PELAKSANAAN PINJAMAN PROGRAM

Presentasi berjudul: "PELAKSANAAN PINJAMAN PROGRAM"— Transcript presentasi:

1 PELAKSANAAN PINJAMAN PROGRAM
Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Jumlah Peruntukan Hak dan Kewajiban Ketentuan dan Persyaratan

2 KREDITUR PINJAMAN PROGRAM
1. Pinjaman Program World Bank (WB) 2. Pinjaman Program Asian Development Bank (ADB) 3. Pinjaman Program Jepang (Japan International Cooperation Agency – JICA) 4. Pinjaman Program Prancis (L’Agence Francaise de Developpement – AFD)

3 PINJAMAN PROGRAM WORLD BANK (WB)
Program National Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Nation Program for Community Empowernment in Rural Areas Project) dan PNPM Mandiri Perkotaan (National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project) Bertujuan untuk : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Memperkuat manajemen dan keuangan Meningkatkan kapasitas institusi lokal Mengembangkan pusat/media pengetahuan dan pembelajaran

4 Climate Change Development Policy Loan (CC – DPL)
Bertujuan untuk: Membantu Reformasi kebijakan mitigasi dan adaptasi Additional Financing for The Batuan Operasional Sekolah – Knowledge Improvement for Transparency and Acountability (BOS – KITA) Bertujuan untuk : Meningkatkan akses terhadap pendidikan yang memadai Local Government And Decentralization Project ID Bertujuan untuk : Meningkatkan akuntabilitas, pelaporan, dan pengetahuan verfikasi output

5 Infrastructure Development Policy Loan (IDPL)
Bertujuan untuk : Meningkatkan kuantitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat pada sektor infrastruktur Meningkatkan pelayanan infrastruktur daerah Meningkatkan Investasi swasta pada bidang infrastruktur Menguatkan tata kelola untuk sektor infrastruktur Development Policy Loan (DPL) Bertujuan untuk : Membantu Pemerintah Indonesia mencapai Pertumbuhan

6 PINJAMAN PROGRAM ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADP)
Countercyclical Facility Support Program (Loan No – INO) Bertujuan untuk mengantisipasi krisis keuangan global dan sebagai stimulus fiskal Infrastructure Reform Sector Development Program – Subprogram 3 (IRSDP – SP3) Bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia

7 Pinjaman Program Jepang (Japan International Cooperation Agency – JICA)
The Seventh Development Policy Loan (DPL 7) Bertujuan untuk mendukung program kerja pemerintah Climate Change Program Loan (CCPL) Bertujuan untuk membiayai defisit APBN sekaligus menjalankan reformasi kebijakan

8 Pinjaman Program Prancis (L’ Agence Francaise de Developpement – AFD)
AFD di Indonesia berfokus pada perlindungan“Barang Publik Global” Yaitu : Memerangi perubahan iklim Meningkatkan efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan Melestarikan keanekaragaman hayati Memerangi Penyakit baru dan menular Pasal 76 PP Nomor 10 Tahun 2011 Laporan Triwulanan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembanguanan Nasional mengenai : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kemajuan fisik kegiatan Realisasi penyerapan Permasalahan dalam pelaksanaan Rencana tindak lanjut penyelesaian masalah

9 PERMASALAHAN PINJAMAN PROGRAM
1. Permasalahan biaya-biaya pinjaman Commitment fee Tied loan (pinjaman mengikat) Biaya Bunga Biaya dimuka

10 Faktor penyebab rendahnya penyerapan pinjaman :
2. Resiko Depresiasi 3. Penyerapan pinjaman yang belum optimal Faktor penyebab rendahnya penyerapan pinjaman : Adanya Perbedaan ketentuan Kurangnya persiapan pengelolaan proyek Keterlambatan / belum ada alokasi dana pendamping Pilihan kreditur yang tidak banyak Pengawasan dan koordinasi pelaksana kegiatan belum optimal

11 SOLUSI PINJAMAN PROGRAM
1. Mengupayakan kesamaan ketentuan mekanisme pelaksanaan proyek diantara para kreditur 2. Mengupayakan kesamaan ketentuan antara kreditur, pinjaman, dan pelaksanaan kegiatan 3. Menuntut kepada kreditur agar menurunkan atau menghilangkan berbagai macam biaya pinjaman 4. Mengupayakan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan penyediaan dana pendamping, dana pinjaman, dan jadwal pelaksanaan kegiatan 5. Mengoptimalkan sistem pengawasan internal (SPI) pelaksanaan kegiatan dan peningkatan koordinasi diantara kementerian