Kebijakan Fiskal Indonesia

Presentasi berjudul: "Kebijakan Fiskal Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Fiskal Indonesia

2 Perbedaan Kebijakan Fiskal
Terdapat dua perbedaan fundamental antara kebijakan fiskal sebelum dan sesudah era tahun 1966. Pemerintah berhenti sebagai kontributor utama dan langsung terhadap inflasi Sumbangan pemerintah (APBN) terhadap GDP mengalami peningkatan.

3 Perbedaan Kebijakan Fiskal
Pemerintah meninggalkan kebiasaan Orde Lama menutup defisit dengan mencetak uang. Pada masa Orde Baru, dianut prinsip Anggaran Berimbang. (Sebenarnya defisit, namun defisit tersebut tidak ditutupi dengan mencetak uang baru). Pada Orba, Pemerintah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran lebih besar. Terutama akibat kenaikkan harga minyak dunia.

4 Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan dari Kebijakan Fiskal: Untuk memantapkan stabilatas makro ekonomi Mengurangi ketergantungan pada luar negeri Meningkatkan distribusi pendapatan

5 Pendapatan Pemerintah
Pendapatan pemerintah didominasi oleh: Pendapatan dari minyak dan gas (sebelum 1987) Pendapatan dari non migas (sesudah 1987) Bantuan Luar Negeri

6 Pengeluaran Negara Pengeluaran Negara: Gaji/Pegawai Belanja Barang
Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah

7 Are Expenditure Driven By Revenue?
Pengeluaran Pemerintah dipengaruhi oleh jumlah penerimaannya. Ada hubungan antara tax ratio dengan tahap-tahap pembangunan Suatu negara cenderung meningkatkan penerimaan dari pajak sehingga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah. Tax ratio Indonesia dari 13 (2004) menjadi 16% (2009)

8 Peranan Pembiayaan Pemerintah
Pentingnya Pengeluaran Pemerintah Tanggung Jawab untuk memberikan pelayanan publik bagi kota/daerah. Melindungi kondisi kehidupan masyarakat kota/daerah terutama bagi masyarakat miskin Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

9 Peningkatan Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran Pemerintah harus terus meningkat setiap tahun (Warger Law) G2/Y2 > G1/Y1>G0/Y0 Ketika Krisis (Perang) Berlangsung, pengeluaran Pemerintah akan Lebih Besar (Peacock/Wiseman) Mengapa Harus Meningkat? Pemerintah (Pusat dan Daerah) semakin besar Jumlah Penduduk yang Semakin Besar  Pelayanan Publik Meningkat Investasi Swasta Meningkat Current Spending Meningkat  Subsidi, Social Welfare, dll.

10 Distribusi APBN 2001 - 2008 (dalam miliar Rp)
Pengeluaran Pemerintah Distribusi APBN (dalam miliar Rp) Anggaran 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Belanja Pemerintah Pusat 260,508 247,796 253,714 300,036 364,115 495,993 498,172 573,430 - Pengeluaran Rutin 218,923 200,382 188,584 228,088 - Pengeluaran Pembangunan 41,585 47,414 65,129 71,948 Subsidi 77,443 42,635 25,465 69,855 96,637 109,702 105,073 97,875 Dana Perimbangan 81,054 94,038 107,491 123,150 147,803 243,867 254,201 281,230 Surplus/Defisit (40,485) (40,454) (34,436) (26,272) (20,330) (33,098) (58,285) (73,306) Pembiayaan Anggaran a. Dalam Negeri 30,218 24,190 22,450 50,050 27,856 51,304 70,826 89,975 b. Luar Negeri (utang netto) 10,267 16,264 11,986 (23,778) 7,525) (18,206) (12,540) (16,669) * Termasuk dalam Komponen Pengeluaran Rutin

11 Pengeluaran Pemerintah
Anggaran 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Perubahan (%) Belanja Pemerintah Pusat 178,4 Dana Perimbangan 81.054 94.038 123.15 297,8 Surplus/Defisit -20.33 -4.121 142,1 Pembiayaan Anggaran a. Dalam Negeri 30.218 24.190 22.450 50.050 27.856 51.304 69.032 60.790 257,1 b. Luar Negeri (utang netto) 10.267 16.264 11.986 -7.525 -9.448 -9.900 (196,4)

12 Rasio utang Indonesia tetap menurun sejalan dengan semakin meningkatnya laju perekonomian nasional
31 12 12 12 12

13 DANA PERIMBANGAN 129,7 150,8 226,2 253,3 292,4 309,3 322,4 100 200 300 400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APBNP 2010 APBN Triliun Rp Otsus dan Penyesuaian DAK DAU DBH

14 Perkembangan DAU Provinsi dan Kab/Kota di Sumut
Tahun 2001 2004 2010 Pertumbuhan (%) Provinsi Sumatera Utara 208 * Kab. Asahan 133 Kab. Dairi 227 Kab. Deli Serdang 137 Kab. Tanah Karo 92.490 334 Kab. Labuhan Batu 82 Kab. Langkat 213 Kab. Mandailing Natal 202 Kab. Nias 237 Kab. Simalungun 29 Kab. Tapanuli Selatan 39 Kab. Tapanuli Tengah 198 Kab. Tapanuli Utara 107 Kab. Toba Samosir 135 Kota Binjai 156 Kota Medan 194 Kota Pematang Siantar 95.200 230 Kota Sibolga 40.570 93.121 442 Kota Tanjung Balai 46.400 421 Kota Tebing Tinggi 70.660 223 Kota Padang Sidimpuan 145 ** Kab. Pakpak Bharat 25.942 547 Kab. Nias Selatan 66.466 318 Kab. Humbang Hasundutan 71.368 292 Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Padang Lawas Utara Kab. Padang Lawas J U M L A H 258 Dana Perimbangan 298 Persentase 3,98 5,46 3,58 * Pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir ** Pertumbuhan dalam 6 tahun terakhir Perkembangan DAU Provinsi dan Kab/Kota di Sumut