OTONOMI DAERAH & KESEJAHTERAAN SOSIAL

Presentasi berjudul: "OTONOMI DAERAH & KESEJAHTERAAN SOSIAL"— Transcript presentasi:

1 OTONOMI DAERAH & KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rissalwan H. Lubis

2 ISU SEPUTAR OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah vs globalisasi Desentralisasi vs dekonsentrasi Proses politik vs proses administratif Money vs authority Nasionalisme vs primordialisme

3 Otonomi daerah vs globalisasi
Perilaku konsumerisme  aturan lokal, tindakan global: qanun & baju ketat. Batas tanpa batas  teritori dilampaui oleh internet dan antena parabola. Duplikasi struktur sosial-ekonomi dominan  pecinan dan kotaisasi daerah.

4 Desentralisasi vs dekonsentrasi
Desentralisasi  daerah otonom yang menjalankan pemerintahan wilayah umum dengan teritori terbatas (Hoessein, 2003)  local self government Dekonsentrasi  sub-negara yang menjalankan pemerintahan wilayah umum dengan keseluruhan wilayah negara (Hoessein, 2003)  local state / local administration. UU 32/2004: tidak ada asas dekonsentrasi, tapi dalam prakteknya tetap ada. Kebingungan birokrasi: pamong praja vs PNS pusat Anggaran pusat dan anggaran daerah

5 Proses politik vs proses administratif
Pilkada yang destruktif  energi politik menutupi fungsi pelayanan publik. Biaya otonomi daerah terserap untuk kepentingan politik daripada pelayanan administrasi publik. Birokrasi lokal dikendarai oleh kepentingan politik tertentu. Paradoks otonomi daerah: upaya duplikasi kekuasaan politik tingkat nasional

6 Money vs authority Kewenangan vs PAD  mentalitas mata duitan.
Derajat otonomi = jumlah PAD Kesejahteraan rakyat vs kesejahteraan elit lokal  kerajaan-kerajaan kecil. Kewenangan tergadai untuk memperoleh dana perimbangan pusat-daerah (DAU & DAK)  project oriented. Indeed, there is no local autonomy practice so far.

7 Nasionalisme vs primordialisme
Isu ‘putra daerah’ dalam pilkada  praktek quasi demokrasi. Nasionalis dalam menghadapi masalah, primordialis dalam mengambil keuntungan  pendanaan bencana adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pengadaan logistik adalah urusan pemda. Ancaman konflik & disintegrasi melalui pemekaran daerah yang tiada henti  kesalahan dalam desain desentralisasi.

8 Pemerintahan yang efektif & efisien
OTONOMI DAERAH Demokrasi lokal KESEJAHTERAAN RAKYAT Penghargaan keragaman lokal

9 Tipologi Daerah menurut Perspektif Kesejahteraan

10 Sebab-sebab Perbedaan Tipologi
Variasi kekayaan sumber daya alam. Variasi mobilitas sosial dan pembangunan daerah. Variasi tatakelola pemerintahan (local governance).

11 Daerah-daerah yang mempromosikan kesejahteraan

12 Faktor yang mempengaruhi promosi kesejahteraan dalam konteks otonomi daerah
Komitmen yang kuat dari elit lokal  pola kepemimpinan lokal, i.e: Solok, Tanah Datar, Blitar, Jembrana (Leisher & Nanchuk, 2006). Reformasi birokrasi dan anggaran daerah  efisiensi melalui perampingan struktur birokrasi, tranparansi dan akuntabilitas, mekanisme insentif dan disinsentif. Partisipasi masyarakat  sebagai umpan balik dari benevolent capture.