimaan lainnya yang sah Menyetorkan ke kas daerah menggunakan STS

14 Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan pebantu
a.    Buku Kas Umum b.    Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH) c.    Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) d.    Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRP) e.    Surat Tanda Bukti Pembayaran f.    Surat Tanda Setoran (STS) g.    Bukti penerimaan lainnya yang sah.

15 PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada pada pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD.

16 Penatausahaan pengeluaran - SKPKD
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD selaku BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).

17 Penatausahaan pengeluaran - SKPD
Dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran pembantu (jika diperlukan)

18 DOKUMEN PENATAUSAHAANPENGELUARAN
1. Anggaran Kas 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 3. Surat penyediaan Dana (SPD) 4. Register SPD 5. Surat Permintaan pembayaran (SPP) 6. Register SPP

19 DOKUMEN PENATAUSAHAANPENGELUARAN
7. Suret Perintah Membayar (SPM) 8. Register SPM 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 10. Register SP2D 11. Buku Kas Umum 12. Buku Simpanan/Bank 13. Buku Panjar 14. Buku Pajak PPN/PPh 15. Register Penutupan Kas 16. Rincian Pengeluaran per Rincian Obyek.

20 Proses penatausahaan pengeluaran
1. Penatausahaan pengeluaran pembebanan Langsung (LS) 2. Penatausahaan pengeluaran pembebanan Uang Pesediaan (UP), Ganti Uang Persediann (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU).

21 Proses penatausahaan pembebanan Langsung (LS)
1.    Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) 2.    Pengajuan Surat permintaan Pembayaran (SPP) 3.    Penertbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 4.    Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

22 Proses penatausahaan pembebanan UP/GU/TU
1.    Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) 2.    Pengajuan Surat permintaan Pembayaran (SPP) 3.    Penertbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 4.    Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5.    penggunaan Dana 6.    Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ) 

23 Matriks Dokumen SPP dan SPM dengan Tupoksi
Fungsi / Tugas PPTK Bendahara Pengeluaran PPK-SKPD PA/KPA 1. Penyiapan SPP-UP - 2. Penyiapan SPP-GU 3. Penyiapan SPP-TU 4. Penyiapan SPP-LS 5. Pengesahan SPP-UP/GU/TU & LS 6. Persetujuan SPP-UP/GU/TU & LS 7. Penerbitan SPM-UP/GU/TU & LS

24 PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS
KUASA BUD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM PPK-SKPD SP2D BANK BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS) Uang P P T K (menyiapkan dokumen) FIHAK III Tagihan & Laporan Kegiatan

25 PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN UP/GU/TU
SPM-UP/GU/TU KUASA BUD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SP2D PPK-SKPD SPP-UP/GU/TU BENDAHARA PENGELUARAN UANG BANK

26

27 PENATAUSAHAAN DI PPK-SKPD & PPKD (AKUNTANSI)
Dokumen Catatan Laporan Pencatatan & Penggolongan Peringkasan SP2D-LS & SPJ Buku Jurnal Pelaporan Buku Besar Laporan Keuangan Kertas Kerja Buku Pembantu Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Neraca Daerah Catatan Atas Laporan Keuangan Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) Kebijakan Akuntansi

28 Sekian...


Download ppt "Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google