Logical Framework Penyusunan RPJMD

Presentasi berjudul: "Logical Framework Penyusunan RPJMD"— Transcript presentasi:

1 Logical Framework Penyusunan RPJMD
Dr. Eni Sri Rahayuningsih., SE., ME Diklat PPD RPJMD-II Bappenas- FEB UTM Bangkalan, 7-18 September 2015

2 POKOK BAHASAN BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III PENGELOLAAN KEU DAERAH & KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI TUJUAN & SASARAN BAB VI STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI & KAIDAH PELAKSANAAN

3 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar hukum penyusunan
1.3. Hubungan antar dokumen 1.4. Sistematika penulisan 1.5. Maksud dan tujuan Berisi informasi umum & teknis tentang penyusunan RPJMD

4 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi & Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Berisi Data & informasi tentang 4 Aspek di atas, sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir, dg tujuan : Mengetahui permasalahan, potensi/kekuatan daerah Sebagai Pijakan menyusun Permasalahan Pembangunan & Isu Strategis

5 BAB III ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH & KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan Bab III Berisi Data & informasi tentang postur APBD sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, sekurangnya 5 tahun terakhir, dg tujuan : Mengetahui kekuatan fiskal daerah serta perkembangannya (utamanya erkembangan PAD dan efisiensi belanja) Sebagai Pijakan menyusun Permasalahan Pembangunan & Isu Strategis

6 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu-Isu Strategis Bab IV Menyajikan informasi tentang : Hasil identifikasi permasalahan pembangunan, dari data yg bersumber dari Bab II & III  kondisi umum dan keuangan daerah + Visi Misi KDH dan Penelaahan RTRW (Prov, Daerah sekitar dan Nasional) Sebagai Pijakan menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

7 BAB V VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN
5.3. Tujuan dan Sasaran Bab V Menyajikan informasi tentang : Hasil identifikasi permasalahan pembangunan, dari data yg bersumber dari Bab II & III  kondisi umum dan keuangan daerah + Visi, Misi dan Penelaahan RTRW (Prov, Daerah sekitar dan Nasional) Bab ini juga mengacu RPJPD kab/Kota terkait

8 BAB VI STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
Bab VI Menyajikan informasi tentang : Penyusunan Strategi dapat menggunakan alat analisis SWOT, FGD dll Arah Kebijakan berisi tentang pelaksanaan strategi selama 5 tahun periode RPJMD

9 BAB VII KEBIKAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan Umum 7.2. Program Pembangunan Daerah Bab VI Menyajikan informasi tentang : Kebijakan Umum = Penjelasan yang menjembatani antara Strategi dengan Program Pembangunan Rincian Program selama 5 tahun periode RPJMD

10 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
Program Pembangunan Daerah Kebutuhan pendanaan

11 BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan..

12 Tabel Indikator Kinerja

13 BAB IX PEDOMAN TRANSISI & KAIDAH PELAKSANAAN
Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Kaidah Pelaksanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. BAB X PENUTUP

14 BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

15 Logical Framework Penyusunan RPJMD

16 POINT OF VIEW (1): Penyusunan Analisis gambaran Umum Kondisi Daerah (bab II) hrs memperhatihan evaluasi RPJMD tahun sebelumnya & Penelaahan Dokumen RTRW terkait. Pengolahan Data dan Informasi meliputi Bab II tentang Kondisi Umum Daerah dan Bab III tentang Analisis Keuangan Daerah Perumusan Masalah dan Isu Strategis Bab IV harus berpijak pada data dan informasi yang terdapat dalam Bab II dan Bab III, Visi, Misi & Program KDH, menjadi dasar penyusunan Isu Strategis (Bab IV) & penyusunan Visi, Misi, tujuan & sasaran RPJMD (Bab V)

17 POINT OF VIEW (2): Penyusunan Visi, Misi, tujuan & sasaran RPJMD (Bab V) juga mengacu pd Telaah RPJPD kab/kota. Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI) mengacu pada Pengolahan Data & Informasi (Bab II & III) terkait dg kekuatan & kelemahan (SWOT). Memperhatikan Sistimatika dan urutan tahap penyusunan RPJMD sangat penting untuk menjamin konsistensi & keterkaitan antar Bab, Ketersediaan data & informasi secara memadai sangat penting guna menjamin kualitas perencanaan dalam RPJMD (SWOT

18 POINT OF VIEW (3): Komitmen dari seluruh Tim Penyusun RPJMD sangat dibutuhkan untuk menjamin dokumen mencerminkan kondisi di setiap SKPD, FGD / Forum SKPD memiliki peran penting dalam pembahasan data/kebijakan yg bersifat Bottom Up, misalnya penyusunan program prioritas. (SWOT

19 Terimakasih